Ditemukan 105 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — Hj. ADLINA ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.262 K/TUN/2011Kabupaten Labuhanbatu berlangsung, kemudian pada tanggal 10 Maret 2010Suhari Pane, S.IP menyampaikan Surat kepada Tergugat perihal : Berhentisebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu ;Keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa Suhari Pane S.IP telahmenjadikan KPU Kabupaten Labuhanbatu beserta perangkat penyelenggaraanPemilu Kada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2010 bersikap Partisan karenapada saat yang bersamaan Suhari Pane, S.IP ketika masih menjabat sebagaiKetua KPU Kabupaten Labuhanbatu
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2018
Tanggal 26 Nopember 2018 — WANDYO SUPRIYANTO, SH.,MH vs KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
15454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ini Membuktikan bahwa Pemohon adalah PenyelenggaraPemilihan, yang non Partisan, netral dan independen semenjakPemilihan Tahun 2004; (P.3)Pemohon adalah Pendaftar Panitia Pemilihnan Umum Kabupaten,berdasar UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011, yang lolosHalaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2018sampai tahap 12 besar, dan sampai tahap wawancara oleh TimSeleksi.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — PERKUMPULAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH VS BUPATI DONGGALA, DK
8329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • energi guna melawan proses dehumanisasi dankerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif(tambang, minyak, dan gas) serta meningkatkan daya dorong bagiterwujudnya pengelolaan kekayaan tambang dan sumber energi hanyauntuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutankeselamatan rakyat serta ekosistem secara adil dan bijak di masa kinidan masa depan yang didasari nilainilai:a) Partisipatif;b) Demokratis;c) Keadilan gender;d) Anti kekerasan;e) Solidaritas;+) Non Partisan
Register : 25-03-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN PALU Nomor 09/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 27 Juni 2013 — HAMZAH, SH.,M.Si v 1.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 2.FADLI LUKMAN, SH
6721
  • tidakbersertifikasi keahlian nasional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.PNS yang tibatiba ditarik dari jabatan sebagai Kepala Seksi Trantibdikantor Kelurahan Sayo,Kec.Poso Kota menjadi staff pelaksana padaSekretariat KPU Poso per Januari 2013, yang ternyata adalah adikkandung dari Wakil Ketua Il DPC Partai Demokrat Poso NilawatiLukman. dan masih keluarga dekat Ketua KPU Poso Iskandar Lamuka.Sangat bertentangan dan melanggar azas hukum penyelenggaratermasuk sekretariat yaitu harus independen,non partisan
Register : 21-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PDT/2019/PT. DKI
Tanggal 25 April 2019 — ALEX R.POLUAN Alias ALEX CS >< KEMENTRIAN PERTAHANAN R.I (KEMENHAN R.I) CQ PANGLIMA TNI R.I CQ KSAD CQ TNI-AD KODAM JAYA/JAYAKARTA
164119
  • Berkaitan dengan mulai dibuatnyakebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah makadiharapkan Penggugat dapat menjadi salah satu Organisasi atauLembaga yang berperan terhadap pembangunan kotanya denganmengacu pada dasardasar atau prinsipprinsip independent, pluralitas,partisipasi, solidaritas, anti kekerasan, non sekretarian, non partisan dantransparansi.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 K/PDT/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — BETUNG AGAU DAMAN, DKK VS HAJI DUGAS bin LEMAN atau tertulis H. DUGAS
12558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianadalah benar Surat Kuasa Knusus Pembanding sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Putusan Nomor:63/PDT/2015/PT.PLK. halaman 33 melanggar hukum acara perdatamelampaui wewenangnya sebagai hakim yang memeriksa danmemutus perkara seyogyanya non partisan, ternyata hakim bandingberpihak kepada Termohon Kasasi sebagai hakim bertindak aktifmerubah dan memperbaiki substansi gugatan seolaholah TermohonKasasi pernah mengajukan gugatan eksepsi saat
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-12-2012 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 41/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 27 Desember 2012 — H. HAMDANI HARAHAP, SH., M.Hum. VS WALIKOTA MEDAN, WALIKOTA BINJAIWALIKOTA TEBING TINGGI,WALIKOTA PEMATANG SIANTAR,WALIKOTA TANJUNG BALAI,BUPATI DELI SERDANG,BUPATI LANGKAT,BUPATI SERDANG BEDAGAI,BUPATI SIMALUNGUN,BUPATI ASAHANBUPATI LABUHAN BATU,BUPATI LABUHAN BATU UTARA,BUPATI LABUHAN BATU SELATAN,BUPATI TAPANULI SELATAN,BUPATI PADANG LAWAS UTARA,BUPATI PADANG LAWAS
431352
  • Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat.Ad.1.Direktur LADUI MUI SU.Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia SumateraUtara (LADUIMUI SU) adalah salah satu perangkat organisasi DPMajelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagaimana diatur dalampasal 5 ayat 1 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia,dalam pasal 5 ayat 5 hurup f diatur Dalam melaksanakan programyang bersifat khusus/ partisan Dewan Pimpinan dapat membentukLembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan, Lembaga/Badan yangdimaksud
    Direktur LADUI MUI SU (Lembaga Advokasi UmatIslam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)dimana LADUI MUI SU adalah salah satu perangkatorganisasi DP Majelis Ulama Indonesia SumateraUtara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia,dalam pasal 5 ayat 5 huruf f diatur Dalammelaksanakan program yang bersifat Khusus /Partisan Dewan Pimpinan dapat membentukLembaga /Badan sesuai dengan kebutuhan,Lembaga /Badan yang dimaksud dalam ayat 4 diaturdalam ayat 5 yakni
Putus : 04-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 742/Pid. B/2010/PN.SRG
Tanggal 4 Mei 2011 — H. ENDI SUHENDI Bin H. MARHANI
7732
  • Para Advokat/Penasihat Hukum bersamaAsistennya pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan SiliwangiIndonesia, berkedudukan di Perumahan Griya Permata AsriBlok B.13 No.8, Kelurahan Dalung, Kota Serang, ProvinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23Agustus 2010 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat surat dan berkas dalam perkaraini ;Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksi saksi danTerdakwa ;Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari PenuntutUmum
Register : 24-02-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 57/Pdt. G/2014/MS.Bna
Tanggal 21 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
3213
  • Bukan itu saja, sehabismasa Jabatan Xxxxxxx Tergugat juga mengizinkan Penggugatuntuk aktiv di beberapa lembaga baik yang bersifat kepartaianpolitik maupun non partisan seperti OKP/ Ormas dan lainlainhingga mengizinkan Penggugat ikut membantu mengelola Kafe.Sayangya, manakala Penggugat banyak terlibat dalam lembagalembaga itu maka kewajiban sebagai ibu rumah tanggapun semakinterabaikan dan bahkan sering sekali Penggugat tidak meminta izin,lalu semakin pula terdengar khabar tidak sedap tentang Penggugatbersama
Register : 10-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 21 Maret 2018 — AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H.,M.Si CS >< GUBERNUR DKI JAKARTA
269185
  • Berkaitan dengan mulai dibuatnyakebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah makadiharapkan Penggugat dapat menjadi salah satu Organisasi atauLembaga yang berperan terhadap pembangunan kotanya denganmengacu pada dasardasar atau prinsipprinsip independent, pluralitas,partisipasi, solidaritas, anti kekerasan, non sekretarian, non partisan dantransparansi.
Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2015/PTUN.PL
Tanggal 3 September 2015 — - PERKUMPULAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH vs 1. BUPATI DONGGALA, 2. PT. MUTIARA ALAM PERKASA
8249
  • dan energi guna melawan proses dehumanisasi dankerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas industri ekstraktif(tambang, minyak, dan gas) serta meningkatkan daya dorong bagiterwujudnya pengelolaan kekayaan tambang dan sumber energi hanyauntuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutankeselamatan rakyat serta ekosistem secara adil dan bijak di masa kini dan masa depan yang didasari nilainilai :Partisipatif; Demokratis;Keadilan gender; d Anti kekerasan;e Solidaritas; f Non Partisan
Register : 18-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
ADRIANUS Y. TOMANA, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIYANTO
9240
  • memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;bahwa, Haura Nabriza Kabau, dibawah umur tidak disumpah padapokoknya sumpah pada pokoknya menerangkan; Kemudian memintaorang tua Saksi untuk mendampingi Saksi selama pemeriksaan;Bahwa selanjutnya dan Saksi menjawab sebagaimana padaHal. 64 Putusan Pid.Sus/Nomor 110 Pid.Sus /2021/PN Jappokoknya saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwasaya pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;bahwa semua keterangan saya pada berita acara partisan
Register : 15-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.KSG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10220
  • Pettum Pemggugat igat Mali menystetan heirs partisan in dapeldijaimken Intih dahulu (ultvodrbder by voorsad meskipun odafatiewen beeing via isos, aie Madi Hatem merbertonPothier aan ashes bank :Rwnitery, bere doris mp Bos cecil aoa EHONSSITATAyeng chenuian dalam Poa 17 11 ig ean fu bertoisngae denganPisneree ler SP i ieeeepe ieet ISurat Scoen dshkamian Jour CSE RA Morice & Taba 185 pe SEO, Moco2 Tahun 14a, SEMA Momer 3 Tahun 2000 dan SEWA Amer ol totus JYU Tent aca alee tk gin kN Gtk okinesrkan cutueenhakin
Upload : 30-06-2015
Putusan PN SERANG Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Srg
IDA TRIYANI, SE Binti NOVIRMAN
3912
  • ., sejak tanggal 15 Desember 2014sampai dengan tangal 13 Januari 2015 ;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2015/PN.Srg, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengantanggal 04 Februari 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 05 Februari2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum HASAN ALI RAHMAN, Dkk. padaLembaga Bantaun Hukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBHPSI) yangberalamat di Griya Permata Asri
Putus : 17-06-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1453/PID.B/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 17 Juni 2013 — terdakwa I: Pandapotan Lubis dan terdakwa II: Joki Simbolon
10839
  • .: 1453/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim.JAKARTA (JOKO OEYA HOK), karena kami adalah dariKELOMPOK GOLONGAN PUTIH, NON PARTISAN BUKTI T16dan BUKTI T17 YANG MENOLAK SELURUHNYA 6 (ENAM)CALON PASANGAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR DKIJAKARTA yangt ikutserta dalam Pilkada DKlJakarta yang lalu,termasuk MENOLAK FAUZI BOWO.
Register : 27-01-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 September 2017 — AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H. M.Si.,Cs X GUBERNUR DKI JAKARTA
5921361
  • Berkaitan denganmulai dibuatnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang OtonomiDaerah maka diharapbkan PENGGUGAT dapat menjadi salah satuOrganisasi atau Lembaga yang berperan terhadap pembangunankotanya dengan mengacu pada dasardasar atau prinsipprinsipindependent, pluralitas, partisipasi, solidaritas, anti kKekerasan, nonsekretarian, non partisan dan transparansi.
Putus : 15-06-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 57/PID.B/2011/PN.RKB
Tanggal 15 Juni 2011 — 1. AKHMAD HAKIKI HAKIM, SH.I Bin H. THOMAS AMINUDDIN HAKIM 2. SUPRIYATNA Bin ENGKUS RIYADI
3512
  • AGUS SANUSI, SH. para Advocat/Penasihat Hukum bersamaAsistennya pada Lembaga Bantuan MHukum Partisan SiliwangiIndonesia yang berkedudukan di Perumahan Griya Permata AsriBlok B. 13 No. 8 Kelurahan Dalung Kota Serang, ProvinsiBanten 42121, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRangkasbitung Nomor : 15/ SK.Pid / 2011 / PN. Rkb, tanggal 05Mei 2011, sedangkan terdakwa II.
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kln
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVAN BERNARDI, SH.
2.AJI RAHMADI, SH
Terdakwa:
SIGIT PRATOMO, S.H. bin SUTARDI, MS Alm
243133
  • bersemangat untuk melakukan kroscek adalahDAMAS dengan mengatakan Kang, aku pengen weruh, maka menjadikesepakatan bersama untuk pergi bersamasama ke Kayumas ; Bahwa setelah itu pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa bersamarekanrekan menuju ke Jatinom dengan tujuan untuk mengkroscek danmenanyakan pengetahuan ke Polsek tentang tambang illegal tersebut.Kemudian, Terdakwa bersama rekanrekan pergi ke Polsek Jatinom jugabertujuan menyampaikan jika Terdakwa dengan rekanrekannya adalahperwakilan aktivis/non partisan
Register : 25-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 25/Pid Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 April 2016 — PONIMAN ASMIN Alias KE TONG PHO, laki laki, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yevgeni Lie Yesyurun, SH.MH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yevgeni Yesyurun Law Office yang beralamat di Jl. Tiang Bendera V No. 42 B Tambora Roa Malaka Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 dan Pemberi Kuasa memilih domisili tetap di Kantor Kuasanya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
21481
  • justice fails menyebutkan bahwaberdasarkan hasil penelitian terhadap 32 kasus di Australia dan New Zealandyang dilakukan sejak tahun 1985, faktorfaktor yang menjadi penyebabmiscarriage of justice meliputi bidang umum yang kemudian diidentifikasi sebagai:halaman 9 dari 106 Putusan PNJKT.SEL2016Pid.Pra25putusanakhir1.doce Allegations of overzealous/unprofessional police investigatione Allegations of incompetent police investigatione Allegations of criminal police behaviore Expert as advocate (e.g. partisan
Register : 05-01-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
837
  • Harta waris sesungguhnyahanyalah partisan atau bagian dari pada harta peninggalan yangditinggalkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang telahmeninggal dunia kepada orangorang yang masih hidup di mana orangorang yang masih hidup itu memiliki hak menurut hukum untukmenerimanya atau memperoleh bagian terhadapnya;Menimbang, bahwa gugatan a guo sepanjang dan selama masukdalam makna substantif di atas, yaitu berjenis harta peninggalan, tanpadibatasi oleh derajat dan atau tingkatan berapapun, dan terjadi