Ditemukan 23750 data
46 — 28
seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Aaloall Ja gis Ate ) gle ple) Wa patArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya
ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
17 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :doled bye de JI le ebYl pasArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989
12 — 8
PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Nurul Aniyah tersebut dengan Achmad Subchanmeskipun Nurul Aniyah belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidahfiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
8 — 0
dalam Kitab Ianatut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Agqil baligh.Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harusdapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syaratsyaratnyaseperti wali dan dua orang saksi yang adilDan doktrin gaidah fiqhiyyah yang berbunyi :Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut, permohonanpara Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1976Masehi di wilayah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, danRujuk
9 — 5
U,cra cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
10 — 6
1974 juncto Pasal 39, Pasal40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
25 — 7
:MlasJI ule We prio xwlioll 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;bap d Wolo Sls Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
36 — 13
sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:J 45, SollArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:p Jia 0h 2h Iawlie JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:anton tes aiciJl ole alo &ij.aiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/X1/1980 tanggal 22 Oktober 1980yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu
13 — 6
:Hal. 7 dari 10 hal Pen.155/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .38 jtArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vellicaall le Sha 15) apdaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut
halaman 121,yang berbunyi:daloah b sis Ge 3 gle lay LajasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikan Nomor Nomor : 141/11/IX/1989 tanggal 06September 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Slamet bin
14 — 5
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :WlasJ Ul> Whe prio xwlaoll 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;LA) 9 Vo lo Flin Ujcaa sigh WoaolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
13 — 9
PENETAPANNomor 18/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlallis 5sArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX ~~ meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan
34 — 13
sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CA4OG6N6NG (606C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:I6NGAS CauasY6COGIO Adetdadi A604Cata606CA6I6oaukKscv7Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ESOONGOYS CiAA6CA6 U6A6i CANG6UIG6ESAdASeOH EGCAUASOUAGIGESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/33/1981 tanggal 18 Agustus1981 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama
9 — 8
logic ac ,JI ds eLVI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHim 13 dari 15 hlm Salinan Penetapan Nomor 0339/Pdt.P/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
17 — 5
:JI 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wai awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinall bois afc SII le play
25 S05Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 476/24/X1/95 tanggal 07 Nopember 1995yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu MUCH.
16 — 7
=Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluodl L gis te 4M le 2a) etArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 21/2/XV1/40/1962 tanggal 11 Juli1962 yang dikeluarkan
8 — 4
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:13 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:ellicnall le Gyo 15) antiall 2 5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:datiealy bla de Ih le slay GhatArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0103 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 031/171I/2008 tanggal 23Pebruari 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanPilangkenceng, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon
19 — 10
akibat dari penulisan nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumendokumen Pemohonsebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalammengurus Suratsurat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:J15i sxArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ely 233205 bot ate NI le asleallArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 562/169/1966 tanggal 26 Nopember 1966,yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik ayah dan ibu Pemohon; bahwa nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut
18 — 7
kaidah ushul dalam kitab al/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Hal. 6 dari 9 hal Pen.0141 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.JI 3x0Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Wlas)l As So gl awlaall 35Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o =~ z . aaleaal bots atc HI le playl 28 faiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Duplikat Nikah Nomor Nomor : Kk.13.19.7/Pw.01/038/2008Tanggal 26 September 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa
14 — 10
ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyl:JIG jalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padaHalaman 87, Vag Der Ln y ijssasnenennmmennerocsssmmennenresmenne HHH ERRR THENdlasll ule go Wi awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
:asliaall bots afc $l le playil ZafarArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/68/IV/2014 tanggal 23 April 2014yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama Pemohon Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman
10 — 2
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(5h jalArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo Ig) aulall 2 3Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jabedy b dade 3 le play ajuesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 291/54/V1/1978 tanggal 08 Juli1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa tanggal lahir yang tercantum dalam KutipanAkta