Ditemukan 1074 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. HASAN BASRI HARUN Bin H. HARUN
127 — 116
  • Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.
  • Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengengkatan Keanggotaan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2024 — Penuntut Umum:
UMU LATHIEFAH, SH
Terdakwa:
Hj. NGATMISIH, SH. M. Hum. Binti (Alm) Wakiran
203 — 188
  • 2017 pada tanggal 09 November 2017;

    214). 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Penilaian Aset pada tanggal 06 November 2017;

    215). 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Standar Perhitungan Penilaian Tanah Berdasarkan Data Pembanding pada tahun 2015;

    216). 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Standar Perhitungan Penilaian Tanah Berdasarkan Data Pembanding pada bulan Oktober 2017;

    217). 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam Pengadaan

    Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area / Parkir Umum) di Desa Sukolilo Barat kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Tahun 2015 s/d 2017.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 19-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. ADE LESMANA SYUHADA Bin SYARIF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
110 — 14
  • Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.
  • Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengengkatan Keanggotaan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
171 — 52
  • tanah yang langsung dikuasai Negarasebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria ;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HAT dan PendaftaranTanah Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tanah Negara atau tanah yangdikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengasesuatu hak atas tanah;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 Tentang pengadaan
    Tanah untuk Kepentingan Umum;Him 261 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGAyat(1) : Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupaperseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansipemerintahan yang secara fisik menguasai menggunakan, memanfaatkandan memelihara tanah Negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 20-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 18-06-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
Drs. ASTANI Bin Alm ABDUL MANAP
181 — 21

  • 1B. 1 (satu) Foto Copy Dokumen SK Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-286/2012 tentang panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Balikpapan tanggal 19 September 2012.

    1C. Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : KEP.821.2/7/BKD-5/II-2011 tentang MUTASI PEJABAT STRUKTURAL ESELON III.A DAN ESELON III.B DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN, tanggal 28 Pebruari 2011 beserta satu lembar lampirannya.

    1D.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-12-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 23 Januari 2025 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARISTA GUNAWAN Diwakili Oleh : ARISTA GUNAWAN
148 — 156
  • Besitang di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
190. 1 (satu) bundel Asli Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
191. 1 (satu) bundel Copy Laporan Penilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Sungai Liput ??
Besitang Segmen I Yang Terletak Di Desa Tanjung Mancang dan Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
192. 1 (satu) bundel Copy Laporan Penilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Sungai Liput ??
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-12-2024 — Putus : 16-01-2025 — Upload : 16-01-2025
Putusan PT JAKARTA Nomor 64/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 16 Januari 2025 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NUR SETIAWAN SIDIK Diwakili Oleh : NUR SETIAWAN SIDIK
462 — 226
  • Besitang di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
    1 (satu) bundel Asli Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
    1 (satu) bundel Copy Laporan Penilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Sungai Liput ??
    Besitang Segmen I Yang Terletak Di Desa Tanjung Mancang dan Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
    1 (satu) bundel Copy Laporan Penilaian Properti Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Sungai Liput ??
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
214 — 137
  • bawahan saksi ;Bahwa semua format permohonan hak atas tanah sudah di siapkanoleh BPN melalui koperasi ;Bahwa terhadap saksi (dibacakan BAP Ramdhani Soelaeman) yangdatang untuk konsultasi yaitu untuk menanyakan hal pelepasan hakkemudian dijelaskan yaitu salah satunya dapat diberikan kepadamasyarakat luar asalkan WNI ;Bahwa saksi menegaskan pelepasan SPH terserah kepada pemeganghak sebelumnya karena merupakan hak mutlak pemegang bekaspemegang HGU sebelumnya dan berdasarkan Keppres 71 Tahun 2012tentang pengadaan
    tanah untuk kepentingan umum ;Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP poin 11 ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah PPJB karena tidak termasukpersyaratan yang harus dilampirkan ;Bahwa format pelepasan bukan dari BPN tapi subtansinya sama(diperlinatkan SPH dan surat pernyataan oleh JPU) ;Bahwa saksi tahu PT.
    tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Dasar Pokok Agraria;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun 2013Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HAT dan Pendaftaran TanahPasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tanah Negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai denga sesuatu hak atastanah;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 Tentang pengadaan
    Tanah untuk Kepentingan Umum;Ayat (1) : Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum,badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintahan yang secara fisikmenguasai menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah Negarasecara turun temurun dalam wakiu tertentu dan/atau memperoleh dengan caratidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 357 dari 481 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
175 — 35
  • bawahan saksi ;Bahwa semua format permohonan hak atas tanah sudah di siapkanoleh BPN melalui koperasi ;Bahwa terhadap saksi (dibacakan BAP Ramdhani Soelaeman) yangdatang untuk konsultasi yaitu untuk menanyakan hal pelepasan hakkemudian dijelaskan yaitu salah satunya dapat diberikan kepadamasyarakat luar asalkan WNI ;Bahwa saksi menegaskan pelepasan SPH terserah kepada pemeganghak sebelumnya karena merupakan hak mutlak pemegang bekaspemegang HGU sebelumnya dan berdasarkan Keppres 71 Tahun 2012tentang pengadaan
    tanah untuk kepentingan umum ;Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP poin 11 ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah PPJB karena tidak termasukpersyaratan yang harus dilampirkan ;Bahwa format pelepasan bukan dari BPN tapi subtansinya sama(diperlinatkan SPH dan surat pernyataan oleh JPU) ;Bahwa saksi tahu PT.
    tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Dasar Pokok Agraria;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 tahun 2013Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian HAT dan Pendaftaran TanahPasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Tanah Negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai denga sesuatu hak atastanah;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 Tentang pengadaan
    Tanah untuk Kepentingan Umum;Ayat (1) : Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum,badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintahan yang secara fisikmenguasai menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah Negarasecara turun temurun dalam wakiu tertentu dan/atau memperoleh dengan caratidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;Ayat (2) : Penguasaan tanah Negara sebagaimana dimaksud pada
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri Jaya Negara 2. Yusman Bin Lahmudin 3. Haryono bin Sadjiman
236 — 20
  • Kewajiban panitia untuk melakukan negosiasi;Bahwa kalau tetap tidak bersedia, Bupati sebagai Kepala Daerah yang tetapkanapakah akan ikuti panitia atau ikuti masyarakat;Bahwa seharusnya ada musyawarah untuk tentukan harga;Bahwa berdasarkan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum makatanahnya harus diganti rugi;Bahwa yang seharusnya membuat daftar nominatif adalah panitia;e Bahwa ketentuan pengaturan panitia menetapkan harga setelah ada musyawarahdengan pemilik tanah ada di Pasal 31 sampai
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
355 — 281
  • Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum,Pemda dalam hal ini wajib menjunjung tinggi dan menekankan prinsippenghormatan terhadap hak atas tanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Juni 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung ; I GUSTI AYU ARDANI
189 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanpa kepurapuraan; Bahwa Penuntut Umum mengemukakan fakta: bahwa seorang pembelitanah membeli tanah dilokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasipembangunan untuk kepentingan umum tanpa ijin tertulis dari pimpinandaerah, dalam membeli tanah pembeli tidak terlebih dahulu melihat lokasitanah yang dibelinya, tanah yang dibeli oleh pembeli tersebut dibuatkanperjanjian jual beli dan kuasa menjual hanya dibayar dengan uang muka,pembeli baru melunasi pembelian tanah tersebut setelah menerima gantirugi pengadaan
    tanah untuk kepentingan umum, bahwa ditemukan pulafakta pembeli tersebut setelah menerima ganti rugi tanah memberikanfee berupa cek yang akhirnya cek tersebut dicairkan oleh Kepala Daerahdi wilayah pembangunan untuk kepentingan umum tersebut, terdapatpula catatat perhitungan laba rugi pembeli tanah tersebut terkait perolehaganti ruginya yang ditemukan di rumah kepala daerah tersebut; Bahwa berdasarkan fakta tersebut, ahli menilai pembeli tersebut tidakdapat dikategorikan pembeli yang beretikad baik
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 24 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.AIDIL FITRIANSYAH, S.H.
2.ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARDJA, S.H
Terdakwa:
Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si. bin UMAR KARIM alm
296 — 462
  • Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;
  • 1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/200/1/2014 Tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 2/PID.TPK/2024/PT PLG
Tanggal 22 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : AIDIL FITRIANSYAH, S.H.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARDJA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. RACHMAT RIANDY, M.Si. bin UMAR KARIM alm
238 — 225
  • Kitmir dan Camat Tebing Tinggi Kipli, S.Sos, MM;
    1 (satu) lembar ASLI Surat Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 100/200/1/2014 Tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs.