Ditemukan 1409 data
36 — 28
danabergulir, adalah merupakan Keuangan Negara karena ProgramCommunity Based Development (CBD)Bali Sejahtera merupakanProgram Penanggulangan Kemiskinan yang berbasis DesaPakraman, dengan dilibatkannya lembaga adat dalam pengelolaanprogram, dengan mengangkat nilainilai kearifan lokal, adat danbudaya setempat diharapkan program ini efektif dalammenanggunlangi masalah kemiskinan;e Bahwa Program Community Based Development (CBD)BaliSejahtera ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2001 yangmerupakan cikal
1.FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
H. ZAENUDIN ALS MAMIQ ZEN
2034 — 2369
ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan Sadr.ANDRY SETIADI KARYADI, bahwa atas peristiwa peristiwatersebut sebelum Surat Perjanjian 12 Februari 2014 yangdilengkapi Surat Pernyataan Pengakuan penerimaan uangSejumlah Rp 18.395.000.000, (delapan belas miliar tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2014tersebut pada kenyataannya ada 2 (dua) kesepakatansebelumnya yang merupakan sumber atau cikal bakal daririncian penyerahan uang dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADIkepada Terdakwa H.
288 — 145
untuk berlatih sendirisendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punya diupayakan untuk pinjamkepada anggota yang lain.Bahwa kegiatan pelatihan fisik serta ketrampilan menembak maupun lempar pisautidak diwajibkan bagi seluruh setiap anggota Jamaah Islamiah namun dipersilahkanuntuk memilih, sedangkan khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untukberlatih menembak, melempar pisau dan sumpit (menulup), Karena anggota Tholiahadalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal
lempar pisau, belajar menembak dengan menggunakansenapan angin, sumpit (tulup) diwajibkan bagi masingmasing anggota untukberlatih sendirisendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punyadiupayakan untuk pinjam kepada anggota yang lain.Hal 103 dari 177 Hal Put No. 1104/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.104104Bahwa khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untuk berlatihmenembak, melempar pisau dan sumpit (menulup), Karena anggota Tholiah adalahyang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan jika pencairan dana tersebut merupakan cikal bakal dan merupakan potensiterjadinya kerugian keuangan Negara, sebagaimana tersebut dalampertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PNPBR, sebagai berikut :e Menimbang, bahwa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) tersebut maka uang yang dimohonkan Perusahaan DaerahRokan Hulu Jaya dicairkan dan dengan cairnya uang tersebut padaakhirnya terjadi kerugian Negara sebagaimana
, maka jika dihubungkan dengan surat tuntutan JaksaPenuntut Umum yang dengan tegas menyatakan jika Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatan, artinya oleh karenaperbuatan tersebut tidak ada menguntungkan diri sendiri, maka asumsipencairan tersebut sebagai cikal bakal potensi kerugian Negara adalahsangat tidak beralasan, karena harus dapat dibuktikan dalam persidanganperkara a quo jika Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menjalankan tugasNegara yang sah ;5.
140 — 55
;Bahwa dalih Para Penggugat diatas adalah dalih yang tidak benar,karena Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dilaksanakan olehTergugat pada tanggal 6 Oktober 1992 lbadah KKR pertama dilakukandari tim Gereja Bethany IndonesiaBalikpapan ke Sangatta, itu cikal bekalberdirinya Jemaat Gereja Bethany Sangatta, dan tanggal 6 oktober 1992sudah diresmikan menjadi hari lahirnya Jemaat Gereja Bethany Sangatta.Oleh sebab itu mohon menjadi perhatian Majelis Hakim untukmengesampingkan dalih gugatan aquo, karena menimbulkan
60 — 35
hari ke 2 terdaftarnya yayasan ini, namun dalamperjalanannya yayasan ini yang mirip dengan nama yayasan sebelumnya itumengangkat direktur ami veteran pada saat direktur ami veteran yang duludiangkat oleh YKDDM itu ada terjadi kekisruhan dan disitulah semakin besarsengketa ami veteran, jadi kami berpendapat dan merasakan bahwa akademiveteran itu dahulunya tidak bersengketa nanti pada saat kurun wakiu sekitarHalaman 55 dari 71 halaman Putusan No.155/G/2016/PTUNJKTtahun 20092010 disitulah kemudian cikal
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta/Keadaan inilah yangkemudian menjadi cikal bakal timbulnya sengketa dalam perkara a quo;Bahwa terhadap cara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbandingmenafsirkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) huruf b juncto Pasal 71Perkaban Nomor 3 Tahun 2011, ternyata setelah pemeriksaan perkaradilakukan pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar, ternyata sama dengan cara bagaimana Majelis Hakim padatingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,sebagaimana dapat dilihat
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
RUDI MARTUNUS, SE
173 — 90
Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (28) KUHPidana, motifseorang ahli hadir dipersidangan untuk membantu agar suatu tindakpidana menjadi terang dengan pendapat yang dikemukakan;Kedua, pendapat seorang ahli ukuranya tidak dapat dikatakan salahatau benar, karena dalam konteks keilmuan yang dikemukakan olehseorang ahli adalah analisis suatu masalah dengan metode keilmuanyang dimiliki;Ketiga, keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli adalahpendapat, mengenai pendapat yang dikemukakan adalah cikal
89 — 49
Gabion itu dijadikan Menteri Pertanian RI menjadi PelabuhanPerikanan Nusantara Belawan yang sekarang bernama Pelabuhan PerikananSamudera Belawan disingkat dan dikenal dengan PPS Belawan ;Bahwa, pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum) PrasaranaPerikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawan dikenal denganPerusahaan Umum (Perum) Perikanan Nusantara Belawan sebagai cikal bakalyang di kemudian hari berubah nama menjadi Perum Perikanan IndonesiaSamudera Cabang Belawan (ic.
160 — 53
tanggal 2 Maret2017, telah dijatunkan putusan pada tanggal 27 Maret 2017 yang pada Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/2017/PN Sbgpokoknya mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya, sehingga denganadanya putusan tersebut, Pemohon menyatakan keberatan melalui PengadilanNegeri Sibolga;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antaraPemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa cikal
186 — 52
Supratman No. 256 Denpasar atau dahulu dikenal dengannama Jalan GianyarTohpati Denpasar;Bahwa Penggugat telah menguasai Tanah RSU Dharma Yadnyadengan mendirikan dan membangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak("BKIA") sejak tahun 1981 sebagai cikal bakal RSU Dharma Yadnya;Bahwa pendirian dan pembangunan BKIA berikutpengembangannya menjadi Rumah Sakit dilakukan dengan jijindari Sudarmanto dan Ngakan Made Kuthanegara selaku PemilikTanah RSU Dharma Yadnya dan dari PT.
DORKAS LOMINORI
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq POLRI Cq POLRESTABES BARELANG KOTA BATAM
58 — 47
CIKAL PRATAMA Oktober2012;Fotocopy Kwitansi official Receipt dari Pelangi TOUR& TRAVEL VERY BATAM JET;Fotocopy Nota No. 13809 dari PT. Sri Indah Modern(SIB);Fotocopy Nota No. 13953 dari PT. Sri Indah Modern(SIB);Fotocopy Nota COSMOS tanggal 19082013;Fotocopy Surat Tanda Terima tanggal 10 Desember2013 tentang pemasangan iklan;Fotocopy Iklan Paragon english Training & TranslatingSpecialist;Fotocopy Kwitansi No. 0861 untuk Pembuatan AktaPendirian atas nama PT.
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar
76 — 29
CIKAL BUANA PERSADA
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dankalaupun ini masih tetap dipersalahkan, bentuknya bukan perbuatanpidana (korupsi), tapi hanya bersifat kKesalahan dalam bentuk administratif,karena cikal bakal/asal muasal kesalahan da kelalaian tersebut adalahHal. 48 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid.
203 — 60
Meskipun keduanya berujung padapermintaan ganti rugi, namun alasan dan penyebabnya berbeda antara satudengan yang lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena cikal bakal sengketa inimuncul dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (perjanjiankredit) dan ingkarjanjiwanprestasi dari salah satu. pihak in casukonsumen Taufik Hidayat Simanjuntak yang tidak melakukan pembayaransebagaimana diperjanjikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa BadanPenyelasaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara tidak berwenangmengadili
222 — 78
Bank RakyatIndonesia, Tok Cabang Balige sebagai Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa oleh karena cikal bakal sengketa ini munculdilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (hutang piutang) daningkar janjiwanprestasi dari salah satu pihak in casu (konsumen Agustriani)yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013,Putusan Mahkamah Agung No: 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan MahkamahAgung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung
160 — 81
Bahwa, cikal bakal lahirnyaputusan hukum sebagaimana telah di dalikan PARA PENGGUGATsebagai bukti dasar haknya atas tanah adat/ulayat tersebut yaknididasarkan pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 50/Pdt/2011/PT/PR.
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 15 Januari 1997, Para Pemegang Saham dalamPerseroan (termasuk Para Termohon Kasasi) telah menyetujui peralihan seluruhsahamsaham Perseroan sebanyak 37.500 saham dengan nominal sebesarRp.1.000.000,00 dan asset yang dikuasai seluruhnya oleh Perseroan berupa lahanseluas 1.233.002 m2,................. dan seterusnya.VIBahwa hal tersebut di atas, yaitu mengenai adanya Notulen Rapat Umum LuarBiasa Para Pemegang Saham PT Sigmaeltra Propertindo tertanggal 15 Januari1997, yang kemudian menjadi cikal
106 — 21
diterbitkan oleh Direktorat Perluasan Areal Dirjen PLA DepartemenPertanian Tahun 2007 di atur bahwa Pembangunan jalan kebun dilaksanakan secarapadat karya oleh petani penerima manfaat yang lahannya akan dijadikan kebun dengankomoditi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan diantaranya sebagai berikut : Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahan selanjutnyadapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakan;eMempercepat terbentuknya cikal
diterbitkan oleh Direktorat PerluasanAreal Dirjen PLA Departemen Pertanian Tahun 2007, diatur bahwa pembangunan jalan kebundilaksanakan secara padat karya oleh petani penerima manfaat, yang lahannya akan dijadikankebun dengan komoditi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan,diantaranya sebagai berikut :e Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahanselanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakan.e Mempercepat terbentuknya cikal
diterbitkan oleh Direktorat Perluasan Areal Dirjen PLA DepartemenPertanian Tahun 2007 di atur bahwa Pembangunan jalan kebun dilaksanakan secarapadat karya oleh petani penerima manfaat yang lahannya akan dijadikan kebun dengankomoditi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungandiantaranya sebagai berikut : e Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahan selanjutnyadapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakan;eMempercepat terbentuknya cikal
diterbitkan oleh Direktorat PerluasanAreal Dirjen PLA Departemen Pertanian Tahun 2007, diatur bahwa pembangunan jalan kebundilaksanakan secara padat karya oleh petani penerima manfaat, yang lahannya akan dijadikankebun dengan komoditi yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan, diantaranya sebagai berikut :e Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahanselanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakan.e Mempercepat terbentuknya cikal
MUNANDAR BUDIANTO
Termohon:
PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
157 — 69
Bahwa berdasarkan Yurispudensi Putusan No. 52/PDT.SUS /PKPU /2014.PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa oleh karena PKPU jugamerupakan cikal bakal timbulnya Kepailitan jika tidak tercapaiPerdamaian, oleh karenanya untuk dikabulkannya suatu permohonanPKPU haruslah mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yangberbunyi sebagai berikut :Debitor