Tng Tanggal 4 September 2017;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjutpemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkantentang apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquodan apakah para pihak mempunyai kapasitas (legal standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkara sengketa warisantara orang yang beragama Islam, maka mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat 1Undang Undang

Saang.Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta Para Turut TergugatKonvensi mempunyai kapasitas dan kedudukan (/egal standing) dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa secara subtantif alasan yang dijadikan dasar gugatan ParaPenggugat Konvensi sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa ParaPenggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensiadalah ahli waris dari almarhum H.

Kodir dan menetapkanharta peninggalan / warisan dari Pewaris dan menetapkan bagian bagiannya sesesuaihukum waris Islam (faraidh).Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat Konvensi tersebut ParaTergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi secara subtantif pada prinsipnyatelah membenarkan dan tidak membantah bahwa H. Saang bin Simun telah meninggaldunia pada Tanggal 12 Januari 2004 karena sakit dan beragama Islam , demikian pulaisterinya Hj. Saijah binti H.

dan lakilaki tersebut mengakui bahwa ia mempunyai hubungan khusus denganTermohon.Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon menerangkan bahwakiniPemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudahtidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan selama berpisah sudahbeberapa kali saksi menyarankan agar Pemohon rukun kembali bersama denganTermohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untukkembali bersama dengan Termohon.Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Tindakan MajelisHakim yang membatalkan jual beli akan menjadi preseden buruk di masyarakat,menciderai rasa keadilan subtantif dan melanggar asas kepastian hukum, karenawarga masyarakat yang telah menjual tanahnya akan dengan mudah membatalkanproses jual beli, dengan mendasarkan putusan dari pengadilan dalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan buktibukti (T2, T3, T4, T5, To, T7, T8, T11, T13) danketerangan saksi (Mat Rusman, Tugiyono (Sekretaris Desa Wojosari), dan Sukhamdi(Kepala Desa Wojosari)), diperoleh

PTUN.MDNhukum telah terbantahkan, sehingga SHM No. 43 itu telah terbukti cacathukum, oleh karena itu sudah secara jelas dasar Fundamentum petendiPermohonan a quo yang diajukan Pemohon semestinya dan sesuaidengan ketentuan hukum telah masuk dalam lingkup materi gugatanperkara Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 53 UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, sehingga terlebih dahulu perlu dibuktikansecara materil mengenai adanya cacat hukum dimaksud:Bahwa hal subtantif

Oleh karenanya Termohon sangat berkeberatan apabilatolak ukur ketentuan fiktif positif berdasarkan adanya surat yangterbaru yang diajukan, bukan terhadap subtantif pokok permohonanitu sendiri dari surat sebelumnya yang pernah diajukan:.

peralihan hak terhadap obyekHalaman 17 dari 20 putusan Nomor 51/PDT/2014/PT YYKyang diperjanjikan dan terdapat kesalahan penyebutan luasan obyek perjanjianyang belum dilakukan pengukuran resmi ;Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim dalamputusan hal. 28 alinea ke2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat cacatkehendak dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para Penggugat / ParaTerbanding ;Bahwa Pembanding akan sepikiran jika Majelis Hakim berupaya mencarikebenaran yang subtantif

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 18 Agustus 2020 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

penghibahan, pemberiandengan wasiatdanperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuklangsung atautidaklangsung memindahkan hak milik kepada WargaNegara Asing (WNA), kepada seorang warga negara asing (WNA) adalahbatal karena hukum.Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2021/PT DPSDengan demikian dapat dikatakan atas nama (nominee) adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi. absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupanhukum, dimana secara subtantif

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice), yaitu putusan yang dijatunkan sesuai dengankeadilan substantif.

dua orangsaksi Tergugat tersebut, terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugatdengan saksi Tegugat mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejakbulan September 2020 atau 6 bulan lalu sebagaimana dalam duduk perkaraputusan ini, keterangan saksi Tergugat tersebut justru dapat menguntungkanPenggugat (karena menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanyaperpisahan tempat tinggal sejak September 2020), sehingga Majelis Hakimmenganggap keterangan tersebut merupakan keterangan yang subtantif

pihak dalamperkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihnan dan pertengkaran perihal Termohon Termohon memilikisifat kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehinggasejak Februari 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampaisekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

Namun Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan cara Majelis HakimTingkat Pertama memilin untuk membuktikan dakwaan alternatifdalam in casu adalah tidak tepat karena adanya pengaduan daripihak yang dirugikan dalam penerapan Pasal 284 ayat (1) ke2 hurufa KUHP hanyalah sebagai syarat formil penuntutan, tetapi bukanalasan untuk memposisikan Pasal 284 ayat (1) ke2 huruf a KUHPsebagai delik yang lebih khusus dari Pasal 281 ke1 KUHP karenasecara subtantif Pasal 281 KUHP dan Pasal 284 KUHP

kurang dari 4 (empat) tahun penjara, Undangundang telahmenggariskan kepastian hukum minimum 4 (empat) tahun penjara yangharus dijatuhi terhadap terdakwa;Menimbang bahwa terhadap hal tersebut perlu diperhatikan Doktrinyang menekankan kepada para Penerap Hukum ~ untukmenyelenggarakan keadilan, Undangundang sangat perlu~ untukmemberikan kepastian hukum, tetapi kepastian hukum tidak selalumemberikan keadilan, karena tidak selamanya hukum sesuai dengantuntutan keadilan, jadi walaupun penerapan hukum subtantif

SanjaMenimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaindengan saksi kedua pemohon, yang secara subtantif menyaksikan sebagai berikut:e Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumahorang tua pemohon, dan di rumah orang tua termohon, lalu ke rumah pemohondan termohon.e Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkankarena termohon selalu marahmarah.

No.293/Pdt.G/2015/PA.WspMenimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkanbahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untukdirukunkan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya membantahsebagian dalildalil permohonan pemohon namun demikian pada dasarnyatermohon secara subtantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapatdipertahankan lagi dan namun demikian termohon masih tetap mencintaipemohon dan mengharap agar rumah tangganya tetap dapatdipertahankan.sehingga

...... danperlu diketahui dalam Posita Gugatan Penggugat hanyalah bersifatmemohon kepada Yang Muiia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bukanmeminta, karena subtantif katakata "emohon dan meminta sangatlahberbeda, entah dipertimbangkan atau tidak adalah cewenangan dari YangMulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan hal tersebut tidak menjadikanGugatan Kabur;6.

No. 663/Pdt.G/2020/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Pemohonmengajukan permohonan izin beristeri lebin dari seorang dengan berdasarpada alasan yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

PN MksMenimbang,obahwa dari fakta hukum tersebut,menurut majelis hakimbahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawanhukum danbukan perbuatan pidana sehinggga terdakwa harus dilepaskan dari sgalatuntutan hukum dari dakwaaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum;Menimbang,bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kKedua dariJaksa Penuntut Umum bukan perbuatan pidana dan tidak perbuatan melawanhukum, maka dengan mengambil alin pertimbangan hukum dalam dakwaanalternatif kedua secara subtantif

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengankeadilan substantif.

Hukum yang sesungguhnya melindungikepentingan seseorang hak tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi jugaadanya pengakuan terhadapnya dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaankepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, menjadi tidakberdaya;Dari uraian pembahasan di atas Penasihat Hukum berkesimpulan bahwatidak terdapatnya keadilan secara subtantif bahwa bukti lain putusan Hakimtidak adil adalah karena ketentuan mengenai pembuktian yang dihadirkan olehOditur Militer tidak cukup

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif