Bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksuddi atas dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;3.2.8. Bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada adalah orangperseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

Masukan secaralisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orangperseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan orangperseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atauPB KDH;Bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikanmasukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud,setiap Rancangan Perda, Perkada

Masukan secara lisan dan/atau tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyaiHalaman 57 dari 100 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/20149.2.6.eit:9.2.8.kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

padaayat (1) berdasarkan atas:a. perintah peraturan perundangundangan lebih tinggi;b. rencana pembangunan daerah;c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;dand. aspirasi masyarakat daerah;Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya

Mengikuti seminar, lokakarya atas perintah Kapuslabfor;Bahwapada prinsipnya mata uang rupiah memiliki spesifikasi knusus yangmeliputi bahan kertas yang digunakan, teknik cetak yang digunakan sertasecurity feature (segi pengaman) yang digunakan. Bahan kertas mata uangrupiah menggunakan kertas dari 100% serat kapas yang memiliki derajatketahanan fisik yang tinggi dan tidak mudah rusak.

No. 2738 K/Pid.Sus/2010Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan eventevent Nasionalmaupun Internasional, dengan pengadaan lahan seluas + 6 Ha yanganggarannya bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran2005 sebesar Rp. 3.600.000.000, (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yangdibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi SulawesiSelatan.Menindaklanjuti Pengadaan Tanah untuk kepentingan PembangunanGedung Celebes Convention Center tersebut, Gubernur Sulawesi Selatanmeminta

bebanAPBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk daerah dalammenyongsong perdagangan bebas, serta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka olehPemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, diperlukan suatu wadah dalam bentukCelebes Convention Centre (CCC) yang representative untuk kegiatan pusatpromosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya

--
Kuitansi pembayaran belanja operasional lainnya berupa biaya pengadaan jasa konsumsi dan pelayanan peserta dalam kegiatan Lokakarya Penyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja pada tanggal 14 s/d. 17 Februari 2007 di hotel Bifa, Yogyakarta.

-------------------
4. Kuitansi dari BPMR Yogyakarta untuk pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa biaya sewa ruang sidang dalam kegiatan Lokakarya Perencanaan Bahan siaran radio (Program) selama 3 hari tgl 19 Feb 2007 s.d. 21 Feb 2007.

No. 066/G6.7/KU/2007 tgl. 16 Feb 2007 dari BIFA Hotel, Surat perjanjian/Kontrak pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) no. 067/G6.7/KU/2007, Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 023/MNJ/BF/II/2007 tgl. 21 Feb 2007, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengadaan konsumsi Peserta dan panitia dalam rangka kegiatan lokakarya Perencanaan dan Perancangan Bahan siaran radio (Program) No. 068/G6.7/KU/2007.

-------------
Surat Perintah Kerja (SPK) No. 183/A11.5/KU/2007 tanggal 13 April 2007 pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) beserta lampiran.

-------------------------
Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Konsumsi dan Pelayanan peserta dalam kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan Rancangan Media Audio pendidikan Kretaif (PAPK) No. 001/RB/20/04/07 tanggal 20 April 2007.

Pertanggungjawaban biaya sewa ruang sidang dan konsumsi sertaakomodasi tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp208.698.062, (dua ratus delapan juta enam ratus sembilan puluhdelapan ribu enam puluh dua rupiah):Bahwa kegiatankegiatan BPMR antara lain Lokakarya, Pelatihan,Penyusunan Program, Penulisan Naskah dan lain lain sebagian besardilaksanakan di hotel.

Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan RancanganMedia Audio Pendidikan Kreatif tanggal 17 sd 20 April 2007sebesar Rp.4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.712.500, (tujuhratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga setelahdikurangi pajak menjadi Rp.4.037.500, (empat juta tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah).3.

Pertanggungjawaban biaya sewa ruang sidang dan konsumsiserta akomodasi tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesarRp 208.698.062, (dua ratus delapan juta enam ratus sembilanBahwa kegiatankegiatan BPMR antara lain Lokakarya, Pelatihan,Penyusunan Program, Penulisan Naskah dan lain lain sebagian besardilaksanakan di hotel.

Honor Lokakarya Pemetaan Kompetensi dan Rancangan MediaAudio Pendidikan Kreatif tanggal 17 sd 20 April 2007 sebesarRp.4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)CIP OLON s ssssssassravrnsen70dipotong pajak sebesar Rp.712.500, (tujuh ratus dua belas ribu limaratus rupiah) sehingga setelah dikurangi pajak menjadiRp.4.037.500, (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)..

Padahal untuk dapat disebut JUSTICECOLLABORATOR, seseorang harus mendapat ijin dari LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Pendapat : ARTIDJO ALKOTSAR,Hakim Agung yang hadir pada Lokakarya Sistem Peradilan, Istilan Hukum,JUSTICE COLLABORATOR di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Minggu 1703 2013).JUSTICE COLLABORATOR adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orangbaik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuankepada Penegak Hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasipenting

No. 33 PK/Pid.Sus/2013pemberian ucapan selamat, hadiah/tandamata, karangan bunga dan sebagainyauntuk berbagai peristiwa:Penjelasan Pasal 33 : perjalanan dinas untuk menghadiri seminar,lokakarya, simposium, konferensi danmelaksanakan peninjauan, studi banding sertainspeksi harus dibatasi dengan ketat;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 29 Tahun 2002 tanggal10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan

yangdidatangi ;Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBD pada Pasal 13 ayat (1) hurufb dan penjelasan Pasal 33 yang menyebutkan sebagai berikut :Pasal 13 ayat (1) huruf b : Atas beban anggaran belanja Negaratidak diperkenankan melakukanpengeluaran untuk keperluan = yaituantara lain untuk pemberian ucapanselamat, hadiah/tanda mata, karanganbunga dan sebagainya untuk berbagaiperistiwaPenjelasan Pasal 33 : Perjalanan Dinas untuk menghadiriseminar, lokakarya

No. 33 PK/Pid.Sus/2013rupiah) padahal hal tersebut bertentangan dengan PenjelasanPasal 33 Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menjelaskan bahwaPerjalanan Dinas untuk menghadiri Seminar, Lokakarya,symposium konferensi dan melaksanakan peninjauan studiperbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat, dandalam pelaksanaannya Perjalanan Dinas tersebut tidakdilaksanakan atau fiktif olen karena sebagai bukti pertanggungjawaban ternyata SPPD (Surat Perintah

No. 33 PK/Pid.Sus/2013mengalami pembengkakan menjadi sebesar Rp.305.000.000,(tiga ratus lima juta rupiah), hal tersebut bertentangan denganpenjelasan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang menjelaskanbahwa : Perjalanan Dinas untuk menghadiri seminar,lokakarya, simposium, konferensi dan melaksanakanpeninjauan, studi banding serta inspeksi harus dibatasi denganketat, dan dalam pelaksanaannya ternyata Perjalanan Dinastersebut tidak dilaksanakan atau fiktif

: 80/TMKP/IV/2002, sebagai peserta Diklat Manajemen PengadaanBarang dan Jasa, diselenggarakan di Jakarta pada tangal 1619April 2002 (T.I C);Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No.0270452002001 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikandan Pelatihan Departemen Dalam Negeri bekerjasama denganDirektorat Jenderal Bimbingan Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri di Jakarta pada tangal 22 26Oktober 2001 (T.ID);Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor82/TMKP/V/V/2001 sebagai peserta Lokakarya

keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayameningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsongperdagangan bebas' serta memupuk kecintaan dankebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi padaumumnya merencanakan pembangunan gedung pusatpromosi di Makassar yang disebut sebagai CelebesConvention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatanpusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran,lokakarya

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayameningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsongperdagangan bebas serta memupuk kecintaan dankebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi padaumumnya merencanakan pembangunan gedung pusatpromosi di Makassar yang disebut sebagai CelebesConvention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatanpusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran,lokakarya

dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkandaya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas sertaHal. 3 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mksmemupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan danSulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusatpromosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre(CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecilmenengah (UKM), pameran, lokakarya

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkandaya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas sertamemupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan danSulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusatpromosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre(CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecilmenengah (UKM), pameran, lokakarya

Trawangan adalah Lombok, sehinggaberbicara Lombok adalah berbicara Lombok secara keseluruhantermasuk Lombok Tengah tempat terdakwa dan bebwrapatemannya terjerat kasus srupa, hal ini menurut JPU menarik sekalliuntuk dibahas secara mendalam dan diterapkan penegakanhukumnya sebagaimana Presiden Jokowi menyampaikan IndonesiaDarurat Narkoba, sedangkan Gubernur NTB Muhammad ZainulMadji atau Tuan Guru Bajang (TGB) pernah menyampaikan NTBdarurat Narkoba, dan pedulinya Kumham pusat beberapa kalimendakan lokakarya

Adi Andojo Soejipto,SH Kesamaan dalamPemidanaan (Parity in Sentence), dalam buku : Lokakarya Pemidanaan DalamMusyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia Ke VIII tanggal 27 s/d 29 Maret1984 di Jakarta, Standar Pemidanaan, disusun oleh H.Eddy DjunaediKarnasudirja,SH.

perjanjian dan selanjutnya ditambahkan 8 (delapan) asas hukumperikatan nasional yang merupakan hasil rumusan bersama berdasarkankesepakatan nasional antara lain: asas kepercayaan, asas persamaanhukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asaskepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan;Dengan demikian telah diketahui bersama mengenai asasasas yangberlaku secara umum dalam hal membentuk atau merancang suatukontrak didalam kegiatan hukum; (Tim Naskah Akademis BPHN, NaskahAkademis Lokakarya

Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan kajianhasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPMdan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan,MHSC. dkk.;79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatanFasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan MHSC. dkk.;80.

;Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan kajianhasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPMHal. 53 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan,MHSC. dkk.;79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatanFasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan MHSC. dkk.;80.

;Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan kajianhasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPMdan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan,MHSC. dkk.;Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatanFasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama SudungNainggolan MHSC. dkk.

Vetiga Himais Optima Kajian dan 132/BA.STP/NF/X1/ 281.325.000,45/SP3.NF/SETWAN/VI/ lokakarya 20082008 penyusunan 5 Desember 200819 Juni 2008 peraturan daerahyang partisipatif diProvinsi DKIJakarta39. PT.

;Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraankelurahan dan dewan kelurahan ;Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Propinsi DKIJakarta ;Kajian efektifitas Pajak Air Bawah Tanah bagi konservasi sumber dayadi Propinsi DK Jakarta ;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Propinsi DKIJakarta ;Telaah komprehensif eksistensi dan efektifitas berbagai peraturandaerah di Propinsi DK Jakarta ;Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Propinsi DKI Jakarta

Shiddiq Sarana Mulya nilai kontrak sebesarRp.723.425.000, ;Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraankelurahan dan dewan kelurahan ;Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Propinsi DKIJakarta ;Kajian efektifitas Pajak Air Bawah Tanah bagi konservasi sumber dayadi Propinsi DK Jakarta ;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Propinsi DKIJakarta ;Telaah komprehensif eksistensi dan efektifitas berbagai peraturandaerah di Propinsi DK Jakarta ;Kajian

;Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenaikemitraan kelurahan dan dewan kelurahan ;Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Propinsi DKIJakarta ;Kajian efektifitas Pajak Air Bawah Tanah bagi konservasi sumberdaya di Propinsi DK Jakarta ;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Propinsi DKIJakarta ;Hal. 67 dari 93 hal. Put.

;Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraankelurahan dan dewan kelurahan ;Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Propinsi DKIJakarta ;Kajian efektifitas Pajak Air Bawah Tanah bagi konservasi sumber dayadi Propinsi DK Jakarta ;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Propinsi DKIJakarta ;Telaah komprehensif eksistensi dan efektifitas berbagai peraturandaerah di Propinsi DK Jakarta ;Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Propinsi DKIJakarta

/SPT tanggal 17April 2003 lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) harisejak tanggal 19 April 2003 sampai dengan 25 April2003 bantuan biaya pendidikan mengikuti temu karyaPemuda Islam di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal13Mei 2003 sebesar Rp. 3.500.000,Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/24/B.XV/2003/SPTtanggal 20 Februari 2003 lama perjalanan dinas 6(enam) hari sejak tangggal 23 Februari 2003 sampaidengan 28 Februari 2003 bantuan biaya dalam rangkamengikuti lokakarya

No. 210PK/Pid.Sus/2010lokakarya dan diklat kader Partai Golkar TingkatNasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000, tanpa tanggal dalamrangka mengikuti lokakarya dan diklat kader PartaiGolkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansipembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp.3.500.000, Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi acara orientasiketatanegaraan dan sistem Pemda serta persiapan Pemilu2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 14Oktober 2003 sebesar Rp. 1.000.000

No. 210PK/Pid.Sus/2010tanggal 20 Februari 2003 lama perjalanan dinas 6(enam) hari sejak tangggal 23 Februari 2003 sampaidengan 28 Februari 2003 bantuan biaya dalam rangkamengikuti lokakarya pembekalan teknis pemberdayaanmasyarakat pesisir di Jakarta, kwitansi pembayarantanggal 23 Februari 2003 sebesar Rp. 3.500.000,kontribusi pembayaran sebesar Rp 1.750.000, tanggal25 Februari 2003 sedangkan pada tanggal 27 Februari2003 Terdakwa mengikuti rapat pleno membahas renovasiPasar Baru Koto (tumpang tindih

);Tanpa = tanggal dalam rangka kontribusi mengikutilokakarya dan diklat kader Partai Golkar TingkatNasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000, tanpa tanggal dalamrangka mengikuti lokakarya dan diklat kader PartaiGolkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansipembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp.3.500.000, Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi acara orientasiketatanegaraan dan sistem Pemda serta persiapan Pemilu2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal

Terdakwa jugamenceritakan kronologis penganiayaannya pada saat di Bandungyaitu setelah dirinya mengikuti acara lokakarya penulis naskah(playwright) di Bandung, ketika Terdakwa bersama dua temanpenulis dari Malaysia dan Srilanka, menuju Bandara HuseinSastranegara dengan menggunakan taksi. Di area parkir bandara,Terdakwa dipukuli oleh dua orang lakilaki yang tidak dikenal:;Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.PRABOWO SUBIANTO.

merugikan2Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayameningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsongperdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan danSulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusat promosi diMakassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatifuntuk kegiatan pusat promosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya

No. 1933 K/Pid.Sus/2014e Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayameningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsongperdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnyamerencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassaryang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yangrepresentatif untuk kegiatan pusat promosi Usaha Kecil Menengah(UKM), pameran, lokakarya, seminar dan eventevent nasionalmaupun internasional.

492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masingmasing termuat dalam /Yurisprudensi Hukum Acara PerdataIndonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, penerbit Armico Bandung, tahun1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia,Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alineakeempat pada prinsipnya menegaskan bahwa :Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat : Bahwa yurisprudensi sebagaimana dimaksud sejalan denganSidang Lokakarya

(lokakarya buku I KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN).Bahwa diterapkannya aspek ilmu sosial lainnya dalam pemeriksaan perkara pidanaPemohon Kasasi ini karena sesuai dengan hakikat yang dicari dalam pemeriksaanperkara pidana ini adalah mencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga diakuioleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 81 K/KR/1973 ; Prof. Umar Seno Aji, S.H.,dalam Simposium Kedokteran, 1983).

Bahwa untuk merealisasikan pembangunan Benteng Adat Ujung Tanah sebagaimanatersebut diatas sesuai dengan Rumusan Rekomendasi Seminar Dan Lokakarya ObyekDaya Tarik Wisata (ODTW) Makam RajaRaja Tallo Makassar tanggal 16 Desember2006 yang ditandatangani oleh Tim Perumus terdiri dari : Andi Muhammad Said (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Makassar). Drs. H. Eddy K. Parawansa, M.Si. (Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Makassar). Drs. M.

Bahwa putusan tersebut tidak mempedomani hasil lokakarya dan PelatinanNasional Terpadu) Penegakan Hukum Multidoor tahun 2016 antaraKementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Mahkamah Agung RI,Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri.Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerimapermohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/PID/2018/PT SMRMasing masing Terdakwa .