dasaragama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, statusekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibatpengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasandasar dalam kehidupan baik individual maupunkolektif dalambidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspekkehidupan lainnya;Prinsip perlakuan anti diskriminasi juga dijamin dalam UniversalDeclaration Of Human Rights, The International Covenant on Civil

Putusan Nomor 72 P/HUM/201616.17.Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana dimaksud UU aquo ini telah melanggar asas hukum yangberlaku secara universal inl;Lebih lanjut, diskriminasi tidak hanya dilarang dalam ketentuan hukumpositif Indonesia, namun juga dalam hukum internasional, antara laindalam Kovenan Internasional tentang WHakhak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights) 1966 (untukselanjutnya disebut ICCPR), yang telah disahkan oleh Negara

Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights (KovenanInternasional tentang Hakhak Sipil dan Politik). Sesuai denganketentuan di atas, oleh karena Indonesia telah mengesahkan ICCPRdengan UU No. 12 Tahun 2005, maka ketentuanketentuan dalamICCPR dianggap telah terintegrasi ke dalam sistem hukum positifIndonesia, dan Negara Republik Indonesia wajib melaksanakanketentuanketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaikbaiknya.

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Civil And Political Right (KonvenantInternational Tentang HakHak Sipil dan Politik, (P5);Fotokopi Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Politik, (P6);Fotokopi Permohonan Putusan, (P7);Fotokopi Permohonan Putusan, (P8);oon &Fotokopi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatentang Dukung Perubahan PP No. 99 Tahun 2012, (P9);10.Fotokopi Informasi Suara pembaruan tentang

dalamPasal 52 UU Adminduk meskipun lebin kepada formalitas administrative terkaitdengan tempat pengajuan permohonan perubahan nama dan pendaftaranperubahan nama sedangkan aspek materiil seperti alasan perubahan nama dandalam hal apa perubahan nama dikabulkan atau ditolak, tidak diatur secaradetail dalam UU Adminduk, seperti halnya UU RI No. 4 Tahun 1961 tentangPerubahan atau Penambahan Nama Keluarga, yang telah dicabut;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama disebutkandalam United Nations Civil

Registration and Civil Statistics Systems bahwachange of name Is a citizens change of name due to legal, religious or otherevents.

selaku Pihak Tertanggung (Obligee) untuk menjamin kontrak konstruksidengan Contract Nomor APD/GK/090/08 dengan judul kontrak KambunaOnshore Receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works adalah benarbenar asli (is truthfully an original).

Bahwa berdasarkan Contract Nomor APD/GK/090/08 KambunaOnshore receiving Facilities Earth, Civil & Structural Works tertanggal 17Maret 2009 (contract), antara Tergugat Il, sebagai Company, dan TurutTergugat, sebagai Contractor, telah terikat dalam suatu perjanjian (BuktiPermulaan T.12);2.

Lekom Maras has failed tomeet with regards to project schedule under Contract NomorAPDGK/090/08 regarding Kambuna ORF Earth, Civil and StructuralWorks (the Contract). Therefore, SENSL have no option but to enforceArticle 10.1 of Exhibit A of the Contract and terminate the Contractfortwith.Yang terjemahan bebasnya adalah:Sehubungan dengan surat kami Nomor SENSLLML037 dan SNSLLML038 tanggal 28 Januari 2010 and 1 Februari 2010.

Lekom Marastelah gagal memenuhi rencana proyek berdasarkan Kontrak NomorAPDGK/090/08 perihal Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works(Kontrak). Oleh karena, SENSL tidak memiliki pilihan selainmemberlakukan Pasal 10.1 dari Lampiran A Kontrak dan membatalkanKontrak.

Nomor 1815 K/Pdt/2016Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, Termohon Kasasi dan Asia PetroleumDevelopment (Glagah Kambuna) Limited telah menandatangani kontrakNomor APDGK/090/08 tentang Civil, Earth and Structural Works for theORF at Pangkalan Brandan (kontrak konstruksi);Bahwa berdasarkan Pasal 28 kontrak konstruksi, Turut Termohon Kasasiwajib memberikan jaminan pelaksanaan dalam bentuk performance bondkepada Asia Petroleum Development (Glagah Kambuna) Limited.

karenaPenggugat sudah lanjut usia dan tidak ada lagi yang menerima Penggugatuntuk bekerja di Instansi Swasta sehingga Tergugat melanggar Hak AzasiManusia yaitu hak untuk hidup bagi anggota keluarga Penggugat sehinggainilah kepentingan Penggugat yang dirugikan sejak diterbitkannya keputusantersebut;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu bertentangan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International CovenantOn Civil

29/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 maka Penggugatmengalami pembeda, diskriminasi dalam hal kesempatan dalam pemerintahanantara Penggugat dengan calon kepala daerah dan calon anggota legislativeyang terpilin dari mantan nara pidana tindak pidana korupsi;Halaman 13 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUNMDN.24.25.26.Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memberikanpenghukuman yang berulangulang kepada Penggugat sehingga tidak sejalandengan ketentuan International Covenant On Civil

And Political Rights(Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik) yang telahdiratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yangdiundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 ayat (7): Melarangseseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yangpernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuaidengan hukum dan hukum acara pidana masingmasing oleh karena itu Pasal87 ayat (2

perkaraaquo bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndang Dasar 1945 BAB XATentang Hak Azasi Manusia menyatakan Hak untuk hidup, hak untuk tidakdisiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hakuntuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukumdan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HakAzasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International CovenantOn Civil

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannyaterkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaituUndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant On Civil and Political Rights, Asas HukumUndangundang tidak boleh berlaku surut, secara khusus dalam halpemberhentian tidak dengan hormat, menurut Tergugat hal inimerupakan bahan pengkajian dalam dinamika peraturan perundangundangan yang

Letter of Ordering Work Civil Engineering Service antara PT Patra SK dengan PT.

CZK terkaitpekerjaan jasa Civil Engineering Service dengan nilai sebesarRp.50.930.000,00 (pokok Rp.46.300.000,00 + PPN Rp.4.630.000,00).bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan dokumenberupa faktur pajak, Payment Voucher, General Expense AccPT. CZK,Payment Request Form, Payment Proposal, Bukti transfer Bank Mandiri,Service Order dan Letter of Ordering Work Civil Engineering Serviceantara Pemohon Banding dengan PT.

CZK telah menerbitkan Faktur Pajak atas Penyerahan JKP terkaitpekerjaan jasa Civil Engineering Service dengan nilai sebesarRp.50.930.000,00 yang terdiri dari Nilai Pokok Rp.46.300.000,00 dan NilaiPPN Rp.4.630.000,00.bahwa pada proses Uji Bukti yang telah dilaksanakan, Pemohon Bandingdiberikan kesempatan yang memadai sesuai dengan arahan Majelis Hakimsehingga Pemohon Banding dapat menunjukkan dokumen berupa FakturPajak, Payment Voucher, General Expense AccPT.

CZK, Payment RequestForm, Payment Proposal, Bukti transfer Bank Mandiri, Service Order danLetter of Ordering Work Civil Engineering Service antara PemohonBanding dengan PT. CZK tertanggal 20 September 2010. Ditunjukkandokumen eksternal dari PT.

CZK, Payment Request Form, Payment Proposal,Service Order dan Letter of Ordering Work Civil Engineering Serviceantara Pemohon Banding dengan PT. CZK tertanggal 20 September 2010,Permohonan Pembayaran, Invoice, Attendee List for Engineering Service danCertificate for Acceptance of Work dan Bukti transfer Bank Mandiri, denganmenunjukkan angka mutasi sebesar Rp.50.004.000,00.

EKRAM.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesalahankeperdataan (civil wrong) dan tidak memenuhi unsurunsur dalam pasal yangdidakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan haruslah dibebaskan dariseluruh dakwaan tersebut atau setidaktidaknya dinyatakan lepas dari tuntutanhukum;Setelah

melainkan telah diperjanjikansebelumnya dengan Saksi korban, sehingga unsur yang ada padanyabukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kedua;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannyatelah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesalahankeperdataan (civil

kepunyaanorang lain, bahwa harus dibuktikan Terdakwa berbuat seolaholah barang yang iakuasai adalah miliknya sendiri sehingga ia bebas melakukan perbuatan hukumapapun terhadap barangbarang tersebut, akan tetapi sesungguhnya barangbarang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan sebagian atau seluruhnyamilik orang lain, dan terhadap unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo bukan unsurkeperdataan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, apakah itu civil

wongmenurut Pasal 1365 KUHPerdata ataukah civil wong yang timbul dari suatuperjanjian (wanprestasi), melainkan unsur kesalahan menurut pasal 372 KUHPyaitu tentang penggelapan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukumsehingga patut untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalampembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukanalasan pemaaf maupun alasan

Penggugat adalah seorang Warga Negara Inggris yang memperolehgelar sarjana teknik sipil (Bachelor of Science in Civil Engineer) padatahun 1966 (Bukti P1). Selanjutnya sejak Juli 1971, Penggugat terpilihmenjadi anggota Chartered Engineer dan anggota Institution of CivilEngineer (M.1.C.E) (Bukti P2), keduanya organisasi teknik sipilterkemukainternasional.

ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT :PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSUMENGENAI KEAHLIAN PENGGUGAT SEBAGAI CHARTEREDENGINEER DAN KEANGGOTAN INSTITUTION OF CIVIL ENGINEER(MICE) DALAM CURRICULUM VITAE (RIWAYAT KERJA) KEPADATERGUGAT 3 PADA TANGGAL 14 JUNI 2010 YANG SANGATMERUGIKAN TERGUGAT 341.

Bahwa ParaTergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam butir 1Gugatan, yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat anggotaChartered Engineer dan anggota Institution of Civil Engineer (MICE)yang memiliki reputasi baik di dunia dan banyak berkontribusi dalammembangun profesi teknik sipil dan industri perminyakan.42.

(Bukti T17).Bahwa Tergugat3 pada sekitar bulan Maret 2014 juga menemukanfakta bahwa Penggugat tidak dapat dipercaya, yaitu dalam PerkaraGugatan Perdata di Malaysia (Malaysian Civil Suit) No.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi telah memberikan keteranganpalsu seolaholah masih terdaftar sebagai anggota atau Member of theInstitute of Civil Engineers di Inggris, padahal telah DIPECAT, saatTergugatRekonpensi menyerahkan CV Tahun 2010 dan CV Tahun2013 kepada ParaPenggugatRekonpensi..

K. 2630/5.1002/99 tanggal 19Oktober 2015 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Daerah.Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibidangoeKepegawaian pada point 2 menjelaskan Penjabat Kepala Daerahtidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yangmemiliki akibat hukum ( civil effect ) pada aspek kepegawaian untukmelakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, danhalaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 10/G/2016/PTUN.SMDpemberhentian

K.2630/b.14.15.V.1002/99 tanggal 19 Oktober 2015 karena mengambil dasar yang keliruyakni di poin a sementara Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan mengacudalam point b yang menyebutkan:Pejabat Kepala Daerah memiliki Kewenangan mengambil atau menetapkankeputusan yang memiliki akibat hukum ( Civil effect ) pada aspekkepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri DalamNegeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikanpangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan

Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil ataumenetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspekkepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkankeputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan ataupemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawainegeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri DalamNegeri.b.

Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkankeputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaiantanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antaralain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijinperkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupapembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian denganhormat

Chin Chainn Miin, sebagaimana dinyatakan dalamsurat elektroniknya tertanggal 7 Februari yang (bukti T4), tidak lagimengiiflkan pesawat Boeing 727 @727200F)PKYGR beroperasi diSingapura karena alasan Clearance of Aircraft Documents dan jugakarena the agung aircraft progra#z dan design h extension justification.10 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan:"Menimbang, bahwa meskipun Civil Aviation Authority Singapore Singapore Changi Artport, dalam lanjutan surat elektronik tertanggal

AircraftDocuments termasuk the aging aiirraft program dan design lift extensionjustification pada tanggal 8 Februari 2012, namun persyaratan tersebuttidak dapat dilakukan oleh Tergugat (bukti T9)."11 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan:"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugatyang mendalilkan tidak dapat beroperasinya pesawat Boeing 727(B727200F) PICY GR di Singapura disebut sebagai keadaan memaksa.Dalam hal ini sesuai dengan surat elektronik dari Civil

AviationAuthority Singapore Singapore Changi Artpot tertanggal 7 Februari2012, Tergugat masih diberikan kesempatan untuk mengoperasikanpesawat PKYGR dengan mernenuhi persyaratan yang dimaksud.Dengan demikian kalaupun pada akhirnya pesawat PKYGR benarbenartidak dapat beroperasi, hal ini terjadi karena Tergugat tidak dapatmemenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Civil Aviation AuthoritySingapore Singapore Changi Artport."12 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan:"Menimbang, bahwa

Dengan alasan ini Citizen Lawsuitdimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinyakerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari Negaraatau otoritas Negara ;Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara dengan system Civil Law,dimana dalam sistem ini tidak dikenal adanya gugatan warga Negara(Citizen Lawsuit) dan aturan yang mendasari adanya gugatan ini tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.

oleh Para Penggugat adalah gugatan Citizen Lawsuit ataugugatan warga negara atau Actio Popularis, Citizen Lawsuit atau ActioPopularis adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap wargaNegara (atas nama kepentingan umum) terhadap suatu perbuatan melawanhukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur adanyaprosedur tersebut ;Istilah Citizen Lawsuit maupun Actio Popularis tidak dikenal di Indonesia,dimana pada prinsipnya Actio Popularis digunakan oleh negara yangmenganut sisten civil

dalamperkara aquo ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan ParaPenggugat tersebut, Tergugat VIII telah menanggapinya sebagai berikut :Gugatan Dalam Bentuk Citizen Lawsuit Tidak Dikenal Dalam PeraturanPerundang Undangan di Indonesia ;1 Bahwa sebagaimana dalil dalil Penggugat dalam gugatan, Penggugatmengajukan gugatan dalam perkara aquo dalam bentuk gugatan CitizenLawsuit ;2 Citizen Lawsuit atau gugatan warga Negara terhadap penyelenggara negaratidak dikenal dalam sistem hukum civil

Ariyanto Tambunan, sehingga dengan demikian, PenggugatArianto Tambunan haruslah dinyatakan tidak berkwalitas sebagai pihak Penggugatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui prosedur penyelesaian atau acarapemeriksaan terhadap gugatan Citizen Lawsuit Para Penggugat, tidak dikenal dalamsistem hukum Civil Law yang dianut oleh Indonesia, sehingga pengaturannya tidakatau belum diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, baik di dalam R.Bg danHIR, maupun dalam RV.

(Citizen Lawsuit) belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, majelis akanmempedomani pemeriksaan perkara ini dengan mengacu kepada R.Bg / HIR, PERMANomor : 01 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pendapat ParaAhli dan Praktik Peradilan dinegara lain yang telah lama menerapkan sistem dan atauprosedur gugatan Citizen Lawsuit sebagai perbandingan, khususnya Negara negara yang menganut sistem hukum Common Law, sedangkan hal demikiantidak dikenal di negara yang sistem hukumnya menganut Civil

hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan TinggiSwasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelarakademik, gelar vokasi,gelar profesi yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraanpendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yangdikeluarkan oleh Universitas Of Sumatera tidak mempunyai civil

tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesidan/atau vokasi tanpa hak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikantinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkanoleh Universitas Of Sumatera tidak mempunyai civil

Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, penyelenggaraan satuan pendidikan yangdidirikan tanpa izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraanpendidikan tinggi dari pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan),Pemerintah daerah dan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Of Sumateratidak mempunyai civil

hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan TinggiSwasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelarakademik, gelar vokasi,gelar profesi yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraanpendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yangdikeluarkan oleh Universitas Of Sumatera tidak mempunyai civil

tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesidan/atau vokasi tanpa hak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikantinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkanoleh Universitas Of Sumatera tidak mempunyai civil

Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, penyelenggaraan satuan pendidikan yangdidirikan tanpa izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa Universitas Of Sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraanpendidikan tinggi dari pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan),Pemerintah daerah dan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Of Sumateratidak mempunyai civil

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telahdiratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan InternasionalTentang HakHak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusanmengakui atas hak lakilaki dan perempuan dalam usia perkawinan untukmenikah dan membentuk keluarga;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.

ESAMahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahantara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 21 September 1959,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan DiplomaIl, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan, 29 Januari 1981,agama Islam, pekerjaan Civil

Bahwa hak dasar manusiatersebut diakui pula secara universal dan internasional dalam Penjelasan Pasal24 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternationalCovenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang HakhakSipil dan Politik).

Kovenan tersebut mengukuhkan pokokpokok HAM di bidangsipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuanketentuan yang mengikat secara hukum;Hak dasar/hak asasi yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 dan Penjelasan Pasal 24 UndangUndangNomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternational Covenant on Civil andPolitical Rights (Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik), olehKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dinafikan dan kesampingkanbahkan

ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan.Pemohon mengajukan keberatan terhadap Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 Pasal 4 angka (11) huruf d sepanjang frasa ipar; dan SuratEdaran KPU Nomor 280/KPU/VI/2015, angka 2 huruf b, tanggal 3 Juni2015, yang mana peraturan tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia danPasal 24 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P1);Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/KPU/VI/2015,tanggal 3 Juni 2015, perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (11) huruf dPeraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 (bukti P2);Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (bukti P3);Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil

keberatan dalam permohonan ini adalah Pasal 4ayat (11) huruf d sepanjang frasa ipar PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran KPU Nomor280/KPU/VI/2015, huruf (b), tanggal 3 Juni 2015, dianggap bertentangandengan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia dan Penjelasan Pasal 24 UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil

Bahwa kerjasama tersebut untuk melaksanakan pekerjaan "Civil Works(Construction of Civil Superstructure Works) of 2x30 MW Coal Fired PowerPlant Project, Tanjung Tabalong Indonesia " yang telah dituangkan olehPENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Sub Contract Agreement No.PLIERA/SUBCON/ONSHORE006, tertanggal 10 Januari 2011.5.

04/02/2013 dan telah dirubah dan diperpanjangsampai dengan 31/07/2013 dengan nominal Garansi senilai IDR.2.054.733.544 (terbilang : dua milyar lima puluh empat juat tujuh ratus tigapuluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan yangpada pokoknya menerangkan : Apabila TERJAMIN melakukan wanprestasi yaitu. tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinyaberdasarkan Subcontract Agreement NO.PUERA/SUBCON/ONSHORE O06 Tanggai 10 Desember 2010 Untuk Pekerjaan Civil

Works(Construction of Civil Super Structure Works) of 2x80 MW Coal FiredPower Plant Project at Tanjung Tabalong Indonesia maka Bank akanmembayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatasselambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Banktagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwaTerjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukanwanprestasi14.Bahwa sebagaimana cidera janji yang dilakukaan PENGGUGAT, maka padatanggal 25 Juli 2013, TERGUGAT

EBJ for Civil Works, dated : December 2010 ;Amandement 2 to SubContract for Adjustment ofIndirect Cost and Price Escalation in View of Increased Volumeof Work, Ref No.PPTBL/PLVERA/006, tertanggal 8 Juni 2012 ;: Foto copy sesuai aslinya, Letter of Award (LOA) Supply ofConcrete for establishing of New Batching Plant for Concrete for3x18 MW Coal fired Stem Power Plant of PT.

Visi BangunCipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer kerekening pribadi Terdakwa , tanpa jjin dari Direksi atau pimpinan PT.GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatifTerdakwa.Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & FacilityPT.

Surat Perintah Kerja (SPK) No: 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014dengan Payment Voucher No.814/MDR/2015 yang ditandatangani olehTerdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selakupemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, Surat PerintahKerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT.

Surat Perintah Kerja (SPK) No: 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014dengan Payment Voucher No.1362/MDR/IX/2015 yang ditandatangani olehTerdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selakupemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat PerintahKerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT.

Surat Perintan Kerja (SPK) No: 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011dengan Payment Voucher No.418/MDR/2015 yang ditandatangani olehTerdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (Sselakupemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.427.200.000,00, Surat PerintahKerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT.

PN.Dps tertanggal 15 Januari 2015,dimana dalam perkara aquo Pelawan mempunyai kedudukan sebagaiTergugat III, dengan amar Putusan sebagai berikut :Whereas, the District Court of Denpasar placed EXECUTIONCONFISCATION to the land and buildings of the Plaintiff in Oppositionbased on the request for execution upon the Case of Judicial Review withthe Case Register No.645/PK/Pdt/ 2018 which was adjudicated by theJudge Panel of the Supreme Court of Indonesia dated October 8, 2018 inconjunction with the Civil

PN.DPSPenetapan yang cacat hukum, maka sangat beralasan hukum untukdibatalkan;That the actions of Defendant in Opposition / Confiscator / Plaintiff 1,Defendant in Opposition II / Confiscator Il / Plaintiff Il, Defendant inOpposition Ill / Confiscator Ill / Plaintiff Ill in submitting a request forconfiscation of the review case review with the Case Register No.645 / PK /Pat / 2018 which was decided by the Supreme Court of the Supreme Courtof the Republic of Indonesia on October 8, 2018 juncto the Civil

dibenarkan, serta ditegaskan dalampertimbangan hukum perkara aquo, maka sangat beralasan hukum untukmenyatakan Pelawan adalah Pihak Ketiga dalam perkara aquo, dengandemikian sangat beralasan hukum juga untuk menyatakan PerlawananPelawan adalah Perlawanan Pihak Ketiga atau Derden Verzet;Whereas, as the verdict of the Judicial Review Case Decision with CaseRegister No.645 / PK / Pat / 2018 which was adjudicated by the JudgePanel of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on October 8,2018 juncto Civil

contents of the ruling of the said case which has expresslywaived and released the Plaintiff in Opposition from legal obligations overthe aquo case, while the Plaintiff in Opposition can legally prove hisownership that has been recognized and justified, and confirmed in the legalconsideration of the verdict of the Judicial Review Case Decision with CaseRegister No.645 / PK / Pat / 2018 which was adjudicated by the JudgePanel of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on October 8,2018 juncto Civil

PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 244/PDT.G/2014/PN.Dps tertanggal 15Januari 2015 adalah sebagai berikut :That it is true that the case in the Case Review with Case Register No.645 /PK / Pat / 2018 which has been decided by the Supreme Assembly of theSupreme Court of the Republic of Indonesia on October 8, 2018 inconjunction with Civil Case No.1871 K / PDT / 2016 dated which has beendecided by the Supreme Court. RI on 17 October 2016 Jo.

Interior dan exterior cleaning services, yaitu jasa pembersihan bagiandalam maupun bagian luar pesawat terbang.Bahwa kegiatan Pemohon Banding tersebut di atas termasuk dalamkegiatan yang disebut dalam dokumen ICAO (International Civil AviationOrganization). Perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakanklien utama Pemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Silk Air(Singapore) Pte Ltd.

Organisasi dan kegiatan operasional tersebutadalah International Civil Aviation Organization ("ICAO") dan InternationalAir Transport Association (IATA");Bahwa konsep kerjasama tersebut tertuang dalam berbagai kesepakataninternasional yang telah ditandatangani oleh negaranegara anggotaICAO, yang merupakan salah satu organisasi di bawah PBB dimanaIndonesia adalah termasuk salah satu anggotanya sehinggaberkewajiban mematuhinya.

untuk penerbangan internasional yangmencakup banyak wilayah operasional adalah sangat penting.Selanjutnya, transportasi udara memberikan kontribusi untukpeningkatan atas perkembangan dan ekspansi perjalanan danperdagangan internasional yang juga tercakup dalam ICAO;Bahwa dalam Doc. 9028/7 pada halaman Foreword disebutkan dengantegas sebagai berikut:"As considered by the Council, a charge is a levy that is designed andapplied specifically to recover the costs of providing facilities and servicesfor civil

aviation and a tax is levy is designed to raise national or localgovernment revenues which are generally not applied to civil aviation intheir entirety or on a cost specific basis."

bahwa dalam Convention on International Civil Aviation (ChicagoConvention), yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember1944, dalam Pasal 15 mengenai ketentuan Airport and Similar Chargesdisebutkan:"No fees, dues or other charges shall be imposed by any ContractingState in respect solely of the right of transist over or entry into or exit fromits territory of any aircraft of a Contracting State or persons or propertythereon."

Subcontract Agreement for civil and associated works ( Building andinfrastructures works) antara PT. Nata Idonesia dengan PT.SiemensTahun 2013 Senilai Rp. 17,878,046,287, (Bukti P18)4. Subcontract Agreement for civil and associated works ( Building andinfrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT.Nata Idonesia dengan PT.Siemens Tahun 2014 Senilai Rp.15,542,757 ,472 (Bukti P19)5. Service Contract No.CW 1017602 antara PT.

Subcontract Agreement for civil and associated works ( Building andinfrastructures works) antara PT. Nata ldonesia dengan PT.SiemensTahun 2013 Senilai Rp. 17,878,046,287,. Subcontract Agreement for civil and associated works ( Building andinfrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT.Nata ldonesia dengan PT.Siemens Tahun 2014 Senilai Rp.15,542,757,472. Service Contract No.CW 1017602 antara PT. Nata Indonesia denganPT. Chevron Pacific Indonesia.Senilai USD 2,601,781,50.

Nata Indonesia dengan PT.Mandau Cipta Tenaga Nusantara senilai Rp. 14.333.553.089.22 (empatbelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribudelapan puluh sembilan Rupiah)Angka 3:"Subcontract Agreement for civil and associated works (Building andInfrastructures works) antara PT. Nata Indonesia dengan PT. SiemensTahun 2013 senilai Rp. 17.878.046.287."

Angka 4:"Subcontract Agreement for civil and associated works (Building andInfrastructures works) 150/20 Kv Ngaban and Tayan Project antara PT. NataIndonesia dengan PT. Siemens Tahun 2014 senilai Rp. 15.542.757.472."Angka 5:"Service Contract No. CW1017602 antara PT. Nata Indonesia dengan PT.Chevron Pacific Indonesia senilai USD 2.601.781.50."B. Eksepsi Gugatan Kabur Obscuur Libel1.