Bahwa Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta PenunjangOperasional RSUD Soreang TA 2002 tersebut di atas, dilaksanakan dengancara pelelangan yang pelaksanaannya mengacu kepada Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/JasaInstansiPemerintah, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 18Tahun 2000 tersebut, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab PemimpinProyek, Bagian Proyek Panitia Pengadaan ditetapkan sebagai berikut:Pasal 7 ayat (3) Keppres No. 18 Tahun 2000:Tugas Pokok

No. 18 Tahun 2000sebagaimana yang tercantum pada Bab Ketentuan Umum, bagian 6ruang lingkup berlakunya Keppres, Pasal 6 Keppres ini berlaku untuk:Angka Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atauseluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi danAPBD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Bersama Menteri KeuanganRl dan Kepala Bapenas Nomor: 342/A/2000,Nomor: 52262/D2/05/2000Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang

Bandung TA2002 yang mengacu kepada Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Juklak/JuknisTingkat Kab.

Bahwa Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta penunjangOperasional RSUD Soreang TA 2002 tersebut di atas, dilaksanakan dengancara pelelangan yang pelaksanaannya mengacu kepada Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/JasaInstansiPemerintah, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 18Tahun 2000 tersebut, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab PemimpinProyek, Bagian Proyek Panitia Pengadaan ditetapkan sebagai berikut ::Pasal 7 ayat (3) Keppres No. 18 Tahun 2000:Tugas

Namun apabilamenganalisis Keppres No.18 Tahun 2000 tidak mewajibkan PanitiaLelang untuk menentukan harga HPS/OE berdasarkan harga Pabrikanatau Distributor dengan kata lain Keppres tersebut memperbolehkanuntuk menggunakan harga berdasarkan penawaran rekanan di sampingharga Pabrikan serta Keppres aquo tidak memuat sanksi pidana bagiTerdakwa apabila seandainya menggunakan harga dari rekanan ;Bahwa atas dakwaan Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan dantuntutan serta dalam putusan No.509/Pid.B/2007

Karena tidak dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, maka proses pengadaan barang/jasa tersebut dalamobyek sengketa tidak dapat mendasarkan pada ketentuanperundang undangan khususnya sebagaimana diatur dalampasal 17 ayat (5) Keppres no. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksnaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat Il, yangmengeluarkan keputusan tata usaha Negara No.481.3/00863/2004 tertanggal 13.

. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha10.Bahwa selain melanggar ketentuan perundang undanganyang berlaku khususnya pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 9diatas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga telahmelanggar peraturan perundang undangan yang berlakukhususnya : a.

No. 80 Tahun 2003eemenyebutkan Dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukandengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (satu)penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasiBahwa yang dimaksud dengan keadaan khsusus berdasarkanlampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf C angka 1sesub a angka 4 b menyebutkan pengadaan barang/jasakhsusus1.

Bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat IIsecara nyata telah diakuinya bahwa untuk pengadaan bukuyang keputusannya (obyek sengketa) tidak dilakukansebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitutidak dilakukan pelelangan umum, padahal pengadan bukutersebut pembiayaanya lebih dari Rp.50.000.000, ; .

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I danTergugat II menurut Penggugat adalah sudahfinal, karena dijadikan dasar oleh Tergugat Iuntuk mengambil keputusan yang apabila tanpakeputusan Tergugat II tersebut, Penggugat yakinTergugat I pasti akan melaksanakan pengadaanbuku yang keputusannya dijadikan obyek sengketasesuai dengan prosedur pelelangan umumsebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun30d.

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulusebagaimana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PeternakanPropinsi Riau dengan Surat Nomor : 477/V/2008 Tanggal 05Mei 2008 tentang Penetapan Petani Penerima Bantuan TernakKerbau Pejantan Program K2I Tahun Anggaran 2008.Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pekerjaan pengadaan ternak kerbau Pejantan pada SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas PeternakanPropinsi Riau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinyasebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres

Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTRdilakukan oleh Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE dapatberjalan dengan benarsesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :UM.050/PLB/2797/05.08 dan Nomor : 001/GBSKontrak/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa.Dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan tugasdengan mengawasi dan memeriksa pekerjaan tersebut yangseharusnya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaandan pengawasan secara langsung

Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 8 Tahun2006 tentang Perubahan ke empat atas Keppres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Terdakwa Ir.

Put.No.23/Pid.Sus/2012/PTRtanggal 09 Mei 2008 serta Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003dengan cara tidak menyalurkan seluruh Ternak kerbau kepadakelompok tani di desa Bangun Purba Timur Jaya sementarapembayaran biaya Proyek 100% telah dibayarkan pada tanggal18 Desember 2008 kepada Saksi GUSTAFIF JUHRIANTO, SE.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidakmenjalankan Tugas dan fungsinya selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Lampiran IKeppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubahdengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakanperbuatan Menyalahgunakan kewenangan, yangmengakibatkan Negara telah dirugikan dalam hal ini adalahPemerintah Propinsi Riau sebesar Rp

tlokal tidakmemiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti prosespelelangan Proyek Pembangunan Jalan Palembang TanjungApi api, namun Terdakwa justru)~ = memerintahkan saksiBAMBANG HERMANTO dan saksi SYAHABUDIN selaku PanitiaPengadaan proyek' tersebut melalui suratnya Nomor:620/596/PU.BM/2005 agar menambahkan persyaratan dalamdokumen prakualifikasi berupa keharusan membentukkemitraan (joint operation) dengan perusahaan lokal diSumatera Selatan, perbuatan mana bertentangan denganPasal 14 ayat (6) Keppres

Lelang dan Jadwal PengambilanDokumen Penawaran, telah memerintahkan saksi RUSMANNUDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supayamembantu = Panitia Pengadaan dalam penyusunan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) pada Proyek Pembangunan JalanPalembang Tanjung Api api, atas perintah manaditindaklanjuti oleh RUSMAN NUDIN dengan menyusun danmenyiapkan HPS proyek tersebut tanpa dikalkulasikansecara keahlian dan berdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan, perbuatan mana bertentangandengan Pasal 13 Keppres

dibuatnya supaya mengacu padaharga satuan tanah timbunan biasa sebesar + Rp100.000, per m3 yang diajukan oleh CHANDRA ANTONIOTAN, yang mana atas perintah tersebut RUSMAN NUDIN dansaksi NUZAMIR USMAN akhirnya menghitung ulang danmengubah nilai HPS untuk harga satuan tanah timbunanbiasa tersebut menjadi Rp 98.950,74 per ms, perbuatanmana bertentangan dengan oprinsip prinsip dasar danetika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuanPasal 13 ayat (1) Keppres

SUHARTONO yang notabene bukanmerupakan anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongandalam proyek tersebut, sehingga bertentangan denganPasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 20003 berikutperaturan perubahannya ;~ Terdakwa walaupun mengetahui pelaksanaan evaluasi terhadapdokumen penawaran (lelang) tersebut tidak sesuai denganketentuan yang berlaku, namun Terdakwa melalui SuratNomor: 620/KPTS/184/PU.BM/2005 tanggal 1 Desember 2005tetap menetapkan dan menunjuk perusahaan jointoperation PT.

Kecamatan Sungai PangeranPalembang secara bertahap telah menerima pemberianberupa uang sejumlah Rp 1.150.000.000, (satu miliarseratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk CekMultiGuna BNI sebanyak 46 lembar @Rp 25.000.000, dariCHANDRA ANTONIO TAN terkait telah ditetapkannya(PT.WIKA PT.CIA PT.TRuJ) Joint Operation sebagaiPelaksana dalam Proyek Pembangunan Jalan PalembangTanjung Api api, perbuatan mana bertentangan denganetika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf h Keppres

KORIDO NUANSABAHAGIA) diusulkan oleh Panitia Pengadaan/Lelang PembangunanWork Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supioritahun anggaran 2007 kepada Pengguna Anggaran pekerjaanpembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebagai Calon PemenangLelang meskipun Panitia Pengadaan/Lelang tidak melakukan prosespelelangan pengadaan tersebut sesuai dengan Keppres 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaPemerintah sebagaimana

Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;b. Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor: 60 K/Pid.Sus/201 111.12.13.14.15.16.c. Pasal 49 ayat (2) huruf (e) Keppres Nomor 80 Tahun 2003d. Bab Il huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (b) ke 4 Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;e.

Bab Il huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (bo) ke 6 Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Work Shop Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Supiori TA. 2007,CV. Korido Nuansa Bahagiadiusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pelelangan sebagai pemenang lelanguntuk mengerjakan pekerjaan tersebut;Bahwa penetapan CV.

Nomor: 60 K/Pid.Sus/201117.18.19.20.21.Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Pemborongan(SPP) Kontrak No : 523/1 09/PANPPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11September 2007 cara pembayaran dilakukan dengan sistim terminsebanyak 3 (tiga) kalii pembayaran, tetapi yang dilakukan adalah dua kalipembayaran;Bahwa mengenai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003, Pasal 49 ayat (2) huruf (e) Keppres Nomor 80 Tahun 2003,8ab Il huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (b) ke 4 dan

ke 6 Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003, adalah kaidah petunjuk yang menunjukkepada ketentuan dalam Perjanjian Pemborongan yang dibuat, sehinggayang harus diuji adalah apakah ada pelanggaran terhadap isiPerjanjian/Kontrak ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat danketerangan terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa pekerjaan barumencapai 50 % tetapi sudah dibayar 100 %.

dalildalil sebagai berikut :Gugatan Penggugat error in persona.Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan (proyek) untukkepentingan umum mempunyai tatacara tertentu sebagaimana yang telah diatur dalamperaturan perundangundangan ;Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, ketentuan yang mengaturnya adalahKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasayang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 TentangPerubahan Keenam atas Keppres

Acara Pembayaran Nomor 398/JPPJST/BL/ Distarkim/2004tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp. 480 000 000, ;Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang meminta pembayaran atas dasarpersetujuan lisan sebagaimana yang telah diutarakan Penggugat dalam pointke 10 gugatannya, maka dapat dipastikan bahwa persetujuan Iisan tersebutbukan dari Tergugat karena Tergugat sebagai Pemerintah Kota Bekasi tidakaka =n bisa berbuat melebihi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalamketentuan perundangundangan dan dalam Keppres

No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Jadi jelaslah bahwa apabila Termohon Kasasi berdalih bahwa yangmemerintahkan Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaan pematanganlanjutan adalah Walikota saat itu adalah tidak dapat dibenarkan karena jelasjelasaturan dalam Keppres No.80 Tahun 2003 melarang seorang pengguna barang/jasamelakukan hal tersebut ;5 Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengartikan suatu perjanjian Iisan.Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Pasal

No.1574 K/Pdt/20111010terlarang (halal) dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan, sedangkan kenyataannya bahwa pelaksananpekerjaan yang disebut oleh Penggugat sebagai pekerjaan lanjutan tersebut telahmelanggar Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan harus adanya proses untukpenunjukkan/pemilihan/lelang untuk menentukan Penyedia Barang/Jasa dalam suatupekerjaan yang harus dibuatkan

No.1574 K/Pdt/201112dalam APBD tahun 2005 adalah melanggar hukum sesuai ketentuanPasal 9 ayat (4) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa apabilabelum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batasan anggaran yang tersedia untuk kegiatanyang dibiayai dari APBN/APBD ;8 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 mengatakanbahwa sesuai dengan fakta yang sudah

Bahwa, untuk melegalkan pemberhentian tersebut kemudian Pemerintahmengeluarkan KEPPRES RI No.28 Tahun 1975 tentang Perlakuan TerhadapMereka yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C dan dilanjutkan dengan KeputusanPangkopkamtib No. Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanandan Ketertiban; (Bukti P1; Bukti P11)9.

No. 33 P/PHUM13.Bahwa pada tahun 2000 ada perkembangan baru dengan keluarnya KEPPRES No.38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan PemantapanStabilitas Nasional (yang dibentuk atas dasar KEPRES No. 29 Tahun 1988) (BuktiP15) dan KEPPRES No.39 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.16Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI (Bukti P16);14.Bahwa keluarnya kedua Keppres tersebut di atas, sesunguhnya bertujuan untukmenghilangkan unsur subjektif dalam pemerintahan, sehingga

setiap PegawaiNegeri Sipil diperlakukan sama sebagai Warga Negara di depan hukum, sesuaidengan Pasal 28 ayat (1) UndangUndangan Dasar 1945;15.Bahwa pada intinya KEPPRES NO. 38 Tahun 2000 tersebut secara substansialsudah menghapus isi yang ada dalam KEPPRES NO. 28 Tahun 1975 yangmengatur tentang perlakukan Pegawai Negeri Sipil Golongan C yang terlibat G 30S;16.

V.Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang PembubaranBadan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Seharusnya maka secaraotomatis Keppres No.28/1975 dan Keputusan Pangkopkamtib No. 03/KOPKAM/VII/75 tentang pelaksanaan Keppres No. 28/1975 harusnya tidak berlaku, karenalembaga yang menjalankan sudah dibubarkan.a. Dengan surat No.

Soemodiwiryo1 Surat Departemen Dalam Negeri kepada Kabiro Kepegawaian Departemen DalamNegeri No: Rhs.64/Sospol/DV/PP/II/79 perihal surat keterangan tidak terlibat G30 S/PKI (bukti P14);Dal2829303132Fotokopi KEPPRES No. 38 Tahun 2000 tentangPembubaran Badan Koordinasi BantuanPemantapan Stabilitas Nasional (yang dibentuk atasdasar KEPRES No.29 Tahun 1988) (bukti P15);Fotokopi KEPRES No.39 Tahun 2000 tentangPencabutan KEPPRES No. 16 Tahun 1990 tentangPenelitian Khusus Pegawai Negeri RI.

Satwiga Mustika Naga telah sesuai dengan yangdiatur dalam Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga yang dilakukan olehTerdakwa Drs.

Gathot Purwanto, M.Si. sebagaimana Keppres No.80 Tahun 2003 selaku pengguna jasa atau pengguna anggaran, dan dalampelaksanaan pekerjaan memerlukan dana untuk kepentingan pembangunan,pengguna jasa atau anggaran memerintahkan untuk membayar dengan suratperintah membayar (SPM);Bahwa pembengkakan anggaran dikarenakan adanya beberapa Addendumyang sebelumnya belum tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga dibenarkanmenurut aturan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah

No. 919 K/Pid.Sus/2013BNI dari saksi Koestoer merupakan pinjaman pribadi yang sudah dikembalikanTerdakwa kepada saksi Koestoer;Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atasapabila dihubungkan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bila kita bacasecara teliti bahwa yang tertuang dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebuthanya memuat pedomanpedoman secara umum tidak ada pasal yangmengatur mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar Keppres itu, yangdiatur dalam Pasal 49 Keppres

No. 80 Tahun 2003namun menurut Pertimbangan majelis hakim tingkat banding telah melanggarketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang ditujukankepada Terdakwa Drs.

Gathot Purwanto, M.Si. telahmelanggar Pasal 3 dan Pasal 9 Keppres No. 80 Tahun 2003;Sanksi apakah yang tertuang bila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 3 dan 9dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;Bahwa oleh karena sanksi yang tertuang dalam Pasal 49 Keppres No. 80 Tahun2003 tidak menjelaskan secara spesifik dikenakan sanksi administrasi, sanksiPerdata dan sanksi dilaporkan secara pidana, sehingga tidak sesuai denganazaz nullum delectum sine praevia lege poenali yang terkandung dalam Pasal 1Ayat

SuratKeputusan Direksi No. 075.K/010/DIR/2000 tanggal 5 Mei2000 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 yang menentukanHal. 2 dari 39 hal. Put. No. 104PK/Pid.Sus/2008pekerjaan dengan batas nilai Rp 400.000.000,00 (empatratus juta rupiah) harus melalui lelang.Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatantersebut di atas, Terdakwa Ir.

Surat Keputusan Direksi No. 075.K/010/DIR/2000tanggal 5 Mei 2000 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 yangmenentukan pekerjaan dengan batas nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) harus melaluilelang.Bahwa untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatantersebut di atas, Terdakwa Ir.

Bagi BUMN tidak berlaku Keppres Nomor80 Tahun 2003 ;2. Tata Cara pengadaan barang dan jasa instansiPemerintah sejak tahun 1998 tidak berlaku bagiBUMN ;3. Direksi menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang danJasa ;4.

No. 104PK/Pid.Sus/2008(persero) ) tidak berlaku Keppres' tentang pengadaanbarang dan Jasa melainkan Direksi menetapkan Tata carapengadaan barang dan jasa (di PI PLN (Persero) diaturberdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 038 atau No. 075tentang pengadaan barang dan jasa yang didalamnyamengatur mengenai Pemilihan Langsung).

No. 104PK/Pid.Sus/2008yang disebutkan dalam Surat Keppres No. 18 Tahun 2000atau Surat Direksi No. 038 dan 075 tentang barang danjasa sehingga atas pengadaan ini negara telah dirugikansebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh = jutarupiah) sesuai keterangan dari hasil pemeriksaan/ audityang dilakukan oleh saksi ahli dari BPKP PerwakilanSumut di Medan yaitu) Raplan Lumban Batu, Syukri danKusnadi, surat tersebut telah diajukan dimukapersidangan.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

1). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

51). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31 07 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

1).

Nomor Rekening 0651000149Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan padaDisDikPemuda&OlahRagaKabSumbaBaratDayaNTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3). CV ANEKA PUSTAKA ILMU.

Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi8-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;

1. nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,-Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (SumbaBaratDaya) Pengadaan Alat Peraga IPA DisDikPemuda