Ditemukan 72146 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-07-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 31 Juli 2012 — PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA melawan Ny. LINDA TULUNG
7232
  • PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIAmelawanNy. LINDA TULUNG
    P UT US ANNo. 399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 10,Karang Mulia, Cileduk, Tangerang, dalam hal ini memilih domisilihukum ditempat Kuasanya M.
    DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA No.9 tertanggal 16 Juli 2002, yang dibuat oleh dan dihadapanParlaungan Hasibuan, SH, Notaris di Kotamadya Tangerang.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah DinasPerindustrian, Perdagangan, Pemberdayaan Dunia Usaha, KotaTangerang No. 0016/PM/III/2002 tertanggal 05 Maret 2002 atasnama PT.
    DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA.Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, KotaTangerang No TDP : 30.06.1.74.01056 tertanggal 20 April 2007atas nama PT. DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA.Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak No. PEM502/WPJ.08/KP.0203/2007tertanggal 23 April 2007 atas nama PT. DESAIN TEKNOLOGIINDONESIA.10. Bukti P 1.1.11. Bukti P 1.12. Bukti P 1k.13.
    Desain Teknologi Indonesiasenilai Rp. 60.000.000,;Bukti T11 : Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 2September 2009 senilai Rp. 10.000.000, dari Linda M. Tulungkepada PT. Desain Teknologi Indonesia;Bukti T12.: Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 11September 2009 senilai Rp. 10.000.000, dari Linda M. Tulungkepada PT.
    Desain Teknologi Indonesia;Hal 45 dari hal. 50 Putusan No.399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.4624235262728ay30Bukti T13.: Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 10Desember 2009 senilai Rp. 26.500.000, dari Linda M. Tulungkepada PT.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111/B/PK/Pjk/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
16846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
    ./2014 tanggal 03 Februari2014,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, beralamat di Pondok Kelapa,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, dalam hal ini diwakili Sdri.
    Bio Nusantara Teknologi, NPWP01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 2.625.000.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 11.602.500.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 1.490.000.000,00Jumlah Penyerahan 15.717.500.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 262.500.000,00
    Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi sebagaimana perhitungantersebut diatasadalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
Register : 25-07-2014 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 369/Pdt.G/2014/PN.Jkt Pst.
Tanggal 11 Agustus 2015 — LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA >< PT INDOSAT Tbk
808263
  • LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA >< PT INDOSAT Tbk
    LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA;Beralamat di Menara MTH lantai 16, jalan M.T Haryono Kav.23, Jakarta 12820 yangdalam Hal ini diwakili oleh MURSALIN PANE, dalam jabatan sebagai Direktur PTLINTAS TEKNOLOGI INDONESIA, berdasarkan Akta No.5 tahun 2014, tanggal 10Juli 2014, dihadapan Notaris YURISA MARTANTI, SH, Notaris di jakarta, tentangBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lintas TeknologiIndonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2014, telah menunjuk kuasahukumnya 1.
    dibawah register nomor : 369/PDT.G/2014/PN.Jkt Pst, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:1Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan terbatas terbuka (go public) yangbergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi,dimana sahamnya sebagian besar dimiliki oleh investor asing;Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidangdistribusi/ keagenan resmi yang ditunjuk oleh sejumlah prinsipal di luar negeridan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dibidang teknologi
    Akan tetapi Permasalahan belum dapat teratasi secara menyeluruh dan halhal tersebut terkait dengan sistem jaringan Tergugat;Mengingat Tergugat adalah suatu perusahaan raksasa berbasis teknologi tinggi,seharusnyalah Tergugat memiliki suatu disain sistem yang dapat mengantisipasi danmelokalisir suatu peristiwa yang serupa dengan Permasalahan;B.
    Perdamaiantersebut pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana yang telah disepakati;Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Perjanjian Perdamaian tersebut samasekali tidak dibuat dengan caracara melawan hukum dan tidak melanggar syaratsyarat sahnya suatu perjanjian serta dibuat dibawah tekanan atau paksaan dariPenggugat;Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari dokumen Berita Acara Rapat ( Minutes ofMeeting) yang dibuat tanggal 3 Juni 2014 hari Selasa pada poin A (Issue) yangberbunyi, Indosat dan PT Lintas Teknologi
Putus : 07-11-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4832 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 7 Nopember 2023 — PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 27-02-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2014 — MITRA USAHA MANDIRI melawan PPK PENGADAAN & PEMELIHARAAN MESIN & PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER dan KPA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA dalam hal ini adalah REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA.
12356
  • MITRA USAHA MANDIRI melawan PPK PENGADAAN & PEMELIHARAAN MESIN & PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER dan KPA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA dalam hal ini adalah REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA.
    BUDI SISWANTO, SH ;; Kesemuanya adalah Advokad/ Pengacara, padakantor Hukum Mursyid, Syamsul & Partners,Alamat : Ruko Rungkut MegahRaya Blok L42, Jalan Kalirungkut Surabaya ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN & PEMELIHARAANMESIN & PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER ;Berkedudukan : di Jalan Kampus ITS Sukolilo Surabaya ;Sebagai TER ATI;KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUHNOPEMBER SURABAYA dalam hal ini adalah REKTOR INSTITUTTEKNOLOGI
    Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin danPeralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 058358/IT2.34.1I/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013, perihal : PemutusanC0 22.
    Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi SepuluhNovember Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10Desember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia dan Surat KuasaPengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor :058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, TentangPenetapan Black List Penyedia atas Nama CV Mitra UsahaMANGINI jonsnseseee renee seemee nereeeme neem neice neeeeeneeeee3.
    Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan PemeliharaanMesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November SurabayaNomor : 058358/1T2.34.1I/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013,Hal : Pemutusan Kontrak ; b.
    Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan PemeliharaanMesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November SurabayaNomor : 058358/1T2.34.1I/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013,Hal = Pemutusan Kontrak; ==Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut TeknologiSepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/ 2013,tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan Black List Penyediadan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN ; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
1410
  • YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN ; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Putus : 16-12-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4715 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MEKATRON INTI TEKNOLOGI
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MEKATRON INTI TEKNOLOGI
Register : 01-04-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Nopember 2015 — Aurora Teknologi, Dkk ( Tergugat )
9114
  • Aurora Teknologi, Dkk ( Tergugat )
    AURORA TEKNOLOGI, berkedudukan di Jalan Nuri Indah No. 2 KM.13Tanjung Uban RT.004/ RW.002 Kampung Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang TimurKota Tanjung Pinang, yang selanjutnya disebut Tergugat;CV.
    Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal(satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.
    4,200,00 8 33,600,0 2 8,400,00 15% 6,300,00 48,300,0 9 37,800,0 86,100,0m 0 00 0 0 00 00 0010 Zainulla 1,865,00 8 14,920,0 2 3,730,00 15% 2,797,50 21,447,59 16,785,0 38,232,5h 0 00 0 0 00 00 00 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjurantersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini;5 Bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaTanjung pinang pada angka (2) yang menyatakan: ... pihak pengusaha (PT.Aurora Teknologi
    Aurora Teknologi, menyatakan bahwa mantan karyawati saya Ernita Dewi adalahpernah mendapatkan pesangon dari saya.Adapun saya bersedia membayar pesangon kepada Sdri.
Putus : 29-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1858 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 29 Desember 2022 — PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI VS 1. SUGENG SUPRIYADI, DKK
8252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, tersebut;
    PT PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI VS 1. SUGENG SUPRIYADI, DKK
Register : 05-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 53/B/2018/PT.TUN. JKT;
Tanggal 12 April 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
8728
  • YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
    JKT. b> ao soe oS aah ASs seSY &)s =: cs cogbangsa sertamemajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nf le nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemaitlan peradaban serS KS. umat manusia; z smear nn ary G eS a& Y er sr$ $ roa a oe Peo oY PY~ ~S& && Se <= = =ss sv Ssoe er oess s ss$ $ $e ecs &$erer aSs Ss aS)e Y S aS& && &> > > G & Sf& s $r Sr$ $ =Him.17 dari 17 hlm. Put.No.53/B/20 T.TUN.JKT.a >& & aQ QY Yo > >G G& & <
Register : 01-11-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5820 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
17448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
    BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, tempat kedudukan di PondokKelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48084/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam
    BioNusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 12.835.000.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 1.595.000.000,00Jumlah Penyerahan 14.430.000.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 0,00 Dikurangi: PM dapat
    BioNusantara Teknologi(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh PengadilanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melaluisurat nomor : P.815/SP.23/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dan diterimasecara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)pada tanggal 25 November 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumenDirektorat Jenderal Pajak (DUP) Nomor Dokumen: 201311250573.2.
    Bio Nusantara Teknologi, NPWP: 01.343.146.5328.001, beralamat di PondokKelapa, Pondok Keapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Mei 2009 dihitung kembali sebagaimana perhitungan diatas:adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Vl.
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1116/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
    BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, NPWP 01.343.146.5328.001,dalam hal ini diwakili oleh: Mirtati Kartohadiprojo, jabatan: PresidenDirektur PT.
    Bio Nusantara Teknologi, tempat kedudukan di PondokKelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48083/PP/M.XII/16/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam
    Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001,beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehinggajumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 1.840.500.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 16.510.000.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 1.392.500.000,00Jumlah Penyerahan 19.743.000.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 184.050.000,00
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48083/PP/M.XII/16/2013 tanggal 30 Oktober 2013, atas nama: PT.Bio Nusantara Teknologi (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat nomor P.815/SP.23/2013 tanggal 15Nopember 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 November 2013 sesuaidengan surat tanda
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3585 B/PK/PJK/2022
Tanggal 28 Juli 2022 — PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, TBK;
4819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, TBK;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3179/PJ/2017,tanggal 23 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
    Pengadilan Pajak NomorPut83994/PP/M.IIIB/10/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1716/WPJ.07/2015 tanggal 26Mei 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00007/201/12/054/14 tanggal 4 April 2014, atas nama:PT Elang Mahkota Teknologi
    Putusan Nomor 3023/B/PK/Pjk/201800007/201/12/054/14 tanggal 4 April 2014 atas nama PT ElangMahkota Teknologi, Tok NPWP 01.366.817.3054.000, beralamatdi SCTV Tower Senayan City Lt. 18, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta10270, atas sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 1279/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk., beralamat diSCTV Tower Senayan City Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehSutiana Ali jabatan Direktur dan Titi Maria Rusli jabatanDirektur Independen;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113500.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00512/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00008/207/14/054/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT ElangMahkota Teknologi
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.
Register : 11-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 B/PK/PJK/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk;
4223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk;
    ./2017, tanggal 23 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk, beralamat diSCTV Tower, Senayan City Lantai 18, Jalan Asia AfrikaLot. 19, Jakarta, 10270, yang diwakili oleh Sutiana Ali,jabatan Direktur dan Titi Maria Rusli, jabatan DirekturIndependen;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ulu FikriyyahNun, jabatan Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83993/PP/M.IIIB/15/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1717/WPJ.07/2015tanggal 26 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012 Nomor 00029/406/12/054/14 tanggal 4 April 2014, atas nama: PTElang Mahkota Teknologi
    tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1717/WPJ.07/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00029/406/12/054/14 tanggal 4 April 2014, atas nama : PTElang Mahkota Teknologi
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249/B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI,
7221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI,
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — ., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
14759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;2. Kementerian Kesehatan;3. Perguruan Tinggi; dan4. Organisasi Profesi/lembaga pelatinan/lembagasertifikasi;Halaman 42 dari 106 halaman.
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;2.
    Terhadap Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016;1.1.
    Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan:Halaman 63 dari 106 halaman.
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;b. Kementerian Kesehatan;c. Perguruan Tinggi; dand.
Putus : 24-08-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI VS PT SUBAGA MITRA SOLUSI
433336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI tersebut;
    PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI VS PT SUBAGA MITRA SOLUSI