TERGUGATsebagai pihak Tergugat dan Isteri TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT,sementara faktanya terdapat 2 (dua) pihak lainnya yang harus ditarik sebagaiTERGUGAT yaitu PT.PUPUK ISKANDAR MUDA Lhokseumawe dan PT.ARMADA PERKASA, Medan, karena memiliki keterkaitan yang erat dengangugatan PENGGUGAT ;Bahwa dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud di dalam suratgugatan PENGGUGAT, TERGUGAT ada membuat surat kepada PT.PUPUKISKANDAR MUDA Lhokseumawe No.159/IX/BT/2006 tanggal. 04 September2006 berupa permohonan Handling

pengangkutan pupuk di Pelabuhan Belawandilaksanakan oleh PT.ARMADA PERKASA, dimana di PT.ARMADA PERKASA,Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris Utama ;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PT.PUPUK ISKANDAR MUDA menyetujuinya yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan SURAT PERJANTIAN BONGKAR MUAT DAN PENGANGKUTANUREA IN BAG DARI PELABUHAN BELAWAN GUDANG MABAR NOMOR:58/ PIM SAR/PBM EMKL/LSM/2006 tanggal. 06 September 2006 dan untukpekerjaan pembongkaran dan pengangkutan

No. 2957K/Pdt/2009PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE No.159/IX/BT/2006, tanggal 04September 2006, berupa Permohonan Handling Pengangkutan pupuk dipelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh PT ARMADA PERKASA, dimanapada PT ARMADA PERKASA dimaksud, PEMOHON KASASI dahuluTERGUGAT berkedudukan sebagai Komisaris Utama;Bahwa selanjutnya atas surat permohonan handling pupuk tersebut, PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE, menyetujuinya dan ditindaklanjutidengan penandatanganan Surat Nomor: 58/PIMSAR/PMBEMKL/LSM/2006tanggal

secara tegas pertimbanganMajelis Hakim perkara a quo pada halaman 24 point ke 3 dengan alasansebagai berikut:Bahwa dalam surat No. 159/IX/BT/2006 tanggal 04 September 2006yang dibuat oleh PEMOHON KASASII dahulu TERGUGAT, apabila MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo membacadengan cermat dan seksama serta memahami isi surat tersebut maka samasekali tidak ada PEMOHON KASASI/dahuiu TERGUGAT memohon kepada PTPUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE agar pekerjaan TERMOHONKASASI untuk handling

Tanggal 04 Juni 2014 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebutditingkat handling

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangkamenjalankan pemerintahan secara umum;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding iniadalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp794.132.752,00berdasarkan hasil equaliasi omzet PPh Badan dengan DPP PPN;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalahjasa pengelolaan/pengurusan (handling) distriobusi barang baik lewatdarat, laut maupun udara dengan memungut fee atas

dibayarkan lebih dahulu oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), yang kemudian ditagihkankepada Customer;Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah jasahandling dan selisih lebih biaya yang ditagihkan;Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPTPPh Badan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihatketimpangan, karena yang merupakan objek PPN hanyalahpendapatan yang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak(handling

Bahwa data yang ditunjukkan sebesarRp123.574.532,00 merupakan dokumen yang terkaitdengan Terminal Handling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukanoleh pihak vendor, untuk selanjutnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menagihkan Terminal Handling Charge kepadacustomer;14.9.3.

Gajah Mada 301,RukoGajah Mada Square Blok A12, Jember dalam yang dalam halini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawanperseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkansurat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/ 2020 tertanggal6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai Pembanding semulaPenggugat;LawanPT. Toyota Astra Financial Service, beralamat di JI.

Gajah Mada 301, RukoGajah Mada Square Blok A12, Jember dalam yang dalam halini memberikan kuasa kepada Donny Octaviano dkk, karyawanperseroan selaku Jember Field Handling Head, berdasarkansurat kuasa khusus No:004/BM.JEMBER/E/X/2020 tertanggal 6Oktober 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor423/Pendaft/Pdt/2020 sebagai Terbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2021/PT SBY1.

Jumlah tersebutdisanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai biaya ongkos angkut, feight,handling dan retribusi yang seharusnya dikurangkan dari nilaipembelian, namun Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak memberikan invoice pembelian daninvoice atas biayabiaya yang terkait dengan pembeliantersebut.

Bahwa seperti telah diungkapkan Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) pada persidangan sebagaimanadikutip pada halaman 46 alinea ke4 Putusan PengadilanPajak Nomor Put.30016/PP/M.V/15/2011 tanggal 23 Maret2011:Untuk meyakini kebenaran ongkos angkut, handling, freightdan retribusi pada buku besar, Terbanding pada proseskeberatan mencocokkan jumlah tersebut pada buktipendukungnya berupa laporan pembelian dan Faktur Pajakmasukan pada SPT masa PPN sedangkan invoice pembeliantidak diberikan oleh

Berdasarkan penelitian atas biaya ongkos angkut, freightand hanling dan retribusi menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesarRp24.629.489.365,00, namun berdasarkan perhitunganpenelitian pada buku besar, biayabiaya tersebut adalahsebesar Rp14.148.654.890,00 sehingga terdapat selisihsebesar Rp10.480.834.475,00 yang terbukti TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmemberikan bukti pendukung atas jumlah biaya ongkosangkut, freight, handling dan retribusi

Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2013freight and handling dan retribusi, dan nilai pembelianharusnya dikurangi pula dengan rugi nilai susut, pemakaianzak kosong dan koreksi hutang. Atas seluruh alasanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat dibantah seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat proses penelitian keberatandengan uraian sebagai berikut:a.

barangyang tidak cukup mengisi satu container, tidak berhubunganlangsung dengan perusahaan pelayaran melainkan denganperusahaan Freight Forwarder;Bahwa perusahaan Freighth Forwarder bertanggung jawabatas pengurusan (menghandle) barangbarang customer(pengiriman dan penerima) dari atas kapal ke KawasanPabean (TPS = Tempat Penimbunan Sementara) atausebaliknya;Bahwa untuk jasa ini pengusaha Freight Forwardermembayar biayabiaya terkait antara lain :Kelompok biaya Ocean FreightKelompok biaya Terminal Handling

SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 sepanjangdigunakan dalam jalur pelayaran international tidakdikenakan PPN;Terminal Handling Charge (THC)Container Handling Charge (CHC)Bunker Adjustment Factor (BAF)Fuel Adjustment Factor (FAF)Dokumen Bill of Lading (B/L)Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan kegiatanperusahaan Freight Forwarder baik di bidang ekspor maupundi bidang impor, sehingga dapat diketahui kegiatan/jasa yangterutang PPN;Bidang Ekspor :PT.

Sedangkan biaya yang terkait pada oceanfreight (ekspor) terutang PPN 0%;Bidang Impor:Bahwa PT NTL menerima Bill of Lading (B/L) dari FreightForwarder negara asal barang, kemudian memberitahukankepada importir (arrival notice) mengenai waktu/tanggalkedatangan barang kepada importir terkait, sekaligusmemberitahukan biayabiaya Terminal Handling Charge(THC) yang terdiri dari : agency fee, CFS charge, DO fee,manifest, administrasi, untuk digabungkan dengan oceanfreight pada PIB Importir.

Acceptance (COA) dari PT Kereta Api Indonesia(KAI), bahkan Tergugat menawarkan untuk membayar fee sebesar 5 (lima)persen perbulan dikarenakan ketidakmampuannya untuk membayar ongkosangkut tersebut;Bahwa Penggugat telah berhasil memenuhi kewajibannya denganmelakukan 3 (tiga) kali pengiriman barang yang mana pengiriman barangpertama dan kedua telah diterima di gudang PT KAI Rejosari, Lahat,Sumatera Selatan dengan data tagihan biaya (invoice) sebagai berikut: 4 April 2011 Nomor 1V110501SI.KA port handling

, customs clearance,documentation, penumpukan, PO, THC, repair container, lift onlift off,clearing, pergerakan, handling gudang di PT KAI, trucking dari Jakarta kegudang PT KAI di Rejosari, Lahat adalah Rp55.000.000,00 (lima puluhlima juta rupiah) per container dikali 5 (lima) container menjadi totalRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 15 Juni 2011 invoice Nomor 1V110601SI.KA yaitu Rp1.600.000,00 (satujuta enam ratus ribu rupiah) perton dikali 119.536 (seratus sembilan belasribu

Nomor 2417 K/Pdt/201512.13.14.15.Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas akhirnya Penggugat dan Tergugatmelakukan peninjauan ulang dan memperoleh kesepakatan sebagai berikut: Biaya angkutan laut adalah sebesar US$3,750 (tiga ribu tujuh ratus limapuluh dolar) percontainer; Biaya angkutan laut adalah sebesar US$245 (dua ratus empat puluh limadolar) perton; Biaya handling and trucking adalah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluhlima juta rupiah) percontainer untuk pengiriman tahap pertama; Biaya handling

and trucking adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu jutaenam ratus ribu rupiah) perton untuk pengiriman tahap kedua; Biaya handling custom clearance di Tanjung Priok Jakarta adalahsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) percontainer sesuai keinginandari Tergugat; Pengiriman barang dari Tanjung Priok Jakarta ke gudang PI KAIRejosari, Lahat, Sumatera Selatan dibatalkan; Fee keterlambatan bayar dikenakan terhadap Tergugat sebesar 7,5(tujuh koma lima) persen atas pinjaman pembiayaan perjalanan luarnegeri

dan pinjaman pribadi Tergugat, 5 (lima) persen atas biaya via laut,dan 5(lima) persen atas biaya handling and trucking;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 dengan diprakarsai dan atas jaminan dariTurut Tergugat dibuatlah sebuah nota kesepahaman antara Penggugat danTergugat dengan redaksi nilai tagihan terhadap Tergugat yaitu sebesarUS$166,341 (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu dolar)sesuai keinginan Tergugat dengan ketentuan bahwa Tergugat akan membayaratau bersedia dipotong

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerakdalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat, lautmaupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan;. Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yangdimintakan oleh penyedia jasa freight forwarding..

dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenamya, karena didalamnyatermasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biayabiaya yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditaginkan kepada Customer;Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling

Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan,karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masukdalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling fee, mark up biaya atas namacustomer, dan biaya bukan atas nama customer);.

Bahwa data yang ditunjukkan sebesarRp110.579.140,00 merupakan dokumen yang terkaitdengan Terminal Handling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukanoleh pihak vendor,untuk selanjutnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menagihkan Terminal Handling Charge kepadacustomer.14.9.3.

menandatangani perjanjianprogram Dynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimaljumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yangberhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee,Commission on Opening LJC, Other UC Commission, Commissionon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, CommissionMemperhatikanMengingatMemutuskanon UC Advising, Other Commission on Export UC, Guarantee Fee onImport UG, PIB & Revolving UC Comm Other Commission onImport, Acceptance Comm on Export Bills, Handling

Commission onExport Bills, Commission on Bills without UC, Other Commission onExport, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage onForex, Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission,Correspondent Charge, Commission on Domestic Remittance, DepositRelated Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & Other FormsCommission,3.

Ramp handling, terdiri dari:a. Release certification, yaitu pemeriksaan kelayakan pesawatterbang;b. Nonrelease atau technical ramp, yaitu jasa bantuan(pengecekan) terhadap pesawat terbang saat tiba dan saatberangkat:c. Ground support equipment (GSE) and tools. yaitu jasapenyediaan peralatan bantu untuk pesawat berangkat selamaada di darat (groundtime);2. Storage, yaitu jasa sewa gudang untuk penyimpanan sparepartpesawat terbang;3.

Jasa ground handling yang terdiri dan jasa passengers & baggagehandling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interiorcleaning, adalah termasuk jasa pelabuhan udara sehingga ataspenyerahan jasa tersebut kepada pihak manapun terutang PPN,2.

Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax(GST)/Value Added Tax (VAT) Zero Rate dimana jasa yang tidakdikenakan pajak di atas adalah jasa Landing, Parking, Aerobridge,Route Air Navigation Charge, Cargo Handling Charges. CateringHandling Charges. Passenger Security Charges dan jasa tersebut biladi Indonesia dengan Harris: Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan,Penyimpangan Pesawat Udara (PUP4U), Pelayanan Jasa Penerbangan(PUP).

Garbarata (Aviobridge) dan Ground Handling;Bahwa atas dasar keputusan Majelis di atas, maka jasa pelabuhanudara yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut tidak dapatmemenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai obyek PPN;Kepastian hukum, keadilan dan konsistensiBahwa sampai saat ini tidak ada perubahan suatu ketentuan baik dalamUU PPN maupun dalam hal Pemerintah Indonesia mematuhi kebiasaanInternasional. Pengenaan PPN atas jasa yang diberikan oleh PemohonHal 20 dari 44 hal. Put.

No. 189/B/PK/PJK/2011Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah yang terutang.Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN Tahun2000 + diketahui bahwa Jasa Penunjang KegiatanPenerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untukPenerbangan Internasional) tidak termasuk kedalam jenisjasa yang tidak dikenakan PPN.Bahwa yang menjadi koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah Jasa Kebandarudaraan untukPenerbangan Internasional (jasa ground handling, jasalounge dan

Selanjutnya pada tanggal 24 September 2006 Terdakwabertugas sebagai Tim Checking dengan tugas memeriksa saranapengangkut yang datang dari luar daerah pabean, menerima dokumenpelengkap pabean seperti general declaration dan cargo manifest daripetugas ground handling kemudian membukukan cargo manifest danmemfailkannya;Pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa selaku petugas Chekingmengetahui ada Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sudahada di atas meja di Posko P2 (Pencegahan dan Penyidikan)

QUU4A/XU yang mendarat diBandara Polonia pada tanggal 24 September 2006 diduga mengangkutbarang tanpa dokumen pemberitahuan, lalu saksi Indra Rahmadi Sinurayaselaku petugas seksi Pencegahan dan Penyidikan diperintahkan untukmengecek mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Indramemanggil pegawai checking yang bertugas pada waktu itu yaituTerdakwa serta meminta dokumen yang berkaitan dengan pesawattersebut dan pegawai ground handling yaitu PT Jasa Karya Semesta (PTJKS);Atas pemanggilan

Selanjutaya pada tanggal 24 September 2006 Terdakwabertugas sebagai Tim Checking dengan tugas memeriksa saranapengangkut yang datang dari luar daerah pabean, menerima dokumenpelengkap pabean seperti general declaration dan cargo manifest daripetugas ground handling kemudian membukukan cargo manifest danmemfailkannya;Pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa selaku petugas Chekingmengetahui ada Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sudahada di atas meja di Posko P2 (Pencegahan dan Penyidikan)

pesawat melakukanPengisian bahan bakar Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut setelahterlebih dahulu menerima Outward Manifest dari Ground Handling yangisinya NIL CARGO;Bahwa dengan demikian jelaslan sudah bahwa tanggung jawab dalampembuatan, dan penyerahan Dokumen Pabean, bukanlah tanggung Pemohon /Terdakwa melainkan tanggung jawab Pengangkut (Ground Handling) karenatugas Pemohon hanyalah meneliti Dokumen yang ada lalu menyesuaikandengan kegiatan Pesawat pada saat itu yang ternyata telah sesuai

Putusan Nomor 2833/B/PK/Pjk/2020Banding, NPWP: 01.596.051.1091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi DPP PPh Final Pasal 26 sebesarRp1.104.880.501,00 atas pembayaran jasa ke luar negeri yang terdiridari objek PPh Pasal 26 berupa pembayaran Price Adjust sebesarRp539.400.000,00 dan pembayaran Jasa Local Handling dan Loadingkepada VIM OCEAN

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiDPP PPh Final Pasal 26 sebesar Rp1.104.880.501,00 atas pembayaranjasa ke luar negeri yang terdiri dari objek PPh Pasal 26 berupapembayaran Price Adjust sebesar Rp539.400.000,00 dan pembayaranJasa Local Handling dan Loading kepada VIM OCEAN Ltd sebesarRp475.480.501,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, dengandemikian

Kreasi Maratindus (statusjuga sebagai eksportir) yang bergerak pada bidang pembuatan barang untukekspor berupa mebel, kursi, meja dengan bahan dasar rotan lonjoran/asalanmencari pihak EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang sanggupmengerjakan order handling ekspor yang diantaranya melakukan pengurusanadministrasi kepabeanan dalam rangka ekspor barang dengan jenis barangberupa handycraft;e Bahwa Terdakwa III berinisiatif mencari pihak yang dapat menjalankan ordertersebut, karena pihak EMKL yang selama

Kreasi Maratindus mulai dilaksanakan dengan prosesbisnis yang selalu sama yaitu pada awalnya Terdakwa II akan melakukanpemesanan forwarding (handling ekspor diluar administrasi Kepabeanan) kepadaPT.

Vista Kontainer Service serta melakukan perintah/order handling eksporEMKL yang didalamnya mencakup pekerjaan pencarian nama perusahaan/eksportir serta pengurusan administrasi Kepabeanan dengan detail pekerjaannya :Terdakwa HI mengirimkan perintah kerja melalui email dengan alamat yangdipakainya yaitu KHO EFFENDY KOESNADI (effendikoesnadi @ yahoo.com)kepada vcssub@vistacontainer.com (PT.

Vista KontainerService menunjukkan adanya order ekspor dari Terdakwa III untuk pengurusanforwarding (menangani proses ekspor diluar administrasi/dokumentasikepabeanan yaitu melakukan handling pencarian pelayaran serta pengangkutanKLine Indonesia barang ekspor Terdakwa III dari Tanjung Perak Surabayamenuju Hongkong) ;Bahwa email yang dikirimkan dan ditembuskan oleh Terdakwa III kepadabeberapa pihak dalam rangka melaksanakan order handycraft yang juga dimuatdengan barang yang dilarang ekspor yaitu

rotan asalan dengan rencana awal 6(enam) unit kontainer ukuran 40 feet selanjutnya email yang menjadi tandaadanya order ekspor dari Terdakwa III dikirimkan kepada pihak forwarding PT.Vista Kontainer Service yang menghandle masalah pelayaran/pengangkutanbarang dari Pelabuhan Tanjung Perak ke luar negeri (Hongkong) serta emailkepada pihak yang melakukan handling EMKL (termasuk diantaranya handlingadministrasi kepabeanan dalam rangka ekspor) yaitu kepada Saksi DENNIAGUSTIAWAN dan Saksi YUNIANTO alias

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),pada tanggal 21Desember 2015 sebesar Rp. 40.997.000, (empat puluh juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah), diterima secara tunai oleh saksiSYARIFUDDIN SUPU (PODDING) dari Bendaraha Pengeluaran DinasPeternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;.

Paket Pembuatan Holding Graund/Handling Yard (1 Unit) sebesar Rp.14.558.831,02 (empat belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratustiga puluh satu rupiah koma nol dua sen);Halaman 24 dari 94 hal. Put. Nomor 4 Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS4.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit);4.

Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),dengan Surat PesananNomor: PL210/131361015 tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 40.997.000,(empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);e CV.BINA KARYA (KanyuaraSidenreng Rappang) Direktris SUARNI, dengan paketpekerjaan:1.

Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 unit) : N Uraian Pekerj Sat Volume Vol Real0 raian Pekerjaan a ol Rea iJ Kontrak SelisihVolume1 Pek. Galian Tanah M3 14,38 8,34 () 6,042 Pek. Tangga Sapi Kayu Kumea M3 0,41 0,25 () 0,16Pek. Pintu Kayu Kls. Kumea3 (Lengkap) M2 11,25 7,35 () 3,90 Halaman 41 dari 94 hal. Put. Nomor 4 Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS2.

Pemohon Peninjauan Kembali dalamSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP269/BC/2017 tanggal 8 Mei 2017 sesuai dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA116/BC.092/IU/2017 tanggal 8 Mei 2017 yangmenetapkan kembali Nilai Pabean atas barang impor dikarenakanterdapat nilai Invoice barang yang diberitahukan lebih rendah dari nilalsebenarnya atau seharusnya dibayar serta nilai freight serta biayabiayalain yang kurang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,seperti origin handling

this trial version for further 0 days.Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP269/BC/2017 tanggal 8 Mei 2017 sesuai dengan Laporan HasilAudit Nomor LHA116/BC.092/IU/2017 tanggal 8 Mei 2017 yangmenetapkan kembali Nilai Pabean atas barang impor dikarenakanterdapat nilai Invoice barang yang diberitahukan lebih rendah dari nilalsebenarnya atau seharusnya dibayar serta nilai freight serta biayabiayalain yang kurang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,seperti origin handling

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 51 Alinea ke1 angka 1 :Berdasarkan dokumen berupa IPO untuk pembelian Raw MaterialNomor 10052400, Pemohon Banding melakukan kesalahan jurnaldalam mencatat biaya local handling. Kesalahan tersebut adalahkesalahan mata uang, yang seharusnya dicatat dalam mata uangRupiah ternyata dicatat dalam mata uang Dollar.

Transaksi inisebenarnya adalah biaya local handling terkait impor rawmaterial. Pada saat pencatatan jurnal, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan perhitungankonversi dari USD ke Rupiah terlebih dahulu, sehingga selisihHalaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1010 /B/PK/PJK/2014yang seharusnya dicatat dengan jumlah sebesar Rp7.232.660 menjadi Rp 66.537.805.239.

Untuk menelusuri invoice biaya local handling,tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya tagihan atas biayalocal handling yang seharusnya sebesar Rp.7.232.660, namuntercatat di sistem sebesar USD 7,232,660.

berupa salah matauang benar benar terjadi dan kebenaran jurnal balik, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) meneliti Kembali GL yangberkaitan erat, yaitu GL akun raw material consumption dan GLakun other variance.Berdasarkan penelitian GL akun raw material consumption,Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) tidakmenemukan adanya transaksi biaya local handling di bulan April2008 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) salah catat sebesar USD 7,232,660 atau

Dalam bukti print screen jurnal balik, terdapat perbedaan nilaitransaksi local handling pada akun other variance, dimana menurutsengketa nilainya sebesar sebesar USD 7,232,660 (Rp66.537.805.239) , tetapimenurut print screen di sistem TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebesar USD7,233,850(Rp 66.548.758.049).

JmaahUmroh, dan dalam pemberangkatan Jamaah Umroh tersebut Tergugat tetapikut sebagai coordinator terhadap 36 orang Jamaah yang dikoordinir Tergugat;Bahwa kesepakatan biaya Umroh yang harus disetorkan Tergugat kepadaPenggugat untuk setiap 1 (Satu) orang calaon Jamaah Umroh antara lain: Biaya pemberangkatan yaitu. biaya tiket pesawat Domestik danInternasional; Biaya Akomodasi yaitu biaya Hotel untuk kelas Hotel Bintang 3 atauBintang 4 yang jaraknya 100 meter atau 200 meter dari Masjidil Haram; Biaya Handling

Demikian juga mengenai Hotel yang disediakan Penggugat hanyalahpenginapan sekelas Losmen atau Wisma yang jaraknya lebih dari 500 meterdari Masjidil Haram yang seharusnya sesuai kesepakatan awal sebelumberangkat Hotel yang disediakan adalah kelas Hotel bintang 3 atau Bintang 4dengan jarak 100 meter atau 200 meter dari masjidil Haram;Bahwa selanjutnya mengenai Handling (pengurusan koper Jmaah Umroh)semula disepakati menjadi tanggung jawab Penggugat.

Namun ternyataPenggugat beserta cruwnya tidak mengurus Handling tersebut sehinggaTergugat yang mengurusnya dan harus mengeluarkan biaya untuk mengurusHandling tersebut;Bahwa dengan fasilitas Akomodasi / penginapan yang tidak sesuaikesepakatan yang seharusnya kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyataPenggugat hanya menyediakan Penginapan sekelas Losmen atau Wisma Halinit juga berpengaruh terhadap menu makanan yang seharusnya menumakanan kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyata hanya mendapatkanmenu

Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepada pemeriksaatas cara gross up PPh pasal 22 Impor dan atas pernyataan pemeriksa bahwabukti tidak memadai, pemeriksa mengakui bahwa dalam tahun 2009 kegiatanusaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakili perusahaan lain untukmelakukan impor (Handling Impor) dan Pemohon Banding mendapatkansejumlah

fee / komisi dari customer atas jasa handling impor tersebut;bahwa atas temuan Pemeriksa mengenai penyetoran PPh pasal 22 Imporsehubungan dengan pembelian impor atas nama Pemohon Banding sendiriyang juga dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk menetapkan penyerahanterutang PPN, Pemohon Banding tegaskan bahwa ada dua hal yangmemberatkan Pemohon Banding, Pertama : bahwa temuan ini tidak bisa untukmenetapkan penyerahan PPN karena penyerahan terutang PPN berhubungandengan penjualan sedangkan penyetoran

Banding) pada SPT Masa PPN.Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menyatakan bahwa terdapat penyerahanyang terutang PPN yang belum dilaporkan tersebut diperolehdengan cara menggross up penyetoran PPh Pasal 22 importahun 2009 dengan alasan tidak adanya buktibukti memadaidan terdapat indikasi adanya transaksi impor yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sedangkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan hanya handling

Banding telah mengkreditkan PPN Impor danPPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan ini seharusnyaMemperhatikanMengingatMemutuskandilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPhBadan yang merupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti:harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP.bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse)seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor kepadaindentor ditambah handling

bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Imporadalah tambahan penghasilan bagi Pemohon Banding karena PPhPasal 22 dan PPN Impor yang seharusnya menjadi bebanPemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengancara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Bandingtelah memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut,demikian pula dengan denda administrasi dan PNBP karenatermasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalamDPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impordan Handling

ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00merupakan pembayaran atas biaya berupa Inbound (Cases),Handling Inbound, Inbound Trucks, Outbound (cases),Handling Outbound, Outbound Trucks, Storage Chrg in PLTS,Warehouse Rental, dan Operating Cost, bahwa transaksi dengan PT.