Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,sebagai Hakim Anggota; sehingga dalam hal ini antara 2 (dua) kasus tersebutmerupakan suatu Putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dan di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung terjadi suatu Putusanantara pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang samaoleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yangHal. 21 dari 26 hal. Put.

atau melampaui batas wewenang ;Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Pasal 67 huruf c menyatakan :Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut ;Pasal 67 huruf e menyatakan :Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

THUKUL SANTOSA SUBahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi kenal dengannamanya Sarinem ;Bahwa Saksi sebagai ahli Psikologi ;Bahwa saksi sebagai ahli Psikologi di Kedokteran UGM dan di UniversitasUGM ;Bahwa Saksi pernah memeriksa Sarinem ,Saksi memeriksa Sarinem diRumah Sakit Khusus Puri Nirmala pada tahun 2012 ;Bahwa menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan = saksi , Sarinem ituadalah termasuk Retardasi mental tingkat sedang ;Bahwa Retardasi ada 3 ( tiga ) tingkatnya, ada Retardasi

karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan hal yang samamengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak paling tidak selama6 (enam) bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalinkomunkasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, pertengkarandalam rumah tangga ada banyak ragam dan tingkatnya

berdasarkan uraian uraian pertimbangan diatasmaka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telahterbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimanadakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan ataumelepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwaharuslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya,tingkatnya

Bahwa adapun alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkaratersebut didasarkan atas alasan sebagai berikut : Ditemukannya alat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan ; Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;2.

seluruhnya; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarongkos perkara yang timbul dalam perkara ini: Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 6 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini antara pihakpihak yang samamengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

No. 393 PK/Pdt/2006P.PK.1 dan Bukti P.PK.2 yang merupakan putusan Hakim Pidana dalamperkara a quo, berakibat telah diberikan putusan Pengadilan yang sama atausama tingkatnya yang bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) UndangUndang No.5 tahun 2004 ;Bahwa sudah menjadi azas hukum, bahwa putusan Hakim Pidana yangdidasarkan pada kebenaran materiil mempunyai kekuatan mutlak dan bersifatmenentukan terhadap perkara perdata a quo, oleh karena itu maka, BuktiP.PK.1

pernikahanPemohon PK1 dengan almarhum AHMAD JAJANG, dan khusus mengenai halini merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yangdimaksud dalam pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 5 tahun 2004 ;Bahwa akibat adanya perbedaan pertimbangan hukum antara PutusanMahkamah Agung No.154 K/Pdt/2004 dengan pertimbangan hukum BuktiP.PK.1, Bukti P.PK.2, Bukti P.PK.3 dan Bukti P.PK.4 yang merupakan putusanHakim Pidana dalam perkara a quo, berakibat telah diberikan putusanPengadilan yang sama atau sama tingkatnya

Nomor 67 PK/Pdt/2021Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 1 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suati soal yang sama atas dasar yangsama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain terdapat kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata terdapat novum berupa:1.8.Surat Permohonan

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu sama dengan yang lain;6.

memasuki kewenangan dari masing masingpihak;9Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah teroukti secara sah danmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam KeadaanMemberatkan "sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaafmaupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidanayang jenisnya, tingkatnya

Bahwa adalah patut manakala setiap perkara yang diajukan dalam tingkatbanding, Majelis Hakim yang lebih tinggi tingkatnya berkeinginan untukkembali mengkaji, meneliti dan mempertimbangkan setiap masalah hukumyang dimintakan untuk itu, seperti hal dalam perkara in casu yang ternyatadalam kasus posisi ini Pengadilan Tinggi Manado tidak mempelajari,mencermati secara benar akan alasanalasan sebagaimana nyata yangdiajukan pada tingkat banding, seyogyanyanya bahwa dari pembuktianPenggugat/Pembanding Pemohon

ketentuan pasal 295 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan Permohonan peninjauanKembali dapat diajukan apabila dalam putusan hakim yang bersangkutanterdapat kekeliruan yang nyata melainkan didasarkan pula kepada ketentuanpasal 67 butir e Undangundang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah berdasarkan Undangundang Nomor: 5 Tahun 2004, yang menyatakanApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya

2011 nyatanyata telah kelirukarena melanggar asas keseimbangan, asas keadilan dan asas integrasiyang menjadi landasan historis dan filosofis dari lahirnya Undang undangRepublik Indonesia nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Membayar Utang;KETIGABahwa, pertimbangan hukum dalam putusan seperti tersebut diatas nyata kelirukarena diantara Kreditur Pemohon WEMPY DAHONG dengan Debitur PailitHERRY mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.e.

pemilih di daerah tersebut;Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudiandihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, MahkamahAgung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam permohonan Hak Uji Materiiladalah karena materi muatan dari peraturan perundangundangan yangtingkatnya di bawah undangundang dianggap bertentangan denganperaturan perundangundangan yang tingkatnya

Pdt/G/2010 PN.PBR atas putusan Pengadilan NegeriPekanbaru No. 74/Pdt/G/2010 PN.PBR dan pada tanggal 22 Agustus 2011Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan perkara aquo yang tercatatdengan perkara No: 88/PDT/2011/PTR yang amarnya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri PekanbaruNo.74/Pdt.G/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara dalam kedua tingkatnya

Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sahmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Karenakelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang LainMeninggal Dunia sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskanTerdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana yang jenisnya, tingkatnya

dibawah inisebagai berikut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk warisan bertingkat (munasakhat), dimanaseseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang meninggalkan ahli waris, yang kemudianahli waris tersebut meninggal dunia pula (pewaris berikutnya) yang juga meninggalkan ahliwaris, dan begitu seterusnya secara garis lurus (vertikal) dari seseorang kepada anaknya,terus cucunya, terus cicitnya secara bertingkat, dan kemungkinan ahli waris menyampingseperti saudara, bapak saudara dll, yang setiap tingkatnya

yangmemeriksa dan mengadili perkara ini adalah salah menerapkan hukumsebab telah mengkesampingkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 dan Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22Maret 1972 yang dijadikan acuan dalam memutus perkara ini padahalsudah ada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang dapat dijadikanacuan dalam menentukan sikap untuk mengambil putusan perkara ini dantata urutannya kedudukan UndangUndang lebih tinggi tingkatnya

(bukti P.PK.1A) yo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor : 135/Perd/1994/PT.KT.Smda. yo Putusan MahkamahAgung RI.No.2377 K/Pdt/1995 tanggal 27 Nopember 1997 (bukti P.PK.1C),yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dikatagorikansebagai bukti baru untuk permohonan Peninjauan Kembali yang dalam halini merupakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih duluatau tingkatnya sama serta obyek sengketanya sama putusan perkara yangdimohonkan Peninjauan Kembali