MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Rinto bin Mis ) terhadap Penggugat ( Dina Fitria Utami binti Todung Djatan );

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan

Todung Siregar, Saksi Dumasari Siregar dan Ir. Doli DiapariSiregar, adapun susunan Badan Pengurus Yayasan dimaksud terdiri dari:1. Ketua : Drs. PINTOR SIREGAR;2. Sekretaris : Drs. TODUNG SIREGAR;3. Bendahara : DUMASARI SIREGAR;4. Anggotaanggota : Ir. DOLI DIAPARI SIREGAR;Dr. BADJORA MUDA SIREGAR;Sedangkan yang ditetapkan untuk bertindak sebagai Ketua Pengurus HarianYayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda tersebutadalah Terdakwa dr.

Todung Siregar, Saksi Dumasari Siregar dan Ir. Doli DiapariSiregar, adapun susunan Badan Pengurus Yayasan dimaksud terdiri dari :1. Ketua : Drs. PINTOR SIREGAR;2. Sekretaris : Drs. TODUNG SIREGAR;3. Bendahara : DUMASARI SIREGAR;4. Anggotaanggota : Ir. DOLI DIAPARI SIREGAR;Dr. BADJORA MUDA SIREGAR;Sedangkan yang ditetapkan untuk bertindak sebagai Ketua Pengurus HarianYayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda tersebutadalah Terdakwa dr.

Pansel melalui salah satu anggotanya,Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan Pengganti KPKadalah empat tahun. Sementara, Komisi II DPR Rl menyatakan hal yang bertolak12belakang, bahwa masa jabatan pimpinan penganti KPK adalah satu tahun.

Ahli Todung Mulya LubisBahwa isu masa jabatan Pimpinan KPK sudah menjadi isu yang cukup lamadiperdebatkan dan dalam konteks ini UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mengenai KPK, bisa saja menimbulkan penafsiran yang tidak sama satudengan yang lain, karena memang tidak diantisipasi ketika proses pembuatanundangundang ini dilakukan dan kita terkejut ketika ada kekosongan atauvacuum Pimpinan KPK pascaAntashari Azhar yang kosong untuk beberapawaktu dan kemudian digantikan oleh Saudara Busyro Muqoddas, yang

Sebelum kedua nama inidiserahkan ke DPRRI, Panitia Seleksi pemilinan Pimpinan pengganti KPKmelalui salah satu anggotanya yaitu Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwamasa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun. Sementara, Komisi IllDPR RI menyatakan hal yang bertolak belakang, bahwa masa jabatanPimpinan pengganti KPK adalah 1 tahun;DPRRI menyandarkan tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPKberdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektifkolegial.

Todung Mulya Lubis, SH., LLM., yangmemberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Mei 2011dan tanggal 31 Mei 2011, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian DudukPerkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, SH.

Todung Mulya Lubis, SH., LLM. Pimpinan KPK yang baru dipilih, tidak bersamasama dalam satu paket, akantetapi menjabat selama 4 tahun, sejak dia dipilin sebagai Pimpinan KPK. Adabeberapa alasan yaitu, tidak ada ketentuan bahwa seluruh Pimpinan KPKharus dipilin pada saat bersamaan dan berakhir pada saat yang bersamaanpula, sehingga tidak ada ketentuan seluruh Pimpinan KPK harus menjabatselama satu gelombang masa bakti yang sama.

Perselisinan tersebut bermula dari adanyahukuman kode etik yang dijatunkan kepada Todung Mulya Lubis(pemecatan secara tetap) yang diadili oleh Tergugat . Terdorong olehrasa ketidakadilan maka Penggugat pernah memberikan komentarterhadap kinerja dari Tergugat ketika memutus perkara Todung MulyaLubis tersebut di media cetak.

seharusnyalah melihat dalam lingkup yang lebih luas yakniPenegakan Hukum yang berkeadilan dan membawa efek jera bagi Pelakudan memberikan contoh bagi Masyarakat pada umumnya apalagi korbandari kekerasan ini adalah Anak.Bahwa sifat dari hukum pidana adalah bersifat publik yang mewakilikepentingan negara, masyarakat, atau korban tindak pidana, bukan untukmelindungi kepentingan pelaku tindak pidana, sehingga kepentingan ataukeadailan hukum masyarakat dan negaralah yang harus diprioritaskan.Menurut TODUNG

TODUNG MULYA LUBIS, beralamat di SekupangInternational Ferry Terminal Lantai 1 Nomor 5, JalanR.E. Martadinata, Batam, dalam hal ini memberi kuasakepada Yosua Situmorang, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm,berkantor di Equity Tower Lantai 12, Jalan JendralSudirman Kavling 5253, Sudirman Central BusinessDistrict (SCBD), Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Januari 2018;9. GAO YANG;10.

No. 1183 K/Pdt/2012Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi danTurut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalildalil:Dalam Pokok Perkara:1Bahwa Penggugat telah menyuruh Tergugat I mengurus jual beli sebidang tanahmilik Zepriati Bunga Todung

Malinau Kota Depan Toko Todung Jaya Kec. Malinau Kab.Malinau Prov. Kaltara saksi IMAM GONJALI Bin ASMUI dan saksi VANHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN TjsDORES HARI RAJA, S.H. Anak dari PAUL PORU yang sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yangmenjalankan kegiatan perjudian jenis togel, tiba di Teras Toko Tidung Jayatersebut dan menemukan terdakwa yang mengakui bernama ABDULHAKIM Als RAMBO Bin M.

Malinau Kota Depan Toko Todung Jaya Kec. Malinau Kab.Malinau Prov. Kaltara saksi IMAM GONJALI Bin ASMUI dan saksi VANDORES HARI RAJA, S.H. Anak dari PAUL PORU yang sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yangmenjalankan kegiatan perjudian jenis togel, tiba di Teras Toko Tidung JayaHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tjstersebut dan menemukan terdakwa yang mengakui bernama ABDULHAKIM Als RAMBO Bin M.

TODUNG MULIA SIREGAR; Bahwa karena portal masuk ke kebun tersebut ditutup terdakwa turundari mobilnya dan terjadi perdebatan antara terdakwa FAHDRIANSYASIREGAR dan dr. BADJORA SIREGAR dengan HENDRIK HARAHAP(selaku security kebun PT. BONA HUTARAJA) yang menjaga pintu masukkebun PT. BONA HUTARAJA bersama dengan MARWAN RANGKUTI(selaku Pengacara PT. BONA WHUTARAJA), dimana terdakwaFAHDRIANSYA SIREGAR dan dr. BADJORA SIREGAR mengklaimbahwasanya lokasi kebun kelapa sawit adalah milik dari dr.

TODUNG MULIA SIREGAR;Menimbang, bahwa karena portal masuk ke kebun tersebut ditutupTerdakwa turun dari mobilnya dan terjadi perdebatan antara TerdakwaFAHDRIANSYA SIREGAR dan dr. BADJORA SIREGAR dengan HENDRIKHARAHAP (selaku security kebun PT. BONA HUTARAJA) yang menjaga pintumasuk kebun PT. BONA HUTARAJA bersama dengan MARWAN RANGKUTI(selaku Pengacara PT. BONA HUTARAJA), dimana Terdakwa FAHDRIANSYASIREGAR dan dr.

.**) Kontroversi hukuman mati, Penyusun : Todung Mulya Lubisdan Alexander Lay, Penerbit : Kompas, Jakarta 2009, Halaman63 65;Hukuman Mati Merupakan suatu Bentuk Penghukuman yangKejam dan Merendahkan Martabat manusia; (1).....salah satusebab hukuman mati dihapuskan di berbagai Negara di duniaadalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakansuatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidakmanusiawi, dan merendahkan martabat manusia (cruel,inhuman, or degrading treatment or punishment).

Karena itu hukuman mati dirasakan sebagai horriblebusiness of a long premeditated killing.***) Kontroversi hukumanmati, Penyusun Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay,Penerbit Kompas, Jakarta 2009, Halaman 337 339;3.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, telahmengabaikan fakta, melampaui batas wewenangnya dan pertimbanganputusannya onvoeldoende gemotiveerd, dengan menyatakan bahwa Penggugattelah mencetak buku Palsu Parhobas Tu Jamita tanpa ijin Pimpinan Pusat GKPIdan mark up/memalsukan kuitansi biaya pengobatan;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugatbernama Todung Simanjuntak, S.Th. dalam kapasitasnya pada waktu itu selakuKepala Biro I Kerohanian pada Kantor

SADRAH dan ManagerUnit Distribusi uang dan Layanan nasabah TODUNG SIMANUNGKALITdidapatkan kesimpulan bahwa :Uang pecahan Rp 50.000, TE 2005 dengan Nomor seri tersebut sebanyak 11(sebelas) lembar dan Uang pecahan Rp 100.000, TE 2014 dengan Nomor Seritersebut sebanyak 2 (dua) lembar TIDAK ASLIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengandemikian unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yangdiketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26ayat (3) UndangUndang

SADRAH dan ManagerUnit Distribusi uang dan Layanan nasabah TODUNG SIMANUNGKALITdidapatkan kesimpulan bahwa :Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2016/PN KagUang pecahan Rp 50.000, TE 2005 dengan Nomor seri tersebut sebanyak 11(sebelas) lembar dan Uang pecahan Rp 100.000, TE 2014 dengan Nomor Seritersebut sebanyak 2 (dua) lembar TIDAK ASLIMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur

Todung Mulya Lubus, S.H., LL.M., dan kawankawan., Para Advokat, pada Lubis, Santosa & Maramis, LawFirm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Januari 2018;CV MISSOURI, yang diwakili oleh Direktur, Agung Latif,berkedudukan di Jalan Malabar Nomor 53, Lingkar Selatan,Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikuasa kepada Syuratman Usman, S.H., dan kawankawan,Para Advokat, pada Law Office Syuratman Usman, S.H.

itulah mengapa Judex Factie tidak memakai Patiha, apalagi seorang pengacaraterkenal dari Jakarta, yakni Bapak Todung Mulya Lubis, SH. Pernah memiliki saham diPT. Igata Jaya Perdania dan menjual 10% (Sepuluh Persen) sahamnya senilai Rp.2.500.000.000, ( Dua Setengah Milyar Rupiah). Bagaimana mugkin Judex Factie bisamemutuskan bahwa saham PT. Igata Jaya Perdania sebesar 60% (Enam Puluh Persen)hanya dihargai senilai Rp.20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah) saja?

Darfine)Timur : Tanah Milik HjLilik (dahulu tanah Milik Satoto AgusPranoto)Selatan : Tanah milik Todung mulya lubisBarat : Tanah Milik Hj. lilik (Dahulu Tanah milik Kong Hwee Nio)Untuk selanjutnya disebut dengan Objek SengketaFakta Hukum1,Bahwa, pada tahun 2010 Bpk. Lumban Hutauruk (suami Penggugat)tertarik ketika membaca iklan di harian Kompas yang menyebutkan bahwadijual sebidang tanah di daerah Gapura Menteng Bintaro, dan terteranomor Handphone yang dapat dihubungi yaitu 087878860005.

Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15 Oktober 2001antara:Nama : AmriUmur : 30 tahunPekerjaan : TaniAlamat : Desa SamSam,selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (yang menerima uangganti kerugian) dengan :Nama Todung (Anggota Tergugat 1)Pekerjaan :TaniUmur : 33 TahunAlamat :Desa SamSam,selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (yang membayar uangganti kerugian).Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15 Oktober2001 tersebut diperbuat oleh Amri (Sebagai Pihak Pertama/Yangmenerima uang

ganti kerugian) dengan Todung (sebagai PihakKedua/yang membayar uang ganti kerugian) dan telah diketahuioleh Kepala Desa SamSam dengan Register100/Pem/SS/278/2001 tanggal 20 Oktober 2001.Halaman 159 Putusan Nomor24/Pdt.G/2018/PN.SakBahwa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15Oktober 2001 tersebut, telah menerangkan bahwa Amri(SebagaiPihak Pertamayang menerimauan antikerugian) adalahsebagaipemilik/pengolahatas sebidang tanah perkebunanyang terletak di Rt.01, Rw.01, Dusun Telaga SamSam

).Bahwa PIHAK PERTAMA (Amri/yang menerima uang ganti kerugianatas tanah) menjamin PIHAK KEDUA (Todung/yang membayaruang ganti kerugian atas tanah) baik sekarang maupun dikemudianhari bahwa PIHAK KEDUA (Todung) tidak akan mendapat tuntutanatau gugatan apapun dan dari siapapun juga termasuk Ahli WarisPIHAK PERTAMA (Amri) atas tanah usaha/Garapan tersebut, dandengan demikian semua gugatan dan tuntutan adalah sepenuhnyamenjadi Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA (Amri/yang menerimauang ganti kerugian atas tanah

tersebutadalah merupakan bahagian dari tanah terperkara, dimana tanahtersebut bukanlah milik Tergugat akan tetapi adalah milik AnggotaTergugat I, dan tanah tersebut bukanlah merupakan kawasanhutansebagaimana didalilkan Penggugat dalamgugatannya,karena sebelum Amri (Sebagai Pihak Pertama) menyerahkan tanahperkebunan tersebut kepada Todung (sebagai Pihak Kedua) tanahtersebut telah dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Amri (Penerima uangganti rugi atas tanah) sebagai perkebunan dari Amri .Bahwa dalam

Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15 Oktober 2001tersebut diperbuat oleh Amri sebagai Pihak Pertama/Yang menerima uangganti kerugian dengan Todung (Anggota Penggugat dr/Tergugat dk)sebagai Pihak Kedua/yang membayar uang ganti kerugian dan telahdiketahui oleh Kepala Desa SamSam dengan Register100/Pem/SS/278/2001 tanggal 20 Oktober 2001, dan:a. Surat Keterangan Desa Nomor : 140/Pemdes tertanggal 15 Oktober2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SamSam .b.

Akan tetapi sudah menjadi Yurisprudensitetap bahwa dengan beledeging dalam Pasal 1372 sampai denganPasal 1880 KUH Perdata dimaksudkan adalah perbuatanperbuatanyang sama sebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku keI KUHPidana ; (Todung Mulya Lubis dkk, (Soeharto VS TIME) 2001 : 427);Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata seperti umum diketahui adalahdasar hukum mengenai tuntutantuntutan berdasarkan perbuatanmelawan hukum.

Akan tetapisudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa dengan beledegingdalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdatadimaksudkan adalah perbuatanperbuatan yang samasebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku keIl KUHPidana;(Todung Mulya Lubis dkk, (Soeharto VS TIME) 2001 : 427);Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata seperti umum diketahui adalahdasar hukum mengenai tuntutantuntutan berdasarkanperbuatan melawan hukum.

(Asser Rutten,dalam Todung Mulia LubisSoeharto VS TIME 2001; 353).Bahwa gugatan kumulatif Penggugat yang sekaligusmenggabungkan antara Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal1372 KUHPerdata tidak bisa dibenarkan secara hukum, karenapada dasarnya tindak penghinaan sebagaimana diatur dalamPasal 1372 KUHPerdata adalah aturan khusus (/ex specialist)yang merupakan varian khusus dari Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa menurut doktrin ilmu hukum menyebutkan bahwa Pasal1372 KUHPerdata adalah ketentuan khusus yang menyimpangHalaman

TODUNG MULYA LUBIS, SH. LL.M ;3. ARIN TJAHJAD MULJANA, SH ;4. ARIEF S. WIRJOHOETOMO, SH.MH ;5. BERTHA CYNDI PAJAITAN, SH iHalaman 1 dari 217 halaman, Putusan Nomor 158/G/2010/PTUN JKTKEPALABADAN6. AHMAD IRFAN ARIFIN, SH ;7. DWI LAKSONO SETYOWIBOWO, SH ;9. HENDRA SETIAWA BOEN, SH. MH ;10.

Todung Mulya Lubis, SH., LL.M., Dkk, Advokat dan AsistenAdvokat berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang dengan Register Nomor W1.U6/40/HT.04.10/SK/X/2015 danHanung Cahyono, SH., LL.M., Dkk, berdasarkan surat kuasa yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dengan RegisterNomor W1.U6/41/HT.04.10/SK/X/2015.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Halaman dari 46 Putusan Nomor 03/Pra.Pid/2015/PN.SabPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

Todung Mulya Lubis,S.H., L.L.M., selaku Ketua Umum dan M. Rasyid Ridho, S.H., M.H. selakuSekretaris Jenderal cq. Tergugat;2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Daerah lIkatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN)Sumatera Utara, Penggugat dan Penggugat II tetap berpegang danberpedoman pada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IkatanAdvokat Indonesia (IKADIN) masingmasing tertanggal 23 September 20163.