Pihak yang berwenang dalam tahap iniadalah kekuasaan Aplikatif/Yudikatif.3.

kurangadil dengan kesalahan yang Terdakwa perbuat;Menimbang, bahwa jika dilihat dari legal justice, yang dikaji dari perspektifaspek ketentuan dalam KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAPyang menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan.Terhadap aspek ini, terlepas lamanya amar tuntutan yang dijatuhkan olehPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, maka disatu sisi kebijakan formulatifpembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif

Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikansaksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpamembedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan,dan agama;. aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengansebaikbaiknya; dan;akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapatdipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukumberdasarkan fakta;Hakhak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1)huruf a sampai dengan

Bagian suatu pelajaranagama bahwa kepercayaan, agama, agidah sebagai dokma, kalau dijalankan dengansikap kekerasan hati secara dogmatik berakibat / menunai pertengkaran,permusuhan, kekerasan (Kuliah agama Kristen tahun 1971 UGM Yogyakarta).Sumartoyo menjalankan secara terapan atau aplikatif komunikatif suatuHalaman 10 dari 23, Putusan nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Cbnkepercayaan hidup kedekatan dengan Sang Khalik pencipta langit dan bumi, isidunia sebagai dasar perjalanan hidup.

No. 1551K/Pid.Sus/2009dan Jepang ) ; Bahasa sehari hari menggunakan bahasa Inggris danbahasa Arab (dalam asrama) ; Memiliki Kurikulum Standard Internasional ; Sistem komputerisasi pada materi aplikatif ; Referensi kepustakaan dengan internet ; Bea siswa untuk yang berprestasi ;Bekerja sama dengan YAPKESBI dan tercanturn SKMendikum RI No. 191/ D/0/2004 dan rekomendasi MENKESRI No.

ditafsikansecara harfiah sebuah halaman yang berpagar rapi dan tertutup, apalagidengan melihat perkembangan jaman , dan konsep pembangunan rumahmaupun ruko sudah sedemikian rupa sehingga konsep pagar sudah menjadiimajiner dengan fakta perumahan kluster yang tanpa pagar ataupun rukoyang juga tanpa pagar;Bahwa Hakim harus memandang dan mengakomodasi semuaperkembangan masyarakat dan memberikan pemahaman kepadamasyarakat pencari keadilan sehingga kaidah yang terkandung dalamsebuah pasal mempunyai penafsiran aplikatif

perbuatan yang dilakukannya, selama haltersebut masih dalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pedoman pemidanaankepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmupengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa,serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dankepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari Aspek Keadilan Hukum (legal justice), bahwaPasal 197 Ayat (1) huruf kK KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif

: 95K/PM.III18/AD/X/I/202010.tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

dilakukannya, selama hal tersebut masihHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Mjkdalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keadaan memberatkan dankeadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

Mjkdan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam halpemilinan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan nilainilai

Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa tujuan dan prinsipprinsip dari pemidanaan tidaklahsemata mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyaitujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali padajalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidakmelakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa kebijakan formulatif tidak ada memberi pedomanpemidanaan bagi kebijakan aplikatif

kepadamasyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum,negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakimsebagai kebijakan aplikatif

sendiri, rasa keadilan dan kepastianhukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/egal justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf f Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, yakni keadaanmemberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental JaksaPenuntut Umum dalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

kepada pelaku, yangkirakira setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, selama hal tersebut masihdalam batasanbatasan yang dirumuskan dalam perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain Pasal 197 Ayat (1) huruf f KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keadaan memberatkan dankeadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

(enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapatdisidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahandari pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 tahun2009 tentang

Dalil Pelawan dalam Positagugatannya terkesan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, termasukdengan katakata yang digunakan sama sekali tidak bernafaskan ilmuHalaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Plw/2015/PN Lgshukum, sebagai seorang yuris seharusnya wajib dan sangat dianjurkanmenggunakan ilmu hukum secara normatif dan aplikatif;Terkait dengan objek agunan, apabila objek agunan akan didakan lelang,pastilah banyak orang yang mengetahui mengenai objek tersebut danbermaksud akan mengikuti