Bahwa Perriohon I dan Pemohon U sangat membutunkan bukti pemikahan tersebutuntuk kai..pastian hum dan buiai adanya perrilLaahan yang sah;Z.

tempattinggal, tidak saling peduli sebagai suami istri;Bahwa Penggugatdan Tergugat sudah sulit didamaikan atau dirukunkanlagi, Keduanya sudah tidak saling mencintai dan putus hubungansebagai suami istri seterusnya;Bahwa tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, berpisah seterusnya tanpasaling peduli dan sulit dirukunkan lagi, merupakan perselisihan terusmenerus; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubunganlahir bathin sudah putus; Bahwarumah tangga Penggugatdan Tergugat mengalami ketidak pastian

perkawinan yangdimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 untukmembentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut harus diakhiri, tidak perlu dipertahankan, manakaladipertahankan, tidak akan memberikan mamfaat dan maslahat bahkansebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar,sekurangkurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman danketidaknyamanan bahkan ketidak pastian

dan pemalsuan tanda tangan dari penjual (Sofiah Harahap)karena Sofiah Harahap tidak pernah menjual tanah dan tidak pernahbertemu dengan bernama parlindungan S.Sos;Bahwa oleh karena hal hal yang ditemukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, ParaPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugatbersedia menghadirkan orang yang bersangkutan dimuka persidanganuntuk didengar keterangannya secara langsung dipersidangan;Bahwa oleh karena ketidak pastian

dan pemalsuan tanda tangan dari penjual (Sollah Harahap)karena Sollah Harahap tidak pernah menjual tanah dan tidak pernahbertemu dengan bernama parlindungan S.Sos;Bahwa oleh karena hal hal yang ditemukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat, ParaPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para tergugatbersedia menghadirkan orang yang bersangkutan dimuka persidanganuntuk didengar keterangannya secara langsung dipersidangan;Bahwa oleh karena ketidak pastian

Bahwa akibat keadaan tersebut diatas, Pemohon amat tersiksa dantertekan batin serta hidup dalam ketidak pastian , antara Pemohon danTermohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2014 selainitu. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah mejalankankewajiban sebagaimana layaknya suami isteri Sampai sekarang olehkarenanya Pemohon beranggapan bahwa perkawinan antara Pemohon danTermohon sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalamrumah tangga;7.

Bahwa setelah sekian lama Penggugat menunggu Tergugat dalamketidak pastian, saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagimempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanyaPenggugat berkehendak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat kePengadilan Agama Wonosobo dengan alasan : Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat 5 tahun 2 bulan berturutturut tanpa alasan yangsah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;7.

bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perludibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi jjinkepada Pemohon untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa dari bukti surat surat dihubungkan denganketerangan saksi terbukti bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor AL.555.0103588 nama anak Pemohon yang tercantum disanaNayotama Nabil Zufaro diganti menjadi Muhammad AtharMenimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan makamenimbulkan ketidak pastian

Putusan ini mengakibatkan ketidak pastian hukumkarena hakim telah menempatkan 2 (dua) badan hukum(legal entity) yang masing masing mempunyai kewenanganpenuh (full authorized) dan masing masing sebagaipersona standi in judicio yang terpisah, kedalam satukesatuan pertanggungjawaban hukum.e. Bahwa di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor540.1/108 /PB/53/92 Tanggal 29 Mei 1992 sebagai dasarpenerbitan Hak Guna Usaha secara tegas disebutkanbahwa pemohon Hak Guna Usaha adalah PT. SuryarayaLestari.

Bahkan akan menimbulkankebingungan dan kekacauan dan dalam bidang hukum akanmenimbulkan ketidak pastian hukum. Dapat dicontohkandisini: Pertanggung jawaban Menteri Keuangan (CqMenteri Kehutanan'. Apakah disini berarti tanggungjawab Menteri Keuangan' melalui Menteri Kehutanan?Mungkinkah hal yang demikian dapat terjadi? AtauMente ri Keuangan dalam hal ini merupakan MenteriKehutanan? Dengan demikian apakah benar pemyataan(statement') seperti di atas?.

Suryaraya Lestaribukan merupakan persona standi' in judicio di PT.Suryaraya Lestari.Sehingga tampak sekali kekaburan gugatannya sertamenimbulkan ketidak pastian hukum terlebih dihubungkandengan sebuah perseroan bemama PT. Suryaraya Lestari yang notabene Pemohon baru mengetahui bahwa adaperseroan bernama PT.

Bahwa apabila gugatan dengan kata 'Cq (Casu quo)'(dalam hal ini, lebih spesifik/utama lagi, melalui)ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga akanmenjadi Yurisprudensi di Indonesia, maka peradilanperkara perdata di Indonesia di masa depan akanmengalami ketidak pastian hukum karena orang = akandengan mudah dan semenamena serta untuk membungkusniat jahatnya akan menggugat orang lain dengan melaluiorang ketiga yang dipergunakan sebagai perantara dalamgugatannya.Untuk itu) mohon Mahkamah Agung menetapkan

Mempertahankan kondisi rumah tanga yang sudah demikianadanya jelas tidak membawa manfaat bagi dua belah pihak khususnya bagiPenggugat, Penggugat harus menunggu dalam ketidak pastian, kondisi inilahyang harus segera diatasi, sesuai kaidah hukum :al Looll ule ule p ro xu Leoll I oArtinya : Menolak madlarat harus didahulukan daripada menarik manfaatMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, gugatan Penggugattelah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang Undang

Bahwa kehidupan rumah tangga kami yang dibina setelah rujukbukannnya lebih baik malah timbul permasalahan permasalahan baruyang membuat Penggugat merasa lebih parah dan sempat Tergugatmeninggalkan Penggugat dengan terulangnya Kata kata Talak yang ke2 kalinya, dan dengan harapan serta memohon bantuan kepada oranglain atau BP. 4, kami dapat merujuk kembali, hingga sampai beberapabulan kami berumah tangga dengan ketidak pastian, hampa, hambar sertarasa sakit bathin dengan percekcokan dan perselisihan

paham berharapdengan kesabaran serta keikhlasan untuk membina rumah tangga yangjauh dari ketidak pastian yang akhirnya pada tanggal 11 Januari 2017Halaman 2 dari 14 hal Ptsn No.416/Pdt.G/2017/PA.Krwterjadi lagi perceraian secara Talak yang ke 3 ( tiga ) kalinya Tergugatmenjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan sejak terjadinya TalakPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjangkarena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,yang mana dalam pisah rumah tersebut

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut;Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat terdakwaberada di Pos Ronda Gantiang Bukittinggi sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh Franto Yandri Als Inyiak (penuntutan dilakukan secara terpisah)dan mengatakan Da lai ado bahan agak duo kantong,bara tu mainnyo tu,tukkawan awak a dan terdakwa menjawab tunggu dulu wak pastian lu,banyakma kemudian terdakwa menghubungi Weri Harianto Pgl Weri Als Leo(penuntutan dilakukan

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saat terdakwaberada di Pos Ronda Gantiang Bukittinggi sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh Franto Yandri Als Inyiak (Penuntutan dilakukan secara terpisah)dan mengatakan Da lai ado bahan agak duo kantong,bara tu mainnyo tu,tukkawan awak a dan terdakwa mengatakan tunggu dulu wak pastian lu,banyakma kemudian terdakwa menghubungi Weri Harianto Pgl Weri Als Leo(Penuntutan dilakukan

Pos, dantidak lama kemudian Leo datang dan di Pos ronda Leo langsung memberikan1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan narkotikajenis Shabu dan terdakwa mengatakan pada Leo beko pitihnyo,wak antaandulu dan terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Leo sendirian di PosHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 100/ PID.SUS/ 201 7/ PN BKt.Ronda, kemudian terdakwa menghubungi Franto Yanri Pgl Yanri Als Inyiak danmengatakan barang alah ado Nyiak dan dijawab oleh Inyiak jadi da tapiawak pastian

dikuatkan dengan saksi Roby Lukas bahwaLahan yang mereka panen pada saat tertangkap tangan tanggal 7 oktober2015 pukul 11 siang, imbuh Thamrin Rajagukguk Lahan bermasalah.Sebaliknya atas penguasaan lahan Sawit Seluas 12 ribu Ha dengan buktiHGU Nomor 1 belum jelas luasannya dan diragukan titik titik lahan yangbenarbenar masuk kepemilikan terdakwa sesuai dengan peta karahkawasan karena tidak dilampirkan peta kawasan yang benar benar validhanya fotocopy yang dilegalisir salah satu mengarah ke tidak pastian

Bahwa atas ketidak pastian hak PT BHL maupun Menie L binti Lui secarahukum seperti perkara terdakwa ini , sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan Apabila pemeriksaan perkarapidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barangatau suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaanperkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusanpengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak hakttperdata sesuai dengan Yurisprudensi

serta dikuatkan dengan saksiRoby Lukas bahwa Lahan yang mereka panen pada saat tertangkap tangantanggal 7 oktober 2015 pukul 11 siang, imbuh Thamrin Rajagukguk LahanbermasalahSebaliknya atas penguasaan lahan Sawit Seluas 12 ribu Ha dengan buktiHGU Nomor 1 belum jelas luasannya dan diragukan titik titik lahan yangbenarbenar masuk kepemilikan terdakwa sesuai dengan peta kawasankarena tidak dilampirkan peta kawasan yang benar benar valid hanyafotocopy yang dilegalisir salah satu mengarah ke tidak pastian

Oleh karena adanya lahanbermasalah itulah belum terpenuhi unsur seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dalam pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP dalam hal inimilik kepunyaan PT BHL yang masih memerlukan pembuktian/ pengujianhak tersebut di dalam perkara perdata;Bahwa atas ketidak pastian hak PT BHL maupun Menie L binti Lui secarahukum seperti perkara terdakwa ini , sesuai Peraturan Mahkamah AgungNo. 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan Apabila pemeriksaan perkarapidana harus diputuskan hal adanya

berdasarkan keterangan terdakwa Mennie Lui dan buktibukti surat yangdiajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, yaitu : surat gugatan, kwitansi SKUM,relas panggilan sidang dan buktibukti surat yang lain benar memang antaraTerdakwa Mennie Lui dengan PT BHL terdapat sengketa perdata kepemilikanlahan yang saat ini sedang di tangani oleh Majelis Hakim Perdata padaPengadilan Negeri Kasongan;Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Ksn.Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat hukum tentang adanyaketidak pastian

Bahwa dengan adanya peristiwaperistiwa diatas dan ketidak jelasan danketidak pastian dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, makatidak ada jalan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di PengadilanAgama Mungkid Kabupaten Magelang;10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dansejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasesual dengan makna dan hakekat UndangUndang No. 1 Tahun 1974 danperaturan pemerintah Cq.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami diestabilitas atauketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terus berlangsung, sehinggasendisendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, danpada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebutSulit dipertahankan lagi, pihak Tergugat telan pergi dan berpisah denganPenggugat untuk seterusnya;Menimbang

dimaksudkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 untukmembentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, dan manakala tetapdipertahankan, akan tidak memberikan mamfaat atau kemaslahatan, bahkansebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar,sekurangkurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidaknyamanan bahkan ketidak pastian

keberatan atas Keputusan Tergugat tersebut dengan DasarHukum:Dasar HukumBahwa Penggugat telah menerima surat Keputusan Tergugat Nomor : S1782/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang diterima tanggal 29Agustus 2013, atas Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf b, dengan nomor SKPKB Nomor :00004/206/06/123/08 tanggal 15 Februari 2008;Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor: S1782/WPJ.01/KP.0708/2013 tanggal 22 Agustus 2013 telah memberikan ruangketidak pastian

Bahwakekhilapan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyatanyataterdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yang bertentangan danberubahubah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilanbagi wajib pajak yang telah susah paya membayar pajak.

Bahwa kekhilapan dan kekeliruan hukum MajelisHakim yang nyatanyata terdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yangbertentangan dan berubahubah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukumdan keadilan;bahwa pengadilan pajak tidak dapat memberikan putusan yang sifatnyamengkoreksi putusan pengadilan sebelumnya dalam konteks subyek danobyek pajak yang sama, serta apalagi yang sudah mempunyai kekuatanhukum yang tetap yaitu putusan Mahkamah Agung dan PutusanPengadilan Pajak Nomor 41633/PP/M.IV/99/2012

menyebutkan ; Terhadap semua hak dan kewajibanperpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belumdiselesaikan, diberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2000;Bahwa Faktafakta hukum tersebut diatas telah nyatanyata menyebutkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) salah menerapkan aturandan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan ketidak pastian

Bahwa akibat keadaan tersebut diatas, Pemohon amat tersiksa dantertekan batin serta hidup dalam ketidak pastian , antara Pemohon danTermohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2014 selainitu. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah mejalankankewajiban sebagaimana layaknya suami isteri Sampai sekarang olehkarenanya Pemohon beranggapan bahwa perkawinan antara Pemohon danTermohon sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalamrumah tangga;7.

Perlunya Mencegah Eksekusi Putusan Yang Akan Membawa KekacauanHukum dan Ketidak Pastian Hukum;Alasan hukum kelima adalah meyangkut perlunya mencegah eksekusiputusan yang membawa kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum.Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:1)4)Bahwa Para Penggugat membeli bangunan rumah bekas Hak Eigendommilik asing di Jalan Markoni Nomor 4. Bandung dari kuasa orang asingpemilik semula Ny.

Nomor 548 K/Pdt/2016merugikan keuangan Negara;3) Adanya putusanputusan yang saling bertentangan satu sama laintentang objek yang sama;4) Adanya larangan penyitaan tanah negara yang menyebabkan putusansecara keseluruhan tidak bisa dieksekusi;5) Perlunya mencegah eksekusi putusan yang akan membawa kekacauanhukum dan ketidak pastian hukum;Selanjutnya mengingat:1) Rumusan Hasil Diskusi Komisi 1 B bidang Perdata dan Perdata Khususyang menegaskan bahwa, produk hukum noneksekutable harusdituangkan dalam

Perlunya Mencegah Eksekusi Putusan Yang Akan Membawa KekacauanHukum dan Ketidak Pastian Hukum dan Ketidak Adilan;Alasan perlunya mencegah eksekusi putusan yang membawa kekacauanhukum dan ketidak pastian hukum, dapat dilihat dalam putusan PengadilanNegeri Bandung dalam perkara Nomor 214/Pdt/BTH/2014/PN.BDG padaButir 1.5, halaman 15 s/d 17;Beberapa penjelasan tambahan juga telah kami sampaikan pada berkasMemori banding sehingga, penjelasan alasan yuridis ini adalah sebagaiberikut:1)Bahwa saat ini para

Membawa Kekacauan Hukum;Alasan bahwa eksekusi putusan yang dimohonkan para terbanding/terbantahakan membawa kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum adalah sebagaiberikut:1) Substansi perkara yang diadili ini sebenarnya sangat sederhana (ANNEX1),karena aturannya hukumnya jelas (ANNEX2), dan status objek sengketajuga jelas (ANNEX3).

Jika hal semacam itu dibiarkan, maka akanmenimbulkan ketidak pastian hukum bagi jutaan warga Indonesiamemperoleh HGB atas tanah ex Hak Eigendom milik asing (Belanda, Swissdil).7.1.3. Menimbulkan Ketidakadilan;Halaman 52 dari 59 hal.Put. Nomor 548 K/Pdt/2016Alasan bahwa eksekusi putusan yang dimohonkan para terbanding/terbantahakan menimbulkan ketidakadilan adalah sbb1)Pentingnya keadilan bisa dibaca dari ungkapan latin, Fiat Justicia et RuatCaelum, Tegakkan Keadilan Walaupun Langit Akan Runtuh.

Namun hingga pemberangkatan haji tahun 2011ternyata korban tidak juga mendapatkan ke pastian ke berangkatan, bahkansetelah bulan haji tahun 2011 telah lewat, terdakwa tetap tidak dapatmemberikan ke pastian dan hanya memberikan janjijanjisampai akhirnyaterdakwa dilaporkan ke polisi.

dan Tergugat mulai goyah, peristiwa tersebut terjadikarena sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar, dantidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal memberikan nafkahkepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebarihari, sehingga selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat hanyamengandalkan penghasilan Penggugat sendiri untuk memenuhikebutuhan rumah tangga;Bahwa dengan kondisi tersebut diatas Penggugat sudah berusahabersabar menanti kepulangan Tergugat dalam ketidak pastian

posita pada nomor urut 1 dalam gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat isteri yang sah secara hukum telahmenikah dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, pernyataan inimengandung dualisme pengertian yaitu dapat diartikan sebagai Penggugat selakuisteri yang sah secara hukum telah menkah dengan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi, dan juga dapat diartikan bahwa Penggugatmempunyai isteri yang sah secara hukum telah menikah dengan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi, adanya ketidak pastian

Bahwa Pemohon sekarang ingin berumah tangga lagi oleh karena ituPemohon ingin mengakhiri ketidak pastian dari Termohon maka Pemohoningin mengajukan cerai talak terhadap Termohon; 8. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Kuasa Hukumnya berkeyakinantelah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuaidengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf b.