menjadi dasar permohonannyasecara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidakdikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya = sebelummempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alatalat bukti yangdiajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah danmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan PengadilanNegeri dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 153/Padt.P/2021/PN SgiUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlahkesalahan redaksional;Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti Nama pemohon dannama orang tua lakilaki anak pemohon dan lain sebagainya tidak ditentukan apakahmenjadi Kewenangan Pengadilan

Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidakbila terjadi kekeliruan;Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalamsuatu akta pencatatan sipil Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte danpembatalan akte;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

tanggal 17 September 2020 untuk persidangantanggal 17 September 2020, panggilan sidang tiga tanggal 18 September 2020untuk persidangan tanggal 01 Oktober 2020, panggilan sidang pertama tanggal16 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon datangkuasanya menghadap kepersidangan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalamberita acara ini;Menimbang, bahwa permohonan mengenai Penetapan Akte KematianTerlambat adalah dan kewenangan

Pengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa pemohon tanggal 26 Oktober 2020 mencabutpermohonannya secara lisan dipersidangan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon meminta kepada Hakimbahwa permohonan pemohon secara Lisan dipersidangan dinyatakan di CABUT,Halaman 1 dari 1 Nomor 553/Pdt.P/2020/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa mengenai masalah pencabutan permohonan tidakdiatur dalam HIR, akan tetapi

Adapun perkara delikpidana benar menjadi kewenangan Pengadilan Negeri namun tidak termasukdalam petitum gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi kKewenangan absoluteterhadap sengketa ekonomi syariah yang terjadi karena perbuatan melawanhukum (onrechtmatigedaad) termasuk sengketa soal Simpanan Modal KoperasiSyariah serta pengelolaan kelembagaan usaha koperasi syariah, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi kedua dariTergugat maupun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa gugatanPenggugat obscuur libel dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatanPenggugat telah memasukkan sangkaan penggelapan yang merupakan delikpidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana KetentuanPasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa KampungJeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apayang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dansecara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadilipermohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk

Bahwa KEWENANGAN OBSOLUT ini sebagaimana diatur Herzien Indonesis Reglement (HIR)Pasal 134 HIR/Pasal 106 Rba.Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, makspada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimita agar hakimmenyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidakberwenang2.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134HIR/Pasal 106 Rbg.

Oleh karena itu sebelum melanjutkanpemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu apakah majelis Hakim berwenangmemeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa yang dipermasahkan dalam eksepsi ini adalah apakah Sengketa KeputusanPejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dalam petiumnya angka 2, Penggugat menuntut agar Sertifikat yang diterbitkanTergugat cacat hukum dan batal demi hukum atau setidakktidaknya

Yaitu dalam hal Badan/pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkankepadanya sedangkan hal ini merupakan kewajibannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas,maka sertifikat hak Milik No. 39/Menteng, seluas 1.177 M2tersebut,adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( beschikking );Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perselisihan atas sertifikat merupakan kewenanganmutlak( kompetensiabsolute) dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,maka eksepsi tentang Kompetensi absolute dapatdikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menyatakan Sertifikathak milik No. 39/Menteng seluas 1.177 M2 cacat hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tentang kompetensi absolute tersebut, maka Penggugatadalah pihak yang kalah,dan oleh karenanya dibebani membanyar biaya yang timbul dari perkara aquo;Mengingat ketentuan

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengansengaja melukai berat orang lain, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi Kaddimah

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwapulang dari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnyadan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ributmulut antara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yangmerupakan isteri terdakwa dengan saksi

Bengkulu Utara, atau setidaktidaknyapada tempat lain termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur Melakukanpenganiayaan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 09.25 WIb terdakwa pulangdari kebun dengan membawa sebilah parang menuju rumahnya dansesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mendapati ada suara ribut mulutantara saksi Marti Yenopa als Marti Binti Saprudin yang merupakan isteriterdakwa dengan saksi Kaddimah Wati Binti (alm

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Malinau atau setidaktidaknyabertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untukmemeriksa dan mengadilinya yang dengan Percobaan atau permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga bukantanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinyatelah menyalahgunakan narkotika Golongan bagi dirinya sendin. Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:> Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwamenghubungi/menelfon Saksi ANDES dengan mengatakan dimana kak,adakah ? (narkotika jenis sabu) kemudian Sdr.

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Sehingga perubahan nama yang tercantum dalamakta tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaHakim berpendapat perubahan nama dalam Akta Perkawinan Pemohonmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri serta Hakim berpendapat dalampermohonan tersebut tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agarpenggantian nama tersebut sah menurut hukum maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar normanormahukum

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang Iain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukankarena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa berawal saat terdakwa

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,membawa, menyimpan atau) menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,perbuatan

Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk di dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengajamemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapunmemberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminanfidusia,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdatamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:1. Secara historis gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)yang semula dikenal onwetmatigedaad kasus Lindenbow nco menggugatCohen di Landraad yakni Pengadilan Negeri.2.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor sudah jelas di atur dalam pasal 6 UUNo 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR, selain itu) bukankewenangannya. Dengan demikian menyangkut gugatan perbuatan melawanhukum dalam tiga perkara tersebut di atas merupakan kewenangan PengadilanUmum / Pengadilan Negeri Kupang.

Apakah tindakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang?Jawaban:Menurut Ahli, Sesuai pasal 1365 BW/KUH Perdata maka perbuatan melawanhukum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinyabukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga bukan kewenangan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Pertanyaan:14.

Ataumerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang? Jelaskan?Jawaban:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No 49 Tahun 2009 sudah jelastersurat bahwa Pengadilan Tipikor untuk mengadili tipikor seperti tersebut diHalaman 23 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGatas bukan mengadili perobuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumdalam perkara No 281/Pdt.G/2019/PN.

Kpg jo 286/Pdt.G/2019/PN.Kpg jo.291/Pdt.G/2019/PN.Kpg merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kupangdan bukan kewenangan Pengadilan Tipikor karena Bukan Tipikor serta bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan KTUN.PERTANYAAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN AHLI PERDATA:15. Dengan adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut apakah perludireview dulu atau bagaimana?

dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon sepanjangmengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaandengan permohonan ini, yaitu Gedion Banding, yang tertulis dan terbaca dalamakta kelahiran sebagai Gedion;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanHalaman 6 dari 10 Putusan Permohonan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Bekpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeriakan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan denganhal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) pada pasal 52 ayat (1),maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

1910 KUHPerdata,keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alatbukti dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedudukan atauhubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini, yaituHery E, yang tertulis dan terbacadalam akta kelahiran sebagai Hery Ervinsius;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan aquo dan kewenangan

Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yangtertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, untukitu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundanganyang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akanHalaman

6 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Bekdipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Sselanjutnya disebut UU Administrasi

di atas ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernahkawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabutkekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknyamengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat undangundang telah menentukanorang tualah yang mewakili sang anak yang belum berusia 18 tahun untukbertindak

Magersari KecamatanSidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di Pengadilan NegeriSidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa Foto CopyKutipan Akta Nikah atas nama Sunardi dan Evi Endah Purwanti dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal2 Oktober 2000, dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan EVIENDAH PURWANTI, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso

Andho Esa Alfarisi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim terlebin dahulu mempertimbangkan halhal yangberkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerimadan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan buktibukti Para Pemohon, Hakimmempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensirelatif perkara ini, dimana berdasarkan

berdasarkan Pasal 4 juncto Pasal 50UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkandengan P2 dan P3 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanyatinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutpermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil Suatu permohonandan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohonmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, in casu Pengadilan Negeri Bengkulusehingga permohonan ini dapat diterima untuk

melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugianapa yang ditimbulkan akibat perbuatan tergugat.c) Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawanhukum yang mengakibatkan kerugian kepada para penggugat, makasudah sepantasnya para penggugat wajib mencantumkan uraian kerugiandimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telahmerugikannya dan sepantasnya terhadap tergugat diwajibkan untukbertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud.d) Gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan

Pengadilan Negeri Rahamelainkan kewenangan Pengadilan Tatausaha Negara karena tanahtersebut telah memiliki Sertifikat tanah yang di keluarkan pejabat Negarayang berwenang;Halaman 5 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahe) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena dalam perkara tersebutada institusi Negara yakni pertanahan Muna yang seharusnya di masukansebagai pihak dalam sengketa yang dimaksud;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah danmeyakinkan bahwa gugatan Para Pengugat

kabur, tidak jelas atau obscurlibel, serta bukan kewenangan pengadilan negeri raha untuk mengadili, dankurangnya pihak dalam gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolakgugatan para penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).DALAM JAWABAN1.

,menyatakan "kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputisemua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakHalaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pdt.G/2020/PN.Rahhak keperdataan lainnya kecuali apabila dalam UndangUndang menetapkanPengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pokok gugatan para Penggugatadalah tentang sengketa hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugatdan terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan

Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;2). Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayahPengadilan dimana domilisi tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelasdan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalamwilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar;3).

melakukan gugatan cerai terhadaptergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;Bahwa berdasarkan dalildalil keberatan eksepsi di atas, tergugatberpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formiluntuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar; Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yangmenikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan PengadilanAgama untuk memproses perceraiannya, bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvakelijt verklaard); Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi ; 1.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak AtauMelawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, MenjadiPerantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan Bukan Tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman.

Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau. untuk memeriksa danmengadilinya yang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.