Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 710/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

jasa.Menimbang bahwa dalam UndangUndang Nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) meliputi :a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitraseatau konsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undang undang ini;e. menerima pengaduan

martabatkonsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,kepedulian, Kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usahayang bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukumdan perundangundangan yang berlaku di wilayah Negararepublik Indonesia, maka Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaberdasarkan pengaduan

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen; Putusan perkara perdata No. 112/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 70h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadapUndangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Yono;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1466/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

memanfaatkan jasa.Menimbang bahwa Undang undang Nomor 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Pasal 52 Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi :a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang undang ini;e. menerima pengaduan

Danuntuk meingkatkan harkat dan martabat konsumen perlumeningkatkan kesadaran, pengetahuna, kepedulian, Kemampuan dankemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkansikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebutdiatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkanseluruhnya.Dalam pertimbangannya

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Yono;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1466/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

Terdakwa.b. 1 ( satu ) lembar Surat Pengaduan a.n. Sdri. Mujiati.c. 4 ( empat ) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan putusan ini kepada Oditurat Militer III-19 Jayapura.

Pengaduan tersebutmenurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan dapatHal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 36K/PM.III19/AU/II/2014

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama RIDHO IQBAL;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 225/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen; Putusan perkara perdata Nomor 62/Pdt.SusBPSK/2017/Pn.Rap. Page 48f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundangini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama RIDHO IQBAL;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor225/Arbitrase/BPSKBB/III/201 7 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan batal penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor. 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yangdisampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanahdi Desa Batulayar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ataspermohonan Sdr. ABDUL HAMAM.

No. 26/G/2016/PTUN.MTRPendaftaran Tanah, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokBarat (Tergugat) bukannya menerbitkan sertifikat pengganti untuk Penggugat,melainkan sebaliknya Tergugat menolak untuk menindaklanjuti permohonanPenggugat tersebut dengan mengeluarkan surat Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan MasalahTanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok

Bahwa berdasarkan pada dalildalil diatas, maka sudah sangat jelas dan terangbahwa Penolakan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti SertifikatHak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., SuratUkur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertuliskepada Penggugat dengan surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan MasalahTanah di Desa

No. 26/G/2016/PTUN.MTRMilik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat UkurNo.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulisdengan surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/IIV2016,Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar,Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tersebut, sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; .

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Penolakan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan SertifikatPengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIASIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yangdisampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/IIV2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan MasalahTanah di Desa Batulayar,

WASITO, MBA Bin TJOKRO SOEWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGADUAN SECARA FITNAH" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Bulan ; 3. Menetapkan barang bukti, berupa : Fotocopi Surat Tanda Bukti Lapor No.TBL/901/VIII/ 2013/UM/JTM, tanggal 7 Agustus 2013,Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4.

WASITO, MBA BIN TJOKRO SOEWARNO, pada hari Kamistanggal 07 Agustus 2013, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulanAgustus 2013 atau setidaktidaknya pada tahun 2013, bertempat di POLDA Jawa Timur Surabaya, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baiksecara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau

Artinya pasal 317 KUHP adalah kesengajaan untuk menyerang kehormatanseseorang, sedangkan pasal 220 KUHP kesengajaan memberikan laporan atau pengaduanpalsu kepada aparat penegak hukum ;Bahwa tindakan melaporkan seseorang karena diduga telah melakukan tindak pidana adalahsahsah saja, namun manakala ternyata laporan atau pengaduan tersebut tidak benar maka yangmelaporkan harus siap menanggung resiko didepan hukum pidana yaitu dapat dijerat denganpasal 317 KUHP dan atau pasal 220 KUHP ; Bahwa perbuatan

Hal ini berbecla dengan tindak pidana aduan, untuk tindakpidana ini yang berhak mengadukan adalah pihak korban yang merasa dirugikan sedang selainkorban tidak bisa melapor meskipun ia mengetahui adanya tindak pidananya ;Bahwa Pasal 317 KUHP adalah kesengajaan atau niat atau kehendak pelaku adalah selainpalsu juga dalam rangka menyerang kehormatan atau nama balk seseorang, sedangkan pasalHal.11 dari 23 Putusan No.2497/Pid.B/2013/PN.Sby12220 KUHP adalah kesengajaan memberikan laporan atau pengaduan

Mengajukan Pengaduan atau Pemberitahuan / laporan palsu baik secara tertulismaupun dituliskan 5Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kepergianTerdakwa ke Polda Jatim untuk maksud mengajukan pengaduan atau melaporkan kepada Polisi adalahtentang adanya tindak pidana Memasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik yang terjadi dilingkungan pengurus Yayasan Perguruan ITATS, akan tetapi polisi petugas penerima pengaduan /laporan dari masyarakat, ternyata membuat

Unsurmemasukan pengaduan palsu / laporan palsu baik secara tertulis maupun dituliskan telah terpenuhi ;Unsur Ad. 4. kepada penguasa : Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan barangbukti Surat Tanda Bukti Lapor No.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Sumarni;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahkan Termohon Keberatan malah membuat pengaduan kepadaBPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakanCidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya.

Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumendengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku:d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentun dalam Undangundang ini;e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari kKonsumententang

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Sumarni;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Serka Tamrin M kepada Dandenpom VII/5.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Hadrawati Nurdin kepada Dandenpom VII/5. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Kepala keluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan olehXXXXX Tamrin M kepada Dandenpom VIV/5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan olehXXXXX kepada Dandenpom VIV5.C. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Limaribu rupiah).2.

dari pihakyang dirugikan sedangkan dakwaan alternative kKedua adalah merupakantindak pidana aduan absolut dan berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat(1) ke1 a KUHP penuniutan dalam perkara ini agar dapat diperiksa dandiadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihakyang merasa dirugikan atau dicemarkan.Bahwa terhadap syarat formal yaitu Surat Pengaduan terlebih dahulumajelis akan menilai apakah Surat pengaduan yang ada telah memenuhisyat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 74KUHP.Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdintertanggal 10 Maret 2016 yang berisi mengenai adanya dugaan telahterjadinya perjinahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksiHadrawati Nurdin dengan saksi XXXXX pada tanggal 9 Maret 2016sekitar pukul 20.30 Wita dirumah saksi Hadrawati Nurdin menuntut agarperkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yangberlaku.Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdintertanggal 9 Maret

Kepala keluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX TamrinM kepada Dandenpom VIV/5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepadaDandenpom VIV5.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebut diatas telahdiperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkansebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atasperbuatanperbuatan yang didakwakan.Bahwa berdasarkan

Kepalakeluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepadaDandenpom VIV5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandenpom VIV5.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah).5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dalammusyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto.SH,MH.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan Konsumen atas nama : Aldian Riyadi tersebut ; 4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Pasal 14 ayat (2) UUHT,Penggugat (Pemohon Keberatan) selaku pemegang Hak Tanggunganberhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang objek haktanggungan guna menutupi hutang suami Tergugat (TermohonKeberatan) ;Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan)menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan )mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan ,dan selanjutnya pada tanggal 11 April 2015, Tergugat (TermohonKeberatan) membuat pengaduan konsumen kepada

Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat(Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara,dan telah di putus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakanpelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum danbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan (juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (3) atauayat (4) HIR) sehingga dengan demikian sudah sepatutnyaPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud mohon UNTUKDIBATALKAN ;9.

Konsumenterindikasi pada tanggal 11 April 2015, dan TELAH DIPUTUSJAUH MELEBIHI 21 HARI KERJA sejak diterimanya suratpermohonan/gugatan/ pengaduan tersebut yakni dari tanggal11 April 2015 sampai pembacaan putusan pada tanggal 8 Juni2016;Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNomor : 676/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 8 Juni 2016adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ;E.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidaktertulis, dari konsumen tentang terjadinyapelanggaran terhadap perlindungan konsumen:Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketaperlindungan konsumen:. Memanggil pelaku usaha yang diduga telahmelakuukanpelanggaranterhadap perlindungankonsumen;.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan Konsumen atas nama : AldianRiyadi tersebut ;Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 17/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Bkt.4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 941/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 182/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundangini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor941/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir; - Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan Verstek;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar Nomor 503/153/BPSK/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Hotnida Br Sinaga;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 807/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 22 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Perlindungan Konsumen Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi : Putusan perkara perdata perceraian Nomor 121/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP Page 9a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang undang ini;. menerima pengaduan

Dan untuk meingkatkanharkat dan martabat konsumen perlu. meningkatkan kesadaran,pengetahuna, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yangbertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas,maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;19.Bahwa dalam pertimbangannya

Menurut Pasal 52 butir (a), (f), dan butir (k) tentang tugas danwewenang BPSK yang menyatakan:a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku; Putusan perkara perdata perceraian Nomor 121/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP Page 42d) Melaporkan kepada penyidik umum= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam undangundang ini;e) Menerima pengaduan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan DASMAN Pgl DASMAN terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) rangkap laporan pengaduan

Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 serta dokumen pendukung pengaduan.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yang menuntut An. Koptu Sumanto. b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto. c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri. Lidya Valentina. d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Sdri. Lidya Valentina.e. Surat ..... e. Surat Keterangan Nomor : W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri, Popy Fauzaiah binti Toyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B-741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang pengaduan Zinah yang dilakukan Lidya Valentina. g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hatel Lembang An. Mayor Inf Drs. Supriyatno. h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Lidya Valentina diserahkan ke Denpom II/4 Palembangatas petunjuk dari Danyonkav 5/Serbu untuk melakukan pemeriksaan sesuai denganLaporan Polisi Nomor LP 08 / A 08 /II/2014 dengan surat pengaduan dari Saksi8Koptu Sumanto tanggal 16 Pebruari 2014.18. Bahwa setelah itu Saksi1 Sdri. Lidya Valentina dibawa petugas Penyidik POM keRumkit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan karena di duga melakukanpersetubuhan dari hasil pemeriksaan yang di temukan :a.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yangmenuntut An. Koptu Sumanto.b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri Lidya Valentina.d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri An. Sdri Lidya Valentina.e. Surat Keterangan Nomor W10A15/0489/Hk.05/II/2014 dari PengadilanAgama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri. Popy Fauzaiah BintiToyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyanto Bin Supar.f.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B41/II/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20Maret 2014 tentang pengaduan zinah yang dilakukan Lidya Valentina.g. Guest Registration Nomor 0832 dari Hotel Lembang An. Mayor Inf Drs.Supriyanto.h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05//2014/Rumkit An.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yangmenuntut An. Koptu Sumanto.b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri. Lidya Valentina.d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Sdri. Lidya Valentina.e. Surat Keterangan Nomor W10A15/0489/Hk.05/0/2014 dari PengadilanAgama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri, Popy Fauzaiah bintiToyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyatno Bin Supar.f.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20Maret 2014 tentang pengaduan Zinah yang dilakukan Lidya Valentina.g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hatel Lembang An. Mayor Inf Drs.Supriyatno.h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. LidyaValentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000, (dua puluh limaribu rupiah).5.

1. Menyatakan Terdakwa Raja Yusri als Eja Bin Azwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Raja Yusri als Eja Bin Azwari oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

MENGADILI:- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan Putusan Nomor : 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 ; - Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor : 24/PTS.ARB/BPSK-BB/IV/2016 tanggal

Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) juga tidakpernah mendapatkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen mulai dariadanya pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh PutriWahyuni selaku Konsumen (i.c.Tergugat/ Termohon Keberatan) sampai denganadanya keputusan Nomor : 24/ PTS.ARB/BPSKBB/IV/2016 tertanggal 13 April 2016sehingga Penggugat/ Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapatmengetahui jelas apa yang diadukan atau digugat oleh

adalah hal yang telah ditetapkan oleh Pemohon;Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelas Surat Perjanjian Kredit No.0000078/PK/02616/0800/0415 tanggal 14 april 2015 telah tidak menempatkan posisiyang seimbang antara Pemohon dengan Termohon apalagi tidak benar dalil dariPemohon yang menyatakan : SPK tersebut telah dibaca dan dimengerti karena SPKtersebut tidak pernah dibaca dan tidak pernah dijelaskan oleh Pemohon maupun notarisPemohon tentang isi dan ketentuannya;Bahwa apalagi sebagaimana pengaduan

tanggal 13April 2016, sangat merugikan Pemohon Keberatan oleh karena bukan kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara untuk menyelesaikansengketa konsumen, dimana yang menjadi pokok permasalahan sengketa tersebut, adalahmengenai perjanjian kredit antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan,Halaman 39 dari47Putusan Nomor 53/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbpsehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidakberwenang dalam memeriksa dan mengadili pengaduan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Manarsar Sitorus;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1925/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 27 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);5.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;i.

DALAM POKOK PERKARA1.2.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon sebahagian;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Manarsar Sitorus;. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1925/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 tanggal 27 Januari 2017 tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya tidak berwenang untuk memutus sengketa antara Tergugat (dalam perkara BPSK selaku Pemohon) dan Penggugat (dalam perkara BPSK selaku Termohon I) serta Turut Tergugat (dalam perkara BPSK selaku Termohon II) sebagaimana surat pengaduan konsumen tanggal 2 Mei 2016 dengan nomor perkara 13/Pdt.G/BPSK-PKY/Pk/IV/2016;2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

dengan pelaksanaan PERJANJIAN diPengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide pasal 20.11 PERJANJIAN).Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 Herziene Indonesisch Reglemet (HIR)disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatutempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.Bahwa mengingat kewenangan mengadili perkara ini berada padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada kenyataannyaTERGUGAT telah mengajukan pengaduan

Putusan Nomor 86/PdtSusBPSK/2016/PN Pik10.11.12.13.huruf B KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10DESEMBER 2001 tentang PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANGBADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (selanjutnya disebutKEPMENPERINDAG)yang berbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketakonsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakankewenangan BPSK.Bahwa faktanya BPSK KOTA PALANGKA RAYA telah memeriksa danmengadili Pengaduan

Menolak pengaduan TERGUGAT untuk seluruhnya.b. Menyatakan BPSK KOTA PALANGKARAYA tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini.c. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik.d. Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN nomor4321400007 tanggal 30 Januari 2014 dan POLIS ASURANSIKENDARAAN BERMOTOR nomor 02.132.2014.00117 juncto POLISSTANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA adalahsah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.e.

Mengabulkan Pengaduan Pemohon untuk sebagian;2. Menghukum dan memerintahkan Termohon Il untuk menyerahkanpembayaran ganti kerugian atas uang pertanggungan atas kecelakaan unitkendaraan sebesar Rp229.000.000,00 kepada Pemohon;3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Rayatidak berwenang untuk memutus sengketa antara Tergugat (dalam perkaraBPSK selaku Pemohon) dan Penggugat (dalam perkara BPSK selakuTermohon ) serta Turut Tergugat (dalam perkara BPSK selaku Termohon II)sebagaimana surat pengaduan konsumen tanggal 2 Mei 2016 dengan nomorperkara 13/Pdt.G/BPSKPKY/Pk/IV/2016;2.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 710/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Page 16a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku;d. melaporkan kepada penyidik umum= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undang undang ini;. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran ' terhadapperlindungan konsumen;f. melakukan penelitian dan pemeriksaan

Page 49bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilanyang patut dituruti menurut hukum, maka Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaatas dasar pengaduan serta gugatannya, mala gugatan konsumenpatut dikabulkan seluruhnya.18.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; Putusan perkara perdata No. 136/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 54f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor710/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8Mei 2018 dalam Putusannya;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan Nomor : 041/Arbitrase/