Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan 202020 no nono nc nn nonc nc ncnenMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 222 20222222202 22Menimbang, bahwa di

Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA.Mr. to, tanterseb ian etapang perkara i Orssebagaimana maksud angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang

Sukabumi, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia

PRAYOGA Bin TUIP pada hari Sela tanggal 17 Maret2015 jam.03.00 wib bertempat di Jalan Raya Cibodas, Desa Bojong,Kec.Cikembar, Kab.Sukabumi, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriSukabumi, namun karena terdakwa ditahan di Kebun Waru KotaBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekatpada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja dantanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya,e 5 menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atausesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa berawal ketika

ini;DALAM PROVISIMenimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yangmenyatakan menolak tuntutan provisi Para Terbanding semula Para Penggugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar,oleh karena itu maka putusan tentang provisi tersebut patut untuk dipertahankandan dikuatkan;DALAM EKSEPSI Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukanbeberapa hal pokok antara lain: Tentang kewenangan

Pengadilan Negeri Makassar Gugatan Penggugat yang Error In Persona Gugatan Prematur Gugatan Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa tentang kompetensi Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalamputusan sela yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harusdiputus bersama pokok perkara; Menangguhkan biaya perkara sampaipada putusan akhir;Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa eksepsi

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 2Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2017Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UndangUndang,penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan dapat ditempuh melaluiPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal tersebut, makaterhadap eksepsi tentang kewenangan

pengadilan negeri, Majelis Hakim tingkatbanding berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusansela Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2017 Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Mks harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkatbanding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi tentang kewenanganmengadili, yaitu yang berkaitan dengan Gugatan

menjadi dasar permohonannyasecara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidakdikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya = sebelummempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alatalat bukti yangdiajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah danmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan PengadilanNegeri dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2021/PN SgiUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlahkesalahan redaksional;Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti Nama pemohon dannama orang tua lakilaki anak pemohon dan lain sebagainya tidak ditentukan apakahmenjadi Kewenangan Pengadilan

Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidakbila terjadi kekeliruan;Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalamsuatu akta pencatatan sipil Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte danpembatalan akte;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai

telahk halhal sebagaimanaerupakan bagian tidakyuan permohonan Pemohonsuami/istri karena terjad benulisan dalam akta nikah yang merupakankewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan sebagaimanamaksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bukanperubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan memberikan penetapan terhadappermohonan a quo;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahanbiodata suami tersebut karena ternyata biodata suami dalam Kutipan Akta NikahHlm. 4 dari 8 hlm.

Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Mr.Kelahiran Nomor k halhal sebagaimanaerupakan bagian tidakekeliruan penulisan dalam akta nikah yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapansebagaimana maksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata suami dan istri dalam KutipanHIm. 4 dari 8 hlm.

Tergugat IV mengajukan jawaban mengenai pokokperkara dan tidak mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat III terdapat eksepsimengenai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara (kompetensiHalaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIgAbsolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harusmempertimbangkan terlebin dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa maksud eksepsi Tergugat III dalam perkara a quoadalah bahwa perkara ini bukan kewenangan

Pengadilan Negeri / PengadilanNegeri Lubuklinggau melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa pembagian lingkungan peradilan (kompetensi absolut)menurut Pasal 25 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu badan peradilan yang berada di bawahMahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

TUN), maka terhadapdalil eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatanPenggugat pada point 3 (tiga) yaitu Penggugat meminta Majelis Hakim untukmenyatakan sSertipikat atas nama Tergugat (Rika Martina) dengan nomor NIB 727HM.703/2019 dan sertipikat atas nama Tergugat II (Nurtina) dengan nomor NIBHalaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.LIg727 HM.702/2019 tidak sah dan batal demi hukum tidak tepat karena pembatalansertipikat hak milik tersebut bukan kewenangan

Pengadilan Negeri ataupunPengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan kKewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dapatmengajukan gugatan pembatalan sertipikat dimaksud ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas makaEksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Ill tentang kompetensiabsolut telah diterima

tidakkuat lagi untuk bersabar mempertahankan perkawinan ini, maka Penggugat telahmemutuskan untuk bercerai secara baikbaik apapun akibatnya.10.Bahwa tanggal 15 Maret 2013 sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat tidakpernah pulang dan terputus komunikasi sama sekali dengan Tergugat, dengandemikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggalbersama layaknya suami istri yang sah.11.Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu,oleh karena itu adalah kewenangan

Pengadilan negeri Ungaran/Kabupaten Semaranguntuk memeriksa dan memutus gugatan ini.12.Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota POLRI maka sesuai peraturan hukumyang berlaku sudah mendapat izin dari atasan yaitu Surat Izin Cerai Nomor :XXXXX tanggal 08 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Polisi NegaraXxxxx POLDA Xxxxx.13.Bahwa berdasarkan halhal diatas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena tujuanperkawinan sebagaimana

tertanggal27 Nopember 1981, atas nama pasangan suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang dikeluarkan oleh Kepala Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Propinsi JawaTengah, ternyata benar bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sahdilaksanakan secara agama Hindu, dan benar bahwa alamat domisili Penggugat maupunTergugat saat melangsungkan perkawinan di wilayah Kabupaten Semarang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut perkaragugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan

Pengadilan Negeri Ungaran, danMajelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugattersebut;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon supaya perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitumgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Perceraiandapat terjadi karena alasan atau alasanalasan

tentang Bea Materai, buktibukti surattersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orangSaksi di persidangan, yakni Saksi Siti Patimah dan Siti Hujaibah yang masingmasing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah /anjimenurut agamanya masingmasing;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenaipermohonan Pemohon, Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A.

peraturanperundangundangan,Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Plisehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan NegeriPelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonanPemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturanperundangundangan yang mengatur mengenai halhal yang menjadi maksuddan tujuan Pemohon;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam KTP elektronik,maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untukmenentukan kewenangan

Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:1.

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

Purwakarta Kab.Purwakarta atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahandan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas A Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wib. atau setidaktidaknyapada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015, bertempat didaerah Tanah Abang JakartaBarat atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Barat namun karena terdakwa bertempat tinggal , ditahan dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IABandung , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan

Pengadilan Negeri Kelas A Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telahmenggunakaqn Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa sebelumnya menghubungi sdr JEMI (belum tertangkap)pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 15.00 wib. untuk membeli 1(satu)paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dari sdrJEMI (belum tertangkap) ,

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12 RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmelakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawaPsikotropika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip (10

atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 ataudalam tahun 2015 di Perum Parahyangan Kencana Blok H No.12RT.03 RW.O01Ds.Pananjung Kec.Cangkuang Kab.Bandung atau setidaktidaknya disuatu tempat dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan, dan sebagian besar saksisaksi lebih dekat pada PengadilanNegeri Bandung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersekongkol atau bersepkat untukmenerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) danayat (4), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB paraterdakwa diminta oleh saksi ASEP DEDI SOPANDI (yang diajukan dalamberkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Psikotropika jenis tabletALPRAZOLAM sebanyak 1 strip

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

3515171312730003 tanggal 05092017 atas nama RONNYTHERA dan surat bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, NomorHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 144/Padt.P/2021/PN SDA.3515181810130012 tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Kepala KeluargaRONNY THERA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa Pemohonbertempat tinggal Palem Selatan IVMC 94 PCI, Waru, Sidoarjo sehinggapermohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo danmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor 35/F/2004 tanggal 6 Desember 2004, antaraRONNY, THERA dengan NIKEN NOPEMBIANA yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dapat diketahulbahwa Pemohon telah menikah dengan NIKEN NOPEMBIANA, dihadapanpemuka agama Kristen Pdt.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.146/Pat.P/2019/PN.Mks.Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Bulogading No.21 Rt.003 / Rw.001 Kelurahan Bulogading, KecamatanUjung Pandang Kota Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan NegeriMakassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa danmemberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi ;

UndangUndang nomor 24 Tahun 2013 termasuk peristiwa penting;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilantentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilannegeri tempat Pemohon,Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal perubahannama adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk yang berdomisilidi Jalan Cakalang Lr.167 No.22, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah,Makassar yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Makassar makaPengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikanpenetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu H.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (PeradilanUmum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Para Pembanding/Para Tergugatdengan Terbanding/Penggugat, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernahdiberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Para Pembanding/ParaTergugat.

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam MemoriBandingnya mengemukakan 2 Poin, yakni:1) Bahwa Magelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkaraaquo; dan2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengenai menolakeksepsi Para Tergugat tidak didasarkan pada hukum yang benar;Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No.57/PDT/2019/PT PDGB.

Bahwa pada halaman 4poin A memori banding PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo namun pada isinya tidakmendukung pernyataan tersebut malah mengulang kembali eksepsigugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna terkait tidakdiikutsertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang dalam perkara a quo yang mana telah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Bahwa untuk pembetulan nama atau perubahan kependudukan tersebutharus terlebih dahulu mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan Negerisetempat , dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.7. Bahwa dua nama adalah satu orang yang samaBerhubung halhal tersebut diatas ,Pemohon mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Hakim yang menangani permohonan iniagar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenanpula memberikan Penetapan sebagai berikut :1.