Ditemukan 561 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.Tbh
Tanggal 5 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
398
  • Marasnerer ati ping peakhs: 1 EPA Teh,reo(RUA) Kecemoisn Tombilahen, Kobo Indie Hilir, wtojgeie Bok Katipan Abts Nikah Nomer : S129), tertanggal 0) Chtoher 1990, yangdihchavken oleh ELSA. Kecumatan tersebet:= Batwa meni ewig dengan Toruyal tulen din hacensctagaimana loyaknya soared bmerl (hdde duithal), veloh dlkarmiad dus orang aeuk.era wmur 34 takun. 2. anion 3) isha. 3.mr 15 akon, anak ierechen seloaung orang telah menikeh dan:yang: 2 orang herd dalem ashen Peapspupat ;3.
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS PRESIDEN RI;
1991192 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Landasan pokoknya Reglemen Penjara yang diadakan ordernasi10 Desember 1917 Stbt Nomor 708 yang berinduk padaWetboek van Straftecht vor Nederlandsch Indie Pasal 23 danPasal 29:b. Wetboek van Straftecht vor Nederlandsch telah mengalamibeberapa kali perubahan yang kemudian dilaksanakan denganUndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1946;c.
    Berdasarkan beberapa penjelasan yang Termohon sampaikan,Termohon tetap dalam pendirian bahwa pasal a quo tidakmenimbulkan diskriminatif, justru pengaturan pasal yang diujimerupakan pasal yang diselaraskan dalam = rangkamelaksanakan sistem pemasyarakatan secara baik yangdilandaskan pada Reglemen Penjara Wetboek van Straftecht vorNederlandsch Indie Pasal 23 dan Pasal 29 yang intinya bahwapada dasarnya orang yang menjalani pidana penjara tetapdiberikan hakhak hidupnya seperti hak pekerjaan, upahpekerjaan
    Bahwa pengaturan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)Keppres Nomor 174 Tahun 1999 selain berlandaskan Pasal 14 UUPemasyarakatan, Pasal 34 dan Pasal 35 PP Nomor 99 Tahun 2012karena merupakan kewenangan Presiden juga dilandaskan padaprinsipprinsip dalam Reglemen Penjara Wetboek van Straftecht vorNederlandsch Indie Pasal 23 dan Pasal 29:V.
Register : 08-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 335/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2017 — H.AMSAR MOHAMMAD TOHA >< TJONG AGUS SURYADI CS
6946
  • dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional.Berdasarkan data kadasterial yang tercatat pada Kasie Pengukuran danPendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sebagaimanatersebut pada Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cq Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah No.I.711.2/16611/S.V/2003 tanggal17 September 2003 dijelaskan bahwa bahwa eigendom verpondingNo.8361 tersebut tercatat afas nama Nederlandsch IndischeSchoengandel Maatschappij Bat'a (perusahaan sepatu BataNederlandsch Indie
    Eigendomverponding No.8361 tersebut terakhir terdaftar atas nama atas namaNederlandsch Indische Schoengandel Maatschappij Bat'a (perusahaansepatu Bata Nederlandsch Indie) berkedudukan di Jakarta berdasarkan AktaNo.44 tanggal 17 Januari 1950. Karena itu gugatan dengan mendasarkan padaex. Eigendom verponding No.8361 tersebut tidak memiliki dasar hukum dankarena itu haruslah ditolak.5.
    Berdasakan Surat Kantor Pertanahan Jakarta Selatan cqKepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah No.I.711.2/16611/S.V/2003 tanggal 17 September 2003 dijelaskan bahwa Eigendom VerpondingNo.8361 tercatat atas nama Nederlandsh Indische SchoenhandelMaatschappij Bat'a (Perusahaan Sepatu Bata Nederlandsch Indie)berdasarkan Akta tanggal 17 Januari 1950 No.44.Dengan demikian data yang sah tentang subjek hukum bekas pemeganghak atas tanah ex.
    Eigendom Verponding No.8361 adalah "NederlandshIndische Schoenhandel Maatschappij Bat'a (Perusahaan Sepatu BataNederlandsch Indie)" berdasarkan Akta tanggal 17 Januari 1950 No.44. satudan lain hal bahwa dengan tidak adanya penguasaan fisik atas tanah exeigendom verponding 8361 oleh Penggugat itu mempertegas bahwaPenggugat memang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo.Dengan demikian klaim Penggugat atas tanah ex.
Register : 07-11-2008 — Putus : 01-09-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 137/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 1 September 2009 — BUDHIJANTO, SH, dkk melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
207128
  • Untuk itu sudah sepatutnyaTergugat segera memproses 23 sertipikat hak atastanah yang diatasnya berdiri bangunan rumahtinggal milik para Penggugat tersebut sesuaiEigendom Verponding No. 9837 SU No. 214 tahun1920 atas nama GOUVERNEMENT VAN NED INDIE yangterletak di Kelurahan Sawunggaling, KecamatanWonokromo, Kota Surabaya untuk dan atas namamasing masing para Penggugat yang diajukan padatanggal 26 Mei 20087.
    Bahwa obyek perkara ini adalah Surat TergugatNo. 600.35.1 311 tanggal 1892008 perihalpermohonan' pensertipikatan tanah (atas tanahNegara bekas Eigendom Verponding No. 9837 atasnama Governement Van Ned Indie yang terletak di36Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo,Kota Surabaya ) ; .
    Bahwa obyek' perkara adalah SuratTergugat No. 600.35.1 311 tanggal 189 2008 perihal permohonanpensertipikatan tanahatas tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 9837 atas nama40Governement Van Ned Indie yangterletak di KelurahanSawunaggaling ...............Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, KotaSurabaya ; 3.
    Bahwa atas permohonan hak atas tanah(tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 9837 atas namaGovernement Van Ned Indie), terletakdi Kelurahan Sawunggaling, KecamatanWonokromo, Kota Surabaya) oleh ParaPenggugat kepada Tergugat tidak dapatdiproses lebih lanjut karenaberdasarkan hasil penelitian padadata yang ada pada kantor Tergugatdan terdapat surat dari Kepala ZeniKodam V/Brawijaya No.
Putus : 29-09-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810 K/Pdt/2016
Tanggal 29 September 2016 — TAMAN alias AMAQ NURJANAH VS AMAQ KECIM,DK
6528 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala Adatwetbookjevoor heel Indie tahun 1925 Pasal 25 menyebutkan ongeoorloofdegedraging, dengan kaedah hukumnya adalah e/ke een person of een:15.Bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalahbertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat makapenguasaan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai penguasaan melanggarhukum sesuai dengan pendapat Mr. C.
    Van Vollenhoven dalam bukunyayang berkepala Adatwetbookje voor heel Indie tahun 1925 Pasal 25menyebutkan ongeoorloofde gedraging, dengan berarti e/ke een person ofeen dan Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketakepada Penggugat dalam keadaan aman dan tanpa syarat;16.
Register : 10-07-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Pwt
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • Bahwa, sebelum pisah, Pemohon punya usaha kursi di tempat saksi,tetapi saksi tidak tahu pekerjaan lainnya Pemohon; Bahwa, benar di tempat saksi masih ada sisasisa kayu dan pernah kayusisa itu dijual dan laku Rp 4.000.000,00 (empat juta) kKemudian uang itudigunakan untuk keperluan hidup Termohon dan anaknya, karena selamaini Pemohon tidak pernah memberi nafkah; Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1tahun 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; Bahwa, Termohon bekerja di Indie
    perkiraan asset yang dimiliki Pemohon dari usahabisnis kayu itu kirakira Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Bahwa, benar saksi pernah menjadi karyawan Pemohon di bisnis kayutersebut dan digaji Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehari; Bahwa, kirakira asset kayu yang masih tersisa di rumah orang tuaTermohon sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1tahun 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; Bahwa, Termohon bekerja di Indie
Register : 01-03-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.TSe
Tanggal 20 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
166
  • Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Kitab lanatut thalibin juz IV halaman 254 :cpdalig Sg gr ce dba pig tree SS dial dle chy opel bySateArtinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.TSedan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:dm 9 331 indie
Register : 24-07-2007 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2007
Tanggal 23 Juli 2009 — HR. SABANA SASTRAPRAWIRA, DKK., VS KAKAN PERTANAHAN KOTAMADYA BANDUNG 2. PT. KERETA API INDONESIA;
8821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum,dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara diamdiammenolak permohonan Para Penggugat ;Bahwa rumah yang Para Penggugat tempati adalah rumah negeri yaitu rumahyang disediakan oleh negara untuk Pegawai Negeri, berdasarkan Pasal 1 ayat 1Buurgerlijkke Woning Regeling 1934 (BWR), Keputusan Gouverneur General vanNederlandsch Indie tanggal 20 Maret 1934 No. 24 Stbl.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PRAYA Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Pya
Tanggal 11 Nopember 2015 — - AMAQ KECIM - TAMAN Alias AMAQ NURJANAH, Dkk
10039
  • C.Van Vollenhoven dalam bukunya yang berkepala Adatwetbookje voorheel Indie tahun 1925 pasal 25 menyebutkan ongeoorloofde gedraging,dengan kaedah hukumnya adalah ; elke een person of een.15 Bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalahbertentangan dengan hukum dan melanggar hak privat Penggugat makapenguasaan Para tergugat dikualifikasikan sebagai penguasaan Melanggarhukum sesuai dengan pendapat Mr. C.
    Van Vollenhoven dalam bukunyayang berkepala Adatwetbookje voor heel Indie tahun 1925 pasal 25menyebutkan ongeoorloofde gedraging, dengan berarti elke een personof een dan para TERGUGAT harus di hukum untuk menyerahkan tanahsengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman dan tanpa syarat.16 Bahwa selaian para tergugat untuk dihukum mengembalikan tanah sengketatersebut, dan segala suratsuratyang tibuk berhubungan dengan tanah sengketaharus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Putus : 02-02-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 794 / Pid.B / 2009/ PN.JMB
Tanggal 2 Februari 2010 — RIZAL BUDIANTORO bin SUKIDI
524
  • Hukum dan HAMjatim bahwa kegiatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual VCD danDVD tidak asli atau bajakan kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaranHak Cipta yang dilakukan terdakwa dengan barang bukti sebanyak 3325 keping VCD danDVD tidak asli atau bajakan diantaranya : DVD film MARTIAL ART KUNGFU VOL 6 COLLECTION.e DVD film FIRED UPe DVD film SUPER TOP RELEASE VOL 2 COLLECTIONe DVD fJm BOX OFFICE INDIE 10 COLLECTION VCD lagu RIDHO RHOMA PLA TINUM HITe VCD lagu PALAPAe VCD
Register : 21-04-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 09 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 14 Oktober 2014 — Drs. SIMON MUSTAMU
6634
  • Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanSaksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda,Resident Amboina). 2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa
    Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanSaksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah berupa :1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 15 Desember 2016 — MUHAMMAD SIDIQ >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
7937
  • nomer 2087 seluaskurang lebih 50.000 m2 yang terletak di daerah kawasan louKota Jakarta, Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung,Kelurahan Kayu Putih.Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan SuratNo.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yangditujukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya, menyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yangada pada kami, berkas tanah:Eigendom No. 5725 terakhir tercatat atas namaGouvernement van Nederlandch Indie
    Bahwa namun dalam kenyataannya tanah Eigendom No. 5725tercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) yang terletak di persil Pulo Besar,Wilayah Ancol, Batavia (sekarang Jakarta Utara).3.
    Bahwa ternyata berdasarkan Surat Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan Nomer suratNo.1037/09/PT/2004 tanggal 18 Agustus 2004 yangdituiukan kepada Direktur PT Pulo Mas Jaya, yangmenyatakan:Berdasarkan Kartu Eigendom dan Daftar Buku Kohir yangada pada kami, berkas tanah Eigendom No. 5725 terakhirtercatat atas nama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) berdasarkan Akta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidak tercatat (onbrecht),sebagaimana diuraikan dalam surat
    No. 643/PDT/2016/PT.DKIEigendom No. 5725 terakhir tercatat atasnama Gouvernement van Nederlandch Indie(Pemerintah Hindia Belanda) berdasarkanAkta tanggal 31121920 No. 2087, luas tidaktercatat (onbrecht), sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 441859 No. 15 yangterletak di persil Pulo Besar, Wilayah Ancol,Batavia (sekarang Jakarta Utara).Surat pernyataan dibawah tangan tentang jualbeli tertanggal 17 Juli 1961 tidak tergambarbahwasannya alm Adam Malik adalah selakupihak pembeli;Kwitansi tanda
Putus : 14-10-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 149/Pid.B/2014/PN Btl.
Tanggal 14 Oktober 2014 — ARICA TONY RAHARJA
4014
  • membuktikan dakwaan tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur Barangsiapa;Unsur mengambil barang sesuatu;Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.ey PPUnsur dilakukan Dalam lingkup keluargaAd.1 Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukumpidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Putus : 25-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — HARJANI OENDRA, DKK VS PUTU CANDRAWATI
7330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Features vali dari anakanaknya yang belum dewasa (Tergugat IIsampai dengan Tergugat V) dan di dalam hal akan mengalihkan/memindah tangankan atau menjual harta warisan yang berupa tanahsengketa yang ditinggalkan oleh Putu Suardana almarhum, harusmendapat ijin dalam bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;(vide: halaman 45 putusan Pengadilan Negeri) berarti Majelis Hakimberpendapat bahwa Para Tergugat tunduk kepada dan berlaku bagimereka Hukum Perdata Eropa (Burgerlijk Wetboek voor Nederlands Indie
    putusan Dalam Rekonvensi angka 2 dan angka 4)Bahwa padahal penggolongan penduduk (dahulu di Hindia Belanda) yangberakibat kepada berlakunya hukum bagi masingmasing golonganpenduduk, sebagamana ditentukan dalam asal 163 dan pasal 131 IndischeStaatsregeling (IS) kedalam golongan Eropah (Europeanen), golonganBumi Putera (/nianders), dan golongan Timur Asing (VreemdeOosterlingen) adalah penggolongan penduduk berdasarkan ras bukanberdasarkan agama (vide: Grondslagen den Rechtsbedeeling inNederlandsch Indie
Putus : 26-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 PK/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PARA AHLI WARIS alm. DUL SALAM bin AHMID VS 1. PEMERINTAH RI cq dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN cq dahulu LEMBAGA INFORMASI NASIONAL RI sekarang DEPARTEMEN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA, 2. PERUM PRODUKSI FILM NEGARA (PPFN)
15984 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 294 PK/Pdt/2016delapan meter persegi) dengan dasar Verfonding 6934 tertulis atas nama HetGovernment Van Nederlandsche Indie, maka penerbitan sertifikat hak pakaitersebut patut dipertanyakan, mengingat tanah objek sengketa dalam perkaraa quo adalah nyatanyata tanah hak adat milik Para Penggugat seluas12.100 m? dimasukkan dalam Verfonding 6934 dengan luas 14.198 m?
    Direktur Pengurusan Hak Tanah Nomor393.33/2573/Agr tanggal 20 Juli 1987 ditujukan kepada Gubernur DKIcq Kepala Direktorat Agraria; Surat Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria denganSurat Nomor 1.7111.2/989/HP/S/tanggal 22 Juni 1987 yang ditujukankepada Walikota Madya Jakarta Selatan cq Kepala Kantor AgrariaJakarta Selatan;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada instansi pemerintah/Kelurahan Kuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas nama HetGovernment Van Nederlandsche Indie
    Direktur Pengurusan HakHakTanah Nomor 393.33/2573/Agr tanggal 20 Juli 1987 ditujukankepada Gubernur DKI cq Kepala Direktorat Agraria; Surat Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agrariadengan Surat Nomor 1.7111.2/989/HP/S/tanggal 22 Juni 1987yang ditujukan kepada Walikota Madya Jakarta Selatan cqKepala Kantor Agraria Jakarta Selatan;Bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada Instansi Pemerintah/Kelurahan Kuningan Barat ternyata Verfonding 6934 tertulis atas namaHet Government Van Nederlandsche Indie
    seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga, atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa untuk memahami substansi dari perubahan melawan hukumharus mengacu pada rumusan di atas;Bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya benar Tergugat telah melakukan pensertifikatan tanah objek sengketa sehingga keluarSertifikat Hak Pakai Nomor 75 tanggal 24 Juli 1987 atas nama Tergugat ,yang berasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934 tertulis atas namaHet Goeverment Van Nederlandsche Indie
    membuktikan objek sengketa berasal dari tanah milik adatbukan berasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934;Bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat baik darialat bukti surat maupun alat bukti saksi, ternyata ada kesesuaian faktayang saling melengkapi sehingga membuktikan adanya fakta hukumberkaitan dengan status objek sengketa;Bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan objek sengketa adalahberasal dari Eigendom Verponding Nomor 6934 tertulis atas nama HetGoeverment Van Nederlandsche Indie
Register : 12-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Ba
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
161
  • No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Ba.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerusterjadi perselisinan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;Ane 5 2 Ile le Zaz ipo Cel 3) 3 sell lll indie heelgbltel oye 3 dal plasArtinya : bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengakuselalu
Register : 27-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Cmi
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
212
  • Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun danharmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernamaMochammad Reggha Indie Dewangga, berusia 6 tahun;4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidakselamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat danTergugat bulan Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus;5.
Register : 08-08-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Batg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon:
1.Asis bin Jakka
2.Bintang binti Salle
164
  • tersebut dilakukan untuk menghindaritimbulnya mudharat atau ekses negatif bagi keluarga kedua belah pihak.Pernikahan tersebut juga akan menjadi instrumen dalam rangka menjagamuruah, keluhuran serta nilainilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakatsetempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya free seks dalammasyarakat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalilfirman Allah SWT dalam surat AnNur ayat 32 sebagai berikut :alia agilad 21583 gfo57 o WpSilss DeSolic Oye qualblls Indie
Register : 28-05-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.Deden Somantri,SH.
2.HESTY SITORUS, SH
Terdakwa:
1.ROMELIH ALS MOLOT BIN PULUNG SAGITA
2.NOGIYANTO ALS NOGI BIN KARDI
8018
  • dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 03-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 486/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional I Sumatera Utara Aceh
Pembanding/Tergugat II : PT. Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Penggugat : SYAH IRWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
223148
  • Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidakberada pada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaannegara aset PT.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negaraaset PT.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidakberada pada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadikekayaan negara aset PT.
    Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladNederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak berada pada MenteriDalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negara aset PT.