Maret 2015 nomor: 474.2/046/436.6.7/2015 sebagai jawaban atas surat Pemohon kasasi tanggal 18maret 2015 nomor: 001/MPen/KDR/III/2015.e Bahwa Akta Perkawinan maupun Akta Perceraian adalah merupakansuatu keputusan tata usaha Negara, karena merupakan keputusan tatausaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat tata usahaNegara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan pejabat yangmenerbitkan haruS mempunyai kewenangan baik secara subtantif

Secara subtantif, penghinaan adalahmembuat MALU atau MEMPERMALUKAN orang/pihak lain ataumenurunkan/merendahkan nilai orang/pihak lain. Penghinaan biasanyadilakukan dengan (1) meremehkan, (2) berkata jorok, tidak senonoh,kotor, dan lain sebagainya, (3) mengejek, (4) membuka ataumenyebarkan aib (keburukan)/berita bohong orang/pihak lain, baikmelalui narasi, ilustrasi, video, maupun dengan ketiganya (narasi,ilustrasi, dan video).

nama Tergugat I mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek AKAN SD daftar NomorNomor : IDM000330075 atas nama Penggugat II adalah jelasbertentangan dengan ketentuan hukum yangBahwa selanjutnya, sesuai ketentuan dalam pasal 73 UU No. 15 Tahun2001 tentang merek secara hukum Negara memberikan kepada Direktoratjenderal HKI cq Direktorat merek kewenangan yangbersifatadministratif dibidang merek termasuk melakukan pemeriksaan ataspermintaan pendaftaran merek yakni : Pemeriksaan Formalitaspemeriksaan subtantif

, publikasi untuk merek yang diputus untuk didaftardan proses sertifikat , dalam pemeriksaan subtantif dimana dalam prosespemeriksaan subtantif tersebut mengacu pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6dengan demikian terdaftarnya merek SD PIPES SYSTEM denganNomor daftar : IDM000270678 dan SD PIPES SYSTEM daftar nomor :IDM 000322090 atas nama Tergugat I telah memenuhi mekanismehukum dibidang merek, sehingga terdaftar nya merek tersebut tidaklahdapat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan pasal 4,

Tidak dapat diterima gugatan perbuatan melawan hukum paraPenggugat yang menggugat Tergugat dan II terkait hukumpewarisan karena kematian sekaligus menggugat Tergugat Illterkait kewenangannya dalam hal menerbitkan atau tidakmenerbitkan sertifikat tanah karena antara keduanyaberdirisendirisendiri, baik subtantif maupun subjektif, sehingga kabur(obscuur libel) sepanjang menyangkut kompetensi absolut badanperadilan, in casu Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua denganPengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

kalimat Lulus Tidak Diundang, tidakbertentangan dengan Perpres Nomor 54. tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, karena kategori lulus tidakdiundang bukan merupakan kalimat yang diubaholeh Panitia Pengadaan (Tergugat), namunkalimat tersebut telah baku menjadi manualuntuk pelaksanaan Pengadaan Jasa KonsultanHal. 41 dari 33 PUTUSAN NO. 21/G/20 11/ PTUN.Smg.yang memakai sistem Elektronik Procurementpenuh (Full EProc), sehingga terminologibahasa Lulus Tidak Diundang bukan lagimenjadi hal yang subtantif

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice)yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latarbelakang terjadinya tindak pidana dan jugakerugian yang dialami korban;2 Bahwa terjadinya tidak pidana ini tidak terlepasdari permasalahan sengketa tanah yang telahbergulir di Pengadilan sejak tahun 1986 hinggaterdapat dua kali eksekusi atas tanah yang sama;3 Bahwa kerugian yang diderita korban sebagaimanadisampaikan

No.293/Pdt.G/2015/PA.WspMenimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon menerangkanbahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untukdirukunkan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya membantahsebagian dalildalil permohonan pemohon namun demikian pada dasarnyatermohon secara subtantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapatdipertahankan lagi dan namun demikian termohon masih tetap mencintaipemohon dan mengharap agar rumah tangganya tetap dapatdipertahankan.sehingga

pernikahan dan sesudahnya langsungpindah keluar daerah merantau bersama suaminya hingga juga sampaimeninggal di perantauan, demikian juga Penggugat setelah tamat dari sekolahpendidikan guru kemudian terangkat menjadi guru, kemudian tahun 1959Penggugat melangsungkan perkawinan/pernikahan di Rantelemo KecamatanMakale Utara, tempat dimana ada suatu sekolah tempat Penggugat bertugasmengajar sebagai guru;Karena latar belakang terjadinya pernikahan/perkawinan dan tugas pekerjaanPenggugat bersaudara, secara subtantif

Putusan Nomor 63/Pdt.SusMerek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.Cara pendapatkan perlindungan adalah mengajukan permohonan untukmendapatkan tanggal penerimaan (Filling date) kemudian dilakukanpengumuman selama 2 bulan (publikasi merek) kemudian jika tidak terdapatkeberatan dari pihak luar, dilakukan pemeriksaan subtantif dengan waktumaximal 150 hari, setelah tidak ditemukan persamaan pada pokoknya denganmerek yang dimohonkan pendaftarannnya terlebih dahulu maka sertifikatmerek akan dikeluarkan oleh menteri;Bahwa

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

layak kepada Penggugat.Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkanbahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tahun 2016 sampaisekarang sudah mencapai 2 tahun lebih.Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkanbahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untukdirukunkan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya membantahsebagian dalildalil gugatan Penggugat namun demikian pada dasarnya Tergugatsecara subtantif

Bahwa tanggapan Penggugat sebagaimana pada nomor 4, adalah kelirutafsir dan mengaburkan persoalan subtantif. Penggugat mengabaikanmakna kalimat sigat taliq, bahwa di dalam buku Nikah tercantum 4 poinkalimat sigat taliq, maknanya adalah bahwa apabila suami melakukanseluruhnya atau salah satunya, maka isteri berhak mengajukan gugatancerai.

Anak para Pemohon juga tidakmelanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tiggi serta telah pula menyatakankesiapannya untuk menjadi istri dari Muhammad Nasihul Ulwan dan telah siappula untuk mengemban tugastugas sebagai ibu rumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon,Nurul Inayah binti Ruslan, belum mencapai usia 19 (Sembilas) tahun, namunsecara subtantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturanperundangundangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelaiperempuan

terseebut;Menimbang,obahwa dari fakta hukum tersebut,menurut majelis hakimbahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawanhukum danbukan perbuatan pidana sehinggga terdakwa harus dilepaskan dari segalatuntutan hukum dari dakwaaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum;Menimbang,bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kKedua dariJaksa Penuntut Umum bukan perbuatan pidana dan tidak perbuatan melawanhukum, maka dengan mengambil alin pertimbangan hukum dalam dakwaanalternatif kKedua secara subtantif

Tahun 2018 TentangPersetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan LembagaPerlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya,sehingga dengan adanya perbedaan tersebut terjadi ketidakjelasan mengenaipengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) yang mengakibatkan syarat material (subtantif) yangmengharuskan suatu badan ada pengurusnya tidak terpenuhi terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi TandaDaftar Lembaga

Tentang kondisi beserta kausaselengkapnya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan gugatan, jawaban, replik, danatau duplik yang terjadi di muka sidang sesungguhnya peristiwa yang didalilkanoleh Penggugat secara subtantif telan diakui dan dibenarkan adanya olehTergugat termasuk terjadinya pisah tempat kediaman sejak dari September2019 yang lalu sampai sekarang.

gunaan Narkoba yang akhir akhir ini semakin marak .Menimbang, bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan narkotika,Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan memperiimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastanhukum, aspek kemanfaatan, aspek keadilan dan juga aspek kepentingan pertahanan secara berimbang, agardapat diterima oleh semua pihak walaupun penerapan hukum subtantif

2016/PTTUN Mksbahwa undangundang tidak menjelaskan mengenai arti dari kepentingantersebut, oleh karena itu untuk memahami kepentingan dalam Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu merujuk padadoktrin; bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2003, Halaman 3740 menjelaskan bahwa kepentingan secara subtantif

Anak para Pemohon telah pula menyatakankesiapannya untuk menjadi istri dari Sahrul Gunawan dan telah siap pula untukmengemban tugastugas sebagai ibu rumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon,Lilis Arum Melati binti Sukardi, belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun,namun secara subtantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturanperundangundangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelaiperempuan.

Bahwa Hakim Judex Factie tidak cermat dalam menafsirkan kategoriSurat Palsu dengan telah mengesampingkan asas hukum pembuktiansebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP Jo Pasal 120ayat (1) KUHAP namun hal demikian tidak diterapkan oleh Hakim JudexFactie untuk menggali tentang kebenaran subtantif melalui ahli knususHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PALAkibatnya putusan a guosarat akan kekeliruandanharus diperbaiki olehMajelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perakara a quo.3.