., sedangkan diketahui olehTerdakwa dalam melakukan penebangan yang bertugasmengendalikan penebangan/pemanenan untuk Koperasi MandauTalawang adalah saksi Willy, S.Hut. bin Berthol Darunselaku P2LHP KB Koperasi Mandau Talawang' berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus2006. Dan untuk semua kegiatan tersebut secara proseduraldilaporkan kepada Terdakwa baik secara Jlisan maupuntertulis.

di tahun 2006 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/2/442/1.03/IV/2006tanggal 08 April 2006 tentang PengesahanBagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (BKUPHHK) tahun 2006 atas nama KoperasiMandau Talawang sebagai pemegang sah IUPHHKtelah mendapatkan jatah tebangan untuk tahun2006 seluas 550 hektar dan jumlah pohonsebanyak 4.991 pohon serta volume 28.927 M&S ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TengahNomor 522.2

Penggugat tidak menggugat pemilikpemilik lainnya sebagai pihak serta tidakmelibatkan pihak Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai pihak,membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya Tergugat Imohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak gugatanPenggugat ;Bahwa selain itu Penggugat juga keliru hanya menjadikan pihak Tergugat I danTergugat II sebagai Tergugat, karena berdasarkan dari hasil inventarisasi dari DinasKehutanan Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor : 522.2

Foto Copy Surat Nomor : 522.2/DISHUTPPKH/117perihal pelaksanaan inventarisasi penggunaan kawasanhutan tidak prosedural untuk kepentingan nonkehutanan tertanggal 8 Oktober 2012, diberi tanda2510.

PT Siak Raya Timber kepada PT NusantaraSentosa Raya di Provinsi Riau;18) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21Oktober 2015 perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTIUPHHKHTI) Tahun 2015/2016 a.n.

PemerintahKotamadya Daerah Tingkat II Palangkaraya No.651/VA16/Bapp, tanggal 18Juli 1997 Tidak Ada Aslinya;Bukti T.5: berupa Undangan Rapat dari Komando Distrik Miuliter 1016No.B/155/VI/1997, tanggal 11 Juli 1997 Tidak Ada Aslinya;Bukti T.6 : berupa Persetujuan Pembukaan Lahan Pertanian/Perkebunan dariKepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Palangkaraya No.218/PD.330/6/1997 tanggal 23 Juni 1997 Sesuai Dengan Aslinya;Bukti T.7: berupa Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan KahayanNo.522.2

Dirampas untuk Negara ; Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negera dengan nomer : 593/433/SK-PPBT/DB/IX/2012 Surat Keterangan Penegasan Fungsi dan status Kawasan dengan nomor 522.2/15DKB-II/2013, tertanggal 08 Januari 2013Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Perusahaan Tergugat Il Intervensi2 yangb ditujukan kepadaGubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor Surat 522.2/28 yang disertaidengan gambar wilayah Pertambangan Eksplorasi Tergugat Il Intervensi2.Yang selanjutnya pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan pulaSurat Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan hutan dengan Nomor 522/59tanggal 7 Januari 2010. Surat mana ditujukan kepada Menteri Kehuatananuntuk proses Pinjam Pakai Kawasan hutan yang sampai sekarang dalamproses..

Tiran Indonesia, tertanggal 30 Mei 2008, diberitarda butikth T = 9 =s=em anti tiniFoto Copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 522.2/28Perihal : Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untukKegiatan Eksplorasi a.n. PT.

Tanggal 09 Mei 2018

Tanggal 09 Mei 2018Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/0582/SITU/DPMPTSP/kabJP/2018 tanggal 25 April 2018IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiPapua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ~ Kecil Nomor503/067/SIUPKDPMPTSP/KAPJP/2017 tanggal 28 April 2017Izin Usaha Industri CV.

Tanggal 27 April2004 bersamasama dengan terdakwa IIT SUKERI SAAL selaku PNS di DinasKehutanan Kabupaten Katingan pada UPTD EKSPIN TPHH Katingan Kuala selakuPejabat Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di UPTD EKSPIN TPHHKatingan Kuala (waktu itu CDK Muara Katingan) yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Muara Katingan Kabupaten KatinganNomor : 522.2/2.MKT/447/1.05/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, serta sdr. PIRONMARTHIN dan sdr.

Tanggal 27 April2004 bersamasama dengan terdakwa II SUKERI SAAL Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan pada UPTD EKSPIN TPHH Katingan Kualaselaku Pejabat Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di UPTD EKSPINTPHH Katingan Kuala (waktu itu CDK Muara Katingan) yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Muara Katingan Kabupaten KatinganNomor : 522.2/2.MKT/447/1.05/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, serta sdr. PIRONMARTHIN dan sdr.

Tanggal 27 April2004 bersamasama dengan terdakwa II SUKERI SAAL selaku PEgawai Negeri Sipil(PNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan pada UPTD EKSPIN TPHH KatinganKuala selaku Pejabat Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di UPTDEKSPIN TPHH Katingan Kuala (waktu itu CDK Muara Katingan) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Muara KatinganKabupaten Katingan Nomor : 522.2/2.MKT/447/1.05/II/2004 tanggal 19 Februari 2004,pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Tanggal 27 April 2004,sedangkan Terdakwa II selaku PNS di DinasKehutanan Kabupaten Katingan pada UPTDEKSPIN TPHH Katingan Kuala selaku PejabatPetugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat(P3KB) di UPTD EKSPIN TPHH Katingan Kuala(waktu itu CDK Muara Katingan) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala CabangDinas Kehutanan Muara Katingan KabupatenKatingan Nomor : 522.2/2.MKT/447/1.05/II/2004tanggal 19 Februari 2004;2 Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakniM. MAHYUDINOOR, S.

Tanggal 27 April 2004, sedangkan Terdakwa II selaku PNS di DinasKehutanan Kabupaten Katingan pada UPTD EKSPIN TPHH Katingan Kuala selakuPejabat Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di UPTD EKSPIN TPHHKatingan Kuala (waktu itu CDK Muara Katingan) yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Muara Katingan Kabupaten KatinganNomor : 522.2/2.MKT/447/1.05/II/2004 tanggal 19 Februari 2004;Menmbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni M.MAHYUDINOOR, S.

Asmat Daci;12. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;13. 1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor :522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo KayuKM. Asmat Daci;14.

Soleman WairoNomor : 522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal:masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yangditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua;24. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman WairoNomor : 050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: prosespembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yangditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat;25. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs.

No. 2154 K/PID.SUS/2011Pencairan Dana pembelian KM.Asmat Daci;12.1 (satu) lembar foto copy suratBupati Asmat Nomor : 522.2/111tanggal 27 Agustus 2004 perihalpembelian Kapal Cargo Kayu KM.Asmat Daci;13.1 (satu) lembar tanda terima SuratDinas Bupati Asmat Nomor522.2/ 111 tanggal 27 Agustus2004 perihal pembelian KapalCargo Kayu KM. Asmat Daci;14.

SolemanWairo Nomor : 522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September2004 perihal: masalahpembayaran kapal KabupatenAsmat KM. Asmat Daci yangditujukan kepada GubernurProvinsi Papua;24.Surat Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Papua Drs. SolemanWairo. Nomor : 050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember2004 perihal: proses pembayarantagihan pembelian Kapal CargoKayu KM. Asmat Daci yangditujukan kepada BupatiKabupaten Asmat;25.Surat Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Papua Drs.

Transmigrasi melalui PolaKemitraan.44). 1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 8Agustus 2012 Nomor 050/Disbunpengemb/708, Perihal :Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian DenganRencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riauuntuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT BanyuBening Utama.45). 1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan tanggal 9 Maret 2004 Nomor 522.2/PR1112004/120, Perihal : Rekomendasi Teknis KesesuaianLahan PT Banyu Bening Utama.46). 1 (satu) bundel Surat Badan

Nomor 2819 K/Pid.Sus/201548). 1 (satu) lembar Surat Dinas Kehutanan tanggal 27Desember 2010 Nomor 522.2/PUXII/2010/1307, Perihal :Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PTBanyu Bening Utama.49). 1 (satu) bundel Surat Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor C17825 HT.01.01.TH.2004 tentang PengesahanAkta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

Transmigrasi melalui PolaKemitraan.45). 1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 8Agustus 2012 Nomor 050/Disbunpengemb/708 Perihal :Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian DenganRencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau124untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT BanyuBening Utama.46). 1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan tanggal 9 Maret 2004 Nomor 522.2/PR1112004/120, Perihal : Rekomendasi Teknis KesesuaianLahan PT Banyu Bening Utama.47). 1 (satu) bundel Surat Badan

Nomor 2819 K/Pid.Sus/201513432). 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas PertanahanNomor 01.590/ TGTII/2007/03 perinal Rekomendasi TeknisIzin Lokasi tertanggal 26 Februari 2007 berikut 1 lembarlampiran peta.33). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Rengat Nomor 522.2/PRXII/2005/1119 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT Panca AgroLestari tertanggal 01 Desember 2005 berikut 1 lembarlampiran peta.34). 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas KehutananNomor 522.12/ DISHUTPUK

Transmigrasi Melalui PolaKemitraan.44) 1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 08 Agustus 2012Nomor 050/Disbunpengemb/708, Perihal : Pertimbangan TeknisRekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro PembangunanPerkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PTBanyu Bening Utama.45) 1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan tanggal09 Maret 2004 Nomor 522.2/PRIII2004/120, Perihal : RekomendasiTeknis Kesesuaian Lahan PT Banyu Bening Utama.46) 1 (satu) bundel Surat Badan

T, sedangkandiketahui oleh Terdakwa dalam melakukan penebangan yangbertugas mengendalikan penebangan/pemanenan untuk KoperasiMandau Talawang adalah saksi Willy, S.Hut. bin BertholDarun selaku P2LHPKB Koperasi Mandau Talawang berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus2006. Dan untuk semua kegiatan tersebut secara proseduraldilaporkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupuntertulis.

Nopember 2006.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim CabangDinas Kehutanan Kapuas di lokasi pengukuran di Logpond atauLogyard Koperasi Mandau Talawang di Desa Jangkang KecamatanKapuas Tengah, terdapat selisih kelebihan untuk jenis' kayuMeranti sebanyak 488 potong dengan volume 2.459,42 M83 danjenis kayu Seruing sebanyak 21 potong dengan volume 11,78M3 dari target produksi BKUPHHK 2006 sebagaimana tercantumdalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2

hukum tidaksebagaimana mestinya ;Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebuthanya mempertimbangkan fakta non teknis denganmengabaikan mengenai prosedural/teknis daritugas dan kewenangan petugas P2LHPKB di manajudex facti menyimpulkan "bahwa saksi Willydengan pertimbangan sendiri tidak mentok DK kayubulat tersebut"sedangkan saksi selaku P2LHPKB berwenang untuktidak mengesahkan kayu bulat tersebut sepanjangdilarang sebagaimana Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TengahNomor : 522.2

dilegalisir ;1 (satu) bendel Fotocopy Estimate & Realisasi Produksi Bulanan KKPABatang Nilo Kecil periode 2012/2013 yang telah dilegalisir ;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada KetuaKoperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.11/PEM/X/13 tangal 30 Oktober2003 perihal persetujuan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawitdi desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan ;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kadisbun Kabupaten Pelalawankepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.2

Nomor 769 K/PID.SUS/201540.41.42.43.44.45.46.47.48.49.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bupati Pelalawan kepada KetuaKoperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.11/PEM/X/13 tangal 30 Oktober2003 perihal persetujuaan pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit didesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan ;2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kadisbun Kabupaten Pelalawankepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.2/VV2003/114tanggal 18 Juni 2003 perihal rekomendasi pembangunan kelapa sawit

Sehingga sejakmendapatkan persetujuan oleh Gubernur Riau sesuai denganPersetujuan Konversi Sementara Lahan Nomor: 522.2/EKBANG/05.08,tanggal 01 Juni 2004 lahan tersebut telah ditanami dengan Akasia padatahap pertama yang tumbuh sampai dengan tahun 2009, kemudianditebang dan ditanam kembali oleh pihak PT.

Pelalawankepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.2/VV2003/114tanggal 18 Juni 2003 perihal rekomendasi pembangunan kelapa sawitpola PIR kemitraan KKPA KOPTAN Sejantera ;1 (satu) lembar Surat Humas PT. Adei Plantation & Industry kepadaKadisbu Kab. Pelalawan Nomor : ADKN/LP/2013/1.06 tanggal 16Januari 2014 perihal penyampaian laporan usaha perkebunan besertaHal. 8 dari61 hal. Put.

Pelalawankepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera Nomor : 522.2/VV2003/114tanggal 18 Juni 2003 perihal rekomendasi pembangunan kelapa sawitpola PIR kemitraan KKPA KOPTAN Sejahtera ;1 (satu) lembar Surat Humas PT. Adei Plantation & Industry kepadaKadisbu Kab.

Pelalawankepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera nomor : 522.2/VV/2003/1 14tanggal 18 Juni 2003 perihal rekomendasi pembangunan kelapa sawitpola PIR kemitraan KKPA KOPTAN Sejahtera ;1 (satu) lembar Surat Humas PT. Adei Plantation & Industry kepadaKadisbu Kab.

No. 2416 K/Pid.Sus/201314sehubungan dengan pertimbangan yang termuat pada halaman 23 yangmenyatakan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sahserta telah pula diajukan dalam persidangan ini sehingga dinyatakan dapatdipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;4 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim padahalaman 38 s/d halaman 39 sehubungan dengan bukti surat yangdiajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu berupa :Surat Nomor : 522.2 / 506 / PH / X2011 tertanggal 21

Landak No. 131 tahun 2009 tentang Penempatan TempatPenimbunan Kayu Rakyat wilayah Desa Serimbu Kecamatan AirBesar Kabupaten Landak tanggal 5 Nopember 2009;Asli 2 (dua) lembar Surat Kades Serimbu kepada Kadis Perkebunandan Kehutanan Kabupaten Landak nomor : 522.2.1/01/DSSRB/2009 tanggal 3 Nopember 2009 perihal Permohonan BlangkoSKAU;Asli Berita Acara Serah Terima blanko dokumen SKAU Nomor :522.2/29/BUNHUT.C.1/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yangHal. 17 dari 41 hal. Put.

No. 284 K/Pid.Sus/2013522.2.1/01/DSSRB/2009 tanggal 3 Nopember 2009 perihalpermohonan blanko SKAU;Asli Berita Acara Serah Terima blanko dokumen SKAU Nomor :522.2/29/BUNHUT.C.1/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yangditandatangani oleh Ir.

dan Tergugatll sebagai Tergugat, karena berdasarkandari hasil inventarisasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampardengan Surat Nomor : 522.2/DISHUTPPKH/177, tanggal 8 Oktober2012, kemudian berdasarkan hasil inventarisasi tersebut ditemukanfakta bahwa ada 21 perusahaan yang belum mendapatkan izin,sebagaimana surat dari Dinas Kehutanan Prov Riau Nomor522.V/Planhut/4285 tanggal 30 Desember 2014, yang padapokoknya meminta kepada pihak perusahaan yang belummendapatkan legalisasi, diberi kesempatan untuk

Kpts.522.2/PK/4820 tertanggal 4 September 2004; Melalui Surat no. 24/RRP/HTI/IX/2004 tertanggal 6 Oktober2004 melaporkan kepada DANDENPOM I/5 Pekanbaru,meminta pengamanan perihal upaya Tergugat II Intervensimengamankan areal hutan dari aktivitas illegal logging; (BuktiTIli18); nnnMelalui Surat No. 26/RRP/HTI/X/2004, berikut Peta Lampirantertanggal 22 Oktober 2004 Melaporkan adanya kegiatan illegallogging dan meminta bantuan Operasi Pengamanan Terpadukepada Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Kpts 522.2/PK/7605,berikut Lampiran Peta; (Bukti TIi21 dan 22);Vi.Vii.Vill.1X.Melalui Surat No. 34/RRPHTI/IV/2005 tertanggal 13 April2005 ditujukan kepada Kepala Desa Pinggir perihal PembuatanParit Batas Areal Konsest ITUPHHKHT an Tergugat IIIntervensi; (Bukti THi23); Melalui Surat No. 45/RRP/HTI/V/2005 tertanggal 18 Mei 2005ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siakperihal Pembuatan Parit Batas Areal Konsesi IUPHHKHT anTergugat II Intervensi; (Bukti TIhi24);Melalui Surat No. 46/RRP/HTI

Inhutani IV untuk PT Banyu BeningUtama.1 (satu) bundel Surat Badan Lingkungan HidupRekomendasi Nomor : 660/BLHAMDAL/III/2010/30Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) KegiatanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT BanyuBening Utama Kapasitas 60 Ton TBS Per Jam.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Nomor : 522.2/PRIII/2004/117 tanggal2 Maret 2004 perihal Rekomendasi TeknisKetersediaan Lahan PT Banyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Gubernur Kepala

51 , perihal : Rekomendasi Kesesuaiandengan Rencana Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.nPT Banyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan tanggal 21Nopember 2012 Nomor : 522.1/Planhut/5113, perihal: Pertimbangan Teknis Permohonan RekomendasiKesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan156.49.50.51.52.27Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan KelapaSawit A.n PT Banyu Bening Utama.1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan tanggal 27Desember 2010 Nomor : 522.2

tanggal 26Februari 2007 tentang Permohonan Izin Lokasi An.PT Sejahtera Pratama Persada.2 (dua) lembar fotokopi Surat Badan PengendalianDampak Lingkungan Daerah Rengat No. 660/BapeldaldaAmdal Inhu/l/2007/017 perihalRekomendasi UKL/UPL tertanggal 31 Januari 2007.2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanahan No.01.590/TGTII/2007/03 perinal Rekomendasi TeknisIzin Lokasi tertanggal 26 Februari 2007 berikut 1lembar lampiran peta.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Rengat No. 522.2

Inhutani IV untuk PT BanyuBening Utama. 17 Desember 2014.1 (satu) bundel Surat Badan Lingkungan Hidup RekomendasiNomor : 660/BLHAMDAL/III/2010/30 Tentang UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa SawitPT Banyu Bening Utama Kapasitas 60 Ton TBS Per Jam. 17Desember 2014.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanNomor : 522.2/PRIII/2004/117 tanggal 2 Maret 2004 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT Banyu BeningUtama.17

Inhutani IVuntuk PT Banyu Bening Utama. 17 Desember 2014.1 (satu) bundel Surat Badan Lingkungan Hidup RekomendasiNomor : 660/BLHAMDAL/III/2010/30 Tentang UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik KelapaSawit PT Banyu Bening Utama Kapasitas 60 Ton TBS PerJam. 17 Desember 2014.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanNomor : 522.2/PRIII/2004/117 tanggal 2 Maret 2004 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT Banyu BeningUtama.

tertanggal 8 Desember 2010, dengan demikian terdapatketerkaitan antara Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli sebagai petunjukbahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa sebagai barang bukti tersebutseharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKBKR) dan bukanlah Surat Keterangan Asal Usul Kayu(SKAU) ;4 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim padahalaman 38 sehubungan dengan bukti surat yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa yaitu berupa :Surat Nomor : 522.2