Sehingga jelassekali bahwa transaksi yang terjadi bukanlah transaksi jual beli BKP,melainkan transaksi pendanaan yang merupakan bagian dari jasa sewaguna usaha dengan hak opsi;Penggunaan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S813/131.53/2005tanggal 05 September 2005 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atastransaksi sale & lease back dalam hal ini tidak relevan. Adapun alasannyaadalah:1.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saatperolehannya dapat dikreditkan; Jelas tercantum pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai pada Pasal 4A ayat (3) huruf d:Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalahjasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi; Seharusnya aturan /ex specialis mengenai penyerahan jaminan

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha denganhak opsi;e. Jasa di bidang keagamaan;f. Jasa di bidang pendidikan;g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan PajakTontonan;h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;j. Jasa di bidang tenaga kerja;k. Jasa di bidang perhotelan; dan.

Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa yangdimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjiansewa guna usaha (/easing) dengan hak opsi;. Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN hurufd juncto Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf c Peraturan PemerintahNomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yangTidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa sewaHalaman 15 dari 22 Halaman.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017guna usaha dengan hak opsi sebagai jenis jasa yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai;. Bahwa berdasarkan Pasal 16D UndangUndang PPN menyatakanbahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktivaoleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktivatersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PajakPertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapatdikreditkan.

Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat dan Penggugat II;Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan opsi

beliatas Kapal KM CTP Java Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuatdi hadapan turut, beserta dengan seluruh addendumnya batal danberakhir secara hukum, terhitung sejak diserah terimakannya kembaliseluruh kapal KM CTP Java tersebut oleh Penggugat dan Penggugat IIkepada Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 19 Nopember 2015;Menyatakan menurut hukum terhitung sejak Penyerahan Kapal KM CTPJava oleh Penggugat dan Penggugat II maka batalnya akta PerjanjianSewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli atas

Menyatakan sah dan mengikat fasilitas pembiayaan sewa guna usahadengan opsi beli atas kapal KM CTP Java kepada Penggugat I/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan:a. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM CTPJava Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 dibuat oleh Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.;b.

Syarat syarat Umum Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi BeliPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pann Multi Finance atasPengoperasian Kapal KM CTP Java, tanggal 16 Maret 2012, yangdibuat dibawah tangan bermeterai cukup;c. Addendum 1 tanggal 27 Agustus 2012 terhadap Akta PerjanjianSewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM CTP Java, Nomor16, tanggal 16 Maret 2012;4.

Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beliatas Kapal KM CTP Jaya Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat beserta seluruh addendumnya berakhir sejakdiserahkannya Kapal KM CTP Jaya oleh Penggugat dan Penggugat IIkepada Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 19 November 2015;4. Menyatakan segala tagihan yang dibuat Tergugat dan Tergugat II sejakKapal KM CTP Jaya diserahkan tidak sah;5.

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli No. 67tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Ny.Poerbaningsih, Adi warsito, SH, berikut perubahan danadendumnya untuk kapal TK Tongkang Niaga Jaya ;Untuk selanjutnya semua Perjanjian Sewa Guna UsahaKapal dengan Opsi Beli tersebut diatas secara bersamasama dan 1 (satu) kesatuan disebut sebagai PerjanjianSGU dengan Opsi Beli;Terhadap pemisahan aktiva dan pasiva termasuk piutangsewa guna usaha kepada TERGUGAT II telah pula disampaikan kepadanya melalui

Beli TugBoat Marindo Pasific VII dan Tongkang RL 3001 dimanakedua surat yang telah disetjui oleh PENGGUGAT berisisyaratsyarat pokok pembiayaan yang akan dituangkankedalam Perjanjian SGU dengan Opsi Beli;Baru kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Perjanjian SGU dengan Opsi beli besertaperjanjianperjanjian assecoir lainnya pada tanggal 19Desember 2007 dihadapan Ny.

Selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih menandatangani ADDENDUM 5 pada tanggal 14Oktober 2011 terhadap Perjanjian SGU dengan Opsi Beli No.65 tanggal 19 Desember 2007;6.5.

;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti denganditandatanganinya beberapa dokumen pendahuluan sebelumsebelum penandantanganan Perjanjian Sewa Guna Usaha KapalHalaman 82 Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT.DKIDengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa Guna UsahaNo. 65, menunjukkan bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha KapalDengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa Guna UsahaNo. 65 bukan merupakan perjanjian baku.

;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terobukti PENGGUGATmenyetujul dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna UsahaKapal Dengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa GunaUsaha No. 65, hal tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian SewaGuna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yang tertuang dalam AktaSewa Guna Usaha No. 65 bukan merupakan perjanjian baku.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakanPerjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yangtertuang dalam Akta Sewa Guna Usaha No. 43 adalah perjanjianbaku

No. 374/PDT/2017/PT.DKIBahwa PT.ITC Auto Multi Finance (Lessor) dan TERGUGAT telahmenandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No.092/IAFBPA/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2014, yang dilegalisasi olehNotaris Miryany Usman, SH dengan No. 112/L/X/2011 dan akte PerjanjianSewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2 tanggal 5 Januari 2012, dibuatdi hadapan Notaris Miryany Usman, SH beserta setiap dan semualampiran, tambahan, perubahannya.Bahwa selama perjanjiian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No

menjual dan mengalihkan PiutangPiutang yang timbul dariperjanjian sewa guna usaha milik IAF dan piutang lainnya termasuk padaTERGUGAT , sehingga PENGGUGAT berhak menurut hukum danmemiliki kedudukan hukum yang sah untuk menagih kewajibanTunggakan Angsuran uang sewa guna usaha yang telah jatuh tempo padaTERGUGAT , dan hak atas kepemilikan Barang Modal yaitu 20 Unit IsuzuElf 125 PS NKR71 HD + Dump Body yang saat ini sudah dikembalikanoleh TERGUGAT lLBahwa bersama Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

No. 374/PDT/2017/PT.DKIPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No.2.yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman,SH.5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah tampak jelas adanyaPerikatan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang tidakdapat dipungkiri lagi dengan alasanalasan sebagai berikut :a.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat banyak mengalami kekeliruan dikarenakan dalam posita point kesatu dan point ke dua yangmengatakan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang dibuat di hadapan Notaris Miryany Usman,SH dengan no akta 2 (dua)Pada tanggal 05 Januari 2012 antara penggugat dan terggugat dantergugat ll banyak mengalami cacat hukum yang mengakibatkanperjanjian tersebut batal demi hukum di karenakan di dalam premiseperjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang di buat di hadapanNotaris

Menyatakan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang dibuat di hadapan Notaris Miryany Usman,SH dengan no akta 2 (dua)Pada tanggal 05 Januari 2012 itu batal demi hukum.

Menyatakan perbuatan tergugat menjual barang jaminan milik penggugatsebelum berakhirnya masa konsinyasi dan tanpa pernyataan tertulis dariPenggugat untuk memilih opsi jual adalah perbuatan melawan hukumdan merugikan pengugat ;. Menyatakan harga penjualan tergugat terhadap emas dari barangjaminan diperhitungkan selurunnya sebagai uang tebusan yang menjadikewajiban penggugat kepada tergugat ;.

Pertimbangan BPSK mengenai bukti P2 sampai dengan bukti P9 yangmemuat perjanjian konsinyasi dan opsi jual yang disepakati danHalaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor :25/Pat.SusBPSK/2016/PN.Parepareditandatangani oleh para pihak, pada pasal 4 huruf e mengatur bahwa apabila pelanggan bermaksud untuk melaksanakan opsi jualnya, makapelanggan wajib memberitahukan perusahaan secara tertulis sebelumpelanggan melaksanakan opsinya tersebut sehingga tergugat bolehmenjual barang milik penggugat apabila ada

jual dimiliki oleh Penggugat/konsumen apabila pengugat/konsumen melakukan kewajibannya, apabilapenggugat/konsumen tidak melakukan kewajiban pembayaran makayang berlaku adalah Pasal 10 dalam perjanjian konsinyasi dan opsi jualsebagaimana telah diuraikan berulang kali diatas..

pelanggannya, maka terlebih dahulu diisyaratkan adanya suratpernyataan tertulis yang dibuat oleh konsumen sebagai pelanggan untukmelaksanakan opsi jual tersebut.

Karena itu tindakan pelaku usaha meniualbarang jaminan milik konsumen tanpa didasari oleh surat pernyataantertulis dari konsumen untuk memilih opsi jual, adalah melanggarperjanjian konsinyasi yang dibuatnya sendiri ;.

untuk Peralatan No.LO5J01678D dan pada tanggal 21 Februari 2007 Perjanjian SewaGuna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan No.

Bahwa dari dailildalil dalam Gugatannya, diketahui bahwadigugatnya TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam perkara a quodidasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan PerjanjianPerjanjian sebagai berikut : Perpanjangan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untukPeralatan Nomor : LO5J01678D yang ditandatangani olehPENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Oktober 2005 ; Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk PeralatanNomor: LO6J01687D yang ditandatangani oleh PENGGUGAT

untuk Peralatan Nomor: LO5J01678Dpada tanggal 26 OKTOBER 2005, dan Perjanjian Sewa Guna UsahaDengan Hak Opsi untuk Peralatan Nomor: LO6J02568D pada tanggal 21FEBRUARI 2007Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 1.3 dalamGugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGATdan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian SewaGuna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan No.

LO6J 02568D pada tanggal 21 Februari2007;Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan 6(enam) pada bagian Eksepsi di atas, jelas bahwa antara TERGUGATdengan PENGGUGAT tidak pernah menandatangani Perjanjian SewaGuna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan Nomor: LO5J01678Dpada tanggal 26 Oktober 2005, dan juga tidak pernah menandatanganiPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Untuk PeralatanNomor: LO6J02568D pada tanggal 21 Februari 2007, oleh karena ituTERGUGAT mensomir PENGGUGAT

Bahwa Judex Factie keliru dalam mempertimbangkan kesalahanpencantuman tanggal dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha denganHak Opsi untuk peralatan nomor :LO5J01678D dan Perjanjian SewaGuna Usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan nomor :LO6J02587D..

Sedangkan terdakwa dalammengajukan Perjanjian sewa guna hak opsi terkait dengan 10 (Sepuluh) unitkendaraan Dump Truck ini tidak ada persetujuan Komisaris maupun DewanKomisaris.Bahwa pada saat saksi NUR KHOLIK, SE als KHOLIK bin UDJER (Alm)mengajukan pembelian 10 (Sepuluh) unit kendaraan dumptruck kepada pihakPT. Astra Sedaya Finance (PT.

Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi sesuai denganNo. Kontrak01.109.910.00.170560.5 ; 01.100.910.00.170557.5,01.109.910.00. 170559.1 yang ditandatangani oleh terdakwasebagaipihak lessee dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diwakili olehAGHA SURYA DIGANTARA sebagai pihak lessor,b.

ACC) dengan menggunakan perjanjiansewa guna usaha dengan hak opsi pada waktu itu pengajuan dilakukan padasekitar bulan Juni tahun 2017 yang pada waktu itu untuk administrasinyadiserahkan di kantor PT. TUBAGUS JAYA MARITIM yang beralamat di Jl.Ganggeng II No. 38 RT.006/001 Kel. Sungai Bambu, Kec.

Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi sesuai denganNo. Kontrak 01.109.910.00.170560.5 , 01.100.910.00.170557.5,01.109.910.00. 170559.1 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagaipihak lessee dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diwakili olehAGHA SURYA DIGANTARA sebagai pihak lessor;b.

ACC tidak ditunjukkan dokumentersebut; Bahwa di akhir Mei 2019 saksi mengetahui dan memilikikontrak Sewa guna usaha ini, maksud dari hak opsi dengan perjanjiansewa guna usaha ini terkait dengan fidusial dimana PT. Tubagus JayaMaritim membeli mobil yang membayar leasing ini adalah PT. ACCdimana PT.

Putusan Nomor 388/B/PK/PJK/2016Dasar koreksi Pemeriksa: transaksi Uang Jaminan Sewa sebesarRp56.655.601.863,00 memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf bUndangUndang PPN, di mana perjanjian sewa dilakukan dengan hak opsi,ketentuan hak opsi tertulis dalam perjanjian sewa menyewa Nomor 02tanggal 4 Desember 2010 dan perjanjian sewa menyewa Nomor 03 tanggal 6Desember 2010, dengan pihak penyewa PT Liebra Permana.

Jika kelakhak opsi tidak digunakan maka jual beli tidak akan terjadi;d. Bahwa transaksi tersebut adalah sewa menyewa (bukan jual belli)didukung dengan buktibukti berupa Perjanjian Sewa Menyewa aktaHalaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 388/B/PK/PJK/2016Nomor 02 tanggal 4 Desember 2010 halaman 6 Pasal 2 dan Akta Nomor03 tanggal 6 Desember 2010 halaman 8 Pasal 2.

Putusan Nomor 388/B/PK/PJK/2016Pemohon Banding juga tidak menyebutkan bahwa isi perjanjiantersebut adalah perjanjian leasing dengan hak opsi;k.

Namun secara fakta (de fakto) transaksiPemohon Banding dengan PT Liebra Permana merupakan sewaguna usaha karena keberadaan uang jaminan tersebut terkaitdengan pemberian hak opsi kepada penyewa untuk membeli aktivasetelah masa sewa berakhir.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah memberikan artikata opsi yaitu tindakan memilih, Kekuasaan atau hak memilih,kebebasan memilih, pilinan dari sejumlah alternatif. Bahwa dariarti tersebut sangat jelas kata opsi berhubungan dengankeadaan tindakan kebebasan untuk memilin dan sama sekalitidak menyebutkan adanya keadaan yang terikat atauketerpaksaan untuk memilih;5.

BaliChippendale Furniture), dan telah bekerja semenjak bulan Agustus 1989(+ 22 th), bekerja dengan penuh dedikasi dan memberikan kontribusikeuntungan bagi perusahaan serta gaji terakhir sebesar Rp 5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu Rupiah);Bahwa awal mula terjadinya permasalahan adalah keinginan perusahaanuntuk melakukan efisiensi perusahaan dengan melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap karyawan, yang mempunyai masa kerja lama,sebagaimana tindakan Tergugat yang mengeluarkan dua opsi yang

dirumahkan), dengan tujuanmembuat para pekerja menjadi tidak nyaman dan mengundurkan diridengan sendirinya;Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan keputusan sepihak Tergugatmelakukan pemotongan gaji Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (duajuta Rupiah) setiap bulannya;Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat dan Penggugat melakukanperundingan membahas tentang pemotongan gaji, namun Penggugatmerasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji, kemudian Tergugatmencoba melakukan penawaran dengan memberikan opsi

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 Tergugat memanggil Penggugatdalam pertemuan ini Tergugat mengajukan 2 (dua) opsi pilihan kepadaPenggugat sebagai berikut:1. Gaji tetap dipotong setiap bulan silahkan kerja;2.

Tidak menerima gaji dipotong mulai hari ini lay off (dirumahkan);Dan Tergugat memaksa Penggugat untuk memilih satu opsi tersebut,dengan tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukanpenawaran lain sebagai solusi permasalahan, karena Penggugat merasakeberatan terhadap kedua opsi tersebut, akhirnya Tergugat memberikankeputusan sepihak untuk merumahkan (Lay off) Penggugat, akan tetapiTergugat tidak memberikan surat Lay Off hanya menyampaikan secaralisan;7.

Dan perubahan petitum tersebut tidak memberikanpertimbangan tentang kenapa tidak dikabulkannya tuntutan mengenaipembatalan opsi tetap bekerja dengan gaji dipotong (vide amarputusan pokok perkara point 3);Hal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 885 K/Pdt.Sus/20123.5.

Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan Opsi Membeli tersebut,disepakati dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dengan graceperiode selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 19052010 (sembilanbelas Mei tahun dua ribu sepuluh) dan berakhir pada tanggal 19072013(sembilan belas Juli dua ribu tigas belas), dengan kesepakatan harga yanglangsung dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat Ilsebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);5.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 40 tertanggal 19 Mei2010 tersebut dituangkan dalam Pasal 16, sebagai berikut:Penyewa dengan ini mempunyai opsi untuk membeli tanah danbangunan yang menjadi objek sewa tersebut di atas dengan ketentuanharga jual sebagai berikut: Harga jual tahun pertama (tahun 2010 (dua ribu sepuluh)) sebesarRp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah); Harga jual tahun kedua (tahun 2011 (dua ribu sebelas)) sebesarRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta

ataupilinan sekali lagi hanya opsi atau pilihan, dimana suatu pilihan bisa diambilatau tidak, dan Pemohon Kasasi mengambil pilihan untuk tidak menjual ataumemperpanjang masa sewa Ruko RK 8 Nomor 1 dengan Termohon Kasasi,Termohon selalu berlindung dibalik pasal 16 ini, bahwa Juris Juris HakimAgung harus mengetahui ini hanyalah opsi atau pilihan bukan suatukeharusan berdasarkan Perjanjian SewaMenyewa akta Nomor 40tertanggal 19 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Natalia Lini handayani, S.H.

membeli dalam pasal 16 perjanjian sewa menyewaa quo padahal ini hanya opsi atau pilihan bukan suatu keharusan,Termohon kasasipun mengeetahui hal tersebut, karena secara hukumberbeda klausul opsi dengan kewajiban, jika tertera kewajiban, maka harusada keharusan jual beli tersebut, tetapi didalam perjanjian sewamenyewaa quo tertera opsi membeli sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan didalamnya terkait proses jual belli;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 BW, ditegaskan bahwapada umumnya

Yang ada hanyaperjanjian sewa menyewa, terlebih di dalam perjanjian sewa menyewa itunyatanyata disebutkan jual beli hanya opsi/pilinan, jadi bukan keharusan;Bahwa benar ketentuan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangHalaman 17 dari 21 hal. Put.

l General Leasing Company) dengan Termohon dengan nilaisewa guna usaha 36 bulan dengan kesepakatan bunga yangdihitung berdasarkan 6 bulan SIBOR + 2% per tahun, serta bungaketerlambatan 0,1% per hari (vide bukti P1).Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi no.

ESBL/9610067 yang ditandatangani pada tangaal 5 Agustus 1996 antaraPemohon dengan Termohon dengan nilai sewa Guna Usahasebesar USD 170,189, untuk jangka waktu selama 36 bulandengan kesepakatan bunga yang dihitung berdasarkan 6 bulanSIBOR + 2% per tahun akan ditinjau setiap 6 bulan serta bungaketerlambatan 0,1% per hari (vide bukti P2).Perjanjian sewa Guna Usaha dengan hak Opsi no.

Biaya Leasing yang tidak dibayar sampai dengan tanggal 5Desember 2001, kembali pada perhitungan Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi dengan rincian seperti dalam suratpermohonan pailit ;2. Denda keterlambatan sampai dengan tanggal 5 Desember 2001,Keperjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi semula.3.

Dari ketentuanketentuan di atas telah sangat jelas dan tegas bahwakesepakatankesepakatan yang dibuat oleh PemohonPeninjauankembali dengan Termohon Peninjauankemabli baikdalam kelima perjanjian Sewa Guna dengan hak opsi masingmasing No. ESBL/9509760, No. ESBL/96100067, No. ESBL/9610128, No.

Bahwa dengan diberlakukannya kembali ketentuanketentuanyang telah disepakati dalam kelima perjanjian Sewa Guna Usahadengan hak opsi masingmasing No. ESBL/9509760, No.ESBL/96100067, No. ESBL/9610128, No. ESBL/9710364 danNo.

menjadi Anggota OPSI melaluisurat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 18 Maret 2015;Bahwa pada saat masuk bekerja Penggugat menandatangani PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Bapak Wishnu Wardhana (HRDTergugat) dengan masa kontrak dari tangal 15 September 2008 31Desember 2008, sebagai operator SPBU dengan upah sebesar UpahMinimum DKI Jakarta yang berlaku saat itu;11.1.

Nomor 616 K/Pdt.SusPHI/201621.22.23.Bahwa atas tindakan Tergugat yang tetap ingin memPHK maka ParaPenggugat melalui kuasanya Opsi mengirimkan surat yang isinya memintabertemu secara bipartite. Bahwa atas permintaan pertemuan Bipartit makaTergugat melakukan pertemuan bipartit dua kali dengan Opsi;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugattanpa didahului Surat peringatan kepada Penggugat, jelasjelas telahmelanggar ketentuan:a.

Nomor 616 K/Padt.SusPHI/2016OPSI tanggal 13 Maret 2015, dan telah diterima menjadi anggota OPSImelalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 18 Maret 2015;1)Bahwa pendirian SPID adalah tidak sah/cacat hukum.

Oleh karena itu maka tindakanafiliasi SPID ke OPSI adalah tidak sah/cacat hukum. Dengan demikianPara Penggugat/SPID bukanlah anggota sah dari pada OPSI.

Dengandemikian OPSI dan/atau pengurusnya tidak dapat mewakili menjadi KuasaHukum dalam perkara a quo;Tindakan OPSI dan/atau Pengurusnya yang mewakili Para Penggugatdalam gugatan ini jelasjelas merupakan pelanggaran Pasal 87 UU PPHI.Untuk itu. adalah beralasan jika eksepsi ini diterima dan gugatandinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat antara satu dengan yang iainnyabertentangan.

kepada atasan yangberwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar mentaatiaturan disiplin Pegawai dengan mengingat sanksisanksinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan untung ruginyamelanggar aturan disiplin Pegawai, yang karena setelah lewat 6 bulan Tergugattetap belum mendapatkan Surat Keputusan ljin Bercerai dari atasan, makaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 MajelisHakim menawarkan opsi

kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranyadengan resiko mendapatkan sanksi berat dari atasan ataukan mencabutperkaranya terlebin dahulu yang kemudian pada waktu yang lain setelahmendapat ljin bercerai dari atasan mengajukan kembali perceraiannya, makaternyata dalam persidangan Penggugat menyatakan memilih opsi pertamadengan mencabut perkaranya guna mengurus surat Ijin ceraianya dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Penggugat telahmemilih opsi pencabutan perkara dan mohon kepada Majelis

Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerima gaji dariTergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya.Bahwa bagi Penggugat, opsi pertama yang ditawarkan Yetti Simanjuntakselaku bagian kepegawaian/HRD di kantor Tergugat) telah tidak sesualdengan perhitungan besaran hakhak normatif yang diterima Pengggugatapalagi bila dibandingkan dengan masa kerja Penggugat yang telah 20tahun bekerja di kantor Tergugat, sehingga dengan tegas Penggugatmenolak opsi pertama tersebut.Bahwa

sedangkan terhadap opsi kedua, bagi Penggugat jelas tindakanTergugat melalui Yetti Simanjutak dengan merumahkan Penggugat tanpaHalaman 2 dari 21 Putusan PHI Nomor 287/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn10.11.12.13.14.menerima upah/gaji tanpa ada batasan limit waktu jelas telah merugikanPenggugat selaku Pekerja serta telah bertentangan dengan ketentuanpasal 93 ayat 2 huruf c UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat juga disodorkan suratkesepakatan bersama

Tergugat) ada25 orang (mayoritas) setuju dan sepakat menerima uang pisah tersebutdan membuat surat pernyataan mengundurkan diri;Bahwa Tergugat memberikan 2 (dua) opsi tersebut kepada Penggugat dankaryawankaryawan lainnya dikarenakan selama masa pandemi covid19Halaman 9 dari 21 Putusan PHI Nomor 287/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn15.16.perusahaan/Karya Photo Bridal Salon (i.c. Tergugat) tutup Ssementarakarena tidak ada customer sehingga pada bulan ketiga pandemi yaitubulan Juni 2020 perusahaan (i.c.

Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat membuat kebijakandengan merumahkan Penggugat dan beberapa temanteman Penggugatlainnya dengan alasan adanya pandemi Covid19, dan pada tanggal 28 Mel2020, Penggugat dan tiga teman Penggugat lainnya dipanggil oleh YettiSimanjuntak (bagian kepegawaian merangkap HRD di kantor Tergugat)dimana dalam pertemuannya tersebut Penggugat diberikan dua opsi olehYetti Simanjuntak yaitu : Opsi pertama : Penggugat diminta mengundurkan diri secara sukareladengan diberikan

Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerima gaji dariTergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya.Halaman 18 dari 21 Putusan PHI Nomor 287/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn3. Bahwa penggugat secara berat hati menerima opsi kedua dengandirumahkan tanpa menerima gaji dari Tergugat sampai batas waktu yangtidak dapat ditentukan lamanya.4.

bercerai kepada atasan yang berwenang sesuai ketentuan yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 agar mentaati aturan disiplin Pegawai dan sanksisanksinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan untung ruginyamelanggar aturan disiplin Pegawai, yang karena setelah lewat 6 bulan Tergugattetap belum mendapatkan Surat Keputusan Ijin Bercerai dari atasan, makaberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 MajelisHakim menawarkan opsi

kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranyadengan resiko mendapatkan sanksi berat dari atasan ataukan mencabutperkaranya terlebin dahulu yang kemudian pada waktu yang lain setelahmendapat Ijin bercerai dari atasan mengajukan kembali perceraiannya, makaternyata dalam persidangan Penggugat menyatakan memilih opsi pertamadengan mencabut perkaranya guna mengurus surat ijin ceraianya dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Penggugat telahmemilih opsi pencabutan perkara dan mohon kepada Majelis

Untuk Peralatan No.LO9J00379E ("Perjanjian") (BUKTI P13dan BUKTI P14);21.2Surat No. 174/COLLA/ 129/10 tertanggal 29 Juli 2010, Hal:PERINGATAN KEDUA atas Tunggakan Angsuran Sewa Guna UsahaBerdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi UntukPeralatan L.09J 00379E (perjanjian)(BUKTI P 15 dan BUKTI P16);21.3.

Surat No. 026/Coll/l06/11 tertanggal 6 Januari 2011, Hal: PeringatanTerakhir atas Tunggakan Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Sewa GunaUsaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan LO9J00379E (BUKTI P19);21.5. Surat No.

OIO/Coll/HIOl/l tertanggal 1 Maret 2011, Hal: PenyelesaianSeluruh Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha DenganHak Opsi Untuk Peralatan LOQJ00379E (BUKTI P20);21.6 Surat No. 085/Coll/II25/ 1 tertanggal 24 Maret 2011, Hal: PenyelesaianSeluruh Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha DenganHak Opsi Untuk Peralatan LOQJ00379E (BUKTI P21);22.

BuktiP1: Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untukperalatan no.LO9J00379E tertanggal 16 Juli 2009 ; (Fotocopy sesuai dengan asili);2. Bukti P2 : Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsiuntuk peralatan Ketentuan Pembayaran (Foto copysesuai dengan aslinya);3.

Coll/Il01/11 tanggal 1 Maret2011 hal,Penyelesaian seluruh kewajiban berdasarkanperjanjian sewa Guna usaha dengan Hak Opsi untukperalata LO9J00379E yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Tergugat III (Foto copy sesuaidenganncopy) ;Surat Penggugat No.085/Coll/Ill25/11 tanggal 24 Maret2011 hal Penyelesaian seluruh kewajiban berdasarkanperjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untukPeralatan LO9J00379E yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Tergugat Ill (Foto copysesuai

SPBIS telahergabung menjadi Afiliasi dan OPSI berdasarkan SuratKeputusan Dewan Eksekutif Nasional OPSI nomor06/SK/DEN/ OPSI/IV/10 tanggal 15 April 2010.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, Pengugat mulaibekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 30 September2009 sebagai Leaning Support Asistant (LSA) StatusPenggugat ketika itu dinyatakan sebagai pekerja kontrakberdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengansurat kontrak No. 01/KKWT/LSA/BIS/2009, yang akanberakhir pada

YOHANA PAULANASURYANTI7;Surat kuasa dari Penggugat kepada OPSI sebagai kuasahukumnya adalah tidak sah karena OPSI tidak dapatsecara langsung mewakili Penggugat yang merupakananggota Serikat Pekerja British International School(SP BIS).Tegas Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 mengarur sebagaiberikut:"Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasiperusahaan dapat bertindak sebagai kuasa hukum untukberacara di Pengadilan Hubungan Industrial untukmmewakili anggotanya.Berdasarkan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004

Hal ini sesuaidengan Pasal 16 (2) UU No. 21 Tahun 2001 yangmenyebutkan bahwa:"(2) Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanyadapat menjadi anggota dari satu Federasi SerikatPekerja/Serikat Buruh, "Adanya fakta bahwa SP BIS' bergabung ke OPSI hanyamembuktikan bahwa:a. Yang merupakan anggota dari OPSI adalah SP BISBUKAN Penggugatsebagai anggota SP BIS.danb.

OPSI hanya dapat menerima kuasa dari SP BIS BUKANdari anggota SP BIS seperti yang Penggugatlakukan.Dengan demikian OPSI tidak dapat mewakili Penggugatsecara langsung tanpa adanya kuasa dari SP. BIS.Berdasarkan fakta bahwa Surat Kuasa Penggugat tidaksah, maka adalah patut apabila Majelis Hakim tidakmenerima gugatan Penggugat..

Eksepsi Tergugat tentang Surat kuasa tidak sah karenaOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) tidak dapatmewakili Sdri.

Bahwa tiga hari setelah habis lebaran tahun 2020 atau tanggal 26Mei 2020, Penggugat dan tiga teman Penggugat lainnya dipanggil olehYetti Simanjuntak (bagian kepegawaian merangkap HRD di kantorTergugat) dan dimana didalam pertemuannya tersebut Penggugatdiberikan dua opsi oleh Yetti Simanjutak yaitu : Opsi pertama : Penggugat diminta mengundurkan diri secarasukarela dengan diberikan uang pesangon sebesar Rp. 15.832.500.

(lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).Halaman 2 dari 22Putusan PHI Nomor 284/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerimagaji dari Tergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukanlamanya.&.

Bahwa bagi Penggugat, opsi pertama yang ditawarkan YettiSimanjuntak selaku bagian kepegawaian/HRD di kantor Tergugat) telahtidak sesuai dengan perhitungan besaran hakhak normatif yang diterimaPengggugat apalagi bila dibandingkan dengan masa kerja Penggugatyang telah 10 (sepuluh) tahun bekerja di kantor Tergugat, sehinggadengan tegas Penggugat menolak opsi pertama tersebut.9.

Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat membuat kebijakandengan merumahkan Penggugat dan beberapa temanteman Penggugatlainnya dengan alasan adanya pandemi Covid19, dan pada tanggal 28 Mel2020, Penggugat dan tiga teman Penggugat lainnya dipanggil oleh YettiSimanjuntak (bagian kepegawaian merangkap HRD di kantor Tergugat)dimana dalam pertemuannya tersebut Penggugat diberikan dua opsi olehYetti Simanjuntak yaitu : Opsi pertama : Penggugat diminta mengundurkan diri secarasukarela dengan diberikan

Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerimagaji dari Tergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukanlamanya.3. Bahwa penggugat secara berat hati menerima opsi kedua dengandirumahkan tanpa menerima gaji dari Tergugat sampai batas waktu yangtidak dapat ditentukan lamanya.4.

Bahwa Tergugat/Pemohon mengadakan rapat SenatPerguruan Tinggi dengan Pengurus YayasanPendidikan Demokrat Cemerlang mengenai tindakanindisiplinier Penggugat/Termohon yangmenghasilkan keputusan dengan melahirkan 2 opsi;Opsi1 menawarkan kepada Penggugat/Termohonfreelance dengan bekerja dua hari kerjaDalam satu bulan mendapatkan upahRp1.500.000,00Opsi 2 apabila Penggugat/Termohon tidak maumenerima opsi 1, makaPenggugat/Termohon akan diberhentikandengan tidak hormat;Bahwa Penggugat/Termohon tidak mau

Nomor 766 K/Pdt.SusPHI/2017bekerja di Yayasan Pendidikan DemokratCemerlang/STMIK Pelita Nusantara (terbukti bahwapemutusan hubungan kerja denganPenggugat/Termohon bukanlah secara sepihak,melainkan melalui opsi/pilinan bagiPenggugat/Termohon);Bahwa cara Pemutusan hubungan kerja ini kepadaPenggugat/Termohon sangat masuk akal dan tidakmengandung diskriminatif, karena tindakanTergugat/Pemohon selalu sama kepada setiapkaryawan di Yayasan dan STIMIK Pelita Nusantara.1.2.

Nomor 766 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa Penggugat/Termohon sangat jelas teroukti melakukan tindakanindisiplinier apalagi secara sadar dan sengaja melakukannya dalamhubungannya sebagai kariawan Tergugat/Pemohon yang mengharapkanagar di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat/Pemohon kepadaPenggugat/Termohon; setelah itu Pemohon memberi opsi kepadaPenggugat/Termohon berupa;Opsi 1. Bekerja selama dua hari kerja dalam satu bulan dengan upahRp1.500.000, atau;Opsi 2.

Jika tidak diterima Opsi 1, maka akan diberhentikan secara tidakhormat;Bahwa hal ini Penggugat/Termohon tidak mau menerima opsi 1, sehinggasecara otomatis/dengan sendirinya berlaku kepadanya opsi 2 yaitudiberhentikan secara tidak hormat atau setidaktidaknya mengundurkan diribekerja pada Tergugat/Pemohon yang diatur dalam Pasal 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut

H4, Arcamanik, Bandung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Saepul Tavip dan Mirisnu Viddiana,Presiden dan Bendahara OPSI, berkantor sebelumnya di WismaRaudha Lt.2, Terusan Kuningan Mampang Prapatan JI. HR.Rasuna Said No. 21 Jakarta, kini di Jl.

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti padahalaman 28 alinea ketiga s.d. ketujunh putusan sebagai berikut:"Menimbang bahwa untuk membuktikan SPBM tidak berafiliasi kepada OPSI,Penggugat mengajukan bukti surat P30 sedangkan untuk membuktikanSPBM berafiliasi kepada OPSI, Tergugat mengajukan bukti surat T20sampail dengan T31";"Menimbang, bahwa bukti surat P30 adalah surat Dewan Pengurus Pusat(DPP) SPBM yang ditandatangani Ketua Umum (Azhari Fikri) dan SekretarisUmum (Rachmat

Hutagalung) tertanggal 1 November 2007 yang ditujukan kepada OPSIperihal pendaftaran afiliasi, dimana surat tersebut pada intinya berisi tentangpermohonan pendaftaran afiliasi SPBM kepada OPSI";"Menimbang, bahwa permohonan afiliasi tersebut ternyata diterima olehDewan Eksekutif Nasional (DEN) OPSI melalui Surat Keputusannya nomor:031/SKDEN/2007 tertanggal 17 November 2007 (Vide berkas syaratkelengkapan administrasi Kuasa Tergugat)";"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T20 dan Surat Keputusan

DENOPSI 031/SKDEN/2007 tersebut, maka terbukti SPBM berafiliasi kepadaOPSI, sedangkan bukti surat T30 tersebut haruslah dikesampingkan karenaisi surat tersebut yang hanya menyatakan "sampai dengan saat ini SPBMtidak berafiliasi kepada OPSI" menurut pendapat Majelis Hakim adalah keliruatau mungkin pengurus yang menandatangani surat tersebut belum tahuSPBM berafiliasi kepada OPSI, atas dasar itu keberatan Penggugat tersebutharuslah dikesampingkan";1.

Bank Mandiri, Tbk. telah menyatakan bahwaSPBM tidak berafiliasi dengan OPSI;Pasal 6 ayat (1) UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja menyatakanbahwa serikat pekerja berhak menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja.Dengan demikian adalah hak bagi SPBM untuk menyatakan bahwaSPBM tidak berafiliasi dengan OPSI.