, angka2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Putusan Nomor Perkara : 1147/Pdt.G/2016/PA.Pbghalaman 9 dari 13 halamanMenimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

, angka2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Putusan Nomor Perkara : 1097/Pdt.G/2016/PA.Pbghalaman 9 dari 13 halamanMenimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

, angka2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

persidangan, khususnya unsur ke2 dariPasal 49 (huruf a) UndangUndang RI No. 23 Tahun 2004, sehingga seharusnyamenurut hukum, Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segaladakwaan Jaksa Penuntut Umum ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan melanggar Pasal 49 (a) UndangUndang RI No. 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsurunsur dalam rumusan delik Pasal tersebut adalah :1 Setiap orang;2 Menelantarkan orang lain dalam Iingkup

tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaPutusan Nomor Perkara : 1137/Pdt.G/2016/PA.Pbghalaman 9 dari 13 halamanNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai PencatatNikah KUA Kecamatan Situbondo tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat itudicatatkan serta Pegawai Pencatat Nikah mana yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugatbahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagian sebagaimanapertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Pertama haruslah dinyatakanmengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagianmenimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam Iingkup

karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai,maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;w Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkandari putusan ini ;wane ne neeneneen nen nen nen ane ens nne ans TENTANG HUKUMNYSA000202 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah terurai di atas ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Iingkup

,ans dan PPH Provinsi Bengkulu, dan Kanwil Trans dan PPH Kabupaten Bengkulu Utara sebagaiUnit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dari ergugat/Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) dalampola penyebutan a:.7g an sich menyebut "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI" tersebut sebagaipihak Tergugat dalam perkara ini secara tunggal, pola hubungan mana13ang seharusnya secara redaksional dijelaskan melalui penggunaan akronim c.q. casuquo) yang dalam Iingkup organisatoris dapat diterjemahkan dan dimaknai

dalam Pasal 125H.I.R / 149R.Bg dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dan pihak Tergugat belumsama sekali membuktikan tentang kepemilikan lahannya di persidangan Perdata,atau dengan kata lain putusan verstek tersebut adalah bersifat sepihak,ketidakhadiran Tergugat I Hadir Ginting serta Tergugat II Jumino dalam hal inimenurut hemat kami adalah ketidakpahaman Tergugat I Hadir Ginting sertaTergugat II Jumino yang nota bene adalah masyarakat awam yang tidak mengertitentang prosedur hukum dalam ruang Iingkup

Usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat jugatidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berkehendak hidup bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun sebahagian dari keterangan kedua saksi Penggugatsebagaimana diuraikan pada alinea di atas tidak menunjuk pada dalil yang secaratekstuaV/literal tertera dalam gugatan Penggugat, namun Pengadilan menilai bahwaketerangan kedua saksi tersebut masih dalam Iingkup keterangan tentang keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang berkait langsung

berdasarkan Pasai 84 UndangUndang Ri Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara exofficiomemandang periu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadiilan AgamaMamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikan (PPN) pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju guna dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraiandan termasuk daiam ruang iingkup

, angka 2yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

, angka2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat selama tiga bulan lamanya,serta angka 4 yaitu Tergugat telah membiarkan Penggugat enam bulan lamanya ;Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana faktaangka 3 dan 4 tersebut diatas telah melanggar UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, pasal 5dan 9 ayat (1) yaitu :Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam Iingkup

Unsur " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam iingkup rumahtangga" Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan atat bukti berupaketerangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015Terdakwa menikah dengan saksi korban ETI MALINI sesuai dengan KutipanAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Nomor :0493/071/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan setelah pernikahantersebut kemudian terdakwa bersama

yangpertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubunganyang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyaiunsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pulamerupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajibanorang tua;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam Iingkup

Sundari Binti Edi AR, maka telah terbukti bahwa saksi Sundari tersebut merupakanistri yang sah dari terdakwa, yang dinikahi terdakwa pada tanggal 8 Januari 2012 danmelangsung pesta pernikahan pada tanggal 12 Februari 2012 dan sampai sekarang merekabelum bercerai, dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik dalam Iingkup rumahtangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan telahterpenuhi;Putusan Nomor : 108/Pid.B/2012/ PNSGT.

TUN Makassar denganNomor : 112/B.TUN/2012/ PT.TUN.MKS. tanggal 9 Oktober 2012, bahwa adalahkeliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quosebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 45 sampai dengan halaman 46yang pada pokoknya mempertimbangkan dalam pertimbanganya sebagai berikut :"Menimbang, bahwa asas hukum administrasi diatas pada dasarnya dalam segketa inlitis dapat dilakukan hanya apabila ada keputusan Pengadilan Negeri yang telahberkekuatan hukum tetap dalam Iingkup

Selanjutnya dalam hal ini, Kepala KPKNL Bekasi adalah suatuJabatan/Person yang bernaung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bekasi dalam Iingkup Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN) Kementerian Keuangan RI.