Bukti T 11 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/11/258/2016, tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUNJKT.12. Bukti T 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan BandingAdministratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani,NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);13.

Jmb.maka diperoleh kesimpulan : Berdasarkan klasifikasi SG 60 / 60 Fsample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak ringan.Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti berupaBahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh UPTD MetrologiLegal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG. 02.03 / 81 / DPP / Met / BA / Ill / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yangmenerangkan bahwa jumlah cairan yang diduga minyak mentah didalam 2 (dua) buah temdon kotak yang ada diatas mobil pick upMitsubishi

14November 2011 ;: Foto copy Foto lokasi rumah dinas/intalasi milik PT PLN(Persero) ;: Foto copy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor146.K/452/DIR/2000 tanggal 24 Agustus 2000 ;: Foto copy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor145.K/452/DIR/2000 tanggal 28 Agustus 2000 ;: Foto copy Surat Keputusan Direktur PT PLN No285.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009 ;: Fote copy Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor1234.K/DIR/2011 tanggal 05 Agustus 2011 ;: Foto copy Surat Nomor 0137/MUM.02.03

Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemberian Ganti KerugianDalam Bentuk Uang Nomor : PW.02.03/BWS.14.09/1894, selanjutnya padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda T III4;5. Fotokopi dari fotokopi printout Foto Pembayaran Ganti Kerugian UntukPak Tani, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III5;6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor593/12/1/2015 antara Pak Tani dengan Tergugat beserta lampirannya,selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III6;7.

Jati Mulya Rt/Rw 03/06Desa Jati Mulya Kecamatan Rangkasbitung KabupatenLebak, Propinsi Banten berdasarkan Surat Izin KuasaInsidentil Nomor: 1/HK.02.03//2017 tanggal 17 Januari2017;MELAWAN1. NY. MANAH Br.

Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal AcaraRapat Koordinasi ; 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011tanggal 08 Agustus 2011 ; 3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalamrangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTTAPBNP TA. 2011 ; 4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011tanggal 08 Agustus 2011 ; 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka10111291program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP60) ree1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03

JabatanFungsional Perawat Dan Angka Kreditnya, (fotokopi);Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi);Surat Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaSekretariat Jenderal Nomor: DM.03.02/III/1194/2019tentang Permohonan Dispensasi Bagi Perawat Keahlianyang Berijazah Diploma IV (D.IV) Keperawatan dan SarjanaKeperawatan (S.Kep) tertanggal 29 Maret 2019, (fotokopi);Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB.71/SM.02.03

: Foto Copy dari aslinya berupa: Surat Ijin MenemXXXXXXKios/Los (SIMKL) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Jepara, Unit XXXXXX atasnama: XXXXXX, setelah diperlinatkan kepada Penggugat mengakui benar.e T2 : Foto Copy dari aslinya berupa: Surat Ijin MenemXXXXXXKios/Los (SIMKL) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Jepara, Unit XXXXXX atas nama: XXXXXX, setelah diperlinatkan kepada Penggugat mengakui benarT3: Foto Copy dari aslinya berupa: Surat nomor:3352.KRD.02.03

Sarjito Nomor : DM.02.03/X1.6.6/33277/2020tanggal 6 Frbruari 2020 Hal : Hasil OSCE PPDS periode Januari2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit UmumPusat Dr.

Sarjito Nomor : DM.02.03/XI.6.6/001/2020 tanggal 24Februari 2020 Hal : Keterangan Peserta Didik (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);Kuesioner Penilaian Khusus Residen PPDS Obgin FKKMK UGM(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Kuesioner Penilaian Khusus Residen PPDS Obgin FKKMK UGM(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Kuesioner Penilaian Khusus Residen PPDS Obgin FKKMK UGM(Fotokopi sesuai dengan aslinya);surat Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon No.009/FMA/SM/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Somasi (fotokopisesuai

Asli Surat Keterangan Nomor 368/KRD.02.03/020/2018 atasnama Tergugat (Jumarni) yang dikeluarkan oleh PT.BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo tanggal 28Februari 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.1;2. Fotokopi Daftar Taginan Kredit Bendahara Periode Angsuran tgl. 1sampai 31 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Cabang PurworejoKecamatan Ngombol, tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup,selanjutnya diberi kode T.2;3.

Bukti T17Mahakarya Utama Abadi (bukti Sesuai dengan asli);foto copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan PaketPekerjaan Konstruksi : Preservasi Rehabilitasi CipatujahKalapagenepPangandaran Nomor : HK.02.03/PJNWIL.II.JABAR/PPK10/CKP/2018/01, tanggal 25 Mei 2018 (buktisesuai dengan asi);foto copy Surat dari PT.

KAI, Lampiran1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Lampiran 3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17Desember 2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus duapuluh) Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (Seratus empatpuluh

KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019. Lampiran3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tananh dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (sembilan puluh) Lembar,Dokumen terlampir.Halaman 674 dari 677 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Bna860.861.862.863.864.865.866.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda

Foto copy dari asli Surat Keterangan Medis NomorYR.02.03/XIV.4.4.7/761/2019, tanggal 18 Desember 2019, telah bermeteraicukup, kemudian diberi tanda P3;4. Foto copy dari asli Pelayanan Identifikasi DNA, tanggal 13 Desember 2019,telah bermeterai cukup, kKemudian diberi tanda P4;5. Foto copy dari asli Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Desember 2019, telahbermeterai cukup, kemudian diberi tanda P5;6.

Tergugat II berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera UtaraNomor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor :148/KEP12/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penetapan Jasa Penilaiatau Penilai Publik (KJPP) Andi Iswitardiyanto dan Rekan yang diadakan dandiusulkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pengadaan langsungdan telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor:HK.02.03/015415CB/VI/25/2019 tanggal 25 Juni

dan PeraturanHal 69 dari 116 Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT MDNBappepam VIII C 4.Dalam melaksanakan pekerjaan penilaian juga didasarkan kepada PeraturanPresiden No 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk kepentingan Umum Bagian Keempat Penetapan Penilalpasal 63 ayat 3 "Pengadaan Jasa Penilai dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan dibidang Pengadaan barang/jasa pemerintah.Hal ini sudah dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja NoHK.02.03

TAHERAMIN, Surat izin bangunan, surat keterangan belum pernahmenerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tempattinggal, surat keterangan berpenghasilan rendah, kartupelaksanaan;Surat Nomor : 023/KOP/KTF/DPU/X/2012 Perihal Tanggapanatas surat Kemenpera No. 223/PW.02.03/9/2012 tertanggal 5September 2012;Surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran SubsidiPerumahan melalui KPR Bersubsidi tahun ke 2 penerbitanbulan Agustus Tahun 2008 sesuai Nomor : 66/KOPKTF.DPU/VII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;Surat

(fotokopisesuai dengan asli);Berita Acara Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor29/Dalam/1975 Nomor : MP.02.03/12652.07/V1/2021,tertanggal 10 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik No.29/ Desa Dalam,tanggal 2 Oktober 1974, atas nama NURMASANAPIAH B.A (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Buku Tanah Hak Milik No. 2023, Desa/KelurahanBugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 410 M2 Surat UkurNo. 1568/Bugis/2021 tanggal 04032021 atas namaNURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai denganasli

MEc.Dev, Anis Mukti Putnowati,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020 Nomor 1.I/SKU33.10.100.UP.02.03/V/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Klaten tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 292/2020 ;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamiandiantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana amanat Peratutan MahkamahAgung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk HakimMediator Fransisca Widiastuti, SH.MH ;Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hakim

Direktif Presiden di Propinsi NTT besertalampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.INomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihalKesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.INomor: UM.02.03

KAI,Lampiran 1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019tanggal 17 Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Lampiran 3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17Desember 2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap , II dan III)Nomor : UP.02.03/194/11.03/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (Seratus duapuluh) Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (Seratus empatpuluh

KAI,Lampiran 1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019. Lampiran 3(tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.151. 1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganan danpermasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap , Il dan Ill)Nomor : UP.02.03/194/11.03/V1I/2020 tanggal 18 Juni 2020.862. 1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (Seratus dua puluh)Lembar, Dokumen terlampir.863. 1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Il Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.864. 1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Ill Sebanyak 143