PENETAPANNomor: 0011/Pdt.P/2021/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal

ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK ( umur15 tahun ) dan NAMA ANAK ( umur 8 tahun ), serta ternyata keduaanak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya kedua anak tersebutdipandang belum cakap bertindak secara hukum, maka berdasarkanPasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

PENETAPANNomor: 0171/Pdt.P/2020/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :NAMA, disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat

almarhum Bambang Setiawan;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 anak, diantaranya anak yang bernama NAMAANAK, serta ternyata anak tersebut masih dibawah umur olehkarenanya dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan

Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Terlepas dari perbedaan tersebut,menyangkut usia anak yang beradan dibawah kekuasan wali atau orang tuamaka Hakim akan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagai lexSP@CIAIIS; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nennnnnnesMenimbang, bahwa selanjutnya mengenai harta atau barangbarang tetapyang dimiliki si anak diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkanmemindahkan

Andi SultanDaeng Radja Bulukumba karena sakit yang dikuatkan dengan Bukti P2, P5dan P4 dan sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi, selain itudipersidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa terhadap Pemohon telahada penetapan Pengadilan yang mencabut kekuasan Pemohon atas anakHAERIA j 22222 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nec e nner nn cnnwoncennen= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakimberkesimpulan bahwa Pemohon merupakan salah satu orang tua yaitu

AJIRIA, SANTI, RINI SELVIANI dan ROMI yangtelah dewasa dan anak HAERIA yang masih berumur 15 (lima belas) tahunatau belum mencapai usia delapan belas tahun, sehingga secara hukumPemohon memangku kekuasan perwalian terhadap kelima anakanaknyatersebut terutama anak yang belum dewasa yaitu HARIA sebab isteri Pemohonyaitu almarhum HJ NENNY telah meninggal dunia.

UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

PENETAPANNomor: 0326/Pdt.P/2020/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan untuk bertindak terhadap anakyang diajukan oleh :Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal

ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA, telah dikaruniai 2 anak, diantaranya anak yang bernama NAMAANAK, serta ternyata anak tersebut masih dibawah umur olehHal. 8 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Padt.P/2020/PA.Dpk.karenanya dipandang belum cakap bertindak secara hukum, makaberdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasan

menghadapkan Terdakwa di depan persidangan, olehkarenanya Oditur Militer memohon agar Perkara Terdakwa diputus NO(Niet Ontvankelijk Verklaard), karena tanpa dihadiri oleh Terdakwadalam persidangan, dengan ketentuan apabila sewaktuwaktu ternyataTerdakwa diketemukan maka perkara Terdakwa tersebut dapatdiajukan kembali ke persidangan.Mengingat : Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana juncto Pasal 12 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasan mana sesuaipula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

tersebut saat ini masih dibawah umurmaka berdasarkan peraturan perundangundangan anak tersebut belum dapatbertindak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sehingga diperlukanseorang wali yang akan mewakili anakanak tersebut dalam melakukan sesuatuperbuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 UndangUndang RI Nomori Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: ayat(1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasan

Lebih lanjut dalam pasal 51 ayatayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, disebutkan bahwa: ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tuayang menjalani kekuasan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan suratwasiat, atau dengan lisan dihadapan dua orang Saksi, ayat (2): Wali sedapatHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Mnk.dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudahdewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik

PENETAPANNomor 0074/Padt.P/2020/PA.DpkANGSeay tsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan bertindak terhadap anak yangdiajukan oleh :sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti danmendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK

hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan isterinya yang bernama SriHastiningsih binti Mariman telah dikaruniai 2 anak yang bernama NAMAANAK ( umur 16 tahun ) dan NAMA ANAK binti NAMA ( umur 11 tahun ),keduanya masih dibawah umur, karena anak pertama baru berumur 16maka dan anak kedua baru berumur 11 tahun, maka berdasarkan Pasal47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019, kedua anak tersebut berada dalam kekuasan

tidak memenuhi syarat sebagai alatbukti, akan tetapi apabila alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat buktilainnya, maka dapat dipertimbangkan pula sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkaraini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensiPengadilan Negeri Sibolga dalam mengadili perkaraini;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.Sbg.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang No. 14 Tahun1970 tentang PokokPokok Kekuasan

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasan Kehakiman diketahui Pengadilanberwenang mengadili perkara voluntair yaitu perkara yang bersifat sepihak (exparte) dan terhadap perkara ini pada dasarnya hanya dapat dimohonkan terhadapperkaraperkara yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan KartuTanda Penduduk Nomor : 1273040405580001 tertanggal 23 Nopember 2012(bukti P1

yang mengajukan perwalian adalah HAERUDDIN(Pemohon) yang merupakan orang tua dari anak AL HIDAYAT denganmaksud untuk mengangkat wali bagi anaknya tersebut bernamaBAHARUDIN JIDE yang berada di Manokwari untuk kepentingan anakPemohon yaitu AL HIDAYAT yang hendak mendaftar seleksi TentaraNasional Indonesia (TNI) di Manokwari Provinsi Papua Barat, dimana anakPemohon yaitu AL HIDAYAT telah tinggal bersama dengan BAHARUDDINJIDE di Manokwari sejak tiga bulan yang lalu, padahal Pemohon masihmelaksanakan kekuasan

diPengadilan dimana yang bersangkutan berdomisili agar orang yang diangkatmenjadi wali dapat dimintakan persetujuannya di Pengadilan bahkandiperiksa untuk diketahui kecakapannya sebagaimana yang dikehendaki olehUndangUndang Perlindungan Anak dalam hal menerima perwalian yang bersifat termporer tersebut demi kepentingan si Anak;wannnennnne Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaterhadap permohonan perwalian Pemohon ini, Pemohon tidak mempunyailegal standy karena masih melaksanakan kekuasan

ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segalasesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHPerdatamenyebutkan bahwa Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anakdibawah umur yang tidak berada dalam kekuasan

* atas sebagaimanatersebut di dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHPerdatamenyebutkan bahwa Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anakdibawah umur yang tidak berada dalam kekuasan orang tua;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1113/IST/2004 tertanggal 30 Juni 2004 atas nama VioletareHasudungan Simanjutak (Bukti P6) dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4502/U/2007 tertanggal 30 November

PENETAPANNomor 0047/Pdt.P/2020/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapandalam perkara permohonan kekuasan bertindak terhadap anak yangdiajukan oleh :sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti danmendengarkan keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa

almarhum NAMA ) dan untuk keperluan administrasi lainnya;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwaPemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernamaNAMA telah dikaruniai 2 anak yang bernama NAMA ANAK ( umur 7tahun ) dan NAMA ANAK( umur 3 tahun), dan kedua anak tersebut masihdibawah umur, maka berdasarkan Pasal 47 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, kedua anak tersebutberada dalam kekuasan

UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya alasan mana sesuai pula dengan azas peradilansebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasan Kehakiman jo.

Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya alasanmana sesuai pula dengan azas peradilan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (4) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengansederhana, cepat, dan biaya ringan, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara iniHal dari 2 hal. Pen.