Akad nikahnya dilangsungkanantara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnyadilakukan oleh seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama BpkH. Asyhari;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 44tahun dalam usia 44 Tahun. Orang tua kandung Pemohon I Ayah bernama xxx,Ibu bernama xxxxx, ;pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22tahun dalam usia 22 Tahun.

, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalahagar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juli2007 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikahPemohon I berstatus jejaka dalam usia 44 tahun sedangkan Pemohon II berstatusPerawan dalam usia 22 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak adahubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah Xxxxxxdan dijabkan oleh seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama BpkH

,Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor diKantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH) MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto No. 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 043/Suku/BPKH/JT/IV/2016,tanggal 14 April 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran padatanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor : W 12. U18/HK.01/60/5/2016/PN.Unr, = selanjutnya = disebutTERBANDING semula PENGGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUTSetelah membaca :1.

tinggal Para Tergugat dengan alasan yang tidakjelas, tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah ; Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan ParaTergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat, namun Para Tergugat tidakmengindahkannya ; 2222 eno on nnn nnn nnn nee nee neeBahwa pada tanggal 15 April 2016, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugatyang pada pokoknya mengundang Para Tergugat untuk datang keKantor BPKH

terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIsHutan (BPKH

terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3, dan titikk 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi(HPK)Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH

koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi Yang dapat diKonversi (HPK)AhliPengukuran dan Pemetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya GANDUNG SOEPRAPTO,SH dan OKTA ADI NUGROHO, SH,Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/Suku/BPKH/JT/IV/2016, tertanggal 1 April 2016selanjutnya disebut sebagaiag S100) 06 aPengadilan Negeri tersebut ; 2 220 nn nnn n nnn nn nnn nnn Telah membaca Permohonan Pemohon dan surat dalam berkasperkara ;

DEKOPIN WIL NTB);Bahwa berturutturut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinyabahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debitpengiriman uang dari Tergugat (Il) dua kepada Tergugat (I) satu, karenaberdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah TabunganHalaman 5 dari 40 hal.

Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong KabupatenLombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalamBERITA ACARA MUSYAWARAH.

Tanggal 28 September 2017, Tergugat (Il) dua mengirim surat kepadakuasa hukum Penggugat saat itu BPKH DEKOPINWIL NTB dengannomor surat: O86/MTRMB MIKRO/IX/2017 Perihal UndanganPenyelesaian Kredit Bermasalah yang isinya membahas penyelesaiankredit bermasalah mitra cennelling Bank Bukopin untuk hadir membahaspada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Aula Taspen Mataram;.

Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga, kepala cabangAsabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram(Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKHNTB/XII/2017 PrihalPemblokiran Gaji Pensiunan.

Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018 Nomor146/Sekr/BPKH/JT/VIII/2018. yang pada pokoknya mencabut surat Gugatantertanggal 30 Mei 2018 perkara No. 209 /Pdt.G/2018/PN.Smg,4. Berita acara persidangan tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknyaKuasa Penggugat mencabut Gugatan nomor 209/Pdt.G/2018/PN.

Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.

Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara.
154. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang.
155. 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.
240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia tidak dapat disetujui
241. 1 (satu) bundel Data Jaminan Reklamasi Berdasarkan IUP RKAB dengan Total 95 IUP.

Saksipernah melihat lembaran saran dari SUDIRMAN perwakilan BPKH KendariHalaman 73 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN.

PT Tosida yang datangmengurus untuk diberikan kesempatan melakukan pembayaran PNBP PKHsehingga saksi sebagai perwakilan BPKH Kendari memberikan sarandisetujui dengan syarat agar PT Tosida melakukan pembayaran danmenyerahkan bukti pembayaran, namun saat itu tidak ada buktipembayaran PNBP PKH dari PT Tosida ke BPKH Kendari.

Sultraterkait perubahan lembaran saran, karena tugas BPKH Kendarimelaksanakan pengukuran hutan, tata batas hutan, pemetaan, penyajianbahan rencana kehutanan wilayah dan informasi terkait Penggunaankawasan hutan; Bahwa ada koordinasi antara BPKH Kendari dan Dinas KehutananProv.

Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan StafISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun241.242.2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN,SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun2020 PT.

Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan StafISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat.240a.1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun241.242.243.244.245.246.247.2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN,SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun2020 PT.

Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015perihal Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan kepada terdakwa.Bahwa terdakwa tetap melakukan aktivitas perkebunan di lokasi tersebutwalaupun sudah diberikan teguran bahwa lokasi tempat terdakwamelakukan aktivitas perkebunan tersebut masuk ke dalam Kawasan HutanProduksi yang dapat di Konversi (HPK).Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbarumelakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dandiambil

Hutan Rindang Banua (HRB) memiliki izin pemanfaatankawasan hutan tanaman industri berdasarkan data yang kami miliki adalahKepmenhut : nomor SK.352/Menhutll/201 4;Bahwa pihak BPKH wilayah V Banjarbaru pernah menerima surat tersebutdan telah menindaklanjutinya dengan menugaskan Ahli untuk melakukanpengambilan titik kordinat yang mana pada saat itu Ahli bersama Tim DitReskrimsus Polda Kalsel;Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik kordinat ternhadap lahan tersebutpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020

Sus/2020/PN BinBahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kordinat kembali pada tanggal28 Juli 2020 berdasarkan laporan Polisi nomor: LP / 352 / VII / 2020 /KALSEL/ SPKT, tertanggal 29 Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.HutdanBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru dan saksiDenny Yulianto, S.Ap.

.), petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut),perwakilan dari PT. HRB (Saksi Suwardi), perwakilan PT.

Hutan Rindang Banua (PT.HRB), dilakukan pengambilan titikkordinat kembali yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik pada tanggal 28Juli 2020, oleh Ahli Rahmad Efendi, S.Hut petugas dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru ;Menimbang, bahwa pengambilan titik kordinat pada lahantersebut dihadiri oleh petugas Dit Reskrimsus (IPDA Andreas O, S.H.,dan saksi BRIPTU Ade Hidayat, S.H.), petugas BPKH Wilayah VBanjarbaru (Ahli Rahmad Efendi, S.Hut), perwakilan dari PT.

Menyatakan barang bukti berupa: point 1 56 tetap terlampir dalamberkas perkara ini, Menetapkan barang bukti pada point 57 berupa Areal Perkebunanyang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dankebun bawah yang berlokasi di desa teluk Bano , KecamatanBangko Pusako, Kab Rokan Hilir, Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkandigitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan

MULJADIHalaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.11.12.alias Aseng, maka Kejakasaan Negeri Rokan Hilir membuat danmenyiapkan Form BA20 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dariKejaksaan Negeri Rokan Hilir berupa Areal Perkebunan yang dikuasaiSiswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yangberlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan HilirProv Riau , yaitu di dalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH

Terdakwa sudah dimasukan ke LembagaPemasyarakatan/LP untuk menjalani hukuman pemidanaan dan barangbukti berupa Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Asengyaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasiAhli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada di dalamKawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Surat Nomor B 2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10Desember 2018, terhadap barang bukti berupa berupa ArealHalaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan

Surat Nomor B2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10 Desember 2018 EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No 2510 K/Pid Sus/2015 a.n Ir.SiswajaMuljadi Alias Aseng, terhadap barang bukti berupa berupa ArealPerkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kKawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

dipungut dari hasil pemanenanhutan Negara atau yang berhak untuk melakukan penjualan kayu adalahdivisi komersial di bawah lingkup Perhutani sehingga Mandor maupunperseorangan dilarang atau tidak dibenarkan menjual hasil hutan apapunyang diambil dari kawasan hutan sebagaimana keterangan Ahli SawungKuncara, S.E. bin Samoeri selaku Kepala Seksi Penatausahaan Hasil Hutandari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kediri ;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka pihak Perhutani RPHJatirejo BPKH

SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,

Agro Indomas No. 018/AI-EK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulan Januari Maret 2016 I, II, III,

Agro Indomas No.018/AIEK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulanJanuari Maret 2016 I, Il, Ill,Foto copy Surat Kepala BPKH Wilayah IV No. S.35/BPKHIV2/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Telaahan KawasanHutan terhadap Areal ijin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Agro indomas di Kab. PPU,Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt. Foto copy Surat Permohonan Direktur PT.

anggotadan diketahui Dinas Kehutanan Provinsi selanjutnya ditetapkan olehMenteri),Bahwa dasar AHLI melakukan kegiatan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah Instruksi kerja dari Kepala BPKH danSurat Perintah Tugas.

Saksi dalam kegiatan pengambilan titik koordinatperkebunan kelapa sawit PT Agro Indomas menggunakkan GPSmap 60Csx Garmin, Kompas, Kamera dan Peta Kawasan Tahura dengan dasarkegiatan Surat Perintah Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No PT49/BPKH IV2/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan pengambilan titikkoordinat sebanyak 9 titik dan tracking menggunakkan GPS,Bahwa titik koordinat tersebut meliputi :1) Titik 1 di Patok THR No. 1551 Koordinat Geografis (1165111.73dan05224.71"),2) Titik 2 di Pos Jaga Koordinat

SK.554/MenhutII/2013tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan FungsiKawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutanmenjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Foto copy BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

SK.554/Menhut11/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha danPenunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, Fotokopi BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

Slamet Mulyadi alias Slamet bin Gatot Subroto mendapatupah/gaji dari Kamaluddin alias Buyung bin Asmat minimal Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) per bulan;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30 WIB,dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS Departemen KehutananDirektorat Planologi BPKH XIII Pangkalpinang) terhadap lokasi tambang Rangka KelubiDusun Melingai Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten

Slamet Mulyadi aiiias Slamet bin Gatot Subrotomendapat upah/gaji dari Kamaluddin alias Buyung bin Asmait minimal Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) per bulan; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.30 WIB,dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd (PNS Departemen KehutananDirektorat Planologi BPKH XIIIl Pangkalpinang) terhadap lokasi tambang Rangka KelubiDusun Melingai ;jDesa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar

,yang merupakan PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH XIIIPangkalpinangdan Ahli yaitu DWI PUTRA, ST., PNS Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan penambangan pasir timah milik saksiKAMALUDDIN Als BUYUNG Bin ASMAT di lokasi tambang Rangka Kelubi DusunMelingai Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah termasukkawasan hutan produksi Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab.

,yang merupakan PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH XIIIPangkalpinang dan Ahli yaitu DWI PUTRA, ST., PNS Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan penambangan pasir timah milik saksiKAMALUDDIN Als BUYUNG Bin ASMAT di lokasi tambang Rangka Kelubi DusunMelingai Desa Batu Beriga Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah termasukkawasan hutan produksi Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab.

kayu tersebut kemudianmenyimpulkan bahwasanya kayu tersebut merupakan jenis kayujati olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan;Bahwa saksi jelaskan berdasarkan pengamatan saksi terkait umurkayu yang dilihat dari garis lingkar tahunnya, kayu jati tersebutsebagaimana yang disita oleh Penyidik Polsek Reban berusia 45tahun atau lebih;Bahwa saksi setelah mengecek lebih lanjut tentang barang buktikayu tersebut dihubungkan dengan hilangnya 2 (dua) pohon diwilayah hutan jati petak 3i1 Desa Besokor BPKH

jenis kayu tersebut kemudianmenyimpulkan bahwasanya kayu tersebut merupakan jenis kayu jatiolahan yang diduga berasal dari kawasan hutan;Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 07 Juni 2014sekira pukul 15.00 Wib menemukan 2 (dua) buah tunggak bekaspencurian di wilayah hutan jati petak 31 RPH Besokor BPKHSojomertyo KPH Kendal;Bahwa saksi setelah mengecek lebih lanjut tentang barang bukti kayutersebut dihubungkan dengan hilangnya 2 (dua) pohon di wilayahhutan jati petak 3i1 Desa Besokor BPKH

HA, no. 03/BT/BNP/IX/2014 tanggal 01 September2014, maka keduanya menyimpulkan bahwa kayu jati berasal darihutan jati petak 3i1 RPH Besokor BPKH Sojomerto KPH Kendal yangmasuk pangkuan Desa Sambongsari Kecamatan Weleri KabupatenKendal;Bahwa benar dari keterangan saksi Budiarto yang pernah menjualkayu jati kampung kepada M.

HA, no. 03/BT/BNP/IX/2014 tanggal 01 September 2014, maka keduanyamenyimpulkan bahwa kayu jati berasal dari hutan jati petak 3i1 RPHBesokor BPKH Sojomerto KPH Kendal yang masuk pangkuan DesaSambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;Bahwa dari keterangan saksi Budiarto yang pernah menjual kayu jatikampung kepada M.

Masaran, Kab.Sragen;Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai KRPH Duren Tumpang BPKH GajahBiru KPH Pati, tugas dan tanggung jawab saya adalah mengamankanhutan dan aset hutan serta hasil hutan milik Perhutani wilayah RPH DurenTumpang BPKH Gajah BiruKPH Pati;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.

Jepara; Bahwa Hutan merupakan pelestarian alam yang perlu dijaga selalu dalampengawasan karena kejadian tersebut didalam kawasan hutan karenadalam aturan dari menteri dan atau setiap orang yang melakukan usahapenambangan tanpa IUP (ijin usaha penambangan), IPR (ijin penambanganrakyat) atau IUPK (ijin usaha penambangan khusus);" Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai KRPH Duren Tumpang BPKH GajahBiru KPH Pati, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengamankanhutan dan aset hutan serta hasil hutan milik

Perhutani wilayah RPH DurenTumpang BPKH Gajah BiruKPH Pati; Bahwa yang melakukan penambangan tersebut tanpa ijin tersebutsebagai operator Excavator tersebut bernama DYAN MARIYADI disuruholeh Terdakwa ; Bahwa yang melakukan penambangan di kawasan hutan adalah Sutrisnodiarea kawasan hutan, serta yang melakukan penebangan di luar kawasanhutan saat kejadian adalah PRIYANTO; Bahwa pada saat Saksi bersama tim datang ketempat kejadian saudaraDYAN MARIYADI tersebut sedang berlangsung melakukan aktifitaspenambangan

terdakwa kuasai.Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik koordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

terdakwa kuasai.Bahwa Pada tanggal 6 April 2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik kKoordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titIk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

2015, Tim Petugas Taman Nasional GunungLeuser melakukan patroli dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuserdan menemukanterdakwa melakukan kegiatan perkebunan dalam KawasanTaman Nasional Gunung Leuser pada titik kKoordinat sebagai berikut:a. titik SMS1 : 97.710150 BT dan 3.604760 LUb. titik SMS2 : 97.705080 BT dan 3.602960 LUc. titIk SMS3 : 97.705050 BT dan 3.603880 LUd. titik SMS4 : 97.708290 BT dan 3.606830 LUhalaman 7 putusan No. 35/Pid/2016/PTBNAMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH

tetappada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM42/BLORA/Euh.2/ 06/2015tertanggal 5 Juni 2015 atas dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPertama Bahwa terdakwa SUBROTO Bin RAMIDIN pada hari sabtu tanggal 16 MEI 2015sekira pukul 10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hutanpetak 127 RPH Nglencong BPKH

ditaksir sebesarRp. 250.389, (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 20013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan ;ATAUKedua Bahwa SUBRONTO Bin RAMIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalamtahun 2015 bertempat di hutan petak 127 Rph 127 Nglencong, BPKH

., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran adalah : 222222 2 022 one nnn nnn nnna.

Husin melakukan penebangansehubungan atas perintah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenan(; 2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen en ennBahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Kamis, tanggalsebelas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (11082016) yang dibuatdan ditandatangani oleh Parlindungan, S.H., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran

Tahun 2015 menjabat sebagai Pelaksana Teknis Pengukur dan PemetaKawasan Hutan pada BPKH Wilayah XX LampungBengkulu; Halaman 20 dari 45 halamanPutusan Pidana Nomor 423/Pid.SusLH/2016/PN Kla21Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku pelaksana teknis pengukur danpemeta kawasan hutan adalah mengumpulkan, menyeleksi, mencatat data,menegolah dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembuatan petakawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah XX LampungBengkulu; 272222 22222 2n nn nnn nnn nnn

nn nn nen nen nen ne nnn ne nnn nneeBahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran/pengambilan titikkoordinat adalah ahli sendiri, sedangkan dasar penugasannya adalah SuratPerintah Tugas Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XXLampugBengkulu (BPKH) Nomor : ST.120/BPKH.XX/2016 tanggal 9 Agustus2016 (terlampir dalam berkas perkara); Bahwa Ahli melakukan pengambilan pengukuran/titik koordinat pada harikamis, tanggal 11 Agustus 2016, yang disaksikan oleh pihak Penyidik SatuanReserse Kriminal

tidak memilikihubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaandengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keteranganSaksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telahterjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidaksah/tanpa jin;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

) wilayah XX Bandar Lampungdan jabatan seharihari, Saksi adalah sebagai Pengendali EkosistemHutan Pertama;Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw Bahwa setelah melihat titik koordinat dengan melakukan pengecekanmenggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan peta hasilpemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) XX di TKP penebangan kayu yang dilakukan Terdakwaadalah benar merupakan wilayah kerja Saksi yaitu berada dalamkawasan hutan Taman Nasional

Perusakan Hutanyang berbunyi orang perseorangan yang dengan sengaja memuat,membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ ataumemiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa jin makaperbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum,dan apabila dilanggar ada pidananya yang diatur dalam pasal 83 ayat (1)huruf a undangundang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH

KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) danjabatan seharihari Saksi adalah sebagai Penyuluh kehutanan pada BalaiBesar TNBBS selama 11 (Sebelas) tahun;Bahwa benar setelan melihat titik koordinat dengan melakukanpengecekan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) danHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liwpeta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Fungsi Taman Nasionalsebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwaserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan; Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tidak ada izin daripihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH XX Bandar Lampung ada tunggul kayu yangditemukan di lokasi penebangan jenis kayu Pule/Pulai/Pelawi (AlstoniaScholaris) didapat persesuaian dengan kayu barang bukti yangmerupakan

Gubernur;e Bahwa, ijin pemanfaatan APL diajukan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempatuntuk diteruskan ke Propinsi; e Bahwa, terdakwa belum pernah mengajukan izin pemanfaatanMenimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapanmembenarkannya; 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nce ence9 Ahli ANTON CAHYO NUGROHO, S.Hut, di bawah sumpah memberikan pendapat ataspersoalan yang dikemukakan sebagaiberikut:e Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

) wilayah VIManado sebagai ahli berdasarkan surat penunjukan Kepala BPKH Wilayah VIe Bahwa tugas dari BPKH adalah melaksanakan pemantapan Kawasan Hutan, Penilaianperubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumber dayae Bahwa Fungsi BPKH adalah antara sebagaiberikut:1 Melaksanakan identifikasi lokasi dan potensi kawasan yang akan ditunjuk;2.

dan luas kawasan taman nasional bogani nani wartabone tersebut tidak pernahberubah sampai saat ini;e Bahwa peta kawasan taman nasional bogani nani wartabone dibuat oleh balai pemantapankawasan hutan (BPKH) manado berdasarkan berita acara tata batas kawasan hutan suaka margasatwa Dumoga dan Cagar alam Bulawa wilayah Taman nasional Dumoga Bone tanggal 27Maret 1989; 22222 22222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnne Bahwa benar lokasi Mauk Desa Bumbongon, kecamatan Dumoga kabupaten Bolaangmongondow

di titik koordinat UTM 624006, 77721 masih termasuk dalam kawasan TamanNasional Bogani Nani Wartabone;e Bahwa taman nasional Bogani Nani Wartabone terdiri dari empat zona yaitu zona inti, zonarimba, zona penelitian, dan zona rehabilitasi; e Bahwa benar hanya ada satu peta kawasan hutan taman nasional bogani nani wartabone yangdibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Manado berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan; Bahwa peta kawasan hutan untuk seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara

menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan taman nasional adalahdengan menggunakan alat GPS yang berhubungan langsung ke satelit untuk mencari titikkoordinatnya selanjutnya titik koordinat tersebut dimasukan dalam aplikasi ARCGIS sehinggadiperoleh hasil masuk atau tidaknya wilayah taman nasional;e Bahwa peta kawasan pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ((UPHHK) milik terdakwayang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama denganpeta yang dikeluarkan oleh BPKH