Ditemukan 91 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : soedjai soerjo soeteja sondra sutedja soerja soedjak soedjat soedjar soedji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 PK/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — PEMERINTAH RI, dalam hal ini diwakili oleh MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI JAKARTA cq PERTAMINA PUSAT DI JAKARTA cq PIMPINAN UMUM PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN V BALIKPAPAN VS NY. YULIANA
98 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soedja Nomor 249 tanggal 21September 1961 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan MenteriAgraria Nomor PETA 6/9/38 tanggal 5 Maret 1962 (Bukti T.2) danSurat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kalimantan Timur NomorSK 55/HPVI/62 tanggal 25 Juni 1962 (Bukti T.1);c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-01-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 03/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2012 — Ivone Felicia Intan D.S;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,2.PT. Pertamina (PERSERO)
165 — 107
  • Soedja, Notaris di Jakarta ; 3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 April 2016 — ABDUL HABIB BIN SALIM CS DAN SRI HERAWATI ARIFIN (PASAL) >< MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) RI DAHULU MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI CQ PT. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PT. PERTAMINA ) ( TASAL ) SERTA BOB ASA BIN SALIM CS DAN YOELIA ERNA
305 — 255
  • Tanah Efpacth Verponding No.10 seluas 291.300 m2 berdasarkan Akta van erpacth tanggal 2521941 No.201 dan tanggal 221949 No. 71 tertulis atas nama Soe Goah Kongsi / cq LiongA Liok.2) Berdasarkan Akta Notaris Raden Soedja tanggal 21 September1961, tanah Erpacth Verponding No. 10 tersebut dijual ke Johannes Maurmansdan Salim Azis.3) Kawasan tersebut terkena peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 tahun1962 tentang Penertiban Pemindahan Pemotongan Hewan Babi kedaerah Kapuk, yang mengatur bahwa kawasan tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
DRS. SUMIRIN SANGSUDIARSO
Tergugat:
WALI KOTA ADMINISTRATIF KOTA JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
185 — 236
  • Raden Soedja tgl 16101962 No. 8/1962. IzinMenag tg! 1041963 No. Peta 6/19/4/1963.c. Bahwa bekas HGB No. 334/Menteng asalnya adalah konversi daribekas Eig.perp. No. 14542, berdasarkan UUPA No. 5/1960 yoPMA No. 2/1960 (Akte tgl 14 Mei 1958 No. 460).d. Bahwa bekas HGB No. 334/Menteng telah berakhir haknya padatgl 2391980 dan berdasarkan Kepres No. 32/1979 yo PMDN No.3/1979 menjadi tanah negara.e. Berdasarkan jual beli dan Pelepasan hak dari Notaris Atmadiredjatg! 17 Mei 1963 dilepaskan pada Ir.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 85/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
142 — 51
  • Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGP5P6P7P8P9P10Tanggal 11 Desember 2004; (Sesuai dengan salinannya);Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Harapan, Nomor 1Tanggal 18 Nopember 2005; (Sesuai dengan fotokopinya);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RepublikIndonesia Nomor: C309.HT.01.02.TH 2006 tanggal 13 Pebruari2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Harapanberkedudukan di Bandung sesuai dengan Akta Nomor 41tanggal 6 Februari 1953 yang dibuat oleh Notaris MeesterRaden Soedja, berkedudukan
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN GARUT Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat:
AGUS MUSLIM
Tergugat:
1.DIDA SETIANINGSIH
2.EUIS SUMIATI
3.SUYUD HS
4.E. KUSNADI
5.TATANG
6.TUTI KUSTIATI
7.NINA KUSTIANA
8.TATI SARIMANAH
9.KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN GARUT, KELURAHAN REGOL
10.CAMAT KECAMATAN GARUT KOTA
11.NOTARIS PPAT OEMIE IRAWANTI GENDRAYANI. SH. Sp
12.BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
240 — 102
  • Soedja, diberi tanda bukti T4;Fotocopy Surat Gugatan No. : 57/1963/Perd.PN. Grt tanggal 6 September1963 yang diajukan Soma, CS terhadap Nji H. Asiah dan Nji Entin Kartini,diberi tanda bukti T5;Fotocopy Surat Kuasa Chusus tanggal 10 Oktober 1963 antara Nji H. Aisahsebagai Pemberi Kuasa dengan Suju S. sebagai Penerima Kuasa, diberitanda bukti T6;Fotocopy Surat Pentjabutan Kembali Perkara dari R. Idih Pr.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 67/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt
Tanggal 11 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Dwi Indah Kartika
2.MUHAMAD RAMLI, SH
Terdakwa:
SALEH BIN ABDULLAH
96 — 0
  • SOEDJA tanggal. 20 Desember 1958 diberi tanda Bukti T-21;
  • Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 3661. Tanggal 05 Januari 1953. Dihadapan Notaris Mr.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Tn DIMAS BUDI SATYA
2.Ny MAYA NILAMSARI
3.Ny SUTARTINAH
4.Tn SUWADI
Tergugat:
1.PT BPR Natasha Bintang Utama
2.Tn Aloysius Yossi Aribowo,ST,SH,,M.Kn
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Yogyakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sleman
157 — 38
  • pengertian grosse akta senditi dalam pasal 1 angka 11 UU No.30 tahun2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, grosse akta adalah salah satusalinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai kekuataneksekutorial;Selanjutnya dinyatakan kembali pada buku yang sama hlm.45 (Empat puluhlima) dinyatakan : Mahkamah Agung juga pernah memberikan pengertiangrosse akta pengakuan hutang sebagaimana surat yang ditujukan kepadaSaudara Soetarno Soedja
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4768 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • pernyataan sepihak daridebitur bahwa ia benarbenar mengaku berutang kepada debitur;(c) didasarkan pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit/utangpiutang;(d) isi grosse akte harus murni pernyataan pengakuan utang, tidak bolehdicampuradukkan dengan syaratsyarat perjanjian.3) harus menyebut secara pasti jumlah utang (Putusan Mahkamah Agung No.1520/K/Pdt/1984).Grosse Pengakuan Utang Berisi Sematamata Kewajibanuntuk Membayar Utang dan Tidak Dapat DitambahkanPersyaratanpersyaratan LainSoetarno Soedja
    Hal ini berarti bahwa dalam suatu akte grosse tidak dapat ditambahkanpersyaratanpersyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratanpersyaratantersebut berbentuk perjanjian.Soetarno Soedja, op.cit.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 30 42/14/2010 12:16:55 AM 606162Komang Nunuk SulasihSurat Mahkamah Agung Nomor 133/154/86/II/UM/TU/Pdt tanggal 18 Maret1986 yang dialamatkan kepada Direktur BNI 1946":Memberikan batasan: (1) Pasal 224 HIR hanya dapat dikeluarkan berdasarkanrumusan/isi pengakuan utang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
329 — 598
  • Soedja;Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Lampiran dari SuratKeputusan Menteri Agraria tanggal 5 Maret 1962;Halaman 78 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMD14.15.16.17.18.19.20.Zl.Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Bukti P 18Bukti P 19Bukti P 20Bukti P 21Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) Kalimantan TimurNo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HJ. BETTY WIWI PRAWOTO, DKK VS PT. KARYA PERKASA INDONESIA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. WINARYO., III. DR. IR. BUDIMAN N;
167 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Junus,diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4820/1979, tanggal26 Nopember 1979, Luas 670 M2;Sertipikat Hak Milik No. 794/Pengasinan atas nama Heru SinggihBawadiman, diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No.4824/1979, tanggal 26 Nopember 1979, Luas 665 M2;Sertipikat Hak Milik No. 795/Pengasinan atas nama Sumadi Tanudjaja,diterbitkan tanggal 12 Maret 1981, Gambar Situasi No. 4849/1979, tanggal26 Nopember 1979, Luas 525 M2;Sertipikat Hak Milik No. 796/Pengasinan atas nama Soedja