Ditemukan 1440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghasilah penghalis
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama
Register : 07-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 0436/Pdt.G/2017/PA.Sglt
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 6
  • Masalah penghasilan Tergugat Rekonvensi itu sangat melebihi dari RpXXXXXXX, (XXXXXXX rupiah) kalau hanya penghasil an segitu perbulannyatidak mungkin Tergugat Rekonvensi mampu bayar angsuran mobil RpXXXXXXXXxXxXx/bulan dan bayar arisan Rp xxxxxxxxxxx/bulan. Pasca nikahTergugat Rekonvensi pernah menceritan kalau penghasilan nya perbulanitu paling sedikit RD xxxxxxx, (Xxxxxxx rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penyerahan dari unit penghasil KecambahKelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalamrangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu Tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
143 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 531/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya.Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (Visit)yang dilakukan oleh Terbanding Nomor LAP01/Visit(WPJ.01/KP.0410/201 1tanggal 30 Maret 2011 bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali diperoleh petunjuk bahwa
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 18-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer pada Sekolah HarapanMulia dengan penghasil gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) sebulan;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan SuratIzZin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 17-01-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
  • Tidak menghukun tergugat Rekonpensi untuk membayarselurunnya nafkah idan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,00 (enam ratus riburupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp. 200.000,00 (dua ratus riburupiah) perbulan disesuaikan dengan penghasil tergugat Rekonpensi;5.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 19-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA SIDOARJO Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Sda
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi danbantahan Tergugat Rekonvensi, maka =majelis hakim akanmempertimbangkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaiberikut:Nafkah MadliyahMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampautersebut karena tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3bulan.Menimbang, bahwa rekonvensi berupa nafkah lampau oleh PenggugatRekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan TergugatRekonvensi sekarng hanya mempunyai penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2012
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama PemohonBanding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standarinternasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarkingpremium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooperyang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 23-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN JOMBANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Jbg
Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
CITRA AGUSTINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Jombang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Wonosalam
38 — 12
  • SAKSI 1 SUWANDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaPIJIADI; Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Panglungan, KecamatanWonosalam, Kabupaten Jombang; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa kurang lebih 4 (empat)tahun sebagai Kepala Dusun; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2015; Bahwa selain sebagai Perangkat Desa, pekerjaan sampingan saksiadalah sebagai peternak sapi perah atau sapi penghasil
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Dr. KHAERULSYAH NASUTION, Sp.PD
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
146 — 48
  • akantetap adalah karena tindakan dari Tergugat/Direktur Rumah Sakit Haji Jakartasendiri yang mengeluarkan surat pemberitanhuan No. 654/RSHJ/ DIR/XII/2014.tertanggal 31 Desember 2014 yang tidak sah menurut hukum.2) Tambahanketerlambatanpembayarandan Bunga daritambahanketerlambatan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) sub a,bdan c Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahandengan perincian sebagai berikut :Ayat (1) sub a dan b : Tambahan keterlambatan pembayaran yumia Denda Upah/Penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 541/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 8 Desember 2016 — SUKATMAN Als. SU Bin TUKIMIN
413 — 61
  • daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/B/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AMAN JAYA PERDANA
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysiadan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada Tahun 2007;e Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive);e Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;e Disuka oleh ternak (palatable lebih baik);e Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Amb
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terdakwa:
NASARUDIN SOPAHELUWAKAN
345 — 24
  • SBB, Daerah itu belumditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah.Bahwa penghasil dari Mineral Logam jenis cinnabar ini, penghasilutamanya adalah Mercuri / Raksa.Bahwa menyangkut pengangkutan dan penjualan Material jenis cinnabaryang terjadi di Kota Ambon adalah merupakan perbuatan MelawanHukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU RINomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Bahwa perbuatan Pa Bintang adalah perbuatan Melawan Hukumsebagaimana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 540/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 8 Desember 2016 — TUARMAN Als. BAPAK YANTI Bin MISLAN
422 — 55
  • daerahKatoni tersebut merupakan daerah perkebunan;Bahwa saksi memiliki lahan di daerah Katoni tersebut sejak tahun 1998dan untuk surat yang saksi miliki sebagai dasar kepemilikan lahantersebut adalah SKT atau SPT yang dikeluarkan oleh Lurah Banturungdan Camat Bukit Batu dan untuk ukurannya kurang lebih 2 (dua) hektardengan ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 100 (seratus)meter;Bahwa sejak pertama kali saksi memiliki lahan tersebut, saksi Tanamisayuran, setelah itu saksi Tanami tanaman nilam (penghasil
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 15-04-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0591/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
11 — 3
  • . : 608 K/AG/ 2003, untuk menentukan besarnya nilai mutah, nafkah, maskan, dan kiswahselama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimumberdasarkan kepatutan dan rasakeadilan, untuk itu. maka Majlis akanmempertimbangkan besarnya nafkah sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Tergugat rekonpensi penghasilanTergugat Rekonpensi adalah Rp.1.600.000, ditambah penghasil anpenghasilan lain,namun menurut Penggugat Rekonpensi adalah lebih dari Rp.4.000.000, (empat jutarupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak VS PT. Hari Sawit Jaya,
186 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajak masukan tersebutmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil CPOyang merupakan BKP dan objek PPN;Bahwa KMK575 tersebut tidak tepat diterapbkan pada kegiatan usahaterpadu (integrated) yang telah mendapat izin atau otomatis diberikansentralisasi PPN (pemusatan tempat pajak terutang), yang artinyapenyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayahKPP) tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal1 A ayat (2) huruf c UndangUndang