1984 : PihakKetiga dari siapa tanah terperkara diperoleh , tidak perlu ikut digugat ,apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi dan SEMA No. 1 Tahun2017 yang dimana alasan yang diberikan Kamar Hukum Tata UsahaNegara sangatlah rasional mengingat asas peradilan speedy trial ( peradilancepat, sederhana dan biaya ringan) agar dapat terwujud yang dimanadalam dictum yang pada pokoknya menyatakan hal ihkwal, sebagai berikut;Hakim dapat memilih pilihan hukum apabila terjadi benturan Norma kaidahHukum Subtantif

Nomor AHUAH.01.061281 tanggal 14 September2015 tersebut tidak sah, tidak memiliki daya berlaku dan juga tidakmemiliki daya mengikat bagi pihak ketiga.Bahwa tercatatnya Pemohon Kasasi di dalam Daftar Yayasan adalahsuatu fakta hukum yang tidak terbantahkan yang lahir dari SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU0010296.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 3 Agustus 2015tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara DharmaBakti yang sah secara administratif dan subtantif

disebabkan karena ada gagal panen dan Tergugat marahkepada ibu Penggugat sehingga Penggugat tidak terima akhirnya Penggugat danTergugat bertengkar.Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwaPenggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5bulan.Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwa selamaberpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidakberhasil.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnyasecara subtantif

.; Bahwa dalam konteks ini penyelenggara pemilu dalam hali ini KPUharus melihat apakah ini masalah substantif ataukah masalahadministartif belaka, kalau menyangkut masalah subtantif makapenyelesaiannya memang masuk ranah penyelesaian sengketa dankeputusannya adalah keputusan sengketa bukan penyelesaian denganadanya kesepakatan; Bahwa dalam konteks sengketa antara pasangan calon denganpenyelenggara pemilu dalam hal ini menguji keputusan yangdikeluarkan penyelenggara maka tidak bisa diselesaikan dengankesepakatan

putusan penyelesaian yang dilakukan panwasada kekeliruan yang dilakukan panwas yang seharusnya tidak membuatberita acara kesepakatan dan keputusan atas kesepakatan danmenggunakan format PS13 dengan model keputusan sengketa.; bahwa kalau menggunakan penyelesaian sengketa dengan membuatberita acara kesepakatan dan keputusannya dengan kesepakatan tentuakan berbeda hasilnya dengan dalam bentuk keputusan sengketa.Karena kalau hanya diselesaikan dengan kesepakan itu sifatnyaadministrative bukan bersifat subtantif

No. 55 PK/Pdt2006Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung tersebut adalah sangat keliru dantelah terjadi kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, dimana Majelis Hakim Agung didalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak berat sebelah,yaitu memberi nilai lebih dan memihak kepada Termohon PeninjauanKembali/Penggugat, dengan mengambil alin pertimbangan hukumPengadilan Negeri dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalammemutus perkara a quo (bahkan

muda bahkan moralbangsa;Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menilai bahwakemudharatan yang potensial timbul apabila pernikahan Julia binti MuhammadAli harus lebih dulu menunggu usianya genap 19 tahun, akan lebih berat jikadibandingkan dengan kemudharatan yang potensial timbul dengan menikahkanpada usia yang saat ini 18 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebutdi muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Julia binti Muhammad Ali baruberusia 18 tahun, namun; (i) secara subtantif

CempakaPutin, Kelurahan Cempaka Putih Timur RT003/RW 007, alamat Jalan Cempaka Putih Timur VIINo. 9 Jakarta Pusat, yakni : (1) Kartu KeluargaNomor : 1503.005126, tanggal 28 Oktober 2002, dan(2) Kartu) Keluarga Nomor : 1503.005126, tanggal 28September 2005;Dari bukti dan kenyataan tersebut di atas, sengajaJudex Facti di atas/ Pengadilan Tinggi tidak maumelihat kekuatan pembuktiannya, Bukti PK4 danBukti PK5 tersebut, yang justru kedua buktitermaksud, adalah berisi secara termaksud, adalahberisi secara subtantif

olehpersesuaian keterangan saksisaksi, maka Majelis Hakim menilai akta pernyataan sepihak tersebut tidak mempunyai nilaipembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) , selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajaridengan seksama ketentuanketentuan pada Undangundang Pokok Agraria (UUPA), Undangundang Lingkungan(UULH) dan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhan, Keppres tentang pokokpokok kebijaksanaan baru dalamrangka pemberian hak baru atas tanah konversi hakhak barat maka secara subtantif

Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan olehPenggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena Merek APLUSZINCALUMEatas nama PT APLUS PACIFIC dengan nomor IDM 000462601 terdaftar tanggalO07 Mei 2015 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewatiprosesproses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif, danPengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001tentang Merek (permohonan dan pemeriksaan Merek APLUSZINCALUME atasnama PT APLUS

Yakni lampu listrik 115125 Volt dan 220240 Volt;Bahwa merek Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai merek terkenal;Bahwa pendaftaran merek Apluszincalume milik Tergugat telah melewatiprosesproses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan Subtantif danpengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UndangUndangNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek karenanya Tergugat tidak dikualifikasikansebagai pendaftar merek yang beretikat tidak baik;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugatditolak

tujuannya agar gugataan lawan di tolak dari apaHal.14 dari 28 hal.Put.No:0436/Pdt.G/2017/PA.Sr.yang dikemukakan oleh penggugat dengan kalimat seperti itu tampakjelas agrumentasi penggugat sangat naif , hal ini perlu tergugatsampaikan tidak semua gugatan di tolak ketika gugatan itu sesuaidengan fakta dan. bukti bukti yang kuat yang tidak asal gugat sepertiyang dilakukan dalam gugatan oleh penggugat , bagaimana tergugattidak menolak gugatan penggugat karena gugatan itu coba coba , asalasalan tidak subtantif

yangtelah memaksakan suatu keadaan, sehingga terlihat benarbenarterjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan sendirioleh Terdakwa.17Bahwa sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia meyakiniDakwaan telah kabur dan atau tidak jelas untuk diajukan kePersidangan dan Mohon dapatnya dikabulkan Eksepsi kamisecara formil Dengan alasan tersebut, dalam keadilan formil ataukeadilan hukum acara, Majelis Hakim yang Mulia harusmemberikan perlakukan yang sama kepada semua pihak,berlainan dalam keadilan subtantif

Bahwa hal fakta hukum ini tidak menjadi pertimbanganMajelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung, padahalpengadilan lah tempat mencari keadilan yang subtantif yaitu suatukeadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusanputusannyaberdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat,tanpa dibelenggu bunyi pasal undangundang yang berlaku;Memang dalam perkara a quo pihak Penggugat hanya membawaperkara soal adanya bukti Akta Jual Beli Nomor 123/2008 tanggal 30Juni 2008 yang juga menjadi

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatifke dua ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan secara lisan yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringan hukuman karenaTerdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telahdilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

perkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil terjadinya perselisihnan dan pertengkaran perihal Termohonsering curiga dan menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus denganperempuan lain sehingga sejak tanggal 28 Oktober 2017, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding; Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut : Diklat Teknis Subtantif

dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupunanggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidakteridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakansecara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atautata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhananggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan timatau panel yang membantu memperlancar pendistribusian gantikerugian;Bahwa syarat pada angka 7 dan 8 ini secara subtantif

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkeduaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 20 Juli 2020 yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

penerapan suatuaturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yangmenyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukumprogresif dimana Hakim bukan hanya menjadi corong UndangUndangtetapi juga harus mengedepan nilainilai keadilan subtantif

yang mampumemberikan kualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepatsesuai dengan roh dan citacita hukum pidana untuk mendapatkankebenaran Materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil sikapdengan berlandaskan pada nilainilai keadilan subtantif, yang bertujuanuntuk menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilandimasyarakat, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadiliHalaman 47 dari 58 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.BLK48perkara

mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakah Penggugatmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa aMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 joUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenaitu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi ; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

Cacat subtantif dapatdibatalkan atau bahkan batal demi hukum; dan (3) Cacat prosedur, yaitusecara subtansi tidak melanggar UndangUndang dan kemudiankebijakannya juga tidak melanggar UndangUndang, tetapi ada proseduryang tidak dilalui. Cacat prosedur dapat dimintakan batal demi hukum;Bahwa dokumen dianggap sah apabila tidak ada cacat hukum;Bahwa jika ada dokumen atau suatu kebijakan atau tindakan hukum,secara formil itu sah, tetapi ada dugaan secara subtantif cacat, makamenjadi cacat subtantif.