Stefan PL Gerin ke negaraasalnya;e Sehubungan dengan tuntutan kompensasi pesangon dan lainlain, dari pihakpekerja (TKA) para pihak dapat berpedoman pada perjanjian kerja, antarapara pihak atau IMTA dan persyaratannya sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku;Bahwa anjuran kabur dan tidak jelas sehingga Penggugat menjadi bingung atasanjuran tersebut, untuk itu Penggugat menyatakan sebagian menerima dansebagian menolak, sedangkan Tergugat memberikan jawaban atas anjurantersebut sebagian menerima

Riverside Indonesiaselama tahun dari 2012 s/d 31 Oktober 2013, Kemudian dari bukti Tergugat yaitu T3 yang berupa surat perpanjangan KITAS yang dikeluarkan oleh Kantor ImigrasiKelas I Semarang yang berisi bahwa Penggugat diberi perpanjangan KITAS tahu keIV yang berlaku s/d 27 Oktober 2013 dan bukti Tergugat yaitu T6 yakni SuratKeputusan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor Kep. 1860/ME/P/AIMTA/2012 tentang Pemberian Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)yang memutuskan bahwa Pemerintah

Nomor 169 K/Pdt.SusPHI/20151413.14.15.16.17.18.19.20.14merupakan kepentingan pribadi Termohon Kasasi/Peng gugat sama sekali tidak adakaitannya dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;Bahwa T6 adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi NomorKep. 18650/ME/P/IMTA/2012 Tentang Pemberian jin Mempekerjakan TenagaAsing (MTA), tanggal 11 Oktober 2012 dan mulai berlaku tanggal 28 Oktober 2012;Bahwa oleh karena bukti T2 dan T6 tersebut baru merupakan pemberian ijin dariPemerintah Republik Indonesia

Gerin dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas ISemarang adalah merupakan kepentingan pribadi Termohon Kasasi/Penggugattidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat;4 Bahwa T6 adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiNomor Kep. 18650/ME/P/IMTA/2012 Tentang Pemberian JjinMempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), tanggal 11 Oktober 2012 dan mulaiberlaku tanggal 28 Oktober 2012;5 Bahwa oleh karena bukti.

Bahwa oleh karena diputusnya hubungan kerja pada saat berakhirnya IMTA periode20112012 maka Penggugat berhak atas uang pemulangan ke negara asal dan uangcuti, karena tidak dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan dalil Penggugat yaitusebesar:a. Biaya atau ongkos pulang Rp15.000.000,00b.

Foto copy Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor:KEP.21184/MEN/P/IMTA/2015 Tentang Pemberian Izin MempekerjakanHal. 2 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama FERHAT BAS, yang dikeluarkantanggal 25112015, diberitanda P4;Foto copy Passpor Nomor U02324637 atas nama FERHAT BAS, diberitanda P5;Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3174092801131007 atas nama SITIMARIYAH (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan tanggal 01042016,diberi tanda P6;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174LU010420160068 atasnama AZRA QUEENARA BAS, yang dikeluarkan tanggal 1 April 2016,diberi tanda P7;Foto copy

WaktuTertentu (PKWT)";"Menimbang bahwa berkenan dengan dalil Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek Yuridis,dimana berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003, pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harusdengan jijin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yangditunjuk";"Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan perundangundangan,perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki IjinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA

yang didukung dengan buktibuktidan saksi yang telah diajukan kepada Judex Factie selama pemeriksaanperkara;Sementara Judex Factie juga telah salah menafsirkan Pasal 42 ayat (1),disebutkan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing harusmemperoleh ijin dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.Ketentuan ini telah diatur lebih lanjut dalam KEP 20/MEN/III/2004,dimana seharusnya Pihak yang mengajukan Rencana PenggunaanTenaga Kerja Asing dan Memohon ljin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA

No. 011 K/Pdt.Sus/2009Asing dapat bekerja di Indonesia apabila memiliki visa kerja yangditerbitkan oleh Instansi berwenang, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS)serta ljin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)";"Menimbang, bahwa tenaga kerja asing dianggap bekerja secara sah(legal) bila memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Indonesia dengan tidakmemenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan di atas, makahubungan kerjanya dianggap tidak sah dan diskulifikasi sebagai tenagakerja ilegal, sehingga hubungan kerja tersebut tidak dilindungi olehhukum";"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugaf tidak memilikiperjanjian kerja tertulis sebagi tenaga kerja asing, tidak memiliki visakerja di Indonesia, tidak memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS),serta Tergugat tidak memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA

David Martin Adam tertanggal 24 Juni 2015, No.KEP.11528/MEN/P/IMTA/2015.Bukti T7 berupa Sesuai dengan Asli (SDA) Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing atas nama Sdr. David Martin Adam tertanggal 14 April 2016, No.KEP.05247/MEN/P/IMTA/2016.Bukti T8 berupa Print Out UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bukti T9 berupa Print Out Risalan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugattertanggal 21 Mei 2014, No.

nomor: 16 tahun 2015 tentang Tata CaraPenggunaan Tenaga Kerja Asing, adapun prosedure dan persyaratan penggunaantenaga kerja asing diantaranya adalah sebagai berikut:1) Pengusaha atau Pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing(TKA) harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yangtelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;2) Pengusaha atau Pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing(TKA) harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA

) darimenteri atau pejabat yang ditunjuk;3) Pengusaha atau Pemberi Kerja TKA setelah memilki IMTA paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah mempekerjakan TKA wajib melaporkan kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai realisasipenggunaan TKA;4) Pengusaha atau Pemberi kerja TKA hanya dapat mempekerjakan tenagakerja asing (TKA) dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu;5) Dst.Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas secara sederhana dapatdisimpulkan bahwa untuk mempekerjakan tenaga

kerja asing (TKA) di wilayahIndonesia Pengusaha atau Pemberi Kerja harus terlebin dahulu memiliki RPTKAyang telah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan memiliki izinmempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari menteri atau pejabat yang ditunjukserta menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja mengenai realisasipenggunaan tenaga kerja asing;Halaman 34 Putusan No : 335/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PSTMenimbang

Pengembang Pelabuhan Indonesia DavidAdam sebagai Direktur, dengan demikian tindakan Tergugat mengangkat Penggugatselaku Direktur pada perusahaan Tergugat dapat dibenarkan (bukti P3, T4, T5);Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Penggugat selaku Direktur, sehinggaTergugat menindaklanjutinya dengan mengurus izin Penggugat, yaitu berupa izinmempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang diterbitkan oleh KementerianKetenagakerja RI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu IMTA pertama bahwa Penggugatadalah sebagai

Rachman untuk biaya revisi RPTKA dan IMTA, biaya proses TLX Visa an. Mr. Jen3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesar USD 2400yang ditandatangani oleh sdr. Dedy K. Rachman untuk pembayaran DPKK 1 (satu) orang di Bank BNI 464. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Februari 2016 dari sdr. Rasdi kepada sdr.

Rachman untukbiaya revisit RPTKA dan IMTA, biaya proses TLX Visa an. Mr. Jen1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesarUSD 2400yang ditandatangani oleh sdr. Dedy K. Rachman untuk pembayaranDPKK 1 (satu) orang di Bank BNI 461 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Februari 2016 dari sdr.

Rachman untuk biaya revisiRPTKA dan IMTA, biaya proses TLX Visa an. Mr. Jen1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesarUSD 2400yang ditandatangani oleh sdr. Dedy K. Rachman untuk pembayaranDPKK 1 (satu) orang di Bank BNI 461 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Februari 2016 dari sdr.

Rachman untuk biaya revisiRPTKA dan IMTA, biaya proses TLX Visa an. Mr. Jen3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesarUSD 2400yang ditandatangani oleh sdr. Dedy K. Rachman untuk pembayaranDPKK 1 (satu) orang di Bank BNI 464. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Februari 2016 dari sdr.

Rachman untukbiaya revisi RPTKA dan IMTA, biaya proses TLX Visa an. Mr. Jen3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesarUSD 2400yang ditandatangani oleh sdr. Dedy K. Rachman untuk pembayaranDPKK 1 (satu) orang di Bank BNI 464. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 15 Februari 2016 dari sdr. Rasdi kepadasdr.

Namun demikian,TERGUGAT tetap pada pendiriannya untuk memutuskan perjanjian kerja secarasepihak dengan cara tidak masuk ke sekolah untuk melaksanakan kewajibannyamengajar di sekolah sejak tanggal 10 April 2008.6 Bahwa mengingat TERGUGAT sudah tidak masuk kerja, sedangkan di sisi lain,secara hukum keimigrasian TERGUGAT masih menjadi tanggung jawabPENGGUGAT karena PENGUGAT merupakan sponsor dari TERGUGAT,sebagaimana termaktub dalam Ijin Mempekerjaan Tenaga Asing (IMTA) Nomor.2469/2007 tertanggal 5

Pdt.Sus/2012Jakarta, oleh karenanya Yayasan tidak berhak mengajukan gugatan kepadaPemohon Kasasi/Tergugat.3 Terhadap Eksepsi ini judex facti sama sekali tidak memberikan pertimbanganhukum dan tidak membahasnya, oleh karenanya dalam hal ini judex facti telahmelanggar hukum acara sehingga putusannya harus dibatalkanDalam Pokok Perkara1 Terhadap Pertimbangan Hukum halaman 23 alinea 4.Dalam pertimbangam hukum halaman 23 alinea 4, dinyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat tersebut IMTA

IMTA adalahizin dari pemerintah kepada pengusaha yang bermaksud mempekerjakan tenagakerja asing. Berkaitan dengan hal itu apabila hubungan kerja telah berakhir, karenaalasan apapun, termasuk pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak,sebelum berakhirnya kontrak kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja asingmaka pengusaha atau pemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja asing tersebutke negara asalnya.

Ketentuan ini merupakan syarat yang dituntut oleh Pasal 42 ayat6 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yang menentukan IMTA kepada pekerjaasing tertentu tidak dapat diberikan kepada tenaga kerja asing Iainnya.Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan pertimbanganhukum di atas, khususnya terhadap dua hal yaitu tentang syarat berakhirnyaPerjanjian Kerja dan tentang bunyi Pasat 42 ayat 6.

Termohon Kasasi/Penggugat tidak berakhir disebabkan olehsyarat yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) di atas, oleh karenanya tidaktepat (keliru) bila kemudian judex facti menafsirkan "berakhirnya perjanjiankerja" dengan menyatakan "...hubungan kerja telah berakhir, karena alasanapapun, termasuk pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu pihak...".1 Pemohon Kasasi/Penggugat juga tidak sependapat dengan pertimbanganhukum yang menyatakan "...Pasal 42 ayat 6 UndangUndang No. 13Tahun 2003 yang menentukan IMTA

Surat Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA) Nomor : KEP.98237/MEN/B/IMTA/2017 tanggal 20122017yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I,C. Surat Direktorat Jenderal Imigrasi yang ditujukan kepadaPT. Borneo Statewide Bearings, perihal pemberitahuan persetujuanvisa tertanggal 29 Desember 2017,d.

Surat Notifikasi Perubahan dari IMTA tanggal 7 Januari2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja R.IDirektorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja danPerluasan Kesempatan Kerja,f.lzin Tinggal Terbatas Elektronik, Nomor : 2C21MD0010T,tertanggal 23012019,Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bppg.

Sehingga dengan adanya semua dokumen yang diurus olehTergugat termasuk IMTA yang dikeluarkan oleh Kantor KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia lalu bagaimana mungkin Tergugattidak melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan ???

Foto copy sesuai dengan asli Keputusan MenteriKetenagakerjaan Nomor : KEP.98237/MEN/B/IMTA/2017 tentangPemberian Izin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yangdimohonkan oleh PT. Borneo Statewade Bearings untuk atas nama JohnShane Andrew dan dikeluarkan oleh Kantor Kementrian KetenagakerjaanR.I. tertanggal 20 Desember 2017, diberi tanda T 6;7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Shane Andrew Johnkepada Alfred Alexander Rotty tertanggal O6 Januari 2020 untukmengambil :1.

Dokumen KITAS , IMTA (berakhir 07 Januari 2020), RPTKA, TA03yang seharusnya dipersiakan 3 bulan sebelum masa berakhirnyadokumen tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 .;2. Gaji per bulan Desember 2019 sebesar US 2.300 ;Gaji per Desember 2019 Australia S 3.820 ;Bonus per desember 2019 ;Suransi bulanan per Desember 2019 sebesar Rp. 14.650.000, ;Pembayaran PLN, Air, internet Rp. 9.481.300, , disebut T7 ;8. Foto copy sesuai dengan copynya Email dari Mr.

RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasaruntuk memperoleh IMTA.Mengenai syarat IMTA bagi suatu perusahaan pemberi kerja TKAdipertegas lagi diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2014 pada Pasal 8 ayatCysSetiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk.17Dengan menunjuk pada ketentuan peraturan perundanganundangan diatas, maka untuk dapat dipekerjakan seorang calon tenaga kerja asing harusmendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri

Presidan R.I No. 72 Tahun2014, yang antara lain menyebutkan :Pasal 5:1 Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA;2 Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemberiKerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadaMenteri atau pejabat yang ditunjuk;hal. 23 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.SusPHI/2016/PN Dps243 RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasaruntuk memperoleh IMTA

;Mengenai syarat IMTA bagi suatu perusahaan pemberi kerja TKA dipertegaslagi diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2014 pada Pasal 8 ayat (1) : SetiapPemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri ataupejabat yang ditunjuk.Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan di atas,untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing, suatu perusahaan harusmemenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah IMTA yaitu IJjinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan untuk memperoleh IMTA

ini makaperusahaan harus mengajukan RPTKA kepada Dirjen Pembinaan PenempatanTenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.Namun sebelum mendapatkan IMTA, terlebih dahulu pihak perusahaan yangakan mempekerjakan tenaga kerja asing mengajukan permohonanRekomendasi Kawat Persetujuan Visa atau disebut TA.01.

;Sehingga agar ada jaminan bahwa para Penggugat tidak membawa klien ataupelanggan kepada perusahaan lain, sebelum menandatangani perjanjian kerjamaka antara para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat perjanjianatau agreement sebagaimana dijelaskan di atas sebagai pra kontrak atau praperjanjian kerja;Di samping itu pula agreement yang merupakan pra kontrak tersebut dibuatuntuk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan RPTKA danpengurusan IMTA;Bahwa sebagai suatu perusahaan yang selalu

Bahwa selain harus dibuat dengan PKWT, hubungan kerja antara pemberikerja dengan tenaga kerja asing wajib memperhatikan jangka waktu IzinMenggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana ditentukan padaPasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga KerjaAsing (Permenaker 16/2015) yang menentukan sebagai berikut:Jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

Hal ini merupakan hal yang sesuai denganhukum mengingat seorang tenaga kerja asing tidak dapat bekerja di Indonesia tanoa adanya IMTA sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan; 45. Bahwa jangka waktu IMTA tersebut sudah sepatutnya menjadi acuandalam menentukan jangka waktu PKWT yang melibatkan tenaga kerjaasing;46. Bahwa Pasal 23.1 Contract of Employment 2013 dan 2014 justrumenyatakan sebagai berikut:Your employment is for an indefinite penod of time.

Bahwa dalam hubungan kerja antara TKA dengan pemberi kerja, selainharus dibuat dengan PKWT juga wajib memperhatikan jangka waktu IzinMenggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yaitu 1 (satu) tahun yangmenjadi acuan dalam menentukan jangka waktu PKWT yang melibatkanTKA, dan TKA tidak dapat bekerja di Indonesia tanoa adanya IMTA;4.

dapat diperpanjangsesuai dengan keputusan Menteri tentang jabatanjabatan yang dapat didudukioleh TKA atau RPTKA:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berkesimpulan bahwa TKA bekerja di Indonesia harus memilikiIMTA yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberikerja TKA yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuaidengan RPTKA, sehingga hubungan kerja antara TKA dengan perusahaanakan berakhir sesuai dengan berakhirnya IMTA

Putusan No. 212/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.Pst.mempunyai periode terbatas atau jangka waktu untuk 12 bulan atau 1 (satu)tahun yang mana telah sesuai dengan jangka waktu terkait dengan IMTA bagiTKA yang bekerja di Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam contrak of employment 2014dinyatakan bahwa jabatan Penggugat adalah Chief Officer Operasi (COO)Malaysia, Singapura dan Indonesia

mengingat berdasar peraturan perundangundangan harus adasyaratsyarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untukdapat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, yaituPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing padabeberapa pasalnya menyebutkan:Pasal 5 ayat (1): Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKAharus memiliki RPTKA;Pasal 5 ayat (4): RPTKA sebagimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA

;RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka (4) Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013adalah: Rencana penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) pada jabatantertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentuyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;Selanjutnya pada pasal 5 ayat (4) Permenakertrans Nomor 12Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa: RPTKA sebagimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untukmendapatkan IMTA;Lebih lanjut

suatuperusahaan di Indonesia ini dipertegas lagi dalam PeraturanPresidan R.I Nomor 72 Tahun 2014, yang antara lain menyebutkan:Pasal 5:(1) Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yangdisahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelummempekerjakan TKA;(2) Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secaratertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;(3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakansebagai dasar untuk memperoleh IMTA

;Mengenai syarat IMTA bagi suatu perusahaan pemberi kerja TKAdipertegas lagi diatur dalam Perpres Nomor 72 tahun 2014 padaPasal 8 ayat (1):Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkanoleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;Dengan menunjuk pada ketentuan peraturan perundanganundangan di atas, maka untuk dapat dipekerjakan seorang calontenaga kerja asing harus mendapat izin terlebih dahulu dari MenteriTenaga Kerja dan Trasnmigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu,sehingga oleh

Put Nomor 522 K/Pdt.SusPHI/2016Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Para Pekerja selaku Tenaga Kerja Asing bekerja dalam waktutidak tertentu sesuai ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dan sesuai dengan ketentuan perundang undanganizin bekerja (IMTA) maksimal 1 (satu) tahun sejak bulan Agustus 2014 sampaidengan bulan Juli 2015 kecuali diperpanjang

bukti P2) yang menyebutkan bahwaPenggugat telah dipekerjakan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2012;Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Penggugat memperoleh Kartu Izin TinggalTerbatas (KITAS) Nomor 2C11JE7167L (untuk selanjutnya disebut "kitas") (buktiP3) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dandisebutkan Turut Tergugat yang menjadi sponsor dalam penerbitan kitas tersebut.Penggugat juga memperoleh Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Kep.32665/MEN/B/IMTA

/ 2012 tentang Pemberian IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 3 Agustus 2012 (untukselanjutnya disebut "Kepmenakertrans Nomor 32665") (bukti P4) yangmemberikan ijin kepada Turut Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat.

Mega Corpora (Turut Tergugat) untukmelakukan kedua proses tahapan tersebut, padahal keterkaitan PT Mega Corpora(Turut Tergugat) dalam perkara ini sangat signifikan, oleh karena izinmenggugakan tenaga kerja asing (IMTA) dan kartu izin tinggal terbatas (kitas)atas nama Penggugat dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIdiberikan kepada pihak PT Mega Corpora (Turut Tergugat) sebagai pihak yangmengajukan permohonan (bukti P3 dan P4 = T3 = TT3), sekalipun dalamprakteknya perjanjian kerjanya (surat

Sehingga terlihat adanya akalakalan ataupermainan dari Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasas/TurutTergugat yang merupakan dua perusahaan yang terafiliasi dengan membedakanpihak yang yang menandatangani Perjanjian Kerja ("bukti P1") yaitu TermohonKasasi/Turut Tergugat dan pihak yang melakukan pengurusan ijin kerja yaitupenerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (kitas) Nomor 2C11JE7167L (bukti P3)dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.32665/MEN/B/ IMTA/2012 tentang

Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) tertanggal 3 Agustus 2012 (bukti P4) untuk Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;17 Bahwa dalil tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dan jelaskandalam posita gugatan angka 4 halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut: "Perludiketahui bahwa Turut Tergugat merupakan anak perusahaan dariTergugat";18 Bahwa dalil tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dan jelaskandalam posita gugatan angka 23 halaman

Menimbang, bahwamasalah IMTA terkait dengan dokumen administrasi Ketenagakerjaanatas nama CHRISTOPHER CORRY ROBBA bukan ranah darigugatan ini tetapi merupakan ranah dari bidang Ketenaga Kerjaan(PHI) maka tidak perlu dipertimbangkan, sehingga alasan paraPENGGUGAT harus ditolak.PUTUSAN Nomor : 331/Pid.B/2016/PN.Smn Dinyatakan terdakwaRODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO telah terbukti secarasah dan menyakini bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandilakukan oleh orangorang yang menguasai barang itu

IMTA No. KEP 32819/MEN/B/IMTA/2016TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, ( dua ribu) rupiah.Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 369/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 1 Agustus 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.2. Memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum.3.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Andika Imta Pratama bin Tarmizi) terhadap Penggugat (Diah Ayu Handini binti Sugiyanto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (