Wahyu belum menjualmotornya atau dengan alasan orang tua sdr, Wahyu sakit, sehingga masihmemerlukan uang;Bahwa benar uang uang dikirim oleh sdr, Eka tersebut masuk kerekeing BRIatas nama BETIS dan dan kartu ATM yang selalu dipegang oleh suaminya dankata suaminya ATM itu beberapa kali dipinjamkan kepada temannya yangbernama Heri, pekerjaan Heri adalah pedagang jual beli meterial;Bahwa benar saksi Eka beberapa kali menagih janji terdakwa untukmengembalikan uang, namun selalu gagal;Bahwa benar saksi

(Vide Bukti P5) juga bertetangn denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang baik sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UdangUdang Nomor 9 Tahun2004 yaitu Asas Kercematan, Asas Kerterbukaan dan AsasPeofesional dengan Mengabaikan Putusanputusan MahkamahKonstitusional yang relevan dengan Persoalan PENGGUGATdan telah mengabaikan fakta bahwa ketentuan pasal 12 huruf gdan pasal 51 ayat (1) huruf g UdangUdang Nomor 8 tahun 2012tetang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yangsecara substansial meterial

sampai mamah meninggal tetap dihina dandicaci maki ;Bahwa waktu itu terdakwa Riko menyuruh saksi untuk membantu menggalilubang di lantai dapur dekat kamar mandi kontrakan rumah No. 5, katanyaada saluran air yang rusak ;Bahwa pada pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan Riko Lesmana mulaimenggali lantai dan membuat dua lubang dengan bentuk bulat diametersekitar setengah meter, kedalaman satu meter (sekitar sedengkul saksi).Selesai menggali dua buah lubang, saksi mendengar terdakwa Rikomenelpun toko meterial

keberatan.2 SAKSIMUHAMMAD RIDWAN, A.Pi Bin LADDING.Putusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 31 dari 152 halamane Bahwa saksi selaku Sekretaris panitia lelang;e Bahwa diantara kegiatan yang dilelang adalah Paket PU2 tentangPengadaan Alat Penangkapan Ikan Sub Bidang logam, kayu, plastik/Pembangunan Kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantaidengan Pagu sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)bersumber dari Dana DAK & SHARING ;e Bahwa rincian Spesifikasi Teknis/Spesifikasi Meterial

Tanggamus adalah sebagai berikut :e Ketua Panitia Lelang saksi BASTARI ZM, Amde Sekretaris Panitia Lelang yaitu saksi Muhammad Ridwan, A.Pi selakuKasi Budidaya Air Payau Dinas DKP Tanggamus.e Anggota Panitia Lelang yaittu SARWO HADDY S.SP, saksi ROBBIZIDNI JAYA S.St.Pi, .MM, dan MUHLISIN.Bahwa rincian Spesifikasi Teknis/Spesifikasi Meterial Kapal Penangkap Ikanyang terdapat pada Dokumen Pengadaan Berdasarkan Dokumen EE(Engenering Estemate) yang dibuat oleh CV.

Puyangan Group adalah Kapal kayu jenis Kapal PenangkapIkan dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 3 meter, Kayu material Kapalkayu Balok kelas II usia tebang 30 tahun, Kayu Meterial Kapal Kayu Papankelas IT berserat Padat dan lurus, Kadar air kayu maksimal 18 22 %, 2Mesin Penggerak Daeisel Engine 4045 PS 100 120, Sistim pendingin mesinValve Water Culer dengan unit pompa input outpot air laut dan satu waterfilter, Gear Box Tranmisi 2,5 : 1 Percepatan dan Reverse, Propeler diameter1,2 inch Scerew

jelas/kabur(Obscuur Libel)dapat terlihat dari kenyataan bahwa PENGGUGAT dan II didalampetitum angka 3 halaman 8 menuntut agar "Menyatakan PerbuatanTergugat dan II yang tidak melaksanakan Surat KESEPAKATAN BERSAMAHalaman 14 dari 43 haalaman Perkara Nomor 244/Pdt/2019/PT MDNtanggal 06 Februari 2017 dengan tidak menerbitkan Surat Keterangan Lunassebagaimana pada point 4 dan butir 4.c sesuai Surat Kesepakatan Bersamatersebut adalah perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkankerugian meterial

melalui jawabannya dalam konvensi yang menyatakan bahwa :e Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKBHIPUK/III/2012 tanggal 1Maret 2012 tentang Uang Upah Khusus, adalah merupakan KesepakatanBersama dan ditandatangani oleh Tergugat dengan PUKSPSI dan PUKSBSI dalam induk organisasi yang sah, sehingga ketentuan yang adadidalamnya menjadi undangundang kedua belah pihak, selama isi belum27pernah dicabut dan dibatalkan dan/atau belum pernah dinyatakan batal demihukum oleh badan peradilan yang berwenang.Secara meterial

Nomor 209/K/SIP/1970 yang berbunyi Perubahan tuntutan tidakdianggap bertentangan dengan azasazas hukum acara perdata, asal tidakmengubah dan menyimpang dari kejadian meterial walaupun tidak adatuntutan subsider;Menimbang, bahwa oleh karena itu. dengan berdasar padapertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon/Tergugat Rekonvensitersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai tuntuntanPenggugat dalam rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi danTergugat

Mama Umisebanyak 6 kali dengan jumlah meterial setiap kali pengolahan 1500 karung danHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Nlabiaya yang dikeluarkan oleh Sdr. Mama Umi (DPO) dalam 1 (satu) kalipengolahan adalah Rp.10.800.000, (6 tong x Rp.1.800.000,).Bahwa saksi Aco menerima material milik Sdr. Mama Umi (DPO) pada tanggal 5Desember 2018, dan yang kedua pada tanggal 6 Desember 2018 dan padatanggal 7 Desember 2018 Sdr.

Kerugiandemikian secara meterial tidak ternilai. Namun, adalah layak bila ataskerugian tersebut, Tergugat I,Il, dan III dinukum membayar ganti rug!kepada Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) secara tanggung renteng.

MamaUmi sebanyak 6 kali dengan jumlah meterial setiap kali pengolahan 1500 karungdan biaya yang dikeluarkan oleh Sdr. Mama Umi dalam 1 (satu) kali pengolahanadalah Rp.10.800.000, (6 tong x Rp.1.800.000,).Bahwa selanjutnya Terdakwa Aco menerima material milik Sdr. Mama Umi(DPO) pada tanggal 5 Desember 2018, dan yang kedua pada tanggal 6Desember 2018 dan pada tanggal 7 Desember 2018 Sdr.

diberitanda (P.9) ; 10 Photocopy Surat Pernyataan Pencabutan hak Kepemilikan dan kepewarisan EfendiGodang, Atbah tanggal 27 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda (P.10) ;11 Photocopy Riwayat asalusul hak milik tanah keturunan berdasarkan aliran darah yangsejati tanggal 26 Januari 2011 selanjutnya diberi tanda (P.11) ;12 Photocopy Surat Pernyataan Pencabutan cap dan tandatangan terhadap kekuasaanRusalim Resal tanggal 27 Januari 2011 selanjutnya diberi tanda (P.12) ;13 Photocopy Surat Perjanjian pembelian Meterial

YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) sesuai SK Bupati memiliki tugas dan fungsi sebagaiberikut :(1)(5)(6)(7)Menguji kebenaran meterial suratsurat bukti pembebanan anggaran yangmerupakan hak para penagih;Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yangbersangkutan;Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban

YUENDRI IRAWANTO, M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) sesuai SK Bupati memiliki tugas dan fungsi sebagaiberikut :(1) Menguji kebenaran meterial suratsurat bukti pembebanan anggaran yangmerupakan hak para penagih;(2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;(3) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;(4) Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yangbersangkutan;(5) Memerintahkan pembayaran tagihan

(tiga puluh miliar Rupiah); Jumlah seluruh kerugian baik meterial dan immaterial yang diderita olehPenggugat Rekonpensi sebagai akibat perobuatan Tergugat Rekonpensiadalah sebesar Rp. 103.870.000.000.

mengenai Petitum nomor 15 meminta untukmemerintahkan kepada Turut Tergugat IIl untuk mengeluarkan tanah milikPenggugat sebagaimana pada Posita 1 (satu) diatas yang seluas + 85 M2(Meter Persegi) dari Akta Hak Tanggungan Nomor : 358/2014 Peringkat (Pertama) beralasan hukum untuk dikabulkan karena adalah hak milikPenggugat;Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 15 meminta untukmenghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugatsebagaimana Posita 18 (delapan belas) diatas baik secara meterial

Luan Bin Hanafiah meninggal, dan kalaudihitung dengan uang kerugian immaterial Para Penggugat atasPerbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) secara tanggung renteng;Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/MS.Idi2h:28.29.Jadi kerugian meterial dan Immaterial yang diderita oleh ParaPenggugat adalah Rp. 90.000.000 + Rp. 60.000.000, = Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung rentengBahwa benar oleh karena Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan

Peulah Binti Luwipada poin 7 butir a, b, c, d, e,dan butir f kepada Para Penggugat dan ParaTergugat Sesuai dengan forsinya masinmasing ;11.Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian meterial danImmaterial yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp. 90.000.000 +Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/MS.IdiRp. 60.000.000, = Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)secara tanggung renteng ;12.Menghukum Para Tergugat atau Siapapun yang menguasai tanah objekgugatan untuk menyerahkan

beban APBN/APBD tidakboleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) danayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atasbeban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahdan bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meterial

desa Surat Kesepakatan Kerja dari KantorDesa Citra Damai Nomor : 03 / PEM / CD / VII / 2016 pada tanggal 15 Juli2016 dengan kepala desa citra damai.Bahwa pekerjaan pagar kantor desa citra damai belum selesai 100% karenaupah belum dibayarkan oleh terdakwa selaku kepala desa citra damai yangpada awalanya sesuai kesepakatan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).Bahwa segala keperluan material telah disiapkan terlebih dahuluolehterdakwa sehingga saksi hanya mengerjakan dari meterial

Bahwa benar pekerjaan pagar kantor desa citra damai belum selesai 100%karena upah belum dibayarkan oleh terdakwa selaku kepala desa citra damaiyang pada awalanya sesuai kesepakatan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah).Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Bahwa benar segala keperluan material telah disiapkan terlebin dahuluolehterdakwa sehingga saksi MUZENI hanya mengerjakan dari meterial yang telahdisiapkan oleh terdakwa.Bahwa benar saksi tidak pernah

Bahwa benar segala keperluan material telah disiapkan terlebin dahulu olehterdakwa sehingga saksi MUZENI hanya mengerjakan dari meterial yang telahdisiapkan oleh terdakwa.Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaranpengadaan pembangunan Pagar Kantor Desa Citra Damai TA. 2016 Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2018sebagaimana yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum.Bahwa terhadap dana

Bahwa menunjuk kembali dalil gugatan Penggugat angka 23tentang tuntutan jual beli / ganti rugi Meterial dan Immaterial adalahtidak beralasan hukum sama sekali karena tidak ada perinciannya yangHal. 21 dari 67 hal.

SI=0,09) + DUACINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARATBERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKATPutusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 4 dari 59 HalamanAJEUR (N/SEDANGI/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS /TERIKAT A JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS /TERIKAT AJEUR (N/SEDANGISI = 0,03) + *** Penggugat merasa sangatdirugikan dari Segi meterial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebutHal 14 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdgharus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran meterial yang timbul daripenggunaan

beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebutharus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran meterial