elemenpenambah/pembentuk Piutang Dagang;bahwa nilai SuratSurat Yang Masih Harus Dibayar dan Persediaan Surat Kendaraan sebagai elemenpembentuk piutang dagang adalah sebesar Rp16.611.730.000,00 dan bukan Rp12.349.356.000,00;bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untuk melakukan rekonstruksiperhitungan arus piutang;bahwa atas dasar rekonstruksi tersebut diperoleh informasi bahwa perbedaan terjadi adanyapenerimaan melalui bank dalam menilai suratsurat kendaraan sebagai unsur pengurang

penjualan,nampaknya tidak semua mutasi kredit piutang dagang melalui bank karena terdapat transaksi antarapusat dengan cabang yang tidak ada pelunasan arus uangnya;bahwa terdapat pelunasan surat kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas pelunasanutang dagang yang di dalamnya sudah termasuk suratsurat kendaraan yang meliputi transaksi cashdan non cash;bahwa pelunasan utang dagang tersebut tidak diakui oleh Terbanding sebagai pos pengurang penjualandalam analisis arus piutang;bahwa pelunasan

Koreksi atas Potongan Penjualan Lainlain sebesar Rp6.400.672.655,00,karena Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikantransaksi pengurang DPP;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbandingkarena pada intinya Pemohon Banding telah melakukan pemungutan danpenyetoran PPN dengan benar;a.

Koreksi atas Potongan Penjualan sebesar Rp20.311.428.271,00Bahwa koreksi Potongan Penjualan sebesar Rp20.311.428.271,00terkait dengan koreksi Peredaran Usaha Promotion ROI Accrual padasengketa PPh Badan yang dilakukan oleh Terbanding karena Terbandingberpendapat bahwa biaya tersebut bukan merupakan potongan/diskonpenjualan (pengurang peredaran usaha) namun merupakan pengeluaranuntuk kegiatan promosi (pengurang penghasilan bruto);Bahwa Promotion ROI Accrual merupakan biaya promosi yangdikeluarkan

Putusan Nomor 1721/B/PK/Pjk/2021Rp6.400.672.655,00 dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Bandingtidak dapat membuktikan transaksi pengurang DPP tersebut;Bahwa Pemohon Banding dapat menerima koreksi Terbanding atasPotongan Penjualan Lainlain sebesar Rp6.400.672.655 sehingga koreksiTerbanding atas Potongan Penjualan Lainlain sebesar Rp6.400.672.655sudah benar dan tetap dipertahankan;Bahwa oleh karena koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 atas penyerahanyang

Djarumdengan CV XXX (Pemohon Banding) yang melakukan pembelian tembakau adalah PT Djarum sehinggabiaya yang timbul sehubungan dengan pembelian tersebut adalah tanggung jawab PT Djarum, sedangkanbiaya gaji yang dimaksud oleh Pemohon Banding adalah biaya terkait dengan pekerjaan yang dilakukanoleh Pemohon Banding sesuai Perjanjian, sehingga biaya gaji pegawai tetap tersebut bukanlah biaya yangmenjadi tanggung jawab PT DJarum tersebut, dengan demikian biaya gaji pegawai tetap tersebut dapatdijadikan sebagai pengurang

penghasilan bruto;bahwa Pemohon Banding telah melaporkan gaji pegawai tetap pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPhPasal 21 Tahun Pajak 2008 dengan jumlah gaji sebesar Rp429.050.000,00 dan jumlah tersebut samadengan jumlah biaya gaji pegawai tetap yang dilaporkan pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008;bahwa berdasarkan azas taxable deductible maka biaya gaji yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingdalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008 dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;bahwa berdasarkan uraian

dan Bukti Kas keluar untuk pembelian tali merupakan bukti internal PemohonBanding, sedangkan bukti pembayaran tali tidak diketahui pembeli yang membayar tali tersebut;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa biaya pengepakan tali sebagian merupakantanggung jawab PT Djarum dan sebagian lagi tanggung jawab Pemohon Banding, sehingga tidak seluruhbiaya pengepakan tali tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon Banding, sehingga dari seluruh biayatersebut yang dapat dijadikan sebagai pengurang

Bukti Kas keluar untuk pembelian tikar merupakan bukti internalPemohon Banding, sedangkan bukti pembayaran tikar tidak diketahui pembeli yang membayar tikartersebut;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa biaya pengepakan tikar sebagian merupakantanggung jawab PT Djarum dan sebagian lagi tanggung jawab Pemohon Banding, sehingga tidak seluruhbiaya pengepakan tikar tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon Banding, sehingga dari seluruh biayatersebut yang dapat dijadikan sebagai pengurang

Drum56.743 bh. drumSaldo akhir drum 5.365 bh. drumTotal drum terpakai 51.378 bh. drumAtauSaldo awal drum 3.397 bh. drumPembelian drum 43.126 bh. drumpengembalian drum dari pelanggan 10.220 bh. drum 56.743 bh. drumsaldo akhir drum 5.365 bh. drumtotal drum terpakai 51.378 bh. drum Bahwa berdasar uraian tersebut, maka Pemohon Banding menolak dan tidak menyetujuikoreksi tersebut;Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp750.000.000,00;Menurut Terbanding;Bahwa koreksi Biaya Sewa Kantor dan

Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp750.000.000;sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundang yang berlaku di Indonesia;4.

Tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp53.999.748,00yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;D Tentang Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp750.000.000,00 yang diprtahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak; Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) Berkeberatan AtasPertimbangan Judex Facti Sebagaimana Yang Di Paparkan Oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) Tentang Alasan Pihak PemeriksaMelakukan Koreksi Positif Peredaran Usaha

Indochemical Citra Kimia;3 Atas Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp750.000.000,00;Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukanpembayaran sewa kepada induk perusahaan (sesuai Pasal 18 ayat (2), ayat(3) merupakan hubungan istimewa), tetapi biaya sewa tersebut menurutpendapat Pemohon Peninjauan Kembali sudah wajar, sehingga koreksi biayasewa sebesar Rp750.000.000,00 tidak dapat Pemohon Peninjauan Kembaliterima;Bahwa pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 Pemohon Peninjauan

Kembali(semula Pemohon Banding) telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final oleh Kantor Pelayanan PajakSidoarjo dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp1.500.000.000,00dengan demikian seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh kami untuk sewabangunan tersebut seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilanbruto di PPh Badan;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38334/PP/M.VIII/ 15/2012yang diucapkan tanggal 28 Mei 2012, tentang:.

berikut:Bahwa, Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajak dapatmeninjau kembali SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00001/205/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00056/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahMenurutNo UraianWajib Pajak1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 79.239.997.2002 Harga Pokok Penjualan 78.467.379.9603 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto 772.617.2404 Pengurang

Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 337.431.0255 Penghasilan netto dalam negeri 435.186.2156 Penghasilan netto dalam negeri lainnyaa Penghasilan dari luar usaha 6.881.539b Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas 0c Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 0d Lainlain 0e Jumlah 6.881.5397 Fasilitas penanam modal berupa pengurang penghasilan netto 08 Penyesuaian fiskala Penyesuaian fiskal postif 2.570.638b Penyesuaian fiskal negatif 12.853.177Cc Jumlah (10.282.539)9 Penghasilan neto luar negeri 010 Jumlah

Sengketa Dikabulkannya Seluruh Banding Termohon PeninjauanKembali Terhadap Koreksi Negatif Pengurang Penghasilan BrutoAtau Biaya Usaha Sebesar (Rp. 368.400.000,00), Oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;3. Sengketa Dikabulkannya Selurunh Banding Termohon PeninjauanKembali Terhadap Koreksi Negatif Penghasilan Dan Biaya Dari LuarUsaha Sebesar Rp4.259.784,00, Oleh Majelis Hakim PengadilanPajak;4.

Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2012 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 10.250.500Biaya Dapur 5.698.501Biaya Perlengkapan Bengkel dan Tukang 8.560.400Biaya lainlain 5.459.980Jumlah Koreksi Positif HPP55.613.981 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif biaya penyusutansebesar Rp. 172.686.491, karena perhitungan Pemohon Banding telahsesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, selain itu Terbandingtidak dapat memberikan rincian koreksi tersebut;Pengurang Penghasilan Bruto.Menurut Terbanding.Bahwa

Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Pengurang Penghasilan Brutosebesar Rp. 1.535.353.871 dengan perincian sebagai berikut: Pas Biaya Jumlah (rupiah) KeteranqanBiaya Entertainment 371.425 KenikmatanBiaya Perjalanan Dinas 18.000.000 Tdk didukung buktiBiaya Bunga Bank 595.883.751 Tdk didukung buktiBiaya PPh Pasal 23 19.800 Tdk didukung buktiBiaya Amortisasi 908.379.965 Tdk didukung buktiBiaya Lainlain 12.698.930 SumbanganJumlah Koreksi Positif 1.535.353.871 Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding

Konsekuensinya Terbandingjuga tidak dapat mengoreksi amortisasi biaya pra operasi tahun 1998sebesar Rp. 364.647.056 dan amortisasi biaya bunga masapembangunan tahun 1998 sebesar Rp 552.291.650,Bahwa dengan demikian, pengurang penghasilan bruto tahun 1998 menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Jumlah (rupiah)Pengurang Penghasilan Bruto cfm.

Sengketa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.916.938.706,00yang terdiri dari Biaya Pra Operasi sebesar Rp. 364.647.056,00 dan BiayaBunga Masa Pembangunan (IDC) sebesar Rp. 552.291.650,00.1.Bahwa dalildalil, faktafakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yangtelah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atasuntuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagaisatu kesatuan dengan dalildalil yang akan dikemukakan Pemohon PeninjauanKembali

Bahwa sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali ini adalahsengketa atas koreksi positif atas koreksi pengurang penghasilan brutosebesar Rp. 916.938.706,00 yang terdiri dari biaya pra operasi sebesar Rp.364.647.056,00 dan biaya bunga masa pembangunan (IDC) sebesar Rp.552.291.650,00 dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) biaya tersebut adalah biaya kegiatan rutin tahun berjalan yangmasa manfaatnya tidak lebih dari satu tahun sehingga tidak bolehdikapitalisasi tetapi

terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Ebahwa Terbanding menghitung dengan tarif 20% dengan alasan atas transaksi tersebut tidak didukung dengan COD;bahwa bahwa Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 3.089.452.644,00 tersebut terdiri dari :e Biaya Konsultasi Rp 3.070.728.845,00e Biaya Komisi Rp18.723.799.00DPP PPh Ps 26 Rp 3.089.452.644,00bahwa penjelasan dan uraian dalam persidangan adalah sebagai berikut :Biaya konsultasi sebesar Rp.3.070.728.845,00bahwa Terbanding melakukan koreksi di pengurang

penghasilan bruto di PPh Badan berdasarkan analisa fungsi;bahwa uang atas biaya ini telah dibayarkan oleh Pemohon Banding, sehingga atas pembayaran tersebut ditetapkan pemeriksa sebagabahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukan surat keterangan domisili sehingga atas pembayaran dikenakan dengbahwa Pemohon Banding menyatakan biaya dimaksud telah dikoreksi oleh pemeriksa di pengurang penghasilan bruto di PPh Badanbahwa berarti biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Atas hutang tersebut,Pemohon Banding dikenakan biaya bunga sebesar Applicable Federal Ratesesuai dengan Section 1274 (d) dari 1986 US Internal Revenue Code.Karena Management Contracts tersebut adalah dasar bagi Pemohon Bandinguntuk menagih biaya manajemen atas pengelolaan 7 hotel jaringan Hyatt diIndonesia, maka menurut Pemohon Banding biaya bunga tersebut dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndangNomor 17 tahun 2000;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon

agar koreksi atas biayabunga sebesar US$.606,378 dapat dibatalkan;Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan BrutoBiaya Amortisasisebesar US$.1,005,000.00Halaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2013 Laba Bruto US$ 325,019.00Penghasilan/ (beban) dari luar usaha US$ (1,624.00)Pengurang Penghasilan Bruto US$ 159,667.00Penghasilan Neto US$ 163,729.00Konpensasi Kerugian US$ 163,729.00Penghasilan Kena Pajak US$ 0.00PPh. Terutang US$ 0.00PPh. Yang Telah Dibayar/Kredit Pajak US$ 204,378.00PPh.

Thamrin 2830, Jakarta Pusat, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: Peredaran Usaha menurut Persidangan US$ 3,339,518.00Harga Pokok Penjualan US$ 3,014,499.00Laba Bruto US$ 325,019.00Penghasilan/ (beban) dari luar usaha US$ (1,624.00)Pengurang Penghasilan Bruto US$ 159,667.00Penghasilan Neto US$ 163,729.00Konpensasi Kerugian US$ 163,729.00Penghasilan Kena Pajak US$ 0.00PPh. Terutang US$ 0.00PPh. Yang Telah Dibayar/Kredit Pajak US$ 204,378.00PPh.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US$ 1,005,000Hal di atas dapat kami uraikan lebih rinci sebagai berikut:8.1.

dan penjelasanpenjelasan sebagai dasar penyampaian permohonan ini;Umum;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Satu menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Nomor00003/206/99/413/06/USD tertanggal 8 Februari 2006, yang isinya adalah sebagaiberikut: No Uraian Jumlah menurut Jumlah menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding (USD)(USD) (USD)1 Peredaran Usaha 6,343,608.00 6,367,831.00 24,224.002 Harga Pokok Penjualan 5,158,968.00 3,664,329.00 1,494,638.003 Pengurang

pada saatsidang;b Travelling Expense USD 2,983.00;Alasan dan Dasar Koreksi menurut Terbanding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya travelling karena adanyapembebanan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak dapat dibebankan sesuaidengan Pasal 9 ayat (h) UndangUndang Pajak Penghasilan;Tanggapan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biayaini, karena biaya dalam akun dikeluarkan sehubungan dengan usahasehingga seharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang

menurut Terbanding;Bahwa biaya komunikasi dikoreksi oleh Terbanding karena adanyapengeluaran untuk car phone dan handphone direktur yang merupakankenikmatan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1(e) UndangUndang PajakPenghasilan;Tanggapan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biayaini, karena biaya dalam akun ini terdiri dari biaya yang dikeluarkan dalamrangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehinggaseharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang

Koreksi menurut Terbanding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya rental karena adanyapembebanan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tidak dapat dibebankan sesuaidengan Pasal 9 ayat 1(h) UndangUndang Pajak Penghasilan;Tanggapan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biayaini, karena biaya dalam akun ini terdiri dari biaya yang dikeluarkan dalamrangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehinggaseharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang

USD 957.00;Alasan dan Dasar Koreksi menurut Terbanding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas asuransi karena adanyapembebanan asuransi kendaraan sedan (timor dan volvo) dan pembebananyang tidak didukung bukti ekstern;Tanggapan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biayaini, karena biaya dalam akun ini terdiri dari biaya yang dikeluarkan dalamrangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehinggaseharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang

Koreksi1 Peredaran Usaha 47,333,962,760 47,333,962,760 2 Harga Pokok Penjualan 25,781 ,447,327 25,781,447,327 3 Laba Bruto (12) 21,552,515,433 21,552,515,433 4 Penghasilan bruto luar usaha 227,115,367 227,115,367 5 Jumlah penghasilan bruto (3+4) 21,779,630,800 21,779,630,800 =6 Pengurang penghasilan bruto 39,535,043,518 5,182,388,4 71 34,352,655,0477 Penghasilan neto dalam negeri (56) (17,755,412,718) 16,597,242,329 (34,352,655,047)8 Penghasilan neto luar negeri 9 Jumlah penghasilan neto (7+8) (17,755,412,718

) 16,597,242,329) (34,352,655,047)10 Penghasilan Tidak Kena Pajak 11 Kompensasi kerugian 16,597,242,329 (16,597,242,329)12 Penghasilan Kena Pajak (91011) (17,755,412,718) (17,755,412,718) Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp34.352.655.047,00 yang terdiri dari: No.RincianRp 1 Biaya bunga pinjaman1.268.503.052 45.219.90433.038.932.09134.352.655.0472 Rugi Revaluasi Aktiva Tetap 3 Penghapusan Aktiva Kelapa Hybrida Total Koreksi Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan

Penghasilan PPh final50.924.91950.924.919 Penyesuaian fiskal positif16.366.225.14116.366.225.141 Penyesuaian fiskal negatif2.271.771.8162.271.771.816 Kompensasi Kerugian16.597.242.32916.597.242.329 Penghasilan Kena Pajak PPh terutang Kredit Pajak PPh Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi Jumlah YMH dibayar PERMOHONAN BANDINGBahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP1757/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 18 November 2008 denganalasan sebagai berikut: Bahwa atas koreksi Pengurang

Sengketa atas Koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto yaituBiaya Bunga Pinjaman sebesar Rp48.761.707,00;D. Sengketa atas Koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto yaituPenghapusan Aktiva Kelapa Hybrida sebesar Rp33.038.932.091 ,00;IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliHalaman 7 dari 31 halaman.

Sengketa atas Koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto yaituPenghapusan Aktiva Kelapa Hybrida sebesar Rp33.038.932.091 ,00;Halaman 20 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 1811/B/PK/Pjk/2019 Peredaran Usaha/Bruto 4 42 Harga Pokok Penjualan 3 Pengurang penghasilan bruto 60.253.932.72 1.150.882.915 60.253.932.724 Penghasilan Neto dalam 5 (1.150.882.915 5Negeri (123) 4.119.435.924 ) 5.270.318.8395 Penghasilan Neto Lainnya 3.324.851.515 2.173.968.6006 Penyesuaian Fiskal7 res Penghasilan Neto (1.018.007.174 (1.018.007.174tO" ) 77150.882.915 )8 Kompensasi Kerugian 20.421.125 20.421.1259 Penghasilan Kena Pajak 2.327265.466 1.176.382.55110 PPh Terhutang (tarif

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor:00001/206/13/101/15 tanggal 27 April 2015, atas nama PT DISTRINDOBINTANG AGUNG, NPWP 01.763.569.9101.000, beralamat di Jalan UjungKalak No.4 Merduati, Banda Aceh 23242, Telp 065143298 dan JalanPerwira Utama No. 19 Pondok Karya Kodam I/BB Medan 20128,Telp0618477459, Fax0618445564, sehingga perhitungan pajaknyamenjadi sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Peredaran Usaha/Bruto 67.698.220.1642 Harga Pokok Penjualan 60.253.932.7253 Penghasilan Bruto 7.444.287 .4394 Pengurang

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp23.070.352,00; dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Peredaran Usaha/Bruto 67.698.220.1642 Harga Pokok Penjualan 60.253.932.7253 Penghasilan Bruto 1.444.287.4394 Pengurang

diskonpenjualan sebagai pengurang dalam nilai penjualan atau piutangnya.Demikian juga di dalam penerimaan pembayaran yang tercantum didalam Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menerima pembayaran dari Yakes Telkomsebesar nilai yang tercantum dalam invoice tanpa sebagai dasarpenagihan dengan tanpa adanya pengurangan berupa diskonpenjualan.

Dengandemikian nilai penjualan dan piutang yang tercantum di dalamlaporan keuangan yang telah mencantumkan nilai setelahdiperhitungkan dengan adanya diskon penjualan tersebut adalahtidak sesuai dengan data dan bukti yang ada dalam TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam mengurangkan nilai diskon sebagai pengurang penjualan danpengurang piutang tidak ada dokumen pendukung lain yangdisampaikan selain data yang berupa

Desember 2009.Bahwa diskon yang dapat dijadikan pengurang dalam penentuan nilaiDasar Pengenaan Pajak PPN adalah diskon yang tercantum di dalamFaktur Pajak, sedangkan diskon penjualan yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebuttidak tercantum di dalam Faktur Pajak, sehingga terhadap diskontersebut tidak dapat dijadikan pengurang dalam DPP PPNnya;Dengan demikian nilai penjualan yang menjadi Dasar PengenaanPajak dalam sengketa PPN adalah sebesar nilai penjualan yangtanpa

adanya pengurang berupa nilai diskon tersebut;Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap putusan Pengadilan Pajakterhadap sengketa PPN dapat disampaikan halhal sebagai berikut :Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan bahwa kewajiban PPN telah dilaksanakan denganmenerbitkan Faktur Pajak, artinya bahwa terhadap penyerahankepada Yakes Telkom oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:Halaman 21 alinea ke1, ke3 dan ke4:Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Majelis berpendapat diskonsebesar Rp1.018.113.750,00 merupakan hak Yakes Telkom dan telahdiperhitungkan menjadi pengurang piutang Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) ;Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kurang melaporkan peredaran usahasebesar Rp114.173.761,00;Bahwa berdasarkan keterangan di atas,

Penghasilan Bruto dari usaha Rp. 6.077.662.910.Pengurang Penghasilan Bruto Rp. 1.735.291.320.Penghasilan dari luar usaha Rp. 462.853.963.Penghasilan Neto Rp. 4.805.225.553.Koreksi fiscal Rp. 885.733.613.Penghasilan Kena Pajak Rp. 5.690.959.166.Pajak Penghasilan terutang Rp. 1.689.787.700.Kredit Pajak Rp. 463.352.084.Pajak yang kurang dibayar Rp. 1.226.435.616.Sanksi administrasi Rp. 367.930.684.Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 1.594.366.300.

termasuk dalam unsurpengurang penghasilan bruto sebagaimana dalam permohonan banding Pemohon Bandingyaitu sebesar Rp. 3.966.343.471. sedangkan dalam Putusan Majelis yang mengabulkanpengurang penghasilan bruto hanya sebesar Rp. 1.735.291.320. sehingga selisih sebesarRp. 2.231.052.151. merupakan unsur biaya yang tidak dapat digunakan sebagaipengurang penghasilan bruto oleh Majelis.Bahwa dengan dikoreksinya oleh Majelis sebesar Rp. 2.231.052.151. merupakan unsurbiaya yang tidak dapat digunakan sebagai pengurang

penghasilan bruto sedangkanmenurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding koreksi tersebut hanyasebesar Rp. 885.733.613. dari biaya sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesarRp. 3.966.343.471. sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding berpendapat Majelis Pengadilan Pajak kalau sudah melakukan koreksi fiscalsebesar Rp.2.231.052.151. maka sudah tidak perlu lagi dilakukan koreksi fiscal sebesarRp. 885.733.613. dengan alasan :e Unsur koreksi fiscal sebesar

uji bukti secara menyeluruh;e Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding juga telah setujuuntuk tidak melakukan koreksi lagi atas koreksi fiscal sebesar Rp.885.733.613. yangdikarenakan telah dilakukan uji bukti secara keseluruhan.Adapun perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, jika koreksifiscal tidak dibebankan lagi adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp. 31.909.047.638.Harga Pokok Penjualan Rp. 25.831.384.728.Penghasilan Bruto dari usaha Rp. 6.077.662.910.Pengurang

EE 0100 Operating Hourly Employee costBahwa Peneliti menerima sanggahan Pemohon Banding atas Biayabiaya yangNon Taxable berupa Objek PPh Pasal 21 dilaporkan ATS dan Jamsostek 3,7%yang akan diperhitungkan tersendiri pada faktor pengurang PPh Pasal 21.Adapun biayabiaya yang lain yang menurut Pemohon Banding bukanmerupakan objek PPh 21 yang terjadi karena kesalahan posting, menurutpeneliti tidak dapat diyakini kebenarannya karena koreksi objek PPh Pasal 21dalam jumlah yang signifikan seharusnya tidak

EE 0200 Operating Salaried Employee CostBahwa Peneliti menerima sanggahan Pemohon Banding atas Biayabiaya yangNon Taxable berupa Objek PPh Pasal 21 dilaporkan ATS dan Jamsostek 3,7%yang akan diperhitungkan tersendiri pada faktor pengurang PPh Pasal 21.Adapun biayabiaya yang lain yang menurut Pemohon Banding bukanmerupakan objek PPh 21 yang terjadi karena kesalahan posting, menurutpeneliti tidak dapat diyakini kebenarannya karena koreksi objek PPh Pasal 21dalam jumlah yang signifikan seharusnya tidak

Pengurang Obyek PPh Pasal 211. luran Pensiun ke DP IncoBahwa Peneliti menolak sanggahan Pemohon Banding dan tetapmempertahankan Pengurang PPh Pasal 21 berupa luran dana yang telahdisampaikan dalam SPUH sebesar Rp44.241.176.674,00 yang didasarkan padabukti Transfer dan Debit Memo pembayaran iuran pensiun ke DP Inco;2. luran JHT Jamsostek 3,7%Bahwa Peneliti menolak sanggahan Pemohon Banding dan tetapmempertahankan Pengurang PPh Pasal 21 berupa pembayaran kepadaJamsostek sebesar Rp3.749.698.346,00 yang

Pengurang Obyek PPh Pasal 211. luran Pensiun ke DP IncoBahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi peneliti yangmenggunakan perhitungan sebagai berikut: Total disetor ke DPI Cfm Debit Memo dan Bukti Setor Rp47.909.020.601 Dikurangi iuran Tahun 2005 yang dibayar di Tahun 2006 ~ Rp (3.667.843.927)Total luran ke DP INI tahun 2006 cfm Peneliti Rp44.241.176.674Bahwa Pemohon Banding setuju untuk mengeluarkan iuran Tahun 2005 yangdibayar di tahun 2006, namun Pemohon Banding tidak setuju dengan

Obyek PPh Pasal 21 yang dilaporkan di SPT YPS dan ATSBahwa Pemohon Banding dapat menerima pengurang obyek PPh 21 dari YPSdan ATS ini disajikan dalam perhitungan tersendiri;IV. Perhitungan PPh 21 Kurang Bayar menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan uraian di atas, maka SKPKB atas PPh Pasal 21seharusnya menjadi sebagai berikut:1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp552.321.393.3172 PPh Pasal 21 terhutang Rp 95.049.821.2853 Kredit pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintah Rp b.

Putusan Nomor 184/B/PK/PJK/2012Terbanding.PENGURANG PENGHASILAN BRUTO Menurut Terbanding :Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.423.197.7881.Bahwa pada saat penelitian keberatan, Peneliti Kanwil DJP Papua danMaluku mengirimkan permintaan penjelasan dan atau pembuktian tertuliskepada Pemohon Banding dengan mengirimkan surat permintaanpenjelasan dan atau pembuktian Nomor S5278/PJ.071/2008 tanggal 8 Juli2008 dan Nomor S7581/PJ.071/2008 tanggal 17 September 2008.Pemohon Banding tidak dapat

Penghasilan Bruto menurut Pemohon Banding, Pemeriksadan Terbanding sebagai berikut: Uraian Pemohon Pemeriksa TerbandingBandingPengurang penghasilan bruto 1.600.084.041 396.642.094 970.394.681 Menurut Pemohon Banding :Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi positip Pengurang PenghasilanBruto sebesar Rp 90.473.467 yang dilakukan oleh Terbanding yaitu atas biayabiaya sebagai berikut : Pos Biaya JumlahBiaya Telex, fax , dan telegram 21.289.072Biaya Perjalanan dinas 59.583.727Biaya kerugian penjualan

berikut : Uraian Jumlah (rupiah)Pengurang Penghasilan Bruto Cfm.

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.29102/PP/M.VII/15/2011 tanggal 9 Februari 2011 tersebut secaranyatanyata telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Sengketa Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp916.938.706,00 yang terdiri dari Biaya Pra Operasi sebesarRp364.647.056,00 dan Biaya Bunga Masa Pembangunan (IDC) sebesarRp552.291.650,00.1.

Putusan Nomor 184/B/PK/PJK/2012hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsipperpajakan yang berlaku terkait koreksi pengurang penghasilan brutosebesar Rp916.938.706,00, sehingga hal tersebut nyatanyata telahmelanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan diIndonesia.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.29102/PP/M.VII/15/2011 tanggal 9 Februari 2011 tersebut, makadengan ini menyatakan

Argo Pantes yang tidak dilaporkan sebagaipenjualan;PENGURANG PENGHASILAN BRUTOBiaya GudangBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.301.200.000,00 yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh buktibuktiekstern yang memadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentinganpribadi Wajib Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;Biaya AngkutanBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.3.860.220.000,00 yang berasal dari pengeluaran

terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp126.200.000,00yang berasal dari pengeluaran yang tidak didukung oleh buktibukti ekstern yangmemadai, sehingga dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan pribadi WajibPajak sesuai Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;Barang CetakanBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.2.981.000,00 yang berasal dari pengeluaran untuk kepentingan pribadi PemohonBanding, sesuai Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan

;Biaya KendaraanBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.74.380.621,00 yang merupakan 50% dari biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan,sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;Premi AsuransiBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.17.008.327,00 yang merupakan 50% dari biaya premi asuransi kendaraan, sesuai SEDirjen Pajak Nomor : SE09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;Biaya Penyusutan Aktiva TetapBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan

bruto sebesar Rp.116.433.713,00 yang merupakan 50% dari biaya penyusutan kendaraan, sesuai SEDirjen Pajak Nomor : SE09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002;Biaya Sosial/RepresentasiBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.106.245.449,00 yang merupakan pengeluaran untuk entertaintment yang tidak didukungdengan Daftar Nominatif sesuai SE Dirjen Pajak Nomor : SE27/PJ.22/1986 tanggal 14Juni 1986;Biaya Kantor LainnyaBahwa terdapat koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.395.231.056,00

Putusan Nomor 471/B/PK/PJK/201432H Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang PenghasilanBruto : Biaya Gudang Rp 301.200.000,00.I Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang PenghasilanBruto : Biaya angkutan Rp3.860.220.000,00.J Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang PenghasilanBruto : Biaya packing Rp3.323.133.000,00.K Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Pengurang PenghasilanBruto : biaya Promosi Rp126.200.000,00.L Sengketa atas tidak dipertahankannya

melaporkan danmengkreditkan Pajak Masukannya;bahwa Majelis berkesimpulan atas Nota Debet Internal sebagai akibat adanyapembatalan transaksi penjualan kepada pelanggan yang diterbitkan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)sebesar Rp. 5.994.991.891,00 yang Pajak Pertambahan Nilai Keluarannyaterlanjur dilaporkan pada SPT Masa PPN, namun Faktur Pajak Keluaran tersebutbelum disampaikan oleh Pemohon Banding kepada pihak pelanggan, dapatdiperhitungkan sebagai unsur pengurang

Kembali (semula PemohonBanding) bergerak di bidang usaha industri karung plastik danindustri lanjutan yang berbasis pada bahan baku plastik;2 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahuidasar dilakukannya koreksi Retur Penjualan sebesarRp5.994.991.891,00 adalah bahwa bukti dan dokumen yangHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 841/B/PK/PJK/201310disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan Nota Debet internal yang tidakdapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang

2000(UndangUndang PPN);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasanbahwa retur penjualan tersebut terjadi karena adanyapembatalan transaksi penjualan kepada pelanggan yang PajakPertambahan Nilainya telah terlanjur dilaporkan dalamlaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa terhadap pembatalan penjualan tersebut oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), disesuaikan pada laporan SPT MasaPajak Pertambahan Nilai sebagai pengurang

Petro Kimia 155.730.000,00 Koreksi tidak dapatPemohon Banding terimaJumlah 5.994.991.891,00 Diketahui bahwa Retur Penjualan tersebut tidak didukung dengan Nota Retur dariPembeli BKP sehingga atas retur penjualan dimaksud tidak dapat diakui sebagairetur penjualan;7 Bahwa alur penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sehingga menimbulkan nota kredit sebagai pengurang Pajak Keluaranadalah sbb:e Surat jalane PenjualanI Faktur penjualan ke PT Rajawali Nusindo Nota Kredit/koreksi

Akan tetapi hal ini tidakberarti bahwa potongan harga/diskon secara material menjadi tidak sah/tidakdiakui sebagai pengurang penjualan (perlakuan dalam Pajak Penghasilan);Demikian juga dengan perlakuan Retur Penjualan, yang lebih detail dijelaskandalam uraianuraian selanjutnya;1 Bahwa ketentuan dalam Pasal 5A UndangUndang PPNmengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yangdikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilaidan

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00139/NKEB/WPJ.15/2018 tanggal28 Februari 2018 tentang Pengurang Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena permohonan Wajib Pajak; dan2.

Membatalkan KEP00139/NKEB/WPVJ.15/2018 tanggal 28 Februari 2018tentang Pengurang Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan WajibPajak Atas Surat Ketetap Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2015 Nomor 90001/205/12/801/15 tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00139/NKEB/WPJ.15/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentangPengurang Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak,dan membatalkan Keputusan Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) Nomor KEP00139/ NKEB/WPJ.15/2018 tanggal 28 Februari2018 tentang Pengurang

Uraian Seharusnya MenurutWajib Pajak (Rp.)1 Peredaran usaha 248.811.841.420,002 Harga pokok konstruksi 227 .638.624.959,003 Laba bruto 21.173.216.461,004 Penghasilan bruto dari luar usaha 2.949.602.526 005 Jumlah penghasilan bruto 24.122.818.987,006 Pengurang penghasilan bruto 21.563.145.423,007 Penghasilan netto 2.559.673.564 008 Kompensasi kerugian 2.559.673.564,009 Penghasilan kena pajak (56) 0,0010 Pajak penghasilan yang dipotong pihak lain 3.381.450.880,0011 Pajak penghasilan yang lebih dibayar

Uraian Seharusnya MenurutWajib Pajak (Rp)1 Peredaran usaha 248.811.841.420,002 Harga pokok konstruksi 227 .638.624.959,003 Laba bruto 21.173.216.461,004 Penghasilan bruto dari luar usaha 2.949.602.526 005 Jumlah penghasilan bruto 24.122.818.987,006 Pengurang penghasilan bruto 21.563.145.423,007 Penghasilan netto 2.559.673.564 008 Kompensasi kerugian 2.559.673.564,009 Penghasilan kena pajak (56) 0,0010 Pajak penghasilan yang dipotong pihak lain 3.381.450.880,0011.

Koreksi Biaya Tax & Public Dues:(i) Proyek Pakubuwono: PPh Pasal 21 sebesar Rp267.768.007,00;(ii) Proyek Honda: PPh Pasal 21 sebesar Rp30.264.975,00;(ill) Proyek Mauk PPh Pasal 21 sebesar Rp664.829.606,00;(iv) Proyek Padang: Fiscal Exit sebesar Rp4.500.000,00; PPh Pasal 21 sebesar Rp4.046.792.826,00;2) Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto:2.a.

atas BRAsia Pacific Head Office (Balpos 760300)sebesar Rp.130.536.410.283,00;bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam Laporan PenelitianKeberatan Nomor: Lap503/WPUJ.19/BD.05/2010 tanggal 22 September 2010 adalahsebagai berikut:bahwa menurut Terbanding Biaya Umum dan Administrasi dan Pimpinan (G&A,Executive Expenses) yang terjadi di Head Office (yang merupakan biaya 3M HeadOffice dan BUT di Indonesia serta BUTBUT lainnya diseluruh dunia), secarayurisdiksi dapat dibebankan sebagai Pengurang

Dengan dasar Pasal 5ayat (3) Undangundang PPh Tahun 2000, jasajasa tersebut tidak dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto BUT di Indonesia;bahwa pendapat Terbanding, Cost of Providing Services oleh branch lain melaluiadministrator DB London yang mewakili head office, secara yuridis dapat dibebankansebagai biaya/pengurang penghasilan bruto, jika merupakan reimbursement (actualbasis, without markup) dari pihak lainnya.

Surabaya Agung Pulp sebesarRp.25.102.450.031,00 sehingga secara fiskal Pemohon Banding dapatmembebankan cadangan penghapusan piutang sebagai Pengurang PenghasilanBruto sebesar Rp.25.102.450.031,00. Namun demikian, Pemohon Banding sebelumTahun 2007 juga telah menghapuskan piutang a.n. PT.

Dengan demikian biayatersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun jikasaham diperoleh dari pasar sekunder, maka bonus tersebut dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi positif secara fiskal akunsundry liabilities dialkukan pada saat penawaran bonus berupa saham kepadakaryawan karena pembebanan biaya masih merupakan cadangan.

Oleh PemohonBanding jumlah tersebut dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto padatahun dilakukan pembayaran dan dipotong PPh Pasal 21.