pemilik sah atas tanah objek perkara adalah paraTergugat, Berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Empat Luhah PermentiNan Batujuh Sungai Tutung tanggal 18 Februari 2016.4.

Bahwa Keputusan Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti Nan Batujuh SungaiTutung tanggal 18 Februari 2016 cacat hukum dan harus dinyatakan batal demihukum, karena lembaga adat Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti NanBatujuh Sungai Tutung tidak berwenang memutus kepemilikan tanah.Bahwa oleh karena Lembaga Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti NanBatujuh Sungai Tutung tidak berwenang memutus kepemilikan atas tanah, makamenurut hukum pula Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah danTanaman di Desa Baru Sungai

Menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti NanBatujuh Sungai Tutung tidak berwenang memutus kepemilikan atas tanah.. Menyatakan bahwa oleh karena lembaga Kerapatan Adat Empat LuhahPermenti Nan Batujuh Sungai Tutung tidak berwenang memutus kepemilikanatas tanah, maka keputusan Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti NanBatujuh Sungai Tutung tanggal 18 Februari 2016 adalah cacat hukum danharuslah dinyatakan Batal demi hukum..

Menyatakan bahwa oleh karena lembaga Kerapatan Adat Empat LuhahPermenti Nan Batujuh Sungai Tutung tidak berwenang memutus kepemilikanatas tanah, maka keputusan Kerapatan Adat Empat Luhah Permenti NanBatujuh Sungai Tutung tanggal 18 Februari 2016 adalah cacat hukum danharuslah dinyatakan Batal demi hukum..

Cang
2.Yuhendri, SH
3.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba
4.Roza

Bahwa karena kejadian tersebut diatas Penggugat telah bermusyawarahdengan kaum Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu mamakkaum Penggugat menyarankan supaya diselesaikan melalui musyawarahKerapatan Adat Nagari (KAN) lalu Penggugat mengajukan sengketa tanah inikepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk diselesaikan.5.

Bahwa dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) seluruh ninik mamakyang hadir dalam persidangan tersebut mengakui tanah tersebut adalah milikPenggugat, setelah keputusan itu dibacakan Tergugat tetap tidakmengakuinya, dan bahkan sampai sekarang tetap tidak mau mengosongkantanah tersebut.7.

Hanya yang tertinggal sekarang anak darinenek kami (Sahar) yaitu bernama Sawab, umur + 70 tahun yang ikut bertandatangan dalam Surat Hibah pada tanggal 5 Januari 1977 sebagaimana yangPutusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.Pin.terlampir dalam surat ini, surat itu dibuat oleh Wali Nagari Inderapura merangkapKetua Kerapatan Adat (KAN) yaitu Bapak Zakaria Rky Mudo.2.

Mengenai Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Inderapura hanya satu kali sidangsaja dan tidak turun ke lapangan ini sudah melanggar undangundang adat itu sendiridan undangundang pemerintah.4. Membunuh tanaman yang berada dalam kebun seperti karet, sawit, membakartanaman jagung sudah melanggar hukum.5.

Saksi AZIZe Bahwa saksi adalah anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura ;e Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalahmasalah tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Kampung KudoKudo Nagari KudoKudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal KabupatenPesisir Selatan ;e Bahwa saksi tidak tahu mengenai batasbatasnya ;e Bahwa Penggugat pernah mengajukan sengketa tanah kepada Kerapatan AdatNagari untuk diselesaikan, kemudian Kerapatan Adat Nagari meminta suratasli tentang

Ketua/Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)Siguntur Mudo, di Siguntur Mudo, KenagarianSiguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan,Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnyadisebut sebagai...............

Bahwa keterangan penggugat Kerapatan Adat nagari Siguntur akanmembangun kantor KAN di objek perkara. Bahwa itu tidak benar, belum ada rencana Kerapatan Adat Nagari Sigunturuntuk membangun kantor KAN di objek perkara.5. Bahwa penggugat dengan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahanini; Bahwa itu tidak benar, hanya satu kali pemerintah Nagari memfasilitasipada tanggal 10 Februari 2012.

Koto XI Tarusan Pemerintah Nagari Siguntur, Nomor140/WNSGT/UND/VI2012, tertanggal 01 Agustus 2012, sesuaidengan aslinya ;Bukti P.6 : Foto kopi Surat Undangan Kerapatan Adat NagariSigunur Kec. Koto XI Tarusan Kab.

Bahwa di dalam bukti surat P.1 hanya diketahui oleh penghuluKaum dan ditandatangani oleh kepala waris, tanpa ada tandatangan dari kepala kampungdan Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan.

No. 439 K/Pdt/2012sebagai Dt.Patiah adalah merupakan pelanggaran dalam tatanan hokumadat Minang Kabau.Di sini perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pada Bukti Surat PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding pada bukti 1T.4 terlihat dengan jelas padasidang Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, Wali Nagari Guguak VIIIKoto sebagai anggota, dan dihadiri oleh Dt.Ka Ompek Suku, membicarakantentang gelar Dt.Patiah di suku Caniago.Bahwa gelar pusako yang dahulunya dipakai oleh Alm.

Untukmenyandang gelar pusakonya, yang telah disahkan oleh KetuaKerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, H.Y.Dt.Godang Sati, dandiketahui oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, R.Dt.Jo Putiah, dandiketahui oleh anggota Kerapatan Pucuak Adat di Kenagarian GuguakVIII KotoSedangkan gelar Pusako Dt.Patiah yang dipakai oleh Drs.SyafnurSofyan Akt dinyatakan tidak sah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Guguak VIII Koto.Bahwa pengangkatan dan peresmian gelar Pusako Dt.Batang yangdipangku oleh Evi Maskomal anak lakilaki

Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No.15/1966 PT BTM.A. tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 :Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu,bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang Kerapatan AdatNagari setempat.3.

Adat Nagari yang meteri putusannya bertentangandengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri maka keputusan Kerapatan AdatNagari tersebut dinilai tidak berharga.Di sini perlu Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding jelaskan bahwaYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No.235.K/Sip/1975 diberlakukan apabila objek yang diperkarakan adalah tentangpusako, bukan untuk objek perkara berupa sako (gelar).

Dalam hal inipenyelesaiannya haruslah dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagarisetempat, dan bukan wewenang Pengadilan untuk memutus mengenaiperkara gelar / penghulu tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 di atas.Jadi apabila Majelis Hakim Tinggi menyatakan keputusan Kerapatan AdatNagari dinilai tidak berharga, adalah suatu pernyataan yang salah dansangat keliru sekali.Hal. 11 dari 20 hal. Put.

Adat Nagaripara Tergugat sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Tanah SawahObjek Perkara tersebut pusaka dari para Tergugat tersebut, dan begitujuga saksisaksi yang dihadiri oleh para tergugat sama sekali tidak adayang jelas dengan asal usul dari Tanah Sawah Objek Perkara tersebutsehingga keterangan dari saksisaksi yang di hadirkan oleh para tergugattersebut tidak dapat di terima dalam dipersidangan di Kerapatan AdatNagari Surantih tersebut;.Bahwa para Penggugat dalam sidang di Kerapatan Adat

Nagari, ParaPenggugat menjelaskan dan menghadirkan saksisaksi dan bukti surat ,dari kesemua itu yang penggugat hadirkan terbukti bahwa Tanah Sawahyang menjadi Objek Perkara adalah benar Pusaka Tinggi dari ParaPenggugat, dan Kerapatan Adat Nagari membenarkan keterangan darisaksisaksi dan kebenaran dari bukti surat dari Penggugat tersebut,sehingga Kerapatan Adat Nagari Surantih mengeluarkan Keputusan yangberbunyi sebagai berikut:1.

Penggugat Harus membayar piutang/Salang Pinjam YUANG TENDA(alm) kepada orang tua IMAM JALUR yang telah dipulangkan olehorang tua tergugat sebanyak 10 (sepiluh) karung padi;12.Bahwa dari keputusan Kerapatan Adat Nagari Surantih tersebut paraPenggugat bersedia untuk membayar tebusan Gadai Tanah SawahHalaman4dari 19 halaman putusan Nomor63/PDT/2017/PT PDGObjek Perkara tersebut sebanyak 10 (sepuluh) karung padi atau denganuang yang ditaksir sebanyak lebih kurang Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) ;13.

dengan aturan yang lebihtinggi.Halaman9 dari 19 halaman putusan Nomor63/PDT/2017/PT PDG Bahwa keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih tersebutdiatas telah dibatalkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantihberikutnya dengan surat keputusan No.018/KPTSIKANSRTNI2016 Tanggat 2 Juni 2016.12.Bahwa bisa saja penggugat mau membayar uang tebusan gadaisebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh karena memang objekperkara bukanlah hak penggugat.13.Bahwa penggugat yang mencoba menggarap objek perkara

dengan dasarkeputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantin adalah perbuatanmelanggar hukum (Onrechtmatigedaad) karena keputusan KerapatanAdat Nagari (KAN) Surantin tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial.

Bahwa berdasarkan keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) KotoTangah dan dibuktikan dengan buktibukti bahwa tanah yang telahdikuasai oleh Tergugat dan II merupakan Tanah Ulayat Nagari.Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 Juni 2003 Kerapatan AdatNagari Koto Tangah mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Tanah UlayatNagari Koto Tangah Nomor SK10/KAN/KTVII/2003 tertanggal 30 Juni2003.

Putusan Nomor 141 K/PDT/2014yang di tanami oleh Pik Sari dan saksi hadir waktu orang Kerapatan AdatNagari (KAN) Koto Tangah Komisi ke lapangan.

Bahwa semestinya Judex Facti membatalkan putusanPengadilan Negeri Padang dan menyatakan gugatan yang diajukan PemohonKasasi / Penggugat kekurangan pihak karena tidak ditariknya Kerapatan AdatNagari (KAN) Koto Tangah maka gugatan Termohon Kasasi / Penggugatmengandung error in persona dalam bentuk (Plurium Litis Consortium).

MARAJO(Penghulu / Pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah KotaPadang, yang membidangi Penyelesaian Sengketa Ulayat Nagari KotoTangah, bahwa Vonis 127 tahun 1985 merupakan vonis masyarakatDadok Tunggul Hitam dan objek perkara tidak termasuk dalam perkaraperdata 127 tahun 1985.

Rasyid Bahwa tanah yangmenjadi objek perkara yang ada tiga rumah tersebut berasal dari TanahUlayat Nagari Koto Tangah dan sudah ada surat izin Penggarapannyadari Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah (KAN) serta Saksi pernahmelihat surat tersebut.

Menetapkan bahwa Pemohon I URBANUS (suami) dan Pemohon II YERNIATI ILANG (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 April 2011, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos P1 Bambamone, Mamuju Utara;3.

Phy, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon i (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Kristen di Gereja Kibaid (bereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Pos PlHambamone, Mamuju Utara, dengan Surat Nikah No.

Pasangkay u: Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 7 April Zl, bertempatdi Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Pos Fl Bambamone,Mamuju Utara: Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon namun mengetahui haltersebut karena mendapatkan undangan dari Para Pemohon; Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di camp perusahaan, Afd India Pl.

Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 7 April 2M, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 Menetapkan bahwa Pemohon URBANUS (suami) dan Pemohon Il YERNATI WANG (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 April All, bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Pos Fl Bambamone, MamujuUtara; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat

Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu yakni berupa Berita AcaraHasil Rapat KAN (Kerapatan

Tanah Datar atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah sejati berupa berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan AdatNagari) Jorong Baruh Bukit, yang mana pemakaian surat itu menimbulkan kerugian terhadapsaksi Dahnir Pgl.

Dakwaan tidak benar, error in persona atau salah alamat, tidak singkron dan salingbertentanganHal ini dapat dilihat dari surat dakwaan alinia kedua berbunyi ....Bahwa berawal daridiadakannya rapat di balai adat Jorong Baruh Bukit mengenai penyelesaian hartapusaka ...dstnya;Bahwa di dalam surat berupa berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan AdatNagari) Jorong Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012 yang ditandatangani pengurus KAN(Kerapatan Adat Nagari) Jorong Baruh Bukit tertera hasil keputusan

rapat ...dst;Dari uraian dakwaan tersebut tidak ada satupun peran dan kapasitas Terdakwa dalammembuat surat ataupun memalsukan surat yaitu berita acara hasil sidang rapat KAN(Kerapatan Adat Nagari) Jorong Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012, atau berita acara hasilsidang rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) Andaleh Baruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012bukan dibuat oleh Terdakwa;Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 7Juli 2012 Terdakwa tidak pernah menyampaikan keterangan

Putiah untuk merubah isi hasil keputusan rapat yangtelah tertuang dalam berita acara hasil sidang rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari) JorongBaruh Bukit tertanggal 7 Juli 2012, uraian dakwaan tersebut hanya menjelaskan perbuatanTerdakwa menemui saksi Djamhur Dt.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.4 yangberupa Undangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur KecamatanKoto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan;Menimbang bahwa surat bukti P.4 tersebut berisikan undangandari Kerapatan untuk menghadiri musyawarah/sidang Kerapatan AdatNagari (KAN) atas tanah objek perkara;Menimbang bahwa oleh karena surat tersebut tidak berhubungandengan status kepemilikan tanah objek perkara, maka bukti P.4 ini haruspula dikesampingkan;.

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti P.5 yangberupa Surat undangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kab.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam rangka menyikapi gugatanTasaruddin mengenai tanah objek perkara yang perkaranya sedangberlangsung di Pengadilan Negeri Painan;Hal. 10 dari 19 hal.

No. 3075 K/Pdt/2013Kampung dan Ketua Kerapatan Adat Nagari bertanda tangan, maka buktisurat ranji Pemohon Kasasi menjadi tidak bernilai, padahal sebaliknya MajelisHakim Pengadilan Negeri Painan bisa memakai nalar pemikiran atau logikaakal sehat bahwa di dalam perkara ini yang berperkara adalah PemohonKasasi sebagai rakyat biasa berlawan dengan Termohon Kasasi (Penguasadalam kenagarian) yaitu Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari itu sendiri,jadi sesuatu yang mustahil kedua lembaga tersebut mau untuk

No. 3075 K/Pdt/2013Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kantor Wali Nagari yang barudidirikan, karena saksi merantau ke Medan dan baru pulang padatahun 1980;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan didirikan rumah dinas kepalasekolah, tetapi pada tahun 2007 saksi melihat sudah ada bangunanrumah dinas kepala sekolah di tanah objek perkara;Bahwa di atas tanah objek perkara tidak ada kantor Kerapatan AdatNagari (KAN);Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di atas tanah objek perkaraakan dibangun Kantor Kerapatan

diwajibkan pula untukmengembalikan sawah perkara kepada kaum Penggugat, keadaan dan hal inilahyang menimbulkan permasalahan (sengketa) antara Penggugat danTergugatsampai sekarang ini;Bahwa untuk menjaga agar perkara antara Penggugat danTergugat tidakberlarutlarut dan disisi lain Penggugat menginginkan untuk menebus sawahterperkara agar sawah yang tergadai kembali kepada kaum Penggugat, makasebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan ini terlebih dahulu Penggugat telahmengajukan permasalahan ini kepada Kerapatan

Adat Nagarisebagai Penasehat Kerapatan Adat Nagari di Singgalang;Bahwa masalah tersebut ada diselesaikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagaritetapi Sakis tidak ikut dalam penyelesaian karena Saksi tidak diundang;Bahwa kebiasaannya di Singgalang kalau ada gadai menggadai caramenebusnya bisa ditebus dengan rupiah dan bisa dengan emas, juga bisaditebus dengan daging;Bahwa pagang gadai di kampung seharusnya diberitahu ke Niniak Mamak dikampung atau Mamak Kepala Suku dari kaum pagang gadai;Bahwa seseorang

dapat menebus gadainya ada dalam perjanjian dalam surattersebut kapan akan ditebus oleh para pihak;Bahwa cara adat yang dilakukan di Singgalang yang memegang gadai tidakmau menerima tebusan hukumnya menurut adat adalah disidangkan diNagari;Bahwa pembayaran gadai dengan pakai emas atau daging, melaluikesepakatan kedua belah pihak;Bahwa Kerapatan Adat Nagari boleh saja menentukan dalam tebus menebusgadai kalau tidak ada penyelesaian antara dua pihak dan Kerapatan AdatNagari yang menyelesaikan serta

memutuskan dan kalu tidak putus dikerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari akan mengajukan kePengadilan Negeri;Bahwa Saksi selaku Penasehat Kerapatan Adat Nagari yang mengangkatKerapatan Adat Nagari adalah Rakyat;Bahwa Anggota Kerapatan Adat Nagari ada 17 (tujuh belas) orangsedangkan anggotanya dipilih dari rakyat;Bahwa masalah pusaka tinggi diselesaikan di Kerapatan Adat Nagarisedangkan Sako (gelar) tidak ada diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari;Bahwa jual beli di Kenagarian Saksi harus diketahui

oleh Suku Pisang Nan11 (sabaleh);Bahwa Saksi selaku Penasehat di Kerapatan Adat Nagari Singgalang belumpernah menyelesaikan masalah tebus menebus;Bahwa setahu Saksi sebagai Ninik Mamak dan sebagai Saksi dalam perkaraini masalah yang ditimbulkan oleh para pihak adalah tebus menebus;Bahwa yang akan menebus objek perkara adalah pihak Penggugat tapibelum ada persetujuan kedua belah pihak;Bahwa masalah tebus menebus yang tidak sesuai oleh para pihak adalahmasalah penentuan emas atau daging;Bahwa Saksi

2000,tanggal 31 Mei 2000, atas nama ABDUL SAIDIN LAODE, bertanda bukti P.3;Petikan Daftar Baptisan Nomor 04/GKPIP/IV/2005, tanggal 28 Maret 2005,atas nama Philips Saidin Laode lahir di Ransiki 27 Februari 1982, anak ke 4(empat) lakilaki, dari Hasan Laode dan Siti Maryam Mandacan, pada hariSenin 28 Maret 2005 di Serui Papua, bertanda bukti P.4;Akta Pemberkatan Nikah Nomor 02/GKPJP/IV/2005, tanggal 3 April 2005,yang menerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, di Gereja Kerapatan

Pentakosta, pada tanggal 3 April 2005, diSerui Papua, bertanda bukti P.5;Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0026/2005, tanggal 3 April 2005, yangmenerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, pada tanggal 3 April 2005 di Gereja Kerapatan Pentakosta diSerui, bertanda bukti P.6;Hal 2 dari 8 Penetapan No.46/Pdt.P/2020/PN.Mnk7.

SaksiWILLEM NICOLAS SARAWAN, di bawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sejak kecil karenasaksi bersaudara dengan ibu mertua Pemohon;Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan mengetahui bahwapemohon sejak tahun 2005 sudah menikah dengan Mery Tumpang dansebelum menikah Pemohon sudah dibaptis menurut agama Kristen diGereja Kerapatan Pentakosta di Serui dan diganti namanya yang semulaAbdul Saidin Laode menjadi Philips Saidin Laode;Bahwa

Saksi Wandy Tandililing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai pamansaksi dari istri Pemohon;Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sejak tahun 2005 sudahmenikah dengan Mery Tumpang dan sebelum menikah Pemohon sudahdibaptis menurut agama Kristen di Gereja Kerapatan Pentakosta di Seruidan diganti namanya yang semula Abdul Saidin Laode menjadi PhilipsSaidin Laode;Bahwa saksi menerangkan dokumen Pemohon yaitu berupa aktakelahiran masih

Akta Pemberkatan Nikah Nomor 02/GKPJP/IV/2005, tanggal 3 April 2005,yang menerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, di Gereja Kerapatan Pentakosta, pada tanggal 3 April 2005, di SeruiPapua, bertanda bukti P.5;3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 026/2005, tanggal 3 April 2005, yangmenerangkan bahwa telah menikah Philips Saidin Laode dengan MeryTampang, pada tanggal 3 April 2005 di Gereja Kerapatan Pentakosta di Serui,bertanda bukti P.6;4.

Mangkudum, jenis kelamin lakilaki, umur + 55tahun, suku Panai, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di PainanTimur, Kecamatan IV Jurai Taluk, Kabupaten Pesisir Selatan, adalahKetua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak, Kecamatan BatangKapas Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1;2. Busri Dt.

Yusak Imam Jo Gampo, jenis kelamin lakilaki, umur + 71tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat diPasar Taluk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalah Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak, KecamatanBatang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebutsebagai Penggugat 3;4.

Asril Khatib Rajo Bagindo, jenis kelamin lakilaki, umur + 66tahun, suku Kampai, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat diUjung Batu Pasar Taluk, Kecamatan Batang Kapas, KabupatenPesisir Selatan, adalah Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluak Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;5. M. Siad Dt.

Gumunyiang, jenis kelamin lakilaki, umur + 65tahun, suku Caniago, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat diPasar Taluk Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalan Kaur Peningkatan Kesejahteraan Nagari Kerapatan AdatNagari (KAN) Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten PesisirSelatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;8. Darmawis Dt.

Rajo Bandaro, jenis kelamin lakilaki, umur + 70tahun, suku Kampai, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat diKoto Keduduk, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan,adalah Kaur Keuangan Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluak,Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnyadisebut Penggugat 8;Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal ini memberikan kuasakepada YUNISMAN, S.H. dan ALBERTO PADMA, S.H.

Penggugat:
1.adham
2.HAMNAWATI
3.REFRIATI
4.MENSIS
Tergugat:
1.YULINAR
2.FARIDAH
Turut Tergugat:
Kerapatan Adat Nagari Kubang

Bahwa oleh karena objek perkara merupakan cantang latin Kerapatan AdatNagari (KAN) dan Wali Nagari Taratak, yang diberikan kepada suamiPenggugat yang bernama MURUS (Alm) bersama ASRIL, dimana padatanggal 20 Januari 2016, Asril telan memberikan objek perkara kepadaPenggugat selaku isteri (ahli waris) dari Murus (Alm);4.

Bahwa Penggugat telah memohon penyelesaian ini kepada Wali Nagari Taratakbeserta Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sutera, akan tetapipenyelesaiannya tidak terlaksana, dan keputusannya menyatakan objek perkaramilik Penggugat;10.

Foto copi Surat Keterangan Surat Minta Tanah Baru Nomor 02/KATrt/1972,tanggal 10 Februari 1972 yang ketahui dan diakui oleh Wali Nagari Taratak danLembaga Kerapatan Adat Taratak, diberi tanda B.P1;2. a.

Serta diketahui olehwalinagari taratak dan Lembaga kerapatan Adat Nagari Taratak ;Menimbang, bahwa bukti surat B.P1 berupa Surat Keterangan Surat MintaTanah Baru, No. 02/KATrt/1972, Tanggal 10 Pebruari 1972, yang diketahui dandiakui oleh Wali Nagari Taratak dan Lembaga Kerapatan Adat Taratak jikadihubungkan dengan bukti surat pengguggat B. P2.C dan B.

Sesuai dengan tuntutanya penggugat benar memiliki tanah tersebutberdasarkan surat Tateak/ cancang latin dari kerapatan adat nagari danwalinagari taratak pada tahun 1972 dengan surat pengasaan NO.02/KATrt/1972 dan tidak pernah gugur atas suatu sebab apapun oleh pihakpenggugat; dst.........Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat A.1 yang menyatakanbahwa:1.

oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga PerwakilanPermusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang keduabelah pihak harus dimintai keterangannya, termasuk dalam hal ini jugaTergugat;20.

Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat,tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang, KAN Kenagarian Kubang telah benar dalammengambil tindakan penyelesaian dalam perkara a quo, menerimalaporan, menyidangkan, meminta keterangan dan memutuskanpersoalan tersebut yang dituangkan kedalam Surat KeteranganRumusan KAN Kenagarian Kubang, karena posisi dan sifatnya yangmelekat Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga PerwakilanPermusyawaratan dan Permufakatan

Bahwa pada poin nomor 10 Posita Gugatan Para Penggugat,tentang permohonan / pengaduan Penggugat II kepada Kerapatan AdatNagari (KAN) Kubang, oleh sebab itulah menurut hemat kami Tergugatkarena fungsi dan peran penting Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalammenyelesaikan sengketa pusaka tinggi yang di dalam PeraturanPerundangundangan disebut sebagai tanah ulayat kaum, seharusnyapihak KAN Kenagarian Kubang dihadirkan oleh Para Penggugat sebagaiTergugat atau setidaktidaknya Turut Tergugat dalam perkara a

Foto copy asli dari Surat Keterangan Rumusan yang ditandatangani olehPengurus TIM Penyelesaian sengketa soko dan Pisako Kerapatan AdatNagari Kubang tertangal 24 Agustus 2019 selanjut diberi tanda P.3;4.

, maka seharusnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubangdidudukkan atau ditarik sebagai tergugat atau setidaktidaknya sebagaiturut tergugat, oleh karena itu karena kurangnya pihak;2.

Bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat agar ParaTergugat kembali menyerahkan objek perkara yang dikuasainya secara tanpasah tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek perkara,namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, sehingga Para Penggugatmengajukan surat gugatan terhadap Para Tergugat melalui Kerapatan AdatNagari (KAN) Solok BioBio oada tanggal 25 November 2012, lalu atas gugatanPara Penggugat tersebut, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok BioBiotelah

Sati dengan syaratsyarat dan suratsuratketerangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta surat keteranganberkelakukan baik dari kepolisian untuk pengangkatan penghulu;11Bahwa pemakaian gelar Dt.

Tergugat Ill dan Tergugat IV tidak membenarkan tentang KeputusanKerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 0014/Ket/KAN/SBB/IV/2013.Sebab Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berhak menyatakan sah atautidaknya Surat Hibah atau surat apapun namanya tentang sako danpusako di Kenagarian.

P1 ;2.Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok BioBio Nomor :001 4/KP/KAN/SBB/II/2013, tanggal 3 Februari 2013, telah diteliti dan sesuai denganyang aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan.................cccceeeeeeeeeeeeeeeees P2.A;3.Foto copy Surat Keterangan Ralat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) SolokBioBio Nomor : 0014/KET/KAN/SBB/IV/2013 tanggal 10 April 2013, telah ditelitidan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tandaCENGAN..... 2. eeeececceeeee eee ee tere

:::cecceeeeeeeeeeees TT3 ;4.Foto copy Surat Kebulatan Kerapatan Adat Dalam Nagari Solok BioBio Tentanggelar Pusako Datuk Sati Nomor : 29/KANSB/1994 tertanggal 1 Juni tahun 1900sembilanpul4, telah diteliti dan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda(0 (

Lahir : 56 tahun / 19 Februari 1957 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Pasar Laban RT.002 RW.002, KelurahanBungus Selatan, Kecamatan Bungus TelukKabung, Kota Padang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Swasta (Ketua Kerapatan Adat NagariTeluk Kabung) ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 15 Mei2013;4.

RAJO NAN SATI selaku Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Teluk Kabung bersamasama dengan SYAFRUDIN, S.SOS. selakuCamat Bungus Teluk Kabung Kota Padang, EJISRIN, SE selaku Lurah Teluk KabungTengah dan H.

., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Padang (diajukan dalampenuntutan terpisah), antara Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Juli tahun 2008atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008,bertempat di kantor Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Teluk Kabung, KecamatanBungus Teluk Kabung, Kotamadya Padang dan Cafe n Resto Mirama Padang atausetidaktidaknya pada tempattempat tertentu yang masih termasuk

Kepala Dinas / Kantor / Badan di Kabupaten / Kota yang terkait denganpelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.e Bahwa dengan alasan karena yang lebih tahu persis siapa pemilik, penggarapdan menguasai wilayah di sana adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) TelukKabung, kemudian tim panitia pengadaan tanah meminta bantuan dari TimAdvokasi yang dibentuk oleh Terdakwa BASRI DT.

RAJO NAN SATIselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Teluk Kabung berdasarkanSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung Nomor : 01 /SK / KANTK / IV2007 tanggal 20 April 2007 tentang Pembentukan TimAdvokasi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap di Teluk Sirih Kelurahan Teluk Kabung Tengah Nagari TelukKabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk mendampingi tim dariPemerintah Kota Padang tentang pembebasan tanah untuk lokasi PLTUTeluk Sirih.

besar Pengadilan Sjaraijah Igama Islam yangseharusnya menggunakan ejaan lama yaitu "OE sedangkan legalisiroleh Notaris Jakarta nomor 4701/1950 atas nama saksi Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH menyatakan tidak pernahmenandatangani disurat kantor kerapatan besar Pengadilan SjaraijahIgama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari1941 karena saksi Prof.

Copy Surat Hibbah Hakim Ketoea Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 (P2) yang telah disesuaikandengan aslinya tanggal 2 September 1998 di Pengadilan NegeriTenggarong ;b.

Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di NotarisProf.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH di Jakarta Nomor 4701/1950tanggal 11 Maret 1950 (P3) yang telah disesuaikan denganaslinya tanggal 19 Agustus 1998 di Pengadilan NegeriTenggarong ;.

Copy Surat Hibbah Hakim Ketoea Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 290/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 (P2) yang telah10disesuaikan dengan aslinya tanggal 2 September 1998 diPengadilan Negeri Tenggarong ; .

Copy Surat Zegel Hakim Ketua Kantor Kerapatan BesarPengadilan Sjaraijah Igama Islam Tenggarong Nomor 291/KKBKKKN/1941 tanggal 1 Januari 1941 terdaftar di NotarisProf.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH di Jakarta Nomor4701/1950 tanggal 11 Maret 1950 (P3) yang telahdisesuaikan dengan aslinya tanggal 19 Agustus 1998 diPengadilan Negeri Tenggarong ;.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGMenyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan PimpinanDaerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota PadangNo.045/LKAAMPDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018, tentangPengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, PucukUndang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan LubukKilangan Kota Padang Masa Bakti 20182023;Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari

dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangansebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan hukum materi eksepsi yangdiajukan oleh pihak Tergugat/sekarang Pembanding, Pengadilan Tingkat BandingHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT PDGmemandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Legal Standing dankeabsahan Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) tanggal 24 Maret 2018,yang menjadi dasar terpilinnya Penggugat sebagai Pengurus Kerapatan

adat dan Ninik Mamak / pemangkuadat untuk membicarakan halhal yang luar biasa, dalam waktu yang tidak bisaditentukan, tergantung tingkat kebutuhan dan dapat dilaksanakan apa biladiusulkan oleh lebih dari dua pertiga jumlan Ninik Mamak pemangku adat yangdisetujui oleh lembaga pucuk adat nagari yang dibuktikan dengan surat yangditanda tangani, usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepadaPengurus KAN / Ketua (Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan

Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012);Menimbang, bahwa setelah mencermati buktibukti yang diajukan olehPenggugat, tidak nyata ada bukti Penggugat yang mendukung bahwapelaksanaan Musnalub yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 telahmemenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan KotaPadang periode 2007 2012, yaitu Pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnalub)Halaman 6 dari 9 halaman