Ditemukan 864 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37/B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — CV. LANCAR JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 3 September2008 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNo. 4042, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    Opak PelemPare, Kabupaten Kediri, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13952/PP/M.IV/16/2008, tanggal 8 Mei2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2008,namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani Akta PermohonanPeninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana dalam Akta PermohonanPeninjauan Kembali No.
Putus : 25-05-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 B/PK/PJK/2007
Tanggal 25 Mei 2009 — PT. NUPLEX RAUNG RESINS, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKU163/PJ/2007tanggal 16 Juli 2007 ;Termohon Peninjauanke mbali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Pebruari 2007 No.Put. 10051/PP/M.XI/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding
    sendiri Rp. 317.188.352,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.776.945.449,00PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp. 1.459.757.097,00)Kelebihan Pajak yang sudah sikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp. 1.509.333.134,00PPN yang kurang dibayar Rp. 49.576.037,00Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 49.576.037,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. :99.152.074,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap ic. putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Februari 2007 No.Put
Putus : 19-11-2009 — Upload : 24-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT-108/K/ PMT-I /BDG/AD/X/2009
Tanggal 19 Nopember 2009 — Serka/509635 EDDI YUS Ba Kodim-0307/Tanah Datar Kodim-0307/TD Rem-032/Wbr
6229
  • .: Bahwa permohonan banding dariTerdakwa yang diajukan tanggal 14 September 2009terhadap putusan Pengadilan Militer I03 Padang No.PUT/90 K/PM I 03/AD/VII/2009 tanggal 14 September2009, telah diajukan dalam tenggang waktu= danmenurut cara yang ditetapkan oleh Undang undang,oleh karena itu). permohonan banding Terdakwa secaraformal dapat diterima.Bahwa dalam Memori BandingnyaTerdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagaiberikut1.
    Mengenai keberatan Ad.3, Ad.4dan Ad.5.Karena bersifat permohonan makaMajelis Hakim Banding, akan mempertimbangkannyasekaligus didalam pertimbangan lebih lanjut' dibawah ini.i Bahwa mengenai hal pembuktianunsur unsur tindak pidana yang dilakukan dalamPutusan Pengadilan Militer I03 Padang Nomor : No.PUT/90 K/PM I 03/AD/VII/2009 tanggal 14 September2009, bahwa setelah mengkaji putusan PengadilanMiliter lI 038 Padang tersebut, Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalammempertimbangkan
    Menguatkan Putusan Pengadilan Militer l 03Padang No.PUT/90 K/PM I 03/AD/VII/2009 tanggal 14 September2009, untukseluruhnya.3. Membebankan biaya perkara pada tingkat bandingkepada Terdakwa sebesar Rp. /7.500, (tujuh~ ribulima ratus rupiah).4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.155.
Putus : 28-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. GREAT APPAREL INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2010 tanggal23 Juni 2010 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak No.Put. 21931/PP/M.VII/16/2010, tanggal 04 Pebruari 2010 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanHal. 1 dari 6 hal. Put.
    Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21931/PP/M.VII/16/2010,tanggal 04 Pebruari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatCap Pos tanggal 14 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana dalam aktapermohonan peninjauan kembali No.PKA377/SP.52/AB/V/2010 permohonanmana kemudian disusul dengan memori
Putus : 25-05-2009 — Upload : 21-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01B/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Mei 2009 — PT. MAERSK INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mas Mansyur 126 Jakarta Pusat, 10220.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2007 No.Put. 10752/PP/M.IV/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 20 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahuluPemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan
    BintangKartika Makmur Majelis Pertimbangan Pajak dengan Putusan No.Put.684/MPP/PPN/VII/1995, No.Put.0182/MPP/PPN/II/1996 dan No. Put.Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 01 B/PK/PJK/2008.1205/MPP/PPN/XII/1995 memutuskan bahwa : Ketetapan PPN yangtelah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibatalkan olehMajelis.3.5.
    MAERSKINDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2007 No.Put.10752/PP/ M.IV/16/2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini denganamar pertimbangan seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauankembali dipihak yangdikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang Nomor. 4 Tahun 2004,Undangundang
    MAERSK INDONESIA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2007 No.Put.10752/PP/M.IV/16/2007 ;1.MENGADILI KEMBALI :Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Termohon Peninjauankembali (Direktur Jenderal Pajak) No.Kep932/WPJ.06/BD.06/2005 tanggal 01Nopember 2005 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00002/207/02/073/04 tertanggal 28 September 2004, sehingga Pajak Pertambahan NilaiMasa
Putus : 25-07-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/MIL/2008
Tanggal 25 Juli 2008 — CATUR INDRA LESMONO
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IMar Nomor : Sprin/498/IX/2005 tanggal 12 September2005, tentang penempatan personel Bintara dan Tamtamadi Pas Mar / Men Banpur Mar. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Dan MenBanpur Mar Nomor : Sprin/570/X/2005 tanggal 4 Oktober2005, tentang perintah penempatan personel. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Dan YonBekpal Nomor : Sprin/194/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005,tentang penempatan jabatan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT
    Bahwa terhadap putusan bebas hanyalah bagi Terdakwa atau Oditur Militeryang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MahkamahAgung (vide Pasal 244 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana).Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi llSurabaya No.PUT/16K/PMT.II/BDG/AL/VV2007 tanggal 18 Juni 2007 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer Ilk12 Surabaya No.
    kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.31 tahun 1997,UndangUndang No.4 tahun 2004, UndangUndang No.8 tahun 1981 danUndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :CATUR INDRA LESMONO, Pratu Mar Nrp. 97352 tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — PT. ABB SAKTI INDUSTRI (d/h. PT. ABB INSTALLATION MATERIALS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 dikirimkan dengan tidak memenuhipersyaratan yang tercantum dalam Pasal 25 ayat 3 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 (UndangUndang KUP), dan oleh karenanyamenolak gugatan Pemohon PK (dahulu Penggugat) dalam putusannyaNo.Put. 44765/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29April 2013Menurut Pemohon PK, penafsiran yang dibuat Majelis HakimPengadilan Pajak dalam putusannya No.Put
    . 44765/PP/M.XII/99/2013diucapkan pada sidang terbuka 29 April 2013 bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana akanPemohon PK Jabarkan di bawah ini:Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put.44765/PP/M.XII/99/2013 2013 bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, Sebagaimana terungkap daripersidangan, baik dari fakta hukum yang diajukan tergugat (sekarangTermohon PK), maupun yang diajukan penggugat (sekarang PemohonPK), Majelis Hakim Pengadilan Pajak
    Namun demikian, faktafakta diatas tidakdiperhatikan dan ditimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Oleh karenanya, putusan yang dihasilkan, yaitu putusan No.Put.44765/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidang terbuka 29 April2013 adalah putusan yang tidak didasarkan pada pertimbanganyang matang (onvoldoende gemotiveerd), dan sesuai yurisprudensiadalah batal demi hukum (Bukti P16):Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menjalankan prinsippembuktian pengadilan di dalam lingkup Tata Usaha Negara;Pengadilan
    Namun demikian,kewenangannya tersebut nyatanyata tidak mendukung dan/ataudigunakan untuk ditemukannya kebenaran materiil tersebut,sehingga putusan dari Majelis Hakim Pertimbangan Pajak tersebut(putusan No.Put. 44765/PP/M.XII/99/2013 diucapkan pada sidangterbuka 29 April 2013) bertentangan dengan dengan Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Kebenaran materiil juga tidak tercapai karena Majelis
    NusaJakarta, Maret 2000, Bukti P19):Selain dari Jurisprudensi, hukum tertulis pun telah mengakuikeberadaan AAUPB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaranPemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,yang AsasAsasnya adalah:e Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;e Asas Kepentingan Umum;e Asas Keterbukaan;e Asas Proporsionalitas;e Asas Profesionalitas;e Asas Akuntabilitas:Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No.Put
Putus : 27-01-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 09 / PID / 2011 / PT.PLG
Tanggal 27 Januari 2011 — SELAMAT Bin DAHLAN
259
  • Hakim Pengadilan Negeri Lahat , berdasarkan Surat Penetapan Nomor :214/Pen.Pid/2010/PN.LT tanggal 29 September2010, sejak 29 September 2010 s/d tanggal 28Oktober 2010;him 1 dari 10 him No.Put.09/PID/2011/PT.PLG3.
Putus : 25-07-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/MIL/2008
Tanggal 25 Juli 2008 — SUTIMAN
2215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT/21K/PMT.III/BDG/AL/V1I/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa Serma Mbt SUTIMAN NRP..54934.2.
    Bahwa terhadap putusan sedemikian adalah sangat tidak cermat(onvoldoende gemotiveerde) dan patut untuk dikesampingkan, sehinggaputusan Pengadilan Militer lebin tepat untuk diterapkan terhadap tindakanyang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi IllSurabaya No.PUT/21K/PMT.III/BDG/AL/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya No.
    dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasidibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 tahun 2004,UndangUndang No, 8 tahun 1981, UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :SUTIMAN, Serma Mbt Nrp.54934 tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya No.PUT
Putus : 15-04-2009 — Upload : 10-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/MIL/2008
Tanggal 15 April 2009 — TENGKU JALIL
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 'Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B03/K/AD/PMTI/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan :Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Oditur Militer Ojahan Silalahi, SH Kapten SusNRP : 524428.2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer 01 BandaAceh Nomor Put/90K/PM 01/AD/XI/2007 tanggal 15Nopember 2007.MENGADILI SENDIRI1.
    Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi patut untukdikesampingkan dan membenarkan putusan Pengadilan Militer.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B03/K/ AD/PMTI/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan
    No. 131 K/MIL/2008dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militerpada Oditurat Militer 01 Banda Aceh tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B03/K/AD/PMTI/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa TENGKU JALIL, Serma Nrp. 582036 terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin ganda".Memidana
Putus : 10-04-2008 — Upload : 07-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/MIL/2007
Tanggal 10 April 2008 — AHMAD FATHONI
5823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 112 K/MIL/2007Membaca putusan Pengadilan Militer 07 Balikpapan No.PUT/45K/PM.07/AD/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas yaitu KAPTEN CPL AHMADFATHONI NRP. 2910063931271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinyayang tidak menyebabkan suatu penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaannya seharihari2.
    Tanti Sri Budiyanti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B02/K/AD/PMTVIV/2007 tanggal 10 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Terdakwa AHMAD FATHONI KAPTEN CPL Nip.2910063931271.2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer O7 BalikpapanNomor PUT/45K/PM.07/AD/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006,untuk seluruhnya.3.
    No. 112 K/MIL/2007Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B02/K/AD/PMTVIV/2007 tanggal 10 April 2007 sekedar mengenai lamanyapidana yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.
Putus : 17-02-2004 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07/C/PK/PJK/2004
Tanggal 17 Februari 2004 — PT Tirta Wana Semesta Kencana; Direktur Jenderal Bea Dan Cukai
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tirta WanaSsemesta Kencana yang diterbitkan oleh Terbanding ; Membatalkan Surat Paksa No.S000447/SPKPN/WBCO7/KP.01/2002 tanggal 19 Nopember 2002 yang diterbitkanoleh Terbanding ; Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakCanggal 24 Juni 2003 No.Put .01184/PP/BTV1/19/2003yang telah berkekuatan hukum Cetap tersebut adalah sebagai berikut~ Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Direktur Jenderal Bea CukaiNomor : SPKPBM002327
    Tirta WanaSemesta Kencana, NEWP 01.629.254.0603, alamatPermata Juanda BB10, Sidoarjo, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah memDUBYSD 22 iracs punyai kekuatan hukum tetap in casu Putusan PengadilanPajak tanggal 24 Juni 2003, No.Put.01184/PP/HTv1/19/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 01 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05September 2003 diajukan
    yang merupakan surat putusan, yang mana seharusnya kedua surat tersebut batal demi hukum,Karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku : Bahwa apabila kedua surat SPKPBM dan Surat Paksatersebut dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang tidak selayaknyabagi Pemohon peninjauankembali ;Bahwa selanjutnya Pemohon peninjauankembali inginmengajukan keberatan terhadap pertimbangan dJudexFactie Pengadilan Pajak dalam putusannya tanggal44 Juni 2003 No.Put
Register : 20-12-2011 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI
19267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta Timur 13220 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Bandingmelawan :DIREKTUR JENDERAL BEA & CUKAI, berkedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani By Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    yangsebenarnya dan sudah sesuai dengan Purchase Order dan Sales Contract antaraPemohon Banding dengan Shipper; Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yangsebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding denganShipper; Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor:KEP6550/KPU.01/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan perhitungan SPKPBMmenurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put
    Pemuda RukoGraha Mas Blok AD/9 Pulogadung, Jakarta Timur 13220, dan menetapkan nilaipabean sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP6550/KPU.01/2008 tanggal 25November 2008 sebesar CIF SGD 42,762.26, sehingga pajak dalam rangka impordan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor :S02878 1/NOTUL/KPUTP/BD.02/2008 tanggal 19 September 2008 sebesarRp.27.448.727,00 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 16-07-2010 — Upload : 02-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/MIL/2010
Tanggal 16 Juli 2010 — BUDI LAKSONO
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanMiliter Tinggi Ill Surabaya No.PUT/110K/PMT.III/BDG/AL/XI/2009 tanggal28 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 21 April 2010 Nomor : 75/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejaktanggal 6 April 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010;8.
    No. 132 K/MIL/2010 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mohon agar Terdakwa ditahan.Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya No.PUT/116K/PM.III12/AL/VII/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Laksono,
    : Dipecat dari dinas Militer.Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat : 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4634/KNF/2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 2(dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi Psikotropika jenis sabu sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500, (tujuhribu lima ratus rupiah).Memerintahkan Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 C /PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
4711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 134 C/PK/PJK/2008.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.1I/19/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor. S9552/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September2006, mengenai penolakan keberatan atas denda administrasi terhadap SuratPenetapan Sanksi Administrasi Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli2006 atas nama PT.
    Mineral Exportindo, NPWP. 01.408.453.7721.000, alamat JalanJenderal Sudirman Komplek Balikpapan Perm Blok B.11, Balikpapan, tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap ic. putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.II/19/2007 tanggal 26 Oktober2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 06 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali
    diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, yang menyatakan bahwa, Pengajuan permohonan Peninjauankembaliberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (c) (d) dan huruf (e)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Maka dengan ini kami lampirkan bukti Putusan Pengadilan Pajak dengan No.Put
Putus : 26-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — PT COZMO INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.66604/PP/M.XVIIIB/13/2015 tanggal15 Desember 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) bahwa Permohonan Banding No.2209/CITAX/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 telah memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 tahun 2002tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan banding tersebut dapatdilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan material sengketa banding2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.66604/PP/M.XVIIIB/13/2015 tanggal 15 Desember 2015 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Demikian pokok permohonan Peninjauan Kembali kami ajukan, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono), serta atas perhatian Bapakkami ucapkan terima kasih;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal
Putus : 04-03-2009 — Upload : 21-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217C/PK/PJK/2008
Tanggal 4 Maret 2009 — PT. BERSAUDARA INTI CORPORA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK/PJK/2008.diperiksa/dipersalahkan adalah si penjual, namun demikian kami telahmelaksanakan kewajiban kepada Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan penjelasan serta uraian tersebut diatas, makaperhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Mei 2004adalah sebagai berikut :PPN kurang dibayar Rp. 0,00Pasal 8 ayat (5) KUP Rp. 0,00Pajak yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 April2008 No.Put
    Bersaudara Inti Corpora, NPWP.01.843.980.2038.000, alamat Jalan Kembang Kencana Blok B3 No. 7B7C,Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 April 2008 No.Put.13810/PP/M.V/99/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembalidahulu Penggugat pada tanggal 23 Mei 2008 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauankembali dahulu) Penggugat diajukan permohonanpeninjauankembali
Register : 23-03-2009 — Putus : 02-11-2010 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. MODERN SEMESTANIAGA VS DIRJEN PAJAK;
17821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEMESTANIAGA, beralamat di Pusat BisnisJayapura Blok C/34, JayapuraPapua ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put
    Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004Nomor: 00002/206/04/94 1/06 tanggal 13 Juli 2006 ;16.Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004Nomor: 00015/107/04/941/06 tanggal 13 Juli 2006 ;17.Surat Setoran Pajak tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.72.791.872,00,Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2009.18.Surat Setoran Pajak tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.4.768.375,00;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put
Putus : 24-05-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203/B/PK/PJK/2008.-
Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs CV. VENDIMI PUTRA INTERNASIONAL,
2613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Vendimi Putra Internasional, beralamatdi Jalan Kesehatan Raya No. 25, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta PusatTermohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007,tanggal 19 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon
    KEP649/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 15 Juni 2007 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007, tanggal 19 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP649/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 15 Juni 2007, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d.
    Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007, tanggal 19Desember 2007 diberitahukan kepada Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliyang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 11 Februari 2008,kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan suratkuasa khusus No.SKU76/PJ./2008, tanggal 16 April 2008 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta padatanggal 09 Mei 2008, permohonan mana
Putus : 02-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA VS. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
1619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YaniBay Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta No.Put. 14234/PP/M.VII/19/2008, tanggal 04 Juni 2008 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara padapokoknya
    Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.14234/PP/M.VIIV/19/2008, tanggal 04 Juni 2008 diberitahukan kepada PemohonHal. 2 dari 7 hal. Put.