DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYADALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR(PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUNANGGARAN 2013 Alamat Jalan Lintas Sumatera KM.2 Sungai Dareh,Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 4/Pat.G/2016/PN MrKabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya MANANDA J.

Photocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya dariDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 04 september 2013(Bukti P.4);5. Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi :Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Dharmasraya Nomor640.6/P GK/KPACK/DPU/IX/2013 tanggal 05 September 2013(Bukti P.5);6.

Atlas Mitra Karya, yang diperiksaoleh Pejabat Pelaksana Kegiatan TA. 2013 yang diketahui oleh Sdr.Hendrik, K, ST., MT selaku KPA/Kepala Bidang Cipta Karya TA. 2013pada bulan Februari 2014 (Bukti P.12.a);12.b)Photocopy Back Up Data Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Prasarana Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya) dari DinasPekerjaan Umum, Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor yang di buatoleh Konsultan Pengawas CV.

SAKSI ZULKIFLI: Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanyagugatan PT Elbass Poly Karya kepada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Dharmasaraya, terkait proyek pembangunan gedung kantorBappeda Kabupaten Dharmasraya tahun 2013; Bahwa saksi adalah Ketua komtek (komisi teknis) dalam proyekpembangunan gedung kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya tahun2013 tersebut.Hal. 19 dari 31 Hal.

Bahwa dalam perkerjaan Pembangunan Gedung Kantor KabupatenDharmasraya pada tahun 2013 telah ditetapkan konsultan pengawasyaitu CV.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA; PT. IDEE MURNI PRATAMA;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan CikiniRaya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara antara : n0no ne nn nn nnn nnnKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERIPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;Berkedudukan di Jalan Taman Jati 0.1, Jakarta Pusat,dalam

Menyatakan batal putusan yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerumahan edung Pemerintah Daerah Propinsi DaerahKhusus kota Jakarta (Tergugat) Nomor 865 Tahun 2016,Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 25mber 201 6 222 oon nn nnn nn nnn nn nn nen ene en nee n nnn e eeMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 865 Tahun 2016, Tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 25 Nopember

Penggugat:
1.RIZU MINANNUR
2.BASRUL AIDI
Tergugat:
Kepala Desa Gedung Wani

BAZRUL AIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPetani/Pekebun, tempat tinggal di Gedung Wani Desa GedungWani Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu,dengan domisili elektronik basrulaidi@gmail.com;Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Desember 2021 kepada :ANOTRWNEPanca Darmawan, S.H., M.H.;Puspa Erwan, S.H.;Hafitterullah, S.H.;Frima Zulianda Utama, S.H.;Endah Rahayuningsih, S.H.;Henny wins Christine Gultom, S.H., M.H.

SungaiKahayan No. 71 ART 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung KotaBengkulu, dengan domisili elektronik yc4pa.panca@gmail.com;Selanjutnya disebut SCDAQAL............cccceccseeseeeeeesaeeeeeeeeesaeees PARA PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 112/G/2021/PTUN.BKLKEPALA DESA GEDUNG WANI, berkedudukan di Desa Gedung Wani,Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan domisili elektronikwawansapirin@gmail.com;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/07/GD/2021 tanggal 11 Januari2022

Desa Desa Gedung Wani Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atasnama Rizu Minanur Jabatan Sekretaris Desa dan atas nama Basrul Aidi JabatanKasi Pememrintahan;Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan,dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalamPasal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa pada Persidangan tanggal 17 Januari 2022, Para Penggugatmelalui kuasanya telah menyampaikan permohonan pencabutan Gugatanperkara

Nomor 112/G/2021/PTUN.BKL secara lisan, yang kemudian tertanggal20 Januari 2022 Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat permohonanpencabutan Gugatan perkara Nomor : 112/G/2021/PTUN.BKL yang diterimaoleh PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 Januari2022, didasarkan alasan yang pada pokoknya Penggugat belum mengajukanUpaya Administratif terhadap Keputusan Kepala Desa Gedung Wani Nomor 02Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Gedung WaniKecamatan Kinal tanggal

22 April 2021 dan Keputusan Kepala Desa GedungHalaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 112/G/2021/PTUN.BKLWani Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengakatan Kasi Pemerintahan DesaDesa Gedung Wani Kecamatan Kinal tanggal 22 April 2021;Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini,menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidanganyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermohonan pencabutan dalam perkara

Menyatakan Terdakwa RAJIMIN Alias JIMIN Bin GEDUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.

SIMARMATA, SH
Terdakwa:
RAJIMIN Alias JIMIN Bin GEDUNG

Usaha Gedung Mandiri Cabang Medan, Gedung Bank Mandiri Lantai tujuh Imam Bonjol Medan

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH >< PT. ASURANSI JIWA SRAYA (PERSERO)

PUTUSANNomor 237/PDT/2016/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ.DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH, beralamatdi Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT I;ALI HARRIS, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batu Ampar IlRt.017

KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA, II. H.R. SUNARYO;

Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;melawan:1 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman JatibaruNo. 1 Jakarta Pusat 10150.

OBYEK GUGATANBahwa Tergugat telah surat mengeluarkan Surat Keputusan yaitu :Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No.678/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang Terletak di Jalan Tebet Timur DalamVINo.11 Rt.001/006 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.Il.

danberdasarkan Perjanjian Pembiayaan Kerjasama Terikat PenuhSekaligus (Mudharabah Mugayyadah) NomorBSS/001/2002/B tanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2)berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabiladengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan maka ParaPihak memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum diKantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.3 Bahwa kemudian Penggugat mendapat surat panggilan dari DinasPerumahan dan Gedung

DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di jalan TebetTimur Dalam VI No. 11 Rt.001/006 Kel. Tebet Timur Kec.

TebetJakarta Selatan;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di jalan TebetTimur Dalam VI No. 11 Rt.001/006 Kel. Tebet Timur Kec.

Bank Negara Indonesia, Persero, Tbk, Gedung BNI Surabaya

Penggugat:
SIPARJAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Intervensi:
TAUFIK GEDUNG INTAN

, atas nama Taufik Gedung Intan. Untuk selanjutnya disebut sebagai ObyekGugatan.I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)BENGKULU.Perkara Nomor 15/G/2020/PTUN.BKL. Hal 4 dari Hal 751.

Selanjutnya pada tahun1998 itu juga, Aldhar Basoka Jaya menjual tanah tersebutkepada Taufik Gedung Intan.5 rronee Bahwa pada tahun 2019 Taufik Gedung Intan mengklaimbahwa tanah tersebut adalah milik dia dan melaporkanPerkara Nomor 15/G/2020/PTUN.BKL. Hal 8 dari Hal 75Penggugat kepada Kepolisian dengan tuduhan penyerobotantersebut di pagar dengan tembok beton keliling oleh TaufikGedung Intan dan seluruh tanaman di dalam pagar tersebutditebas/ditebang/dirusak oleh Taufik Gedung Intan.

beralih kepada atas nama: Taufik Gedung Intan.7.Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00406/Desa/Kelurahan BetunganKecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal. 25071998, Surat Ukur No.02332/1998 tanggal 18 06 1998luas6.709 M?, yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama Aldhar Basoka Jaya yang telah dibaliknamakan atas nama Taufik Gedung Intan luas6.709 M?,. Ataspermintaan Taufik Gedung Intan selaku pemegang Hak, telahPerkara Nomor 15/G/2020/PTUN.BKL.

atas namaTaufik Gedung Intan;3.Mewajibkan Tergugat untuk menghapus pencatatan registerhak milik tanpa atau dengan permohonan Sertipikat Hak MilikNo. 00406/Desa/Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar KotaBengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 25 071998 Surat UkurNo.02332/1998 tanggal 18 06 1998 luas 6.709 M? atas namaTaufik Gedung Intan.Perkara Nomor 15/G/2020/PTUN.BKL.

;Bahwa setahu Saksi Pak Alfahri itu luasnya 12 x 40 berarti 480 Pak Topik Gedung Intan dulu pernah cerita nggak tanah itu dapatdari Mana? ; ===Perkara Nomor 15/G/2020/PTUN.BKL.

SALIM MENGGA. dkk;KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA & H. AGUS YULIANA, S.H

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukandi Komplek Dinas Tehnis, Jalan Jatibaru No. 1 JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1 Nama : M. YAYA MULYARSO, SH, M.Si;Jabatan : Kepala Bidang Perizinan, Penertiban danPeran Serta Masyarakat;2 Nama : ELVERI,S.H;Jabatan : Kepala Seksi Penertiban dan PenyelesaianSengketa;3 Nama =: FITRI AULIA, S.H ;Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan PembinaanPenghunian;4 Nama : LEDY NATALIA, S.H., MSc.

.;Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I Tahun 2015.;

PUTUSANNomor :277/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330 , telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara : iNAYPT.

;kesemuanya Warga Negara Gatepekerjaan Advokat / Calon er (C.A),wis Herdiyasin,At kantor di Jalan pada Kantor Hukum ZaS.H., & Rekan, alainLandak No. 1 ung, berdasarkan SuratKuasa eye tertanggal O1 Juli 2016eA disebut sebagai PENGGUGATmeu ANDING ; giatan Pengembangan Gedung BKKM ProvinsiJawa Barat Tahap Tahun = 2015,berkedudukan di Jalan. Pasteur No. 25,Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. Dr.lr. H.M. Taufiq Budi Santoso, M. Sos.Sc. Jabatan : Plt.

KPC GEDUNG SATE

KPC GEDUNG SATE, berkedudukan di JalanDiponogoro Nomor 22 Kota Bandung dalam hal ini memberikuasa kepada Dindin S.

Kpc Gedung Sate)selaku kreditur, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjianpinjaman kredit, yang dalam perjanjian a quo pada pokoknya Penggugatmendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokok bunga serta biayalainlain sekitar Ro6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1824 K/Pdt/20152.

Sunarjo Budiarso;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2. Redja sutargo.,dkk

SIREGAR, SH ; ==Keduanya berkewarganegaraan Indonesia PekerjaanAdvokatPenasehat Hukum Alamat Jalan Kelapa Sawit BlokE No. 203 Cinere 16514 Kota Depok, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2012> Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH PROPINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1 JakartaDalam hal ini diwakili oleh : 1 M. YAYA MULYARSO, SH. M.Si ; 2 ELVERI, SH. ; Dan: 3 FITRI AULIA.

. ; Kesemuannya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No.1 JakartaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 382/1.796.6,tanggal 6 Pebruari 2012 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; 1 REDJA SUTARGO.

Pemerintah Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, Nomor : 433/2011, tanggal 29 Desember 2011, tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jalan Sawo KecikNo. 20 (dahulu No. 120) Rt. 010/01 Kelurahan Mangga Besar KecamatanTaman Sari Jakarta Barat ; 3 Bahwa Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PemerintahPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 433/2011, tanggal 29Desember 2011, dikeluarkan atas permohonan' dari saudara AlfonsusAndrew, SH.

TamanSari Jakarta Barat : DALAM POKOK PERKARA : 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ; 2 Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 433/2011, tanggal29 Desember 2011 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yangterletak di Jalan Sawo Kicik No. 20 (dahulu No. 120) Kel. Mangga BesarKec.

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikanPutusan sebagai berikut ; DALAM PENUNDAAN : e Menolak Permohonan Penundaan Penggugatterhadap Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa : 433/2011 yang dikeluarkan olehDinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah PropinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta ; DALAM POKOK SENGKETA : 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PemerintahPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor

Pembanding/Penggugat : SRIATI YULIANA HUTAPEA
Terbanding/Tergugat : PT BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; NY. ZAENAB vs SRILANIE SAMDJAJA

memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010 ;13Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan/keberatan keberatan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, ternyata Surat Keputusan yang menjadiobjek gugatan tersebut termasuk ke dalam perkaraperkara yang dibatasipengajuan kasasinya, karena Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa objekgugatan dalam sengketa a quo yang berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan olehKepala Dinas Perumahan Dan Gedung

Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2009, dan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALADINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG

Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta, 2. Johanna M.L.M Hutagalung, S.Psi

Gedung Hijau IV No. 8, Kelurahan Pondok Pinang,Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan,Propinsi D.K.I.

Gedung Hijau IV No.8, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, JakartaSelatan beserta turutannya adalah sah menurut hukum ;3.

BuktiP3 :P4 :Pengosongan Rumah di Jalan Gedung Hijau IVNo.8, Kelurahan Pondok Pinang, KecamatanKebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Fotocopysesuai dengan asli) ; Usulan Perdamaian Atas Masalah Tanah danBangunan di Jalan Gedung Hijau IV/8, PondokIndah, tanggal 14 Juni 2005. (Fotocopy sesuaidengan @Si) ses see seme a one somes cee eeBerita Acara Serah Terima PekerjaanPembuatan Bangunan di Jalan Gedung HijauIV/8, Pondok Pinang, Jak.Sel., tanggal 30Agustus 1980.

Gedung Hijau IV/8,letak objek pajak di Jl. Gedung Hijau IV/8,Kec. Kebayoran Lama, Kel. Pondok Pinang,RT.13/03, tanggal 2 Januari 1989. (Fotocopysesuail dengan asli) ; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 1988, No. Kohir : N40205000003555, atas nama S. Hutagalung,Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor : 176/G/2009/PTUN JKT6. BuktiP6:86letak objek pajak di Jl. Gedung Hijau4/8.1.UQ.10, RT.000, RW.00, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Gedung Hijau IV/8, PondokIndah, No. Kohir : N4020500000355 5.(Fotocopy sesual dengan asli) ;Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1987, atas nama S. Hutagalung,letak Tanah/Bangunan Jl. Gedung Hijau4/8.1.UQ.10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, No. Kohir : N40205000003555. (Fotocopy sesuai dengan sli) ;Surat Perihal Tanggapan atas PermohonanPengosongan86Rumah/Bangunan Jl. Gedung Hijau IV No.8, Kel.Pondok Pinang, Kec.

Penggugat:
YAYASAN GEDUNG WANITA INDONESIA WISMA KARTINI
Tergugat:
BADAN KERJASAMA ORGANISASI WANITA PROPINSI SUMATERA UTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/PPK BIDANG CIPTA KARYA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH DAK) PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA (dahulu : KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA) ; YANTO

Bahwa yang diproses di DinasPerumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta bukan mengenaisengketa kepemilikan antara Pemohon Kasasi dengan pemilikrumah/bangunan, melainkan adalah sengketa penghunian tanpa hak atasrumah/bangunan milik pemilik yang sah yang ditempati oleh TermohonKasasi secara tanpa hak, bukan berkesimpulan bahwa sengketa yangterjadi adalah sengketa kepemilikan rumah yang merupakan kewenanganPengadilan Negeri, sehingga pertimbangan Judex Factie tersebut haruslahdikesampingkan ;A.

yang selama puluhan tahun telah dihuni dandinikmati dengan gratis oleh pihak lain yang tidak berhak ;Berikan hak atas penghunian rumah tersebut kepada kami selaku pihak yangberhak, berikan keadilan yang seadiladilnya dan berilah kesempatan kepadakami memiliki dan menikmati rumah peninggalan almarhumah nenek kamitersebut ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 100 K/TUN/2010dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALADINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG

Mangkubuana Hutama Jaya vs Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM Provinsi Jawa Barat Tahap I Tahun 2015

PUTUSANNomor : 38/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam sengketa antara : 22 nme none nn nnn nenPT.

Perkasa Panjaitan, SH., (C.A) ;kesemuanya Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat / Calon Advokat (C.A), padaKantor Hukum Zaideni Herdiyasin, S.H., &Rekan, beralamat kantor di Jalan Landak No.12 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Maret 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ; MELAWANPengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Gedung BKKM ProvinsiJawa Barat Tahap I! Tahun = 2015,berkedudukan di Jalan. Pasteur No. 25,Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :. Dr.lr. H.M.

Sejak didirikan Penggugat mengikuti berbagai proyekkonstruksi pemerintah dengan reputasi yang sangatBahwa, Penggugat adalah Penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi : RehabTotal Dan Pembangunan Kembali Gedung BKKM Tahap berdasarkanSurat Perjanjian Nomor : 027/2260/SP/BKKM/2015, dengan PejabatPembuat Komitmen(PPK) jn2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nce nn nnn nnn nn nnn e nnNama > Nurbaeti, SKM 522ccnnnnnc cn nn ncn nnn nnn nnn nnnNIP > 197910012009022002 ;Hal. 13 dari 109 hal.

Bahwa, Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2015 telah menandatanganiKontrak Nomor : 027/2260/SP/BKKM/2015 mengenai Rehab Total danPembangunan Kembali Gedung BKKM Tahap i setelahpenandatanganan Kontrak tersebut maka Penggugat melakukanpersiapan bahanbahan material ke tempat pembangunan tersebutterutama material tiang pancang dan alatalat berat yang dibutuhkanguna pekerjaan awal yaitu pemasangan tiang pancang sesuai denganjadwal pekerjaan ; 4.

Dan pada saat pekerjaan pemasangantiang pancang tersebut ternyata tidak sesuai dengan gambar yangditerima oleh Penggugat, mulai dari kedalaman tiang pancang hinggajumlah titik tiang pancang sehingga terjadi perubahan dan penambahanpekerjaan yang tidak ada dalam kontrak sebagaimana Risalah RapatPembangunan Gedung Balai Kerja Kesehatan Masyarakat Provinsi JawaBarat, tanggal 23 September 2015.