Ditemukan 1015 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bersama-sama menyalahgunaan narkotika golongan i bagi diri sendiri
Putus : 14-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 14 Juli 2015 — - SUWARDI, S.ST BIN TOMO REJO
152 — 26
152 — 26
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan.Halaman 125 dari 147 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/201 5/PN. Tjk.6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganti;Ad. 1.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
118 — 32
118 — 32
alternative, sehingga dengandipenuhinya salah satu kualifikasi, maka unsur ini telah terpenuhiMemimbang, bahwa telah dapat dibuktikan perobuatan Terdakwamenguntungkan dari orang lain, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Tertdakwa menguntungkan orang laintersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154 /Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 21 Maret 2016 — Ir. ROSYADI, M.P Bin ( Alm ) ABDULATIF (TERDAKWA)
83 — 94
83 — 94
SusTPK/2015/PN.SmgMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan wewenang.Menimbang, bahwa karena pengertian Penyalahgunaan wewenang tidakdiatur, maka unsur menyalahgunakan kewenangan ini, maka akan dikaitkandengan asas kepatutan, kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yangdikenal dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur ).Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor
Register : 27-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
150 — 44
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
150 — 44
HANDI Bin KADIR SUDIRANTO :Bahwa menurut Saksi yang menyalahgunaan wewenang adalahTerdakwa (Kepala Kantor UPP Kelas III Sungai Nyamuk Kab.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg Tanggal 3 Agustus 2016 — EDDY CAHYONO Bin SUYIPNO
71 — 38
71 — 38
Pada umumnya kesempatan ini diperoleh ataudiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salahterhadap ketentuanketentuan tersebut;Dengan menyalahgunaan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat,cara, atau media.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg Tanggal 29 Juni 2016 — JATININGSIH, ST binti KUSNOWIYOTO
85 — 21
85 — 21
) yakniuntuk CV GUNA WANCANA dan sebesar Rp. 29.414.400, (Dua Puluh SembilanJuta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah ) untuk CV CAHYAKARYA UTAMAMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tertdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain dilakukandengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam undangundang Tindak Pidana Korupsi tidakmenjelaskan apa yang dimaksud dengan menyalahgunaan
Putus : 24-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 24 September 2013 — ASMIDAR, SH
122 — 30
122 — 30
Lingkar Kantor Bupati Kampar yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan NegeriPekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, dilakukan dengan
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SERANG Nomor 05/Pid.SUS-TPK/2016/PN.SRG Tanggal 27 September 2016 — Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI
86 — 38
86 — 38
;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas makaTerdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan selaku KepalaHalaman 172 dari 199 halaman Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2016/PN SrgDinas SDAP Prov.Banten dan dalam jabatannya selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan NormalisasiMuara Pantai Karangantu pada TA.2012 di Dinas SDAP Prov.Banten telahterbukti mempunyai niat yang direalisasikannya dengan perbuatan nyata yaitumelakukan perbuatan menyalahgunaan
Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 15 Juni 2015 — TINIKE, S. Sos, MM Binti FAHRUDIN SOEKARYO
127 — 51
127 — 51
Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan.6. Unsur: Pasal 18 Undangundang Tindak Pidana Korupsi tentangpembayaran uang pengganti;Ad. 1.
Register : 13-04-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 50/Pid.B/2011/PN.TTN Tanggal 23 Agustus 2011 — 1. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI
2. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL
151 — 92
151 — 92
Zulhakdan Idiamin yang tidak mempunyai kapasitas sama sekali dengan PT.Acindo WiraPerkasa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, adanyakeuntungan yang diperoleh orang lain dalam hal ini pihak PT.Acindo Wira Perkasa (unsurke2) adalah akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para Terdakwa,dimana para Terdakwa tidak melaksakan sesuatu atau pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan kewenangan dan jabatan yang ada padanya, Sehingga berdasarkan pertimbanganunsur menyalahgunaan
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. HENRY MALINO SAMOSIR, Ap.
41 — 5
41 — 5
Radi Mahdi, M.Si. tetapi setelah terdakwa mengalami masalah ini tidak ada kepeduliansama sekali dari Kasat Pol PP kota Bekasi; Kalau dikatakan terdakwa telah merugikan keuangan negara, keuangan negara yang manakan, saat ini honor Satlinmas juga sudah terbayarkan ; Kalau dikatakan terdakwa telah menyalahgunaan wewenang itu juga tidak benar, terdakwakan melakukan karena perintah atasan dalam hal ini Kasat Pol PP kota Bekasi dan saat ituterdakwa percaya kalau sebagai atasan Kasat PP kota Bekasi akan
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 24 Nopember 2014 — AGUS SISWANDI
85 — 31
85 — 31
Hong selaku pimpinansuatu biro konsultan pajak yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi dalam kaitan dengan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menggunakan ketentuanPasal 1 huruf b UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1971.
Register : 30-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 14-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
168 — 88
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
168 — 88
Sehingga dengankekuasaan yang ada pada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakatdan Desa, Terdakwa ASMAWI telah menyalahgunaan kekuasaannyadengan cara yang salah atau tidak benar yaitu meminta atau menyuruhorang mengumpulkan uang atau menyuruh orang agar memberikanuang tanpa ada dasar.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 17 Desember 2012 — ROCHMAN, S.Sos.
81 — 20
81 — 20
diatasannya;Bahwa Potensi kerugian Negara dasar hukumnya hasil pemeriksaan audit BPK atauBPKP ada proses persidangan atau kemungkinan final di BPKP atau BPK;Bahwa hasil temuan termasuk kerugian Negara Potensi atau sudah riil;Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengatur dana Bansospengajuan BPLS kemudian terdakwa tidak melampiri SPP harus taat pada aturankalau menyalahi aturan berarti melanggar;Bahwa tanggung jawab Bendahara pengelola keuangan daerah jika dia sudahmelakukan prilaku bersalah menyalahgunaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 18 Agustus 2014 — MILAWATI
51 — 20
51 — 20
dirincidalam kontrak ;Memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaanyang dilakukan pihak kesatu ;Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkandalam kontrak ;Mengambil langkahlangkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungantempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupunmiliknya akibat Kegiatan pihak kedua ;224Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka unsur menyalahgunaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 18 Agustus 2014 — LIEM WAN HING, ST
54 — 30
54 — 30
Besarnyapembayaran yatu 95 % (Sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak ;Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta hukum dan pertimbangan hukumtersebut diatas maka unsur menyalahgunaan wewenang telah terpenuhi dan terbukti menuruthukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya ;Ad.4.Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun1999 dinyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan
Putus : 04-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 September 2015 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG ; JUNANGSIH alias JUN
70 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses, Dan Jaringan Air Bersih) TA 2011 yang dilakukanoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiGorontalo Nomor SR12/PW31/5/2013 tanggal 09 September 2013 telahditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp 896.417.170,72,00 (delapanratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuhpuluh rupiah tujuh puluh sen) ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain denan menyalahgunaan
Putus : 07-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 7 Desember 2015 — HAIRUN NADA, S.Pd
Kejaksaan Negeri Situbondo
59 — 14
59 — 14
eBahwa Permasalahan yang saksi ketahui berdasarkan hasil laporan khusus tentangidentifikasi dan konfirmasi yang diserahkan oleh Fasilitator sebelumnya(TANGGUH HENDRAWAN) bahwa di Kecamatan Panji ada permasalahanpenyalah gunaan dana SPP yang perlu difasilitiasi penyelesaiannya ; eBahwa Ya, langsung melakukan koordinasi dengan lembaga di tingkat Kecamatan,dan satker Kabupaten, pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan mediasi ketigadengan KUSNO, ANAS, HOLIFATUR ROSIDA, NADA, SUARNAM yangdiduga telah menyalahgunaan
Register : 02-03-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 12/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 22 Maret 2016 — Dr. Ir. PARIATMONO, M.Sc
127 — 73
127 — 73
DASEP AHMADI siapmenerima resiko untuk pembatalan kontrak dan pengembalian uang kepadanegara.Bahwa tindakan PPK menghubungi dan berkomunikasi dengan calon penyediabarang menyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan Negara.e Setelah menelepon Sdr. Ir. DASEP AHMADI, terdakwa Dr. Ir.
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 10 Februari 2012 —
49 — 10
49 — 10
sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunaan