Ditemukan 1098 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/PDT.G/2012/PN.DPS Tanggal 25 September 2012 — I GUSTI OEIDYANA, DRS , dkk. melawan I MADE CETIG, dkk.
35 — 26
35 — 26
Bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. 791/Desa Penatih DanginPuri dan Sertifikat Hak Milik NO. 792/Desa Penatih Dangin Puri,yang sekarang ini sudah menjadi hak milik Tergugat danTergugat Il, Kepemilikan atas tanah tersebut oleh Tergugat dan LEPUD (Almarhum) Kakek dari Tergugat II karena tanah tersebutadalah merupakan tanah tanah kelebihan dari batas maksimumkepemilikan atas tanah menurut Peraturan Land Reform, dan LEPUD (Almarhum) Kakek dari Tergugat
LEPUD Kakek dari Tergugat II adalahsudah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku(Peraturan Land Reform), dan tidak ada prosedur yang dilanggar,bahwa terhadap tanah tanah yang dinyatakan sebagai tanahtanah yang merupakan kelebihan dapat dimohon olehpenggarap sebagai tanah redistribusi untuk dimiliki.Sehingga demikian maka kepemilikan atas Tanah Sengketa olehTergugat dan Tergugat II berdasarkan Serifikat Hak Milik No.791/Desa Penatih Dangin Puri atas nama Tergugat (I Cetig) dan19Serifikat
Bahwa tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalahberdasarkan SHM No. 791 / Desa Penatih Dangin Puri dan SHMNo. 792 / Desa Penatih Dangin Puri sekarang sudah menjadi hakmilik tergugat dan tergugat II.kepemilikan tanah trsebut olehtergugat dan Lepud (kakek tergugat II ) merupakan tanahkelebihan dari batas maximum, kepemilikan tanah menurutperaturan Land Reform, dan Lepud kakek dari tergugat II dapat39memiliki tanah tersebut,berdasarkan surat keputusan GubernurKepala Daerah tingkat Bali No.
Tergugat , Iladalah tanah leluhur para Penggugat, lergugat III dan Turut Tergugatyang diterbitkan karena perbuatan melwan hukum, tidak ataspersetujuan Para Penggugat, sedangkan Tergugat ,II dan Tergugatlll, membantahnya sebagai milik leluhur para penggugat karenamenurut tergugat I.I dan tergugat III, tanah tersebut adalah tanahyang merupakan kelebihan batas maximum yang diserahkankepada Negara, berdasarkan peraturan Land Reform, yang telahdimohonkan Lepud dan Cetig, sebagai Resdistribusi, sebagaipenggarap
Register : 30-06-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Sgr Tanggal 3 Februari 2015 — IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA
82 — 37
82 — 37
tersebut;Bahwa semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang terdakwa selakupenggarap atas tanah kakak saksi yang menggantikan orang tuanya yaitu IdaBagus Bajra tidak pernah lagi menyetorkan hasil kebun berupa cengkih dankopi dengan alasan karena ayah terdakwa masih tercatat didalam SK redis;Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah diundang kepala BPN KabupatenBuleleng di kantor Kepala Desa Tigawasa bersama dengan Kepala DesaTigawasa, camat Banjar, terdakwa serta dari BPN Kabupaten Buleleng yaituKasi Land Reform
dimana dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh KasiLand Reform bahwa sesuai dengan surat penegasan dari BPN Pusat danKanwil BPN Propinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah milik kakak saksiyang dikerjakan terdakwa adalah bukan merupakan obyek lanreform;Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.SerBahwa saksi mengetahui terdakwa terakhir kali melakukan pemetikan padatanggal 5 dan tanggal 6 Juli 2012, dimana berdasarkan pemberitahuan darianak buah saksi yaitu Nyoman Gama yang mengatakan bahwa
1972;Bahwa atas keberatan tersebut selanjutnya Dirjen Agraria mengeluarkanSurat Nomor Ba 12/113/12/74 tanggal 31 Desember 1974 yang menyatakanbahwa SK Redis nomor A.18/18/A/Agl//BLL tanggal 29 Maret 1965 ternyatamasih merupakan konsep Surat keputusan (belum ditandatangani) sehinggasalinansalinan SK tersebut yang pernah dikeluarkan oleh TK Il menjadi tidaksyah;Bahwa selanjutnya dilakukan penataan ulang dan pendataan kembaliterhadap tanah mana yang benarbenar kena kelebihan tanah oleh PanitiaLand reform
Register : 25-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 580/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Faisal Burhan
27 — 21
Faisal Burhan
27 — 21
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 18-05-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 21 Mei 2021 — Pemohon:
1.Abdul Hadi
2.Mehram, S.Pd
30 — 12
1.Abdul Hadi
2.Mehram, S.Pd
30 — 12
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 03-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 17 Januari 2019 — Pemohon:
BINA BINTANA DEWI MARTAATMADJA, ST
24 — 6
BINA BINTANA DEWI MARTAATMADJA, ST
24 — 6
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 08-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 367/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
1.RAMLI, S.Pd
2.MUTMAI'NAH
14 — 5
1.RAMLI, S.Pd
2.MUTMAI'NAH
14 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 13-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Cms Tanggal 19 Juli 2018 — Pemohon:
HAMDANI NURKARIM
24 — 8
HAMDANI NURKARIM
24 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Register : 15-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
1.Maskan
2.Zaeniah
31 — 21
1.Maskan
2.Zaeniah
31 — 21
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 04-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sbw Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
DIAH SUSANTI
25 — 10
DIAH SUSANTI
25 — 10
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 9/Pdt.P/2015/PN Msb Tanggal 15 April 2015 — PEMOHON
51 — 19
51 — 19
Agar ketentuan UndangUndang yang bertuju~an membina perbaikansosial ( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yangtimbul dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Nama Pemohon yang semula SYARIFUDDIN dirubahmenjadi ARIFIN sebagaimana tertera dalam
Register : 11-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sbw Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon:
Nurul Asmi
46 — 15
Nurul Asmi
46 — 15
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SbwHal.10 dari 12Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN CIAMIS Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Cms Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
Siti Nurhasanah
25 — 25
Siti Nurhasanah
25 — 25
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Register : 02-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Tsm Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
ATIH
64 — 5
ATIH
64 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 10-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 21 Desember 2020 — Pemohon:
1.I Nengah Jati
2.Ni Nyoman Murni
90 — 23
1.I Nengah Jati
2.Ni Nyoman Murni
90 — 23
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 22-03-2010 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 565/Pdt.G/2010/PA.Mr Tanggal 21 April 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 1
13 — 1
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
Register : 13-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Maria Magdalena Indra Kusmiati
20 — 13
Maria Magdalena Indra Kusmiati
20 — 13
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 14-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
1.H. ABDUL MANAN
2.Hj. WATINI
40 — 31
1.H. ABDUL MANAN
2.Hj. WATINI
40 — 31
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Putus : 26-08-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 PK/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — SAMARIA, DK VS HARBRINDEJIT SINGH DILON atau disebut juga H.S, DILLON, DKK
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak dan TermohonPeninjauan Kembali selaku penerima hak sehingga terbit Sertifikat HakMilik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 atas nama TermohonPeninjauan Kembali ;Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 danSertifikat Hak Milik Nomor 989 dalam perkara a quo telah melalui prosespemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah a quo sedangkan buktiPara Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya atas dasar SuratKeterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform
Register : 20-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN CIAMIS Nomor 64/Pdt.P/2017/PN Cms Tanggal 27 September 2017 — JEFFRY PRASTINO
73 — 7
73 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Register : 19-02-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
99 — 57
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
99 — 57
Bahwa, menurut Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, dalampenerbitan Sertifikat Hak Milik A Quo terdapat cacat hukum dalamproses atau prosedur dalam penerbitannya, hal ini data yuridis, dimanastatus hukum riwayat tanah dalam sertifikat A quo berdasarkanketerangan dari Zaenab menyatakan bahwa pengajuan sertifikatberdasarkan hak garap tanah negara dimana Zaenab adalahpenggarap dari Redistribusi desa tanah Land Reform Verpondingnomor 502, padahal oleh Zaenab tanah tersebut telah dijual kepadaPenggugat
Fakta tentangobjek tersebut adalah bekas land reform sejalan dengan dalilJawaban Tergugat (BPN) pada angka 4 huruf b, tanah tersebutmerupakan objek land reform berdasarkan keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33VIII1999tanggal 1 Oktober 1999.2) Bahwa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti kerugian (PP No. 224/1961), pada Pasal 4disebutkan :Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuandiktum
IV huruf A Undangundang Pokok Agraria beralihkepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untukkepentinganPemerintah, sebagian untuk merekayanglangsungdirugikankarenadihapuskannyahak Swaprajaatas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkan, menurut ketentuanketentuan dalamPeraturan ini.Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 224/1961Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 78 Halamantersebut, terhadap objek land reform tidak boleh diperjualbelikan
,karena peruntukan objek land reform sebagian untuk kepentinganPemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagianuntuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.3) Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui siapakah rakyat yangdimaksudkan dalam Pasal 4 tersebut, dapat mengacu padaketentuan Pasal 9 PP No. 224/1961 yang menyebutkan : Untukmendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkandalam pasal 8 harus memenunh.... dst.Dengan