Ditemukan 25700 data
48 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DKK
SIGID WISNU HERMAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
146 — 42
Penggugat:
SIGID WISNU HERMAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
2.PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
39 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretaris Jendral ub. Kepala Biro Umum DK
Sekretaris Jendral ub. Kepala Biro Umumberkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusatdalam hal ini memberi kuasa kepada Laode Abadi Rere, S.H.,M.Hum. dan kawankawan, para Tim Advokasi BadanPemeriksan Keuangan R.I., berkantor di Jalan Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Il/Pembanding/Pemohon Kasasi;dan:Drs.
38 — 14
Kantor Cabang Jalan Jendral Sudirman No. 1 Surakarta, Jawa Tengah
153 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAAN REPUBLIK INDONESIA VS LANIE SUMIATI ANANTO, DK
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAANREPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa tanggal 3 Januari 2011 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H. dan H.
249 — 7
Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia,2. PT. Radio Suara Marga Semesta
274 — 69
Penggugat- BUDI SUYONOTeregugat-MENTERI KEUANGAN RI Cq DIREKTUR DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII JAKARTA-KAHARUDIN ONGKO
Menteri Keuangan Ri cq Direktur Direktorat Jendral Kekayaan NegaraKantor Wilayah Vii Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta JalanPrapatan No. 10 Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;2.
Terbanding/Tergugat I : Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
37 — 27
Pembanding/Penggugat : SIGID WISNU HERMAWAN Diwakili Oleh : MASRUR, SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Jendral Kekayaan Negara CQ. Kepala Kantor Wilayah XIV direktorat jendral kekayaan negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mataram
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK OCBC NISP SYARIAH
155 — 82
Sri Soedarmi (Janda alm Hendro Kanoejoso), dkk (11 orang) vs KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
berpakaian dinasdari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa : Surat Kepala KantorDirektorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur No : S/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM ;114.
: Surat Kepala KantorWilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur No.
kurir yangberpakaian dinas dari Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berupa :Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur No : S/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, PerihalPengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S.HARIBOWO ;157.
berupa : Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur No.
Direktorat Jendral Bea Dan CukaiNo.
Tergugat:
1.Direktur Direktorat Jendral Mineral dan Batubara
2.Gubernur Kalimantan Timur
455 — 348
DINAMIKA BUMI ETAM
Tergugat:
1.Direktur Direktorat Jendral Mineral dan Batubara
2.Gubernur Kalimantan Timur
228 — 86
DIREKTUR MERK, pada DIREKTORAT JENDRAL HAK CIPTA PATEN DAN MERK, DEP.HUKUM DAN HAM R.I, 2. WATMA SUBANDI
,berkantor di Gedung Arion Lt. 3 Jalan Wijaya I No. 381Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT :LAWAN:DIREKTUR MERK, pada DIREKTORAT JENDRAL HAK CIPTA PATEN DAN MERK,DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,beralamat kantor di Jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya T. Didik Taryadi, SH,Abdul Hakim, SH. M. Hum., Ignatius MT. Silalahi, SH. MH.
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENHANKAM PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAF ANGKATAN DARAT CQ DIREKTUR AJUDAN JENDRAL ANGKATAN DARAT ; ACHMAD A.
16 — 8
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)BEKASI
Tergugat:
Direktur Jendral Mineral Dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
489 — 340
AYUTA MITRA SENTOSA
Tergugat:
Direktur Jendral Mineral Dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTUR JENDRAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTRIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL, Tempat kedudukan = JalanProf. Dr. Supomo, S.H., Nomor 10 Jakarta 12870, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub KoordinatorPertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara;2. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Perancang PeraturanPerundangan Muda Direktorat Jenderal Mineral danBatubara;3.
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral KPKNL kota bontang
95 — 0
BANK MANDIRI
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral KPKNL kota bontang
MUHAMAD LUTFI SETIABUDI ST
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah sungai Serayu Opak Direktorat Jendral Sumber Daya Air
171 — 65
Penggugat:
MUHAMAD LUTFI SETIABUDI ST
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah sungai Serayu Opak Direktorat Jendral Sumber Daya Air.:19790810 200502 1 001 ;Kepala Bagian Advokasi Hukum Il, Biro HukumSekretariat Jendral Kementerian PUPR;Titi Kartik Sari, SUH, M.Konyeanoeeee een neeeeececeeeeeeeceneeeHal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YKNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan19780413 200604 2 002:;Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;Agus Pramono, S.H., M.Si.;19810227 200801 1 008:Kepala Sub Bagian Advokasi
MUHARAM SANJAYA
Termohon:
1.DIREKTUR JENDRAL PAJAK
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
65 — 14
Pemohon:
MUHARAM SANJAYA
Termohon:
1.DIREKTUR JENDRAL PAJAK
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENDANG SUPRIATIN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKALONGAN, DK
PUTUSANNomor 2609 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ENDANG SUPRIATIN, bertempat tinggal di Desa GandarumRT.03 RW.06 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;1.Lawan:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK' INDONESIADIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA,berkedudukan di Jalan Cimandiri No. 30 Cikini, JakartaPusat, Indonesia ;2. KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAHPARTAI KARYA PEDULI BANGSA, PROVINSI BALI,berkedudukan di Jalan Kenyeir No. 97 Denpasar Bali ;3.
SARTONO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ.SEKSI WILAYAH II BALAI GAKKUM KLHK SUMATERA
130 — 0
Pemohon:
SARTONO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ.SEKSI WILAYAH II BALAI GAKKUM KLHK SUMATERA