Bahwa sejak peralihan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadiPT KAI, PT KAI mengenakan tarif sewa yang tinggi yakni lebih dariRp. 1.500.000, per bulan mulai tahun 2009. Sehingga Para Penggugattidak mampu membayar sewa yang tinggi, ditambah dengan bebanperawatan rumah serta pembayaran PBB yang harus ditanggung;.

Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) yangmenyatakan bahwa semua usaha dan kegiatan, segenap pegawaikaryawan, beserta seluruh aktiva dan passiva perusahaan Negara KeretaApi beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud, dengan ketentuanbahwa susunan dan nilai dari aktiva dan passiva dari Perusahaan NegaraKereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah50sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan (likuidasi) PerusahanNegara Kereta Api yang telah diperiksa oleh direktorat

akuntan negara dandisahkan oleh Menteri Perhubungan;Setelah itu pada tahun 1991 PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api)berubah menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api), sebagaimanadinyatakan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum Kereta Api, yang menyatakan bahwa Dengandialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1),Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saatpendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban,kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUMyang bersangkutan.Kemudian pada tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)berubah menjadi PT.

BuktiP24 : Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 31.71.070.007.0090040.0atas nama Marsah Pensiunan Jawatan Kereta Api beralamatdi Jl. Puyuh 278 RT.002 RW.02, Kelurahan Manggarai,Kecamatan tebet Jakarta Selatan;25. BuktiP25 : Kartu Keluarga Nomor : 3174010501090675 atas namaMarsan Pensiunan Jawatan Kereta Api beralamat di Jl.Puyuh 278 RT.002 RW.02, Kelurahan Manggarai,Kecamatan tebet Jakarta Selatan;26.

PerusahaanNegara Kereta Api (PNKA) mengalami perubahan bentuk dan managemenorganisasi perusahaan berturutturut menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA), kemudian Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan selanjutnyasaat ini menjadi PT. Kereta Api (persero) i.c. Tergugat dan Il;Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan Nv. DeliSpoorweg Maatschappij (Nv.

Pasal 3 ayat (2)PP No. 61 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Usaha PerusahaanNegara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (Perjan) Jo. PPNo. 57 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jaatan KeretaApi (Perjan) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Jo. PP No. 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Umum (Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);Memori Kasasi Il:1.

No. 2113 K/Pdt/20133434Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan menyebutkanbahwa Semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan passiva PerusahaanNegara Kereta Api beralin kepada Perusahaan Jawatan(Perjan) termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dannilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Apiyang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalahsebagai mana tercantum dalam neraca penutupan (likwidasi)Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa olehDirektorat

Akuntan Negara dan disahkan oleh MenteriPerhubungan.Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Apimenyebutkan bahwa dengan dialinkannya bentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Apidinyatakan bubar pada saat pendirian Perum tersebutdengan ketentuan segalah hak dan kewajiban, kekayaandan

termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan(Perjan) Kereta Api yang pada saat pembubarannya beralihkepada Perum yang bersangkutan;Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998tentang Pengalihnan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)menyebutkan bahwa dengan pengalinan bentuksebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirianPerusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuanbahwa segala

P.76 / Pinangsia ;Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) belum dihapuskan atau dialihkan sesuai Diktum Kedua Instuksi PresidenNomor 9, tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang/barangyang dimiliki atau dikuasai negara Jo.

Dwiputra Metropolitan diatas tanah Hak Pakai No. 76/Pinangsia Perusahaan Jawatan kereta Api (PJKA) telah memperkaya Terdakwa AnisAlwainy sendiri dan orang lain selain ia Terdakwa yaitu Ir. Masduki Soeman, karenapada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan telah menggunakan Tanah4.877 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849/Pinangsia atas nama PT.

P.76 / Pinangsia ;Bahwa Hak Pakai No. 76/Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)belum dihapuskan atau dialihkan sesuai Diktum Kedua Instuksi Presiden Nomor 9,tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang/barang yangdimiliki atau dikuasai negara Jo.

Dwiputra Metropolitan diatas tanah Hak Pakai No.76/Pinangsia Perusahaan Jawatan kereta Api (PJKA) telah memperkaya TerdakwaAnis Alwainy sendiri dan orang lain selain ia Terdakwa yaitu Ir. Masduki Soeman,karena pada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan telah menggunakanTanah 4.877 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2849/Pinangsia atas nama PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api ;Surat Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor PertanahanJakarta Barat (Ir.Lukman H.Kartasasmita) tertanggal 27 September 2002 ;80. Sertipikat Hak Pakai Nomar : 78 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 atas nama8182.83Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;. Peta 5e Gewijzigde Groonkaart No. 1 a ;Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan KodyaJakarta Barat (lampiran 13) atas nama Anis Alwainy terhadap tanah diJLKemukus 69 Kel.

., M.Sc. selaku DirekturUtama Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (Perjan TVRI), baiksecara sendirisendiri maupun bersamasama dengan Endro Utomo selakuKetua Panitia Pelelangan dan Penilai Kewajaran Harga Pengadaan BarangPeralatan Teknik dan Umum Kantor Pusat Perjan TVRI Tahun Anggaran 2002dan Linda Rita Selaku Direktur PT.

Lilir Kaman Guna (keduaduanya diajukandalam berkas tersendiri), pada waktuwaktu sejak tanggal 01 Juli 2002 sampaidengan tanggal 27 Januari 2003 atau setidaktidaknya didalam tahun 2002sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Jawatan TVRIJakarta Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat atau setidaktidaknyapada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secaramelawan hukum, melakukan perbuatan

No. 98 PK/Pid.Sus/2017Bahwa Terdakwa SUMITA TOBING, SH, Ph.D, M.Sc. diangkat sebagaiDirektur Utama Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia (PerjanTVRI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.05/2001 tanggal 20 Juni 2001, dengan tugas pokok sebagai berikut :a. Mengkoordinasikan tugastugas para anggota Direksi dalam memimpin danmengelola Perjan TVRI ;b.

Melaksanakan pelelangan pengadaan barang peralatan teknik dan umumyang anggarannya bersumber dari DIK/DIKSI Perusahaan Jawatan TVRITahun Anggaran 2002 ;b. Menilai kewajaran harga atas pengadaan barang peralatan teknik danumum yang pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan dan ataupemilihan langsung yang anggarannya bersumber dari DIK/DIKSIPerusahaan Jawatan TVRI Tahun Anggaran 2002 ;c.

Kereta ApiIndonesia (Persero) (dahulu Perusahaan Jawatan Kereta Api/PJKA)berdasarkan Akta Hibah Nomor 3 tanggal 13 Agustus 1987, dibuat dihadapan Ali Harsoyo, S.H., Notaris di Jakarta;Hal. 2 dari 15 hal. Pen.

PEWARIS ,S.H. dan PEWARIS IlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2a tersebut (Akta Hibah Nomor3) harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 13 Agustus 1987 PEWARIS IlS.H. telah menerima hibah dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (dalam hal inidiwakili oleh Ir.

Soeharso, Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api) berupasebuah bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas kuranglebih 921,12 M2 (sembilan ratus dua puluh satu dua belas perseratus meterpersegi), setempat dikenal sebagai Jalan Manggarai Utara IV Blok D Nomor 1;Menimbang, bahwa bukti P. 2b yang diajukan oleh para Pemohon,menurut Majelis Hakim hal itu membuktikan bahwa dengan keluarnya AktaHibah Nomor 3 tersebut (bukti P.2a), kKemudian PEWARIS Il memberikan kuasakepada Perusahaan Jawatan

Soeprapto, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api,yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baikrumah di Jalan Manggarai Utara VI F.8 RI/RW 008/001Kelurahan/Desa Manggarai Kecamatan Tebet Kota JakartaSelatan, sejak 1978 sampai sekarang, berdasarkan SuratPenunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor tertanggal 25 April 1978;29) Penggugat 29, R. AGUSTINA PUDJIASTUTI, adalah AbhliWaris dari (alm.) R.

Kidjo, yang telah secara sah menghunidan merawat dengan baik rumah di Jalan Manggarai Utara VIF.3 RI/RW 008/001 Kelurahan/Desa Manggarai KecamatanTebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampaisekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dariPanitia Akomodasi Inspeksi perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor 33/SPR/I.1/1982. Tertanggal 30 November 1982;35) Penggugat 35, R.

Matheus Lohy, pensiunan PNS PJKA yang telah secarasah menghuni dan merawat dengan baik rumah di JalanManggarai Utara I/B7 RT/RW 03/001 Kelurahan/DesaManggarai Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sejaktahun 1960 sampai dengan sekarang, berdasarkan SuratKeterangan Inspeksi Jawatan Kereta Api Nomor36/Rd/I.1/1976 tanggal 13 April 1960;63) Penggugat 63, TETTY SOEPRATI SAMPOERNA, adalah istridari (alm.)

Soeaib, pensiunan PNS PJKA, yang telahsecara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah diJalan Manggarai Utara V/D19 RT/RW = 005/001Kelurahan/Desa Manggarai Kecamatan Tebet Kota JakartaSelatan, sejak tahun 1974 sampai sekarang, berdasarkanSurat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan BangunanPerusahaan Jawatan Kereta Api Nomor 40/Rd/I/74 tertanggal6 Agustus 1974;76) Penggugat 76, IVAN FEBRY, adalah ahli waris (alm.)

Surat Penunjukan Rumah dari PanitiaAkomodasi Inspeksi Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor11/SPR/I.1/1984, tanggal 8 Agustus 1984;Penggugat 27 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan LaporanKehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta SelatanPOLSUBSEKTOR Manggarai Nomor Pol: B/611/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tertanggal 7 November 2014 berupaSurat Penempatan Rumah (SPR);Penggugat 28 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)Perusahaan Jawatan Kereta Api tertanggal 25 April 1978;Penggugat

Hal manasebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 320K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984 yaitu tidak membenarkanpelaksanaan Executoriale Verkoop berdasarkan KlausulEigenmachtige Verkoop dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa Pengadilan Negeri atas alasan: Setiap penjualan lelang (Executoriale Verkoop)berdasarkan Pasal 224 HIR mesti melalui campur tangan Pengadilan; Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh Jawatan Lelang; Sebab yang dimaksud jawatan umum Pasal 1211 BWadalah Pengadilan

bukan Jawatan Lelang ;8.

Bahwa tentang prosedur lelang, telah salah dilakukan oleh Tergugat Ill,Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, dimana menurut hukum Setiappenjualan lelang (executoriale verkoop) berdasarkan Pasal 224 HIR, harusmemalui campur tangan Pengadilan dan Penjualan lelang tidak sah jikalangsung dilakukan jawatan lelang Sebab yang dimaksud jawatan umumPasal 1211 KUHPerdata adalah Pengadilan, bukan jawatan lelang; Bahwa ada yurisprudensi Mahkamah Agung No.320 K/Pdt/1980 tanggal 20Mei 1984, yang mana dalam

Putusan ini tidak membenarkan pelaksanaanexecutoriale verkoop berdasarkan klausul eigenmachtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditor tanoa melalui PN, atas alasan: Setiap penjualan lelang (executoriale verkoop) berdasarkan Pasal224 HIR, mesti memalui campur tangan Pengadilan; Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang; Sebab yang dimaksud jawatan umum Pasal 1211 KUHPerdataadalah Pengadilan, bukan jawatan lelang; 8.

Penjualan Lelang tidak syah apabiladilakukan jawatan lelang langsung sebab yang dimaksud jawatan umum sesuaipasal 1211 KUHPerd adalah Pengadilan bukan jawatan atau lembaga lelang.Selanjutnya yang dimaksud cidera janji, tidak diatur dalam pasal 6, dengan demikianketentuan cidera janji hanya merujuk pasal 1243 KUHPerd atau sesuai kesepakatanyang diatur didalam perjanjian kredit.

Penjualan Lelang tidak syah apabiladilakukan jawatan lelang langsung sebab yang dimaksud jawatan umum sesuaipasal 1211 KUHPerd adalah Pengadilan bukan jawatan atau lembaga lelang.Selanjutnya yang dimaksud cidera janji, tidak diatur dalam pasal 6, dengandemikian ketentuan cidera janji hanya merujuk pasal 1243 KUHPerd atau sesuaikesepakatan yang diatur didalam perjanjian kredit.

Tergugat I/Tebanding sekarang Termohon Kasasi ) tanpa melalui Pengadilan Negeridengan alasan sebagai berikut:e Penjualan lelang melalaui Parate Executie harus tunduk kepada Pasal 224HIR dan Pasal 256 RBG, sehingga pelaksanaaanya harus diminta kepadaKetua Pengadilan Negeri;e Setiap Penjualan Lelang berdasarkan Pasal 224 HIR, mesti melalui campurtangan Pengadilan;e Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh jawatan lelange Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KHUPerdataadalah

Pengadilan bukan jawatan lelang;Bahwa tindakan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, tertutama dalampelaksanaan lelang sangat bertentangan Putusan MARI Nomor 3201K/Padt/1984 tertanggal 30 Januari 1986;Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh krediturmelalui lelang tanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat;Dalam Putusan MA Nomor 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984menyatakan:berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotikyang memakai irahirah

ini bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei 1984yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan Negeri denganalasan sebagai berikut:e Penjualan Lelang melalaui Parate Exutie harus tunduk kepada Pasal 224HIR dan Pasal 256 RBG, sehingga pelaksanaaanya harus diminta kepadaKetua Pengadilan Negeri;e Setiap penjualan lelang berdasarkan Pasal 224 HIR, mesti melalui campurtangan Pengadilane Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan oleh jawatan

lelang;e Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KUHPerdataadalah Pengadilan bukan jawatan lelang;Bahwa oleh karena itu Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggarhukum yang berlaku menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medansehingga sangat beralasan hukum sah dan berkekuatan hukum, denganHalaman 20 dari 22 hal.

Jika Menteri Agraria memandangnyaperlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorangpenjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara.

Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikanketeranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;(4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yangbersangkutan ditulis dalam daftarisian yang bentuknya ditetapkanoleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatanguni olehanggotaanggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atauwakilnya;Bahwa Tergugat telah lalai, tidak cermat dan teliti dalam menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 03907/B.Utara Gambar Situasi Nomor142

Penetapan batasbatasnya;(3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankanoleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria ataupejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorangpegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai anggota(selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai Panitia). JikaMenteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari JawatanAgraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

Putusan Nomor 377 K/TUN/2015menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;(4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yangbersangkutan ditulis dalam daftarisian yang bentuknyaditetapbkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah danditandatangani oleh anggotaanggota Panitia serta oleh yangberkepentingan atau wakilnya;Dan juga mempertimbangkan Surat Nomor 475/217.71/X1/2012, tanggal 09November 2012 Perihal: Sertifikat Hak Milik

Perusahaan Jawatan Kereta Api ;3 Asli Setifilkat Hak Pakai Nomor : 303/Pasar Baru tertanggal 25 Juli 1988 seluas14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) M2 terdaftar atas namaDepartemen Perhubungan Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api ;Setelah menerima ketiga sertifikat tersebut STEPHEN ANGSONO melakukanHal. 3 dari 12 hal. Put.

Perusahaan Jawatan Kereta Api ;3. Asli Setifilkat Hak Pakai Nomor : 303/Pasar Baru tertanggal 25 Juli 1988 seluas14.830 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh) M2 terdaftar atas namaDepartemen Perhubungan Cq.

Perusahaan Jawatan Kereta Api ;Setelah menerima ketiga sertifikat tersebut STEPHEN ANGSONO melakukanpengecekan hargaharga ruko yang ada disekitar Pasar Baru Jakarta Pusat dan darihasil pengecekan tersebut bahwa harganya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah) satu rukonya dengan sertifikat Hak guna Bangunan (HGB) sedangkanperkiraan penjualan ruko tempat Terdakwa satu rukonya Rp3.000.000.000,00 (tigamilyar Rupiah) sedangkan statusnya masih hak pakai dan setelah STEPHENANGSONO mengetahui harga

Thertius Kalendonu, Alm; Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Jawatan Bea dan Cukai, sekarang berbatasan dengan tanah milik Isak Bainkabel; Dengan luas tanah 24.840 M2 adalah sah milik Penggugat; 4. Menyatakan hukum bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum; 5.

(almarhum); > Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno HattaTrans Kalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kaboladan sekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, YusakFanmabi dan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;8.

(almarhum);> Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta TransKalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dansekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabidan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;4.

(almarhum);> Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Soekarno Hatta TransKalabahi Mali; > Utara berbatasan dengan dahulu Lereng Gunung Kabola dansekarang dengan tanah Milik Kaleb Malaioni, Yusak Fanmabidan tanah milik Kelauarga Kamau; > Barat berbatasan dengan dahulunya tanah Jawatan Bea danCukai dan sekarang tanah milik Isak Bainkabel;.

THERTIUSKALENDONU, BABarat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dancukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milikISAK BAINKABEL Bahwa pada tahun 1970 saksi melihat ayahnya PenggugatAlmarhum Drs.

THERTIUSKALENDONU, BABarat : sebelumnya berbatasan dengan Jawatan Bea dancukai dan sekarang berbatasan dengan tanah milikISAK BAINKABEL Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh ayahnyaPenggugat Almarhum Drs.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2014BatasBatas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya(vide bukti T.II.Int2);Penetapan kedua keputusan bersama dimaksud didasarkan padaPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yangmenyebutkan:Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undangundangatau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini,telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada MenteriDalam Negeri;iv

/BUMN/Instansi tersebut secara fisik dan secara yuridis mempunyaihak pengelolaan atas wilayah tersebut;Jawatan/BUMN/Instansi tersebut mempunyai kewajiban untukmengajukan permohonan sertipikat hak pengelolaan.

Namun demikian, meskipun Jawatan/BUMN/Instansitersebut belum mempunyai Sertifikat Hak Pengelolaan, Jawatan/Halaman 23 dari 30 halaman.

Penguasaan tanah tersebutdemi hukum telah terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1953 tentang Penguasaan TanahTanah Negara yang diantaranyamenegaskan:Pasal 2:Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada suatu Kementerian, jawatan atau Daerah Swatantra,maka penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri;Pasal 3 ayat (2):Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada

waktu mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu Kementerian,Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, makaMenteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadappenggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8;Pasal 9 ayat (1):Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, sebelum dapatmenggunakan tanahtanah Negara yang penguasaannya diserahkankepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izin kepada pihaklain untuk memakai

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2 adalah milik Penggugat Rekonpensi;

dan Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PerhubunganNomor : 93 Tahun 1981 tentang KM. 110/AL.106/Phb 81BatasBatas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya (vide bukti T.II.Int2); Penetapan kedua Keputusan Bersama dimaksuddidasarkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 1953 yang menyebutkan Kecuali jika penguasaanatas tanah Negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya peraturanpemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatuKementerian, Jawatan

Bahwa dengan ditetapkannya suatu wilayah menjadiwilayah kerja suatu Jawatan/BUMN/Instansi berdasarkankeputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriPerhubungan, maka jawatan/BUMN/Instansi tersebutsecara fisik dan secara yuridis mempunyai hakpengelolaan atas wilayah tersebut;e. Bahwa Jawatan/BUMN/Instansi tersebut mempunyaikewajiban untuk mengajukan permohonan sertipikat hakpengelolaan.

Sertipikat hak pengelolaan tersebut menjadibukti secara administratif bahwa Jawatan/BUMN/Instansimempunyai hak pengelolaan atas suatu wilayah. Namundemikian, meskipun Jawatan/BUMN/Instansi tersebutbelum mempunyai Sertipikat Hak Pengelolaan,Jawatan/BUMN/Instansi tersebut secara fisik dan secarayuridis mempunyai hak pengelolaan atas wilayah tersebutberdasarkan surat keputusan bersama Menteri DalamNegeri dan Menteri Perhubungan tersebut;V. Bahwa secara fisik, Perum.

(tiga ribu lima puluh meter persegi)yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Garuda, Nomor 21,Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah terbit SertifikatHak Pakai Nomor 82 tahun 1988 atas nama Departemen PerhubunganRepublik Indonesia cq Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang lamaberlakunya hak selama dipergunakan untuk kepentingan Dinas (Stasiun K. A.Kemayoran) (Bukti TI1).

R.Pichel pernah mengajukan surat permohonan untuk membeli rumah PJKAdi Jalan Garuda Nomor 21, Kemayoran, Jakarta, akan tetapi Balai BesarPerusahaan Jawatan Kereta Api telah dengan tegas menolak permohonanH. R. Pichel sebagaimana surat tertanggal 15 Oktober 1982 yang ditujukankepada Sadr. H. R. Pichel (Bukti Tl2);6. Bahwa setelah penolakan Balai Besar Perusahaan Jawatan Kereta Apiatas permohonan H. R.

Bahwa dasar hak penguasaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atasobjek gugatan juga merujuk Pasal 2 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusaan Tanah Negara (PPNomor 8/1953) yang menyatakan:Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undangundang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada suatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swantara,maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri";4.

Bahwa pada tahun 1988 telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 yangtercatat atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cg.Perusahaan Jawatan Kereta Api ("SHP Nomor 82"). SHP Nomor 82 berasaldari Persil Pemberian Hak Pakai yang terletak di Desa Gunung SahariSelatan. Penunjuk tanah dengan SHP Nomor 82 adalah tanah Negara,bekas Kig. Nomor 11691, 11692, dan 16478, 4658 dan 12104.

Kepemilikantersebut dikuatkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 1988yangtercatat atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia cqPerusahaan Jawatan Kereta Api ("SHP Nomor 82"). SHP Nomor 82berasal dari Persil Pemberian Hak Pakai yang terletak di Desa GunungSahari Selatan. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor AgrariaKotamadya Jakarta Pusat (in casu Tergugat II).

penentuan kawasan hutan melalui tata batashutan, dan ternyata tanah sengketa dimasukkan sebagai hutan Jatiberdasarkan Djati Bedrijf serta termasuk Houtvssterij Kadipaten ;Bahwa karena adanya keberatan (protes) dari Sultan Cirebon atasdimasukkannya hutan Jati Blok Satim (tanah sengketa) ke dalam DjatiHal. 3 dari hal. 24 No.212 PK/Pdt/2007Bedrijf, Pemerintah (Hindia Belanda) melakukan pendataan ulangterhadap seluruh tanah yang ada di Pulau Jawa dan Madura sertamembuat peta tanah yang dilakukan oleh Jawatan

Hasilnya dimuat dalam register op de Landbouw Statistiek Kaartvan Java en Madoera yang diproduksi Jawatan Topografi tahun 1934 ;Bahwa data dan doukumen tersebut saat ini berada padaJawatan Topografi Kodam III/Siliwangi dan sesuai surat dari Kepala TOPDAM Ill / Siliwangi No.B/33/II/2000 tertanggal 15 Pebruari 2000,ditegaskan bahwa Tanah Blok Satim (tanah sengketa) adalah milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon ;Bahwa kendatipun demikian, tanah sengketa berikut pohonpohonJati serta tanaman lain atasnya

tetap dikuasai dan digunakan olehPemerintah, dalam hal ini Jawatan Kehutanan.

yang dibuat oleh suatu panitia / komisi yangditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa mekanisme pekerjaan tata batas ini diatur dalam BoschVerordening 1932, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.Naskah Berita Acara Tata Batas yang merupakan pernyataan daripanitia/komisi ini harus selalu dilengkapi atau dilampiri Peta darikawasan hutan yang ditunjuk atau ditata batas, sesuai ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Bosch Verordening 1932 yang berbunyi :(2) Proses verbal itu disampaikan kepada Kepala Jawatan

PK3) dan PetaPajak Bumi dan Bangunan (Landrente) (PK5 & PK6), tampak jelasmembuktikan bahwa obyek sengketa adalah kawasan hutan yangdimiliki oleh Boschwezen (Jawatan Kehutanan), dan sama sekalitidak menunjukkan adanya enclave Kesultanan Cirebon ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan Pinjauan Kembali dan Il:Bahwa keberatankeberatan dari Para Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeridan

Wt.dilangsungkan di Tasik Selatan menurut cara agama Islam, telahmendapatkan Surat Akad Nikah dari Jawatan Kuasa Pusat PengajianMasyarakat Islam Rohongnya di Tasik Selatan, Malaysia. tanggal 01Oktober 2010.; e Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia seorang anakLakilaki yang diberi nama SHIHRIYARKHAN, anak tersebutmerupakan anak ke1 (satu) yang dilahirkan di Kulon Progo padatanggal 29 Januari 2011 e Bahwa karena ketidak tahuan pemohon, tentang kelahiran pemohontersebut sampai saat ini, telah

Wt.Nikah dari Jawatan Kuasa Pusat Pengajian Masyarakat Islam Rohongnya diTasik Selatan, Malaysia tanggal 01 Oktober 2010 ; Menimbang, bahwa dari bukti P4 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi telah terbukti, bahwa benar SHIHRIYARKHAN dilahirkan di KulonProgo pada tanggal 29 Januari 2011 merupakan anak ke (satu) dari suami isteri NIZARKHAN dengan PUJl IMANAH.

Obyek Sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalamperkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepadaPerusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialihkan kepadaHal. 5, Put.No.450/Pdt/2016/PT SMGPerum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negarayang dipisahkan, kemudian dialinkan kepada peraturanpemerintah sendiri;d.

Kereta ApiIndonesia (Persero) tetapi masin Perusahaan Jawatan KeretaApi, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadimodal dan kekayaan negara yang belum dipisahkan;Mangingat status hukum obyek sengketa adalah milik negara yangditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidakdipisahkan, maka Obyek Sengketa tersebut tetap berstatus miliknegara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui MenteriKeuangan selaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung

Perusahaan Jawatan Kereta Apii.c. Tergugat ;Bahwa Tergugat menolak posita angka 7 yang mendalilkan : Bahwahubungan hukum antara Para Penggugat adalah sama, ..... dst.Adapun alasannya adalah : Bahwa hubungan hukum dari tiaptiapPenggugat adalah bervariasi / berbedabeda.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2;c. Penggugat/Penghuni pihak yang tidak memiliki dasar untukmenempati objek perkara;9.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.57 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) diubahmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA);. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo.19 Tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)diubah menjadi PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api. terhadap Sertipikat HakPakai No. 6/Kelurahan Pasirkaliki dikeluarkan sebagian seluas 118.401M2 menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Pasirkaliki atasnama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. PerusahaanJawatan Kereta Api, sehingga masih terdapat sisa seluas 28.791 M2,dicatat tanggal 30092016;3) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987tanggal 27071987 Jo.

Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M2 adalah milikPenggugat Rekonpensi:;3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi yang menempati lahanPenggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan pihakpihak yang lain yangmenempati atau bersamasama menempati objek perkara menyerahkankepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;5.

Menyatakan sah sertifikat hak pakai No.7/Kelurahan Kebun Jeruktanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 19 Desember 2016No.00175/2016 atas nama Departemen Perhubungan RI Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 46.386 M? adalah milikPenggugat Rekonvensi;3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi yang menempati lahanPenggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;4.