Ditemukan 4165 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 07/G/2012/PTUN-PTK
Tanggal 13 Nopember 2012 —
6821
  • Bahwa disamping itu PENGGUGAT juga telahmenjalankan kewajibankewajiban karyawan sebagaimana yang dimaksud denganpasal 10 peraturan walikota nomor 32 tahun 2009 tentang Karyawan PerusahaanDaerah Kapuas Indah KotaPontianak.c Bahwa kemudian, tanpa alasan yang sah dan tanpa melalui perundingan sebagaimanaketentuan UndangUndang, TERGUGAT telah memberhentikan PENGGUGATdengan hormat, dengan alasan rasionalisasi dan penerapan Tehnologi Informatika yangtidak pernah disampaikan sebelumnya kepadaPENGGU GAT
    Mengadakan tindakantindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuanatau pengesahan Walikotamadya Kepala Daerah;(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikanoleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbanganBadan Pengawas.Bahwa dalam melakukan efisiensi dan Penerapan Tehnologi Informatika yangdiikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja atau pemberhentian terhadapKaryawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak, seharusnyaTERGUGAT terlebih dahulu
    pemilik, bukannya langsung melakukan pemberhentian terhadapPENGGUGAT .3 Peraturan Walikota Pontianak No. 32 Tahun 2005 Tentang KaryawanPerusahaan Daerah Kapuas Indah Kota PontianakPasal 17(1) Karyawan diberhentikan dengan hormat, karena :ameninggal dunia;bpermintaan sendiri;ctidak dapat melaksanakan tugas;dtidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;etelah mencapai usia pensiun (56 tahun);f rasionalisasi.Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak satupun menyebutkan bahwapenerapan Tehnologi
Register : 10-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1502/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Sapta Syahputra Alias Putra
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NAHARUDDIN RAMBE. SH
209
  • kepentingan pelayanan kesehatan, olehkarena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidakdisalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkanperedaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan pengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi
    ;Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan ,dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotikagolongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebutterbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahandan tehnologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahangolongan terebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukummaka diisyaratkan
    kepentinganpelayanan kesehatan, oleh karena adanya pembatasan penggunaannarkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telahmengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakansebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan peredarannarkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan' narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganananuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupenetahuan dan tehnologi
Register : 13-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1563/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
CHANDRA HERMAWAN Bin BUYUNG SAMSUDIN
2424
  • Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5087/NNF/2019/ tanggal 15 Nopember2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan
    tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi:;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1563/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkannarkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaituKementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuandan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5087/NNF/2019/ tanggal 15Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEUHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1563
Register : 29-07-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 10-09-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 255/Pid.Sus/2013/PT.Smg
Tanggal 15 Agustus 2013 — ARI WIDODO bin JUMARI
3821
  • plastik berisiserbuk kristal dengan berat 0,454 gram yang disita dari TerdakwaARI WIDODO Bin JUMARI mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;e Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabutersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenangdan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembanganilmupengetahuan dan tehnologi
    plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,454 gramdan BB0502/2013/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine yangdisita dari terdakwa ARI WIDODO Bin JUMARI mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;e Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan jenis sabusabu bagi diri sendiri tersebut tidak ada jijin dari pihak yangberwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi
    dengan berat 0,454 gramdan BB0502/2013/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine yangdisita dari terdakwa ARI WIDODO Bin JUMARI mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika;e Bahwa terdakwa yang telah mencoba menggunakan narkotikaGolongan jenis sabusabu bagi diri sendiri tersebut tidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 21-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 210/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 17 April 2017 — DERIAN LUTH FANSYAH alias DEAN
222
  • Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotikaGolongan tanopa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena NarkotikaGolongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembanganllmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan ReagensiaLaboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) Undangundang
    Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig danReagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKETIGA
    sebagai KetuaKesatuan Peduli Masyarakat, berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisikDLF, terdakwa tergolong sebagai penyalahguna narkotika golongan jenisbukan tanaman methampethamine/shabu dengan pola pemakaian syndromaketergantungan bagi diri sendiri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tanpa hakatau melawan hukum tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karenaNarkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan lIlmu Pengetahuan dan Tehnologi
Register : 19-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 19/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 29 Juni 2016 — MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, DKK. TURUT TERBANING-III, semula PENGGUGAT– IV/TERGUGAT INTERVENSI–IV
10446
  • MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, DKK. TURUT TERBANING-III, semula PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSIIV
Register : 09-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469 /Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 Juli 2016 — Nama lengkap : Andri Firmansyah Bin Mailudin Tempat lahir : Jakarta Umur/tanggal lahir : 27 tahun/06 Oktober 1989 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. H.Muhi VI No 17, RT 10/04 Kel.Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Agama : Islam Pekerjaan : Tidak bekerja;
307
  • dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    ,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkandirinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu dan bukandigunakan
    untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di konsumsi sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsurdari pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa ,maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak
Putus : 03-09-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN KEPANJEN Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Kpj
Tanggal 3 September 2013 — HANDRI WARIANTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN A. CRISTIAAN, SH dan DONY ADINEGARA, SH Para Advokat/Konsultan Hukum dari “LAW OFFICE CHRISTIAAN ASSOCIATES”, sebagai PENGGUGAT M e l a w a n 1. IDA YUNI ROKHAYATI, sebagai TERGUGAT 2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTABES) SURABAYA, sebagai TURUT TERGUGAT
79103
  • Turut Tergugat menanggapi posita Penggugat angka 29 sekaligus petitumpokok perkara angka 6 yang esensinya permohonan Penggugat kepada MajelisHakim agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan, secara langsung dapat diartikan bahwa petitum Penggugat tersebut jelasjelas bertentangan dengan amanat putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 yangesensinya Penggugat dibenarkan mengakui sebagai ayah biologis anak WilliamJonathan apabila terdapat adanya bukti dari hasil ilmu pengetahuan dan tehnologi
    (rasio decidendi) danapabila tidak ada pembuktian maka hal itu bersifat pengaduan ;Bahwa berkaitan dengan status anak diluar nikah harus dibuktikan dengan ilmupengetahuan dan tehnologi ;Bahwa suatu undangundang tidak boleh berlaku surut kecuali yang dapatmenguntungkan masyarakat luas misalnya UU tentang kenaikan gaji PNS dandalam UU tersebut ada ketentuan secara tegas dan jelas ada pasal yangmenentukan ;Bahwa status anak diluar nikah anak tersebut tetap memperoleh hak secarahukum dengan ibu bapaknya
    Mochtar Ibrahim dan Muhamad Iqbal Ramadhan bin Moerdionopengujian pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan bahwa Anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarganya bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat buktilain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
    Lebihlebih manakala berdasarkan perkembangan tehnologi yang adamemungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari lakilakitertentu.Akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubunganseksual antara seorang perempuan dan seorang lakilaki adalah hubungan hukum yangdidalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnyameliputi anak, ibu dan bapak.Berdasarkan uraian diatas hubungan anak dengan seorang lakilaki sebagai bapak
    Emanuel Sujatmoko, SH.MS dipersidanganyang menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 tanggal 17Februari 2012 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan lakilaki yangdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi atau alat bukti lain menurut hukumternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga putusan ini bertujuanuntuk melindungi hak anak terhadap keperdataannya, untuk itu
Register : 25-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 797/Pid.Sus/2018/PN Bjm
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
Reti Istiyarini, SH
Terdakwa:
SALAHUDIN Als UDIN Bin MASRI RAZAK
192
  • beserta barang bukti sabusabu, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proseshukum lebih lanjut.Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golonganberupa sabusabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukandalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    bukti Nomor: 2499/2018/NNF adalah benarKristal metamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman berupa tidak ada jjin dari pihak yang berwenangdan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    barang bukti Nomor:2499/2018/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untuk melakukantindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman berupa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukandalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    metamfetamina terdaftardalam golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untukmelakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman berupa tidak ada jjin dari pihak yangHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2018/PN Bjmberwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Pml
Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Wisnu Adji Nugroho Bin Lilik Sukarjo
613
  • tersebut nyatanyata melawan hukum atau Undangundang, denganterbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telahmemenuhi unsur ini.Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan danTehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentangNarkotika yang berbunyia Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
    Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan PengembanganIlmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensiaLaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan .Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapatdipergunakan
    untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembanganilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selainuntuk keperluan tersebut dilarang oleh Undangundang, maka terhadap perbuatanseseorang yang kedapatan membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jualbeli,menjadi perantara jualbeli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalahtermasuk perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa padahari Kamis
    ;Menimbang, bahwa terdakwa saat membawa sabusabu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi tetapi akan diberikan pada Agus Soni,sedangkan barang Narkotika Golongan I jenis shabusbabu tersebut ada ditanganterdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum oleh karena bertentangan denganketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut
Register : 05-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
1.PT. PURA BARUTAMA
2.PT. PURA WIDYA GRAHA
3.PT. PURA NUSA PERSADA
Tergugat:
KASIM TARIGAN
Turut Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1571601
  • Pst.10.11.Bahwa Hologram adalah tehnologi cetak untuk pengamanan daripemalsuan merk yang sudah ada dan beredar di masyarakat internasionalkhusus industri cetak sebelum tahun 1990.Bahwa Para Penggugat adalah Perusahan besar yang mempunyaiberbagal macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya adalahpembuatan Hologram pengaman untuk berbagai macam produk barangberdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik milik Pemerintahmaupun Swasta.
    1990 an, pernah bekerjasama danmenunjuk Tergugat sebagai agen di Jakarta untuk memasarkan produkproduk milik Para Penggugat antara lain cetak dengan tehnologiHologram.Bahwa tanpa ijin dan setahu Para Penggugat, Tergugat menulis karyatulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersialKemudian di daftarkan ke Turut Tergugat dengan Nomor dan tanggalPermohonan No ; EC00201801072, 22 Januari 2018, dengan NomorPencatatan Ciptaan ;000100681Bahwa Tehnologi
    berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial , tanpamemuat referensi penelitian atau Sumber data / pendapat akademis,metode dan analisa sebagaimana layaknya karya ilmiah, selanjutnyamendaftarkannya ke Turut Tergugat adalah tindakan melawan hukumkarena melanggar etika dan beretiked tidak baik.Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan karya tulisnya yang berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial, adalah akalliciknya yang kemudian digunakan untuk memeras perusahaanperusahaan yang memakai tehnologi
    ketentuan Pasal 69 ayat (1) ,pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan PembatalanPencatatan Ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan melalui PengadilanNiaga.Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 74 (a) UU Hak Cipta No28/2014,menyatakan Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkaithapus karena :(a) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagaipencipta , pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait :Bahwa Para Penggugat sejak sebelum tahun 1990 sampai saat inimenggunakan tehnologi
Register : 08-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
81
  • Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Nomor : XIII Be 00879 tanggal 1 Desember 1975, atas nama PEMOHON I, yangdikelurkan Kepala Sekolah Tehnologi Negeri Kab. Kediri, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0123/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kar8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun Nomor :XIll A a 091442 tanggal 1 Desember 1972, atas nama PEMOHON Il,yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kab.
Register : 10-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS BUDIARI,S.H.,M.H
Terdakwa:
GATOT INDRASANJAYA anak dari DJOKO KARSONO
279
  • ;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang buktiberupa timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan sebuahpipet kaca yang terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasir cucian mobilRiverto milik Terdakwa, serta 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnaputin biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakan sabutanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    lembarbukti transfer, dan 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam sim card No.089516576943 yang tersimpan di sebuah tas berwarna biru yang dibawaSaksi;Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat NarkobaPolres Surakarta untuk proses lebih lanjut;Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenisshabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentinganHalaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sktpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasircucian mobil Riverto milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio warna putih biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa;Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo beserta barang buktidibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Surakarta untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakannarkotika jenis shabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasircucian mobil Riverto milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio warna putih biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo beserta barang buktidibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Surakarta untuk proses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakannarkotika jenis shabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 08-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 2166/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUHERI WIRA FERNANDA, SH.MH
Terdakwa:
M. ALI SYAHBANA NASUTION Alias ALI
112
  • M.Ali Syahbana Nasution Alias Ali yang selanjutnya akan diteliti dandipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi
    , dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual
Register : 22-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Btl (Narkotika)
Tanggal 24 Maret 2015 — AGUNG SANTOSO alias PENCENG bin MUYATNO
4915
  • Mulawarman, Batakan, Balikpapan,Kalimantan TimUt.2=sss2snneseneseenenanceseeeninnnememnee nnn seeeeenessemamienncne Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dandilakukan terdakwa untuk mencari keuntungan semata bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
    dimanaterdakwa mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang dengan cara ditaruhdi saku celana depan kanan, setelah sampai di rumah terdakwa mengambilsedikit shabu untuk disimpan dirumah sedangkan sisanya dipacking untukdikirim kepada seseorang bernama BAGAS.e Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika Golongan bukan tanaman kepada seseorang yangbernama BAGAS tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Putus : 13-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K/Pid/2012
Tanggal 13 Juli 2012 —
399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar Toko Cipta Mulya ;. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatinan ;Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 822 K/Pid/2012n).V).1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny.
    Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ;1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.
    Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar toko Cipta Mulya ;10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatihan ;1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny. AGUS PRAPTINI, SH tentang PerseroanKomanditer CV.
    Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ; 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.
Register : 11-12-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3749/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 7 April 2021 — Penuntut Umum:
YOVITA MORINA TARIGAN, SH
Terdakwa:
MAULIDA UMROH PULUNGAN ALS. SARAH
141
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
    disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
Register : 17-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 747/Pid.Sus/2018/PN Bjm
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Suwarti, SH
Terdakwa:
SUMAIRAH ALS MAIRAH BINTI SANIDIN
224
  • : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;e Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau. pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
    mengandung Metamfetamina; UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;e Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpahak atau. melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (satu) paketsabusabu dengan berat bersih 0,78 gram tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018; Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau. pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
    UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78gram tidak ada jjin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalamrangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 08-01-2015 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 20 Januari 2015 — Pidana: - Terdakwa: RUSMAWARDI Als RUSDI Bin RUSMILI, dkk - JPU: PRATHOMO S,S, SH
238
  • Suaka Insan Nomor Laboratory : 318.11.14.2337 tanggal 7Nopember 2014 diperoleh hasil bahwa urin tersebut positif mengandungMethamfethamine.Bahwa para terdakwamenyimpan atau menguasai sabusabu tersebut tanpa ijin dariyang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi;woneennen= Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKetiga
    Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Terdakwa Il (Nurdin Bin Abdurrahman):13Bahwa Terdakwa dihadapkan di dipersidangan ini sehubungandengan perkara penyalahguna Narkotika jenis sabusabu;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekirapukul
    Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukanbarang bukti berupa :141 (satu) paket sabusabu dengan berat 0,07 gram berat bersih tanpaklip;1 (satu) buah bong kaca;1 (satu) buah pipet kaca
    Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.e Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum
    Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.e Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur padaAd. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.Ad
Register : 14-09-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 968/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ARIF SURYANA , SH
Terdakwa:
ZAINAL ABIDIN BIN PAHRU.
193
  • untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
    Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta
    reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmuHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi