Ditemukan 1215 data
309 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
PSCBlok Raja karena ICC bertugas memeriksa dan memutus sengketabisnis antara pihakpihak yang berasal dari negara yang berbeda;Bahwa Rules of Arbitration of ICC sendiri tidak mensyaratkandilaksanakannya penyelesaian sengketa di forum ICC oleh pihak yangbersengkata harus berbeda kebangsaan atau kewarnegaraannya,namun keabsahannya hanya berdasarkan kesepekatan para pihak yangdituangkan dalam perjanjian tanpa mempermasalahkankewarganegaraan mereka sama atau berbeda.
63 — 3
umur pohon sawit tersebut sudah 5 dan 6 tahundan sudah menghasilkan atau berbuah sekitar 2 s/d 3 tahun.Bahwa saksi menerangkan aksi mengetahui beberapa orang terdakwadiantaranya adalah terdakwa Kardono yaitu selaku ketua Koperasi HatanTiring dan mengetahui Koperasi Hatan Tiring yang beralamat di DesaRubung Buyung kemudian Koperasi Hatan Tiring belum menjadi mitraakan tetapi hanya sebatas Kesepakatan bersama (MOU) untuk bermitrauntuk dibuatkan lahan Plasma Kebun Kelapa Sawit.Bahwa saksi menerangkan Kesepekatan
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Kesepekatan Bersama tanggal 22 Mei 2013 bukti T.12 antaraTermohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/T ergugat, lahirtanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan daraf isiKesepakatan Bersama semuanya dari Pihak Para Penggugat yanglangsung ditulis tangan oleh Pihak Dinas Tenaga Kerja KabupatenTangerang Tigaraksa dan kemudian dibacakan sebelum penandataganandilakukan oleh Para Pihak, fakta ini diperkuat dengan keterangan saksisaksi dibawah sumpah baik dari Para Penggugat/Termohon
29 — 20
Di samping itu, dalamhukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapisebagai mitsaqan ghalizhan (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteriharam hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilan kesepekatan bercerai tanpaalasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang menyatakan bahwatidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian sematamata
147 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ph.D, AVS, yang diambil keterangan dibawah sumpahmenerangkan bahwa untuk menentukan kesalahan dari unsununsur/pihak yangterkait dalam Pekerjaan Pembangunan, yang mengakibatkan kerusakan bagipihak lain, maka harus dibentuk tim ahli independen dari pihak ketiga untukmenilai/meneliti kesalahan terdapat dipihak mana, dan pembentukan tim ahliyang independent harus ada kesepekatan antara owner dengan pihak yangdirugikan dalam hal Ini Penggugat (Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999);4.
1.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
2.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
Terdakwa:
DARIUSMAN Als IYUS Bin SUWAR
69 — 12
Duta Palma Nusantarasepakat diatas lahan yang menjadi sengketa tidak boleh dikerjakan dantidak ada aktifitas; Bahwa kesepekatan dalam mediasi tersebut diketahul dan dihadiri olehPemerintah Daerah dan pihak Kepolisian setempat; Bahwa Saksi Karnadi menghubungi saksi Darpaus saat itu karenasamasama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga menyampaikankepada saksi Darpaus bahwa masyarakat akan menimbun kembali paritgajah yang dibuat oleh pihak PT.
93 — 21
SUKERI, tertanggal 29 Septemberr 2009, yang diberi tanda T.50;51 Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang Tanah,atas nama GIGIH SUTANTO, tertanggal 8 Oktober 2010, yang diberitanda T. 51 ;52 Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan melepaskan hak atas Tanah,atas nama GIGIH SUTANTO, tertanggal 26 Oktober 2010, yang diberitanda T. 52 ;53 Foto copy sesuai aslinya, Surat Kesepekatan ganti rugi pelepasan hak atastanah, atas nama GIGIH SUTANTO, tertanggal 08 Oktober 2010, yangdiberi
151 — 52
pihak terlapor yakni KondoMalo sebelumnya telah bersepakat dengan kepala Dusun sebagaimediator awalnya, dimana pihak pelapor yakni Penggugat siap dengan 1(satu) ekor babi dan pihak terlapor yakni Kondo Malo juga siap dengan 1(satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor Kuda untuk menyelesaikanpermasalahan mereka secara adat, namun tidak di indahkan kesepakatantersebut, sehingga permasalahan tersebut dilimpahkan ke kantor Desadan saat itu di kantor desa Saksi mengulang kesepakatan dengan kepaladusun dengan kesepekatan
1.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
2.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
Terdakwa:
KARNADI Alias IKAR Bin SUDIRMAN
45 — 29
Duta Palma Nusantarasepakat diatas lahan yang menjadi sengketa tidak boleh dikerjakan dantidak ada aktifitas; Bahwa kesepekatan dalam mediasi tersebut diketahui dan dihadirioleh Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian setempat; Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi saat itu karena samasamamenjabat sebagai Kepala Desa dan juga menyampaikan kepada Saksibahwa masyarakat akan menimbun kembali parit gajah yang dibuat olehpihak PT.
Terbanding/Terdakwa : Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin Celcius Sastro Utomo
79 — 59
Nanggulan tanggal 7 April 2006 besertadaftar hadir ;Berita Acara kesepekatan harga Ganti Rugi calon lokasi tempatpembuangan akhir sampah di desa Banturoto Kec. Nanggulan kab.Kulon Progo.
1.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
2.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
Terdakwa:
YAHYA HAUMI Als AHAU Bin RIMI
61 — 30
Duta Palma Nusantarasepakat diatas lahan yang menjadi sengketa tidak boleh dikerjakan dantidak ada aktifitas; Bahwa kesepekatan dalam mediasi tersebut diketahul dan dihadiri olehPemerintah Daerah dan pihak Kepolisian setempat; Bahwa Saksi Karnadi menghubungi saksi Darpaus saat itu karenasamasama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga menyampaikankepada saksi Darpaus bahwa masyarakat akan menimbun kembali paritgajah yang dibuat oleh pihak PT.
71 — 50
Asli 1 ( satu ) rangkap Kesepekatan tanggal 15 Desember 2009 antara pihak pertama yakni Mulyani dengan jabatan Direktur PT. Orbit Perkasa dan pihak kedua yakni DR. Zulfriady Noor, M.Si dengan jabatan Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan Kab. Lingga ( Pengguna Anggaran TA. 2009 ) yang di saksikan oleh Ronny, SP., ( pengawas lapangan / Inspektor), Ahmad Azhari, SP., (pelaksana kegiatan) dan Sulaso (Pejabat Pembuat Komitmen) ;47. Garansi Bank No. 0565/B/BG/2009 tanggal 27 Oktober 2009 ;48.
PenggunaAnggaran, bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran danpembantu bendahara pengeluaran di lingkungan pemerintah KabupatenLingga tahun anggaran 2009 ;Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Lingga Nomor : 87/KPTS/I/2009tanggal 26 Februari tentang pejabat yang di beri kKewenangan untukmenandatangani surat perintah pembayaran (SPM), suratpertanggungjawaban ( SPJ ) dan menguji surat permintaan pembayaran(SPP) tahunan anggaran 2009 pada satuan kerja perangkat daerahkebupaten lingga ;Asli 1 ( satu ) rangkap Kesepekatan
Anggaran,bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran dan pembantu bendaharapengeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran2009 ;Asli 1 ( satu ) lembar Keputusan Bupati Lingga No. 87 / KPTS / Il/ 2009tanggal 26 Februari tentang pejabat yang di beri Kewenangan untukmenandatangani surat perintah pembayaran (SPM), suratpertanggungjawaban ( SPJ ) dan menguji surat permintaan pembayaran(SPP) tahunan anggaran 2009 pada satuan kerja perangkat daerahKabupaten Lingga ;Asli 1 ( satu ) rangkap Kesepekatan
Anggaran,bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran dan pembantu bendaharapengeluaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran2009 ;Asli 1 ( satu ) lembar Keputusan Bupati Lingga No. 87 /KPTS/ Il/ 2009tanggal 26 Februari tentang pejabat yang di beri kewenangan untukmenandatangani surat perintah pembayaran (SPM), suratpertanggungjawaban ( SPJ ) dan menguji surat permintaan pembayaran(SPP) tahunan anggaran 2009 pada satuan kerja perangkat daerahKabupaten Lingga ;Asli 1 ( satu ) rangkap Kesepekatan
15 — 11
mulai tidak harmonis;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon adalah karena masalah ekonomi, usaha kandang ayam Pemohondi Tebo mengalami kegagalan;Bahwa selain masalah ekonomi, menurut cerita Pemohon, ketika Pemohonmengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama di Kabupaten MuaraTebo, Termohon menolak ajakan Pemohon, karena Termohon adalah dosenhonorer di IAIN;Bahwa sepengetahuan saksi, sebagai orang yang mengurus pernikahanPemohon dengan Termohon, tidak ada kesepekatan
1.ERNOFIYANTI AMRAN, SH.MH
2.RESITA FAUZIAH HAKIM. SH.
Terdakwa:
HARDIANTO Alias ANTO Bin IDRIS
79 — 30
Duta Palma Nusantarasepakat diatas lahan yang menjadi sengketa tidak boleh dikerjakan dantidak ada aktifitas; Bahwa kesepekatan dalam mediasi tersebut diketahul dan dihadiri olehPemerintah Daerah dan pihak Kepolisian setempat; Bahwa Saksi Karnadi menghubungi saksi Darpaus saat itu karenasamasama menjabat sebagai Kepala Desa dan juga menyampaikankepada saksi Darpaus bahwa masyarakat akan menimbun kembali paritgajah yang dibuat oleh pihak PT.
105 — 35
FELIX PRAWAR, S.H, tersebut digunakan untuk kepentingan Dinas bukanuntuk kepentingan pribadi;Halaman 57 dari Putusan Nomor 9 /Pid.SusTPK/2018/PT JAP58Menimbang, bahwa untuk masalah fee 10% (sepuluh persen) tidak ada dalamkontrak, karena itu hanya merupakan kesepekatan saja dari para Kepala Setasiun;Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalamPekerjaan Pengadaan Jasa Subsidi Operasional Bus Perintis tahun 2013 adalah diBidang Administrasi dan Keuangan;Menimbang, bahwa tugas
185 — 56
Sudirman, Sago Salido;Bahwa, kesepakatan harga jual beli tanah sepengetahuan Saksi sekitarRp. 225.000, (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per meter;Bahwa, dari kesepekatan jual beli tersebut, Tergugat dan H. MurshalanMunaf membuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT MarkhalinaSatrianita, S.H., M.Kn., di Painan;Bahwa, Saksi mengetahui H.
228 — 121
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Dimana terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dalam pengadaantanah bukan untuk kepentingan umum dengan merekayasa Berita AcaraPenetapan Ganti Rugi tanah sebesar Rp.39.000,( tiga puluin Sembilan riburupiah ) bukanlah merupakan kesepekatan seluruh panitia melainkandidasarkan kepada harga negosiasi antara terdakwa Rudy Enggano Kenangdengan Pemilik tanah yang diawali oleh Chalid Obed tanpa melibatkanApraisal yang merugikan keuangan Negara., pertimbangan Majelis HakimTingkat
48 — 35
Nanggulan tanggal 7 April 2006beserta daftar hadir ;10 Berita Acara kesepekatan harga Ganti Rugi calon lokasi tempatpembuangan akhir sampah di desa Banturoto Kec. Nanggulan kab.Kulon Progo.
45 — 53
No. 2001/Pdt.G/2014/PA Mks.dalam bukti T.3 bertentangan dengan aturan yang ada dan kesepakatantelah dilanggar sendiri olen penggugat dan tergugat, sehingga dengandemikian kesepekatan sebagaimana tersebut dalam bukti 1.3 tidakmengikat bagi penggugat dengan tergugat, oleh karena itu berdasarkanketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi HukumIslam maka tergugat harus dibebani untuk membayar nafkah anak ;Menimbang, bahwa untuk menjamin agar tergugat tetap bertanggungjawab dalam memberikan
21 — 16
tersebut Pemohon tidak pernah memberikannafkah kepada Termohon;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberi nafkah dariTermohon;Bahwa selama Termohon bekerja, Termohon tidak pernah menerimaGaji karena Termohon ada pinjaman di beberapa Bank dan kredit mobil;Bahwa Termohon meminjam uang tersebut atas sepengetahuanPemohon;Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun Saksi tidak mengetahuijumlah penghasilan Pemohon;Bahwa selama pisah Pemohon ada meninggalkan harta tapi Pemohondan Termohon sudah ada kesepekatan