Bukti iniadalah perintah Kakanwil Pertanahan Prop. SulSel kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk menerbitkansertipikat hak milik (GHM ) atas nama H. Mansyur Dg. Limpo diatas tanah objek perkara .

Namun isi suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel tidakdilaksanakan secara sempurna, melainkan hanya sebagian saja. Karenapoint tiga yang berisi perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar untuk memberikan (menerbitkan) sertipikat hak milik kepada H.Mansyur Dg. Limpo sama sekali tidak pernah di indahkan.

Nomor520.1 1428/596/5301/96 tanggal 2 Oktober 1996 yang akhirnyamengilhami kami untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap kasus ini dengan harapan bahwa kalau saja bukti suratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSel ini dapatdijadikan bukti lebih awal maka bunyi putusan hakim dalam perkara initentulah berbeda dengan yang ada saat ini;Hal. 17 dari 24 hal. Put.

;Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. SulSeltersebut, terbit berdasarkan perintah Eksekusi Adminisbatif dari KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U. Pdg. karena putusan perkara Nomor 29/G.TUN/95/PTUN. U.Pdg. telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan..Bahwa temyata Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalProp.

Bahwa tidak dilaksanakannya surat keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Prop. SulSel belakangan didalilkan karena, telahada perikatan jual beli antara ahli waris H. Mansyur Dg. Limpo denganEdy Aliman, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya UjungPandang lebih memilin menerbitkan sertipikat Hak Milk Nomor 13/Tidungatas nama Edy Aliman dari pada kepada H. Mansyur Dg. Limpo.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN, dkk.

Januari s.dMaret 2007, dimana berdasarkan data untuk Ponpes At Taqwa adalah sebagaiberikut :e SD SFAttaqwamendapatkandanaBOSRegulersebesarRp.6.794.500,(enam 15jutatujuhratussembilan puluhempatribulimaratusrupiah)untuksiswasebanyak 107(seratustujuh)orang.SMPSFAttaqwamendapatkandanaBOSRegulersebesarRp.13.894.500,(tigabelasjutadelapanratussembila16n puluhempatribulimaratusrupiah)untuksiswasebanyak 157(seratuslimapuluhtujuh)orang.= Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian AgamaProvinsi Jawa Barat

RACHMATDAKIM (Kepala Sekolah/Ponpes At Taqwa) pada Bank POS Unit Ciawi Nomor0001097101570001844.= Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil KementrianJawa Kw.10.4/PP.005/251/2008, tentang penetapan Madrasah Ibtidaiyah,Agama Provinsi Barat NomorSalafiah Ula, Salafiah Wustho penerima dana BOS programBOS Bidang Pendidikan Departemen Agama Provinsi JawaBarat periode Januari s.d Maret 2008, dimana berdasarkandata untuk At Taqwa adalah sebagai berikut :e SD SFAttaqw23amendapatkandanaBOSRegulersebesarRp

.7.556.500,(tujuhjutalimaratuslimapuluhenamribulimaratusrupiah)untuksiswasebanyak 119(seratussembilan belas)orang.SMPSFAttaqwamendapatkandana24BOSRegulersebesarRp.13.983.000,(tigabelasjutasembilan ratusdelapanpuluhtigariburupiah)untuksiswasebanyak 158(seratuslimapuluhdelapan) orang.= Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian AgamaProvinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/PP.01.1/2024/2008tanggal 25 April 2008 tentang penetapan MadrasahIbtidaiyah, Salafiah Ula, Salafiah wustho penerima danaBOS program

)untuksiswa32sebanyak 119(seratussembilan belas)orang.SMPSFAttaqwamendapatkandanaBOSRegulersebesarRp.30.352.500,(tigapuluhjuta tigaratuslimapuluhduaribulimaratusrupiah)untuksiswasebanyak 213(duaratus33tigabelas)orang.= Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian AgamaProvinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/PP.05.1/3064/2009tanggal 14 April 2009 tentang penetapan Alokasi BOSDepartemen Agama Provinsi Jabar periode April s.d Juni2009, dimana berdasarkan data untuk At Taqwa adalahsebagai berikut :e

Bogor tahun anggaran 2010.Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian AgamaProvinsi Jawa Barat Nomor : Kw.4/4/PP.05.1/5330/2010tanggal 5 Agustus 2010 tentang penetapan alokasi BOSKementrian Agama Provinsi Jabar periode Juli s.dSeptember 2010, dimana berdasarkan data untuk At Taqwaadalah sebagai berikut :42MISAttaqwamendapatkandanaBOSRegulersebesarRp.7.940.000,(tujuhjutasembilan ratusempatpuluhriburupiah)untuksiswasebanyak 80(delapanpuluh)orang.PPSWusthoAttaqwamendapatkandanaBOS43RegulersebesarRp

selaku Kepala Bagian Umum Kementrian Hukum dan HAMWilayah Maluku pada tanggal 20 Maret 2018.Bahwa terkait dengan memori banding pada poin 1 diatas dan apabila dikaitkan dengan Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembandingyakni saksi AGUS PURWANTO URILITE yang adalah Pegawai NegeriSipil Pada Kantor Kanwil Hukum dan Ham Maluku Bagian (YAN KOMAS),yang mana saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkanbahwa Mekanisme pengajuan izin cerai seharusnya melalui bagian (YANKOMAS), ke Kakanwil

bukti surat T6 Pembanding/T ergugat.Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum majelsi hakim tingkat pertamahalaman 17 yang menyangkut dengan hal subyektif yang menurut MajelisHakim Tingkat Pertama soal penandatangan izin dengan tinta yangberwarna hitam dan berwarna biru, namun hal tersebut bukan merupakanacuan sehingga di sampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama dalampertimbangan hukumnya meriupakan hal subsatantif, padahal apabila dikajisecara fakta hukum, semua surat yang di keluarkan oleh Kakanwil

JONATHAN JANDRIBILORO Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tual pide (buktiT.6), akan tetapi Penggugat sekarang Terbanding memperoleh surat keputusanpemberian izin perceraian tersebut dalam kapasitas Penggugat sekaranghal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMBTerbanding selaku Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusian Maluku dan lagi yang mengeluarkan surat ijin Cerai kepadaPenggugat sekarang Terbanding adalah KAKANWIL KUMHAM yang lama danyang membuat klarifikasi

adalah KAKANWIL KUMHAM yang baru yangmenggantikan, KAKANWIL KUMHAM yang lama dan apabila benar ijin ceraiPenggugat sekarang Terbanding adalah palsu, maka Tergugat sekarangPembanding harus dapat membuktikan itu dengan surat klarifikasi dari pejabatKAKANWIL KUMHAM yang lama yaitu saudara PRIYADI, bukan dariKAKANWIL KUMHAM yang baru, karena KAKANWIL KUMHAM yang barutidak mengetahui proses surat ijin tersebut keluar dari kepala kantorKAKANWIL KUMHAM Maluku yang lama dan apabila proses Penggugatsekarang

Saksi tidak mengetahui bagaimana bentukintervensi yang dilakukan Terdakwa, saksi meyakini MenteriAgama LUKMAN adalah orang Partai dan Terdakwa adalahorang partai.Bahwa saksi diangkat sebagai Kakanwil definitif Maret 2019,sebelumnya saksi kabid UraisBahwa bisa saja karena memiliki kinerja yang baik saksidiangkat menjadi Kakanwil definitifBahwa saksi meminta bantuan kepada terdakwa agar dapatmenjadi Kakanwil definitif karena ada satu persyaratan dalamdictum huruf (i) yang mengganjal saksi.Bahwa saksi

Saksi jawab: bedanya seorang Plt Kakanwil tidakdapat melakukan kebijakan yang strategis.Apakah mengusulkan Kepala Kantor Agama menjadiwewenang Plt?

Saksi Jawab: tidakadaApakah pengusulan oleh Plt Kakanwil mutlak sifatnya danbaperjakat hanya memberikan pertimbangan? Saksi jawab:betul, hak dari Plt Kakanwil dan Kakanwil definitif.Apakah pengusulan MUAFAQ ada cacat prosedur? Saksijawab: tidak adak.Bahwa tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menanyakanapakah MUAFAQ terikut pelantikan, apakah dalam hati saksibertanya mengapa Terdakwa menanyakan kepada saksi?

Kakanwil jg sdh merestui, P.Musyafa jg sdh trkomunikasikn.Hanya sj, kakanwil & cak gu2s siapbantu ser struktural klo ada restu &perintah Igsg dr P1 balk via WA or Tipk cak gu2s n kakanwil, Mnawi saget estu kulo nyuwun restu taumalSkrg ybs mnjabat Kasubbag TU d Skrg ybs mnjabat Kasubbag TU dkemenag kota sbyBn eyAndaNgapunten masTrkait suksesi mas ebdu, kulo pngn bantuhwt kemenag gresik, kepala saat ni akanOkay akan sy teruskan. Jatim saikiora perlu dicedhaki banget2, mungkin ganti 12Siappp...

laludijawab /tu Pit kakanwil alu Terdakwa langsung teringat.Saat itu HARIS HASANUDIN hanya memperkenalkan diri SayaPit kakanwil Gus. Saat itu belum ada penyampaian untuk mintadibantu. Terdakwa hanya mengkonfirmasi saja kepada HARISHASANUDIN /ni sampeyan yang kemarin saya sempat terimanama itu?

Tergugat:
KAKANWIL PT. Bank Mandiri Persero Tbk Regional II Sumatera Selatan
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARATcq.KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERABARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPADANG,

KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERABARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPADANG, Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal.1 dari 16 Hal. Put.

Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat c.g. Kepala KantorPertanahan Kota sebagai persona standi in judicio dalam gugatannyasebagai Tergugat Ill. Padahal baik PenggugatPenggugat maupunTergugat dan II tidak punya hubungan hukum (innerlijke samenhang)sama sekali dengan Tergugat Ill.

Bahwa semasa hidup kakak Pemohon (KAKAK PEMOHON (Almh)) telahterdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendidik dari tahun2005 sampai meninggal dunia, berdasarkan SK CPNS Nomor : NOMOR,tanggal TANGGAL dari Kakanwil Depag Provinsi Sumatera Barat dan SKPNS Nomor : NOMOR, tanggal TANGGAL dari Kakanwil Depag ProvinsiSumatera Barat, dengan NIP. NOMOR dan gaji bersih sekarang2.928.000, (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);.

terhadapciptaan pembanding/penggugat.surat keterangan sentra haki unhas tersebutadalah surat keterangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bukti (TI,T2)2 berupa surat keterangan perguruan tinggi universitas hasanuddin(unhas).Bukti Surat tersebut adalah bukti pejabat berwenang MENGAKUI ciptaanpembanding/penggugat sebab adanya ARSIP unhas berupa surat keteranganperguruan tinggi unhas yang mengakui ciptaan pembanding/penggugat diperguruan tinggi unhas tersebut.Bukti (TIT2)3 yaitu yang ditujukan ke kakanwil

dep huk ham bahwa tidak adakantor kakanwil dep huk ham.Mengenai penjelasan pembanding/penggugatakan bukti (TIT2)3 dan bukti (TIT2)3,6,7,8,9,10 yang lainnya terdapat diKESIMPULAN perkara pembanding/penggugat bernomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS.3.Bahwa mencegah karier seseorang maka berakibat orang tersebut tidak akanmendapat rezeki lagi sebab keahlian/kepakaran/keterampilan.Terbanding/tergugat dan terbanding/tergugat II melakukan tindakanmemperbu /tergugat dan terbanding II melakukan tindakan memperbudak

No.290/PDT/2015/PT.Mks1.Bukti tertulis pembanding/penggugatBukti tertulis pembanding/penggugat yaitu P1 S/D P9.Bukti tertulis P2 adalah bukti surat BUKAN pembanding/penggugat yangmembuat tapi pejabat berwenang yaitu pegawai unhas.Tapi HAKIM mengatakanpembanding/pengugat yang membuat dan belum ada pejabat yang berwenangmengakui,serta terbanding/tergugat telan melanjutkan pengusulan patenpenggugat ke kakanwil DEP Huk Ham prov.Sulsel.Padahal ADA pihak yang berwenang mengakui pembanding/penggugat buktinyapembanding

kuhperdata.Buktitertulis/tergugat tidak nyambung dengan pokok perkara.Terbanding/tergugattidak ada bukti Susunan kerja perguruan tinggi unhas yang diperlinatkan kepadahakim majelis dan pembanding/penggugat pada waktu siding.Adapun bukti suratyang dimasukkan terbanding/tergugat dan II adalah merupakan bukti suratmemfitnah kepada pembanding/penggugat yaitu :surat yang ditujukan kekantor hokum dan ham tertanggal 23 mei 2012 sebebterbanding/tergugat tidak ada kantor tersebut dan juga tidak ada tanda buktidari kakanwil

Tanah seluas 550 M2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan Nomor warkah 2182/1991.Halaman 3 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAPf. Sebidang tanah luas 5.550 M2 yang berlokasi di jalan KelapaDua Entrop Jayapura ( dengan nomor seri : 26.01.72.02.3.00480,buku tanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJANo. BPN 397/HGB/91 dengan nomor Warkah 2191/1991.g.

Tanah seluas 550 m2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m2 yang berlokasi di jalan. KelapaDua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, bukuHalaman 14 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT JAPtanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No.

Tanah seluas 550 m2 yang berlokasi di jalan Kelapa Dua EntropJayapura yang bernomor seri : 26.01.72.02.3.00471, buku tanah HGBNo. 471 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. IRJA No.BPN 397/HGB/91 dengan nomor warkah 2182/1991.5. Sebidang Tanah dengan luas 550 m2 yang berlokasi di jalan. KelapaDua Entrop Jayapura dengan nomor Seri : 26.01.72.02.3.00480, bukutanah HGB 480 berdasarkan SK Kakanwil BPN Prov. IRJA No.

Kakanwil BPN Propinsi IrianJaya, yaitu sebagai peserta nomor urut 569, berupa 2 kapling tanah yangterdiri dari tanah pekarangan dengan nomor kapling 516 gambar situasino. 18616 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17m x 100m seluas 1.700m? dan tanah lahan usaha dengan nomor kapling 520 gambar situasi no.18617 tanggal 30 Desember 1991 ukuran 100m x 100m seluas 10.000 m;3.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya didapatkansetelah Para Penggugat melangsungkan pernikahan sehingga keduatanah tersebut merupakan harta bersama;4. Bahwa para Penggugat telah mengurus dan menyerahkan suratsurat yang diperlukan untuk mendapatkan sertipikat hak atas atas keduakapling tanah tersebut melalui kantor Tergugat .

Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan saat inidikenali beralamat di JI.

Kakanwil BPNPropinsi Irian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 Tanggal 8 Januari 1992beserta lampirannya sehingga Tergugat menjadi tidak netral dalammelakukan penanganan sengketa pertanahan;16.

Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya;26. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwaTiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ituuntuk mengganti kerugian tersebut;27.

tanggal 5 Juli 2019 perihalpengaduan tentang dokumen yang diduga palsu dan suratpengaduan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumut tanggal 20Januari 2020 an.

,MH. tertanggal 28 Agustus 2020;Bahwa untuk kepentingan klien kami dengan merujuk surat DirjenPengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan KementerianAgraria dan Tata Ruang untuk berkoordinasi dengan Kakanwil BPNProvinsi Sumut, Kakan Pertanahan Kota Medan guna mendapatpenjelasan, pada tanggal 31 Agustus 2020 menghadap:23.1 Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumut sekitar pukul 10.45 wibhasilnya, bahwa Bapak Kakanwil ada di Jakarta, Pit.Kakanwil BPN Provinsi Sumut?..... atau Pejabat lain?......

Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara an. BAMBANG PRIONO dalam periodeDesember 2016 sampai Januari 1019.

Bahwa pada sisi lainnya TERGUGAT II (jn casu Kakanwil BPNProvinsi Sumut) hasil inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 30Januari 2017 menetapkan + 165 penggarap diatas tanah SHMnomor 161, namun setahun kemudian direvisi berdasarkan surattugas Kakanwil BPN Provinsi Sumut nomor 387/10.12500/II/2018tanggal 12 Februari 2018 bertambah menjadi + 172 penggarap.(bukti peta bidang tanah P57 dan P57.A).7.1. Pemerintah cq.

inventarisasidan identifikasi ditujukan kepada Ketua Pelaksana pengadaantanah, dan Ketua Pelaksana pengadaan tanah dalam waktupaling lama 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejakdiumumkan hasil inventarisasi;10.2 Bahwa faktanya, Ketua Pelaksana pengadaan Tanah barumelaksanakan revisi/verifikasi setelah 1 (Satu) tahun kemudianberdasarkan surat tugas Kakanwil BPN Provinsi SumateraUtara nomor: Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara nomor:387/10.12500/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, hasilverifikasi

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
Terbanding/Tergugat : FARIDA TASWIN
Terbanding/Tergugat : WINDI TASWIN
Terbanding/Tergugat : WILDAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : FAUZAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : Ir. TASWIN B
Terbanding/Tergugat : Dra. BUDI T
Terbanding/Tergugat : ROSIHAN P
Terbanding/Tergugat : MIRNA
Terbanding/Tergugat : ELYA

KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR. yang beralamat diJalan A.P. Pettarani No. kota Makassar. Untuk selanjutnyadisebut Sebagal ; TERBANDING, semula TERGUGAT IV ;5. FARIDA TASWIN, Perempuan, Umur 36 tahun yang beralamat di jalan DgTompo No 25/27 Makassar. Untuk selanjutnya disebutSCD AQAI ; 222 enn nnn en nnn nnn nen nen nn nen nnnnen neeTURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT ;6.

Karena Tergugat II menghuni obyek sengketa karena adanyasurat penyerahan dari Tergugat ; Bahwa soal Tergugat telah meninggal dunia, Penggugat barumengetahuinya juga pada saat persidangan pada saat adanya SuratKeterangan Kematian yang justru diserahkan oleh orang yang tidakberkompoten yaitu Tergugat Il, yang seharusnya oleh ahli waris Tergugat yang turut jadi saksi dalam perkara ini ; Hal 5 dari 17 hal No. 273/PDT/2014 Bahwa soal kerancuan siapa sebenarnya yang dijadikan pihak tergugatIV apakah Kakanwil

untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding / Tergugat, sudah tepatHal 6 dari 17 hal No. 273/PDT/2014dan benar, oleh karena itu. putusan dalam eksepsi tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan ; Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna (kabur) sehinggadinyatakan tidak diterima dengan alasan bahwa Tergugat sudah meninggaldunia tapi tetap dijadikan pihak dan tidak jelas siapa yang dijadikan sebagaiTergugat IV apakah Kakanwil

Pertanahan Kota Makassar dan buktibukti yang diajukanoleh para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi belum melihat adanyapemblokiran terhadap sertifikat dimaksud, tapi baru dalam tahap permintaanuntuk diblokir, padahal pemblokiran itu sendiri barulah merupakan tindakansementara dan belum pada tahapan membatalkan sertifikat ; Menimbang, bahwa menurut hukum, yang berhak untuk membatalkanSertifikat Hak Atas Tanah hanyalah Peradilan Adminstrasi Negara danMendagri/Kepala BPN yang dapat dilimpahkan kepada Kakanwil

PESAT tanggal03 Februari 2003 yang berlaku selama 2 (dua) tahun kepada Tergugat II(bukti T II/TTIVI4) padahal saat itu Penggugat telah memiliki Sertifikat HakMilik atas obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 11 Mei 1993 dan TergugatIl yang menempati obyek tersebut sampai saat ini adalah perbuatan yangmelawan hukum dan merugikan Penggugat, sehingga dengan demikianpetitum 4 ini patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 yang pada pokoknyamohon agar perbuatan Tergugat IV cq Kakanwil

Lemahwungkuk, Kota Cirebon,Terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengantembusan antara lain ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri,Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur Bl, Komisi Ombudsman Indonesia,Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati JawaBarat

terkait dengan perkara pidana a quo, yaitu : Bahwa salah satu isi dari surat tanggapan Terdakwa yang ditujukankepada Kepala KP2LN Cirebon perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan permintaan pengosongan obyek Hak Tanggungan danpernyataan keberatan dan Somasi, yang oleh Terdakwa kemudianditembuskan ke beberapa instansi seperti Ketua MA, Ketua KPK,Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan, Menkeu, GubernurBl, Komisi Ombudsman Indonesia, Irien Depkeu, Dirjen Piutang danLelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil

BPN Provinsi Jawa Barat,Kepala Kejati Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Kakanwil IV DJPLNBandung, KPN Cirebon, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, KepalaBPN Kota Cirebon, Kepala Kejari Cirebon, Kapolresta Cirebon, KepalaBank BCA Kanwil Jabar, Direktur Utama PT.

Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pokok Akta Notaris No. 68tersebut, maka perjanjian ikutannya/acessoir yaitu APHT No.333/2005 tanggal 18 Juli 2005 sudah seharusnya dinyatakan bataldemi hukum ; Bahwa surat tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa, kemudianditembuskan oleh Terdakwa ke beberapa instansi seperti Ketua MA,Ketua KPK, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan,Menkeu, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Irjen Depkeu,Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil BPNProvinsi

Jawa Barat, Kepala Kejati Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat,Kakanwil IV DJUPLN Bandung, KPN Cirebon, Majelis Hakim PemeriksaPerkara, Kepala BPN Kota Cirebon, Kepala Kejari Cirebon, KapolrestaCirebon, Kepala Bank BCA Kanwil Jabar, Direktur Utama PT.

Bahwa setelah dilaksanakan persidangan Majelis HakimPTUN Padang telah mengeluarkan Putusan No. 22/G/KKIP/2014/PTUNPDG tanggal 10 Februari 2015 yang amarnyamenerima Permohonan Keberatan Termohon/ Pemohon Keberatan/Kakanwil BPN Sumbar.. Dalam amar Putusan PUN Padangdimaksud pada halaman 66 di alinea kedua dari atas Majelis PTUNmenyatakan limit waktu pengajuan Penyelesaaian SengketaInformasi ke Komisi Informasi belum terpenuhi (Prematur) sehinggabelum ada kewenangan absolut Komisi Informasi.12.

Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi dapat menunjuk Pejabat Pengelola InformasiDan Dokumentasi (PPID) ataupun Atasan PejabatPengelola Informasi (atasan PPID) yang tentunya harusbertanggung jawab ke Kakanwil BPN Propinsi.

Dalamhal ini Kakanwil dapat saja menunjuk dirinya sendiriatau orang lain untuk menjadi Atasan PPID. Dengandemikian PPID Kanwil BPN Propinsi dan Atasan PPIDKanwil BPN Propinsi bertanggung jawab ke KakanwilBPN Propinsi, bukan ke Menteri.7) Dengan demikian terlihatlah dengan jelasbahwa yang dapat mewakili Badan Publik itu adalahKakanwil, bukan Atasan PPID Kanwil BPNsebagaimana tertera dalam Putusan halaman 11paragraf 4.19.Surat kuasa Termohon adalah cacat hukum .

Pertimbangan hukum tersebut keliru denganAlasan hukum sebagai berikut :1) Bahwa orang yang bertanggung jawabmewakili Termohon sebagai pihak dalam perkara aquoadalah adalah Kakanwil, dan atas kewenanganKakanwil dapat menunjuk/ memberikan kuasa keorang lain.2) Bahwa jika Surat Kuasa yang ditanda BapakSyaiful, SP, MH selaku pihak Kakanwil dapat menunjukorang lain untuk mewakili Badan Publik, namun selakuAtasan PPID tidaklan ada kewenanganya untuk itu ,karena kewenangan Atasan PPID itu dibatasi olehaturan

BPN Sumbar melaluisuratnya No. 69/1113.300/1/2015 tangal 15 Januari 2015yang menyatakan Dokumen yang kami mintai sudah ada dansudah ditemukan di Kantah Kabupaten Agam.Ternyata yang dikatakan ada itu bukan ditemukan di KantahAgam, melainkan adalah Kopian sebuah Dokumen yang tidakjelas keasliannya dan serba membingungkan.Bahwa untuk memperjelas itu khusus permohonan Informasike Kakanwil BPN Sumbar ini ditanyai lengkaplengkap danrunut yaitu.permohonan Informasi No. 3 yaitu3.

.> Berdasarkan Surat Peparsan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa BaratNomor : Kw./011KP.02.3/571 12007, tentang penetapan Madrasah Ibtidaiyah,salafiah VIa, salafiah wustho penerima dana BOS program BOS BidangPendidikan Departemen Agama Provinsi Jabar periode Januari s.d Maret 2007,dimana berdasarkan data untuk Ponpes At Taqwa adalah sebagai berikut : SO SF Attaqwa mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp. 6.794.500,(enam juta tujuh ratus sembilan puluh em pat ribu lima ratus rupiah) untuksiswa

lima puluh rupiah) untuksiswa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang.SMP SF Attaqwa mendapatkan dana BaS Reguler sebesar Rp. 30.352.500,(tiga puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk siswasebanyak 213 (dua ratus tiga be/as) orang.Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa BaratNomor: Kw.10.4/4/PP.05. 113064/2009 tanggal 14 April 2009 tentang penetapanalokasi BOS Departemen Agama Provinsi Jabar periode April s.d Juni 2009,dimana berdasarkan

.~ Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa BaratNomor : Kw.10.4/4/PP.05.1/7976a/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentangpen eta pan alokasi BOS Kementrian Agama Provinsi Jabar periode Oktober s.dDesember 2010, dimana berdasarkan data untuk At Taqwa adalah sebagaiberikut: MIS Attaqwa mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp. 13.498.000, (tigabelas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk siswasebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang.

Rahmat Dakim.~ Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa BaratNomor: Kw.10.4/4/PP.05.1/0647.a/2011 tanggal21 Pebruari 2011 tentang35 penetapan alokasi BOS Kementrian Agama Provinsi Jabar periode Januari s.dMaret 2011, dimana berdasarkan data untuk At Taqwa adalah sebagai berikut : MIS Attaqwa mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp. 3.870.750, (tigajuta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk siswasebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Bogor tahun anggaran 2010.~ Berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa BaratNomor: Kw.4/4/PP.05.1/5330/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang penetapanalokasi BOS Kemenirian Agama Provinsi Jabar periode Juli s.d September 2010,dimana berdasarkan data untuk At Taqwa adalah sebagai berikut : MIS Attaqwa mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp. 7.940.000, (tujuhjuta sernbilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk siswa sebanyak 80(delapan puluh) orang.

Dan lewat Surat Keputusan Kakanwil BPN. Provinsi Irian Jaya,Nomor BPN07/HM/1992, tanggal 11 Januari 1992, diberikan juga kepadaPenggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1201 Desa Malawili dengan luastanah 10.000 m?

Nomor 2097 K/Pdt/201615.16.musyawarah, namun sampai 4 (empati kali pertemuan selalu menemui jalanbuntu, bagi Penggugat permasalahan ini dapat diselesaikan secarakekeluargaan, kalau Tergugat I, Tergugat Il, mau memenuhi permintaanganti rugi tanah lahan pekarangan kepada Penggugat sebagai pemilik tanahobjek sengketa, karena tanah objek sengketa adalah hak milik dariPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN.

(dua ribu lima ratus meter persegi) atas namaPenggugat, kemudian tanpa dasar dan alasan yang jelas Tergugat IVmenggantikan nama di dalam sertifikat tersebut dari Penggugat kepadaTergugat , adalah merupakan perobuatan melawan hukum(onrechmatigedaad);Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV tanpa dasar dan alasan yangkuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku telah melakukan baliknama dari Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa sesuaidengan dan Surat Keputusan Kakanwil BPN.

Bahwa dalam petitum angka 11 gugatan a quo, Penggugat menuntutPengadilan Negeri Sorong untuk menyatakan perbuatan Tergugat IVtanpa dasar dan alasan yang kuat sesuai dengan aturan hukum yangberlaku telah melakukan balik nama dari Penggugat selaku pemiliktanah objek sengketa sesuai dengan dan Surat Kakanwil BPN ProvinsiIrian Jaya Nomor BPN07/HM/1992 tanggal 11 Januari 1992 dariSertifikat Hak Milik Nomor 293 Desa Malawili kepada Tergugat adalahperbuatan melawan hukum.

Bahwa Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Irian Jaya Nomor BPN07/HM/1992 tanggal 11 Januari 1992 yang diantaranya menyebutkannama pemegang hak dalam SK tersebut, merupakan suatu bentukpenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usahaNegara yaitu BPN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dalamKegiatan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RINomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;d.

ELYANA RATTE Istri Bapak YOHANIS TANGKE2.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura

Termasuk mengajukan suratpermohonan kepada TERGUGAT tertanggal 13 Januari 2011 ;Bahwa akan tetapi yang merespons suratsurat permohonan PENGGUGATtersebut hanya BUPATI BINTAN yang telah memberikan tanggapan positif yaitudengan menulis surat kepada KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KAKANWIL BPNKEPRI), beralamat di JI. MT.

Surat KAKANWIL BPN KEPRI tertanggal 6 Desember 2010 No. 675/1621.500/XII/ 2010, Perihal : Peringatan I ; 15.16.b. Surat KAKANWIL BPN KEPRI tertanggal 11 Januari 2011 No.38/1621.500/1/2011, Perihal : Peringatan II ;c.

Pernyataan Kakanwil BPNKepri dalam surat tersebut, jelas bertentangan dengan Surat Keputusan BPN RIBahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak memahami substansi dari SuratKeputusan BPN RI Nomor 13/HGU/1991 tanggal 17 September 1991 terutamaDiktum kedua huruf e. Kekeliruan dan ketidakpahaman dari Penggugat inikarena apa yang dimaksud dalam dictum tersebut adalah berkaitan denganHalaman 41 dari 93 halaman, Putusan Nomor 118/G/2012/PTUNJKT4242penggunaan lahan HGU yang diberikan.

Surat KAKANWIL BPN KEPRI tertanggal 6Desember 2010 No. 675/1621.500/XTI/2010, Perihal:Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;b. Surat KAKANWIL BPN KEPRI tertanggal 8 Januari2011 No. 38/1621.500/1/2011, Perihal: Peringatan II,(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; c.

Surat kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, tertanggal 14Desember 2010, (Bukti P11) ; c. Surat Permohonan kepada TERGUGAT, tertanggal 13 Januari 2011 (Bukti P.7)dan kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tertanggal 17Pebruari 2011 (Bukti P12) ; 7. Bahwa, atas permohonan tersebut, TERGUGAT tidak menjawab Surat PermohonanPENGGUGAT mengenai disetujui atau tidaknya Permohonan untuk mengalihkanusaha perkebunan nenas menjadi perkebunan karet.