Ditemukan 190875 data
169 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek
35 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN CABANG NAHDATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN MOJOKERTO ; PIMPINAN CABANG NAHDATUL ULAMA (PCNU) KOTA MOJOKERTO ; MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ; YAYASAN PENDIDIKAN RADEN PATAH
., Advokat, berkantordi Jalan Jawa No. 78, Mojokerto, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2003;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;1.2.melawan:MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan RasunaSaid Kav. 45, Jakarta Selatan;YAYASAN PENDIDIKAN RADEN PATAH, berkedudukandi Jalan Mayor Jenderal Sungkono No. 78A, KecamatanMagersari, Mojokerto, yang diwakili oleh Ir. H.
Pengesahan YayasanPendidikan Raden Patah Mojokerto (Bukti P2);Bahwa Surat Tergugat tersebut dimaksudkan sebagai balasan atasTembusan Surat Para Penggugat tertanggal 15 Mei 2003, Perihal : NotaKeberatan atas Permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Raden PatahMojokerto (Bukti P3);Bahwa dalam poini Surat Tergugat dimaksud telah menyebutkan,bahwa : Yayasan Pendidikan Raden Patah berkedudukan di Kota Mojokerto,Propinsi Jawa Timur, telah disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kehakiman
No. 336 K/TUN/2005terhadap legalitas dan legitimasi Para Penggugat, baik di lingkunganPemerintah/Kedinasan maupun di masyarakat;Bahwa akan tetapi, Keputusan Tergugat tersebut ternyata melanggarketentuan Pasal 11 ayat (2) UndangUndang No. 16 Tahun 2001, tentangYayasan, yang menyebutkan : Kewenangan Menteri dalam memberikanPengesahan akta pendirian yayasan sebagai Badan Hukum dilaksanakanoleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusiaatas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi
Hal ini disebabkan, karena UndangUndang telahmenentukan bahwa yang berwenang memberikan pengesahan aktapendirian Yayasan sebagai Badan Hukum adalah Kepala Kantor WilayahDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Pripinsi Jawa Timur, yangwilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan Pendidikan RadenPatah di Kota Mojokerto;Bahwa dengan demikian nyatalah, bila Keputusan Tergugat tersebut sesuaidengan bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara
114 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMENKEHAKIMAN qq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATASKEKAYAAN INTELEKTUAL (DIREKTORAT MEREK)
671 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman dan Ham Cq Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek (Direktorat Merek)
Pemerintah RI Cq Departemen Kehakiman danHAM Cq Direktorat Jenderal Hak Cipta, Patendan Merek (Direktorat Merek), berkedudukan diJalan Daan Mogot Km. 24 TangerangBanten,para .......Ai bopara Termohon Kasasi dan Il, dahulu Tergugat danIl;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukangugatan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pacla
Merek dagang: Pioneer,Bahwa Merek Dagang PIONEER Penggugat terdaftar di Indonesia,pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual(Haki), Departemen Kehakiman & HAM RI, antara lain dibawah No.268087tanggal 29 Oktober 1991 dan diperbaharui dibawah No.495651 tanggal 20Oktober 2001, untuk melindundgi:Pesawatpesawat penerima radio dan televisi, amplifieramplifier, pesawatpesawat untuk merekam dan memproduksi suara (termasuk phonographphonograph listrik, pesawatpesawat pemain piringan
65 — 0
1088 — 763
Departeman Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal HakKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
199 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Haki cq. Direktorat Merek
250 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek ; PT. Citra Asih Aromindo
276 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Direktorat Merek
157 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Slamet wongsohadjojo; WIndriati slamet wongsohadjojo; Kwee sie yong; Pemerintah republik indonesia cq. departemen kehakiman R.I. cq Dirjen hak cipta paten dan merek cq. direktorat merek (kantor merek)
176 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI Cq. DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
392 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK ATAS KEKAYAAN, INTELEKTUAL cq. KANTOR MEREK
193 — 0
143 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN UNIVERSITAS KRINADWIPAYANA ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUMUMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASIMANUSIA RI ; Drs. H. SUPARWANTO, MBA., dan MOCH. FADILDJUWAID, SH.,MM., Dkk
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUMUMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASIMANUSIA RI., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna SaidKav 6 7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. Munarso, SH.,MH.CN., 2.Budihardjo, SH., 3. Daulat Pandapotan Silitonga,SH.,M.Hum., 4. Hilma, SH. dan 5. Nur Ali, SH., masingmasing adalah Pegawai pada Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Departemen Kehakimandan Hak Azasi Manusia RI., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Oktober 2008 ;2.
No. 432 K/TUN/2004tentang Yayasan telah berlaku secara efektif dan PeraturanPemerintahnya telah diterbitkan maka Penggugat dapat mengajukanpermohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RIdi tempat kedudukan Penggugat ;Bahwa saat menunggu pemberitahuan lebih lanjut tentangpencatatan/pendaftaran atas perubahan Badan Yayasan Penggugat dariTergugat, pada minggu pertama bulan Mei 2003, staf dan kuasa hukumPenggugat mendapat informasi bahwa adanya pihak ketiga yang telahmencatatkan Yayasan
,Notaris di Jakarta Badan Pengurus Yayasan memberikan Surat KuasaKhusus kepada Michael Wangge, SH. untuk mengajukan permohonanpersetujuan kepada Menteri Kehakiman cq. Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;Hal. 10 dari 19 hal. Put.
No. 29 Tahun 2003 ;Bahwa Surat No.CHT.01.0901 tertanggal 17 Maret 2003 a quo,yang dijadikan obyek gugatan Penggugat menurut hukum Tergugat telahmemproses dan mengeluarkan dalam batas dan ruanglingkupkewenangan Menteri Kehakiman dan HAM RI yang telah ditentukanUndangundang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 jo.
84 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
Meliana
150 — 24
204 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN KEHAKIMAN dan HAM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK
DEPARTEMEN KEHAKIMAN dan HAM REPUBLIK INDONESIAc.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK, beralamat diJalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang,turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat II ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal.1 dari 21 hal. Put.
Abdul Kholik)sebagai distributor di Indonesia berdasarkan Letter Of Authorization tertanggal30 Juli 2003 (bukti P5) ;bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merkRDL kepada kantor merek Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan IntelektualDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat II) pada tanggalHal.2 dari 21 hal. Put. No.04 PK/N/HakI/200713 September 2005 dengan No.
84 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK.
Ltd ;Bahwa subyek hukum yang boleh berperkara (i.c. mengajukan gugatanke Pengadilan ) adalah orang maupun sebuah Badan Hukum yangtelah memenuhi persyaratan sebagai subyek hukum ;Bahwa Penggugat belum atau tidak terbukti telah memenuhipersyaratan sebagai subyek hukum, karena tidak melampirkanAnggaran Dasar ataupun Akta Pendirian Perseroan yang telah disahkanoleh Pemerintah (Departemen Kehakiman dari Negara yangbersangkutan) ;Bahwa oleh karena belum atau tidak terbukti adanya pengesahan dariPerseroan