dari non pribumi yang kaya,namun dari semua proses itu TERGUGAT tidak pernah bisa menerangkandasar hukum kriteria pengolongan WNI pribumi dan WNI non pribumi, sertadasar hukum pengklasifikasian mengenai golongan lemah dan golongankaya..Bahwa PENGGUGAT sangat yakin alasan pembenaran dengan mencarisimpati yang tidak etis tersebut akan disampaikan lagi oleh TERGUGAT Halaman 6 dari 42, Putusan No.51/PDT/2018/PT YYKdalam perkara ini, karena itu PENGGUGAT perlu langsung memberikankutipan rekomendasi Komnas

HAM RI yang sama sekali tak pernah digubrisTERGUGAT , yakni surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014tanggal 11 Agustus 2014 :1) Bahwa affirmative policy, merupakan tindakan yang hanya dapatditempuh guna melindungi kelompok rentan, yakni: anakanak,perempuan, kaum lanjut usia, disabilitas, serta kelompokkelompokminoritas.2) Bahwa pembatasan/pengurangan hak asasi hanya dapat dilakukanoleh dan berdasarkan undangundang3) Bahwa dalam kenyataan sosial yang ada, tidak seluruhnya wargaketurunan etnis

/I/A/1975 telah melanggar berbagai ketentuan yangberkedudukan hukum lebih tinggi dari Instruksi Wakil Gubernur,diantaranya:a) Pasal 281 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun1945b) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariac) Pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusiad) Pasal 6 dan pasal 7 Undangundang Nomor 40 Tahun 2008tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis12.Bahwa Komnas

Landasan KulturalKondisi sosial masyarakat DIY diwarnai oleh latar belakang yangberasal dari Kerajaan Mataram Islam yang telah hidup sejakpertengahan abad ke18, alam pemikiran budaya, etika dan polahubungan sosial, dan berbagai nilai budaya lokal pada akhirnyamendasari kehidupan masyarakat secara luas.Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyampaikan adanya suratKomnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014,dalam jawaban ini perlu Tergugat tanggapi bahwa Komnas HAM bukanlembaga

pengambil keputusan dalam bidang hukum, sehingga suratyang disampaikan oleh komnas HAM adalah pendapat dan penafsiransepihak dari komnas HAM, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untukpenyelesaian suatu perkara dalam pemeriksaan Pengadilan, oleh karenaitu surat komnas HAM tersebut haruslah dikesampingkan.Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyatakan menderitakerugian, Penggugat menyatakan sudah mengeluarkan uang sebesarRp.4.208.000, untuk biaya melakukan usaha agar bisa mencabutInstruksi Kepala

sebagai warga negara dapatmelaksanakan pekerjaan pembangunan dengan baik tanpa tekanan danancaman dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Namun dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat baik secarabersamasama maupun sendirisendiri telah bersekutu melakukan perbuatanmelawan hukum masingmasing dengan cara sebagai berikut:Tergugat telah mengirim surat kepada:e Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiae Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesiae Ombudsmene Komnas

Tidak Lengkap (plurium litis consortium)3.1.3.2.Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 3 4 yang menyatakanpada intinya adalah perbuatan Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupunimmateriil;Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum menurutPenggugat adalah Tergugat mengirimkan surat ke KementrianPendidikan dan Kebudayaan RI, Kementrian Lingkungan Hidup Rl,Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/20 13/PN Mig3.3.3.4.3.5.3.6.Ombudsman, Komnas

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas Dan Menyesatkan;5.1.5.1.5.2.5.3.Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada fakta sebagai berikut:1) Tergugat mengirimkan surat ke Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI, Kementrian Lingkungan Hidup Al,Ombudsman, Komnas HAM, Anggota Komisi VII DPR Rl,Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRDKota Batu, BEM Universitas Brawijaya Malang;2) Tergugat melakukan aksi demonstrasi;3) Akibat perbuatan Tergugat tersebut Pemerintah Kota Batumelalui Sekretaris Daerah

Asli dan foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/16.a/II/2013/JATIM/RES BATU tanggal 2 Februari 2013 perihal PerbuatanTidak Menyenangkan dan atau Pengrusakan. diberi tanda P44.45.Foto copy tanpa asli Surat kepada Ketua KOMNAS HAM RepublikIndonesia Nomor : AA0307KU/12 tentang Pengaduan Atas HambatanPembangunan dengan Pengerahan Massa Oleh Forum MasyarakatPeduli Mata Air tanggal 23 Juli 2012. diberi tanda P45.46.Foto copy tanpa asli Berita Koran Memo tanggal 27 April 2012 denganKop

Asli dan fotocopy Surat rekomendasi dari KOMNAS HAM RI, diberi tandaT50 ;51.Asli dan fotocopy Surat perlindungan hukum dari KOMNAS HAMterhadap pejuang FMPMA, diberi tanda T51 ;52.Asli dan fotocopy tanda tangan penolakan warga desa Pandanrejoterhadap pembangunan Hotel The Rayja, diberi tanda T52 ;53.Asli dan fotocopy Pemberian Pendapat KOMNAS HAM RI (AmicusCuriae), diberi tanda T53 ;54.Asli dan fotocopy Surat Keterangan Nomor : 008/5Ket/KH/IV/2014Tentang Perlindungan Hukum dari KOMNAS HAM RI terhadap

KOMNAS PKPU) ,beralamat di JL.Griya Kabunan Asri 2 Blok A 14 Kec.Dukuh waru Kab.Tegal:;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2012, SemulaPENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;MELAWAN:PT. ADIRA DINAMIKA MULTY FINANCE, Tbk PerseroanBerkedudukan di Jakarta cq. PT.

Terhadaptindakan penggusuran/penguasaan tanahtanah milik Penggugat besertakeluarganya oleh pihak Tergugat pada tahun 1993 1994 tersebut pernahPenggugat melaporkannya ke pihak Polsek Tilamuta namun hal tersebuttidak ditindaklanjuti alias di petieskan begitu saja tanpa ada alasanhukumnya, sehingga Penggugat melaporkan hal ini ke pihak KomnasHAM di Jakarta dan telah mendapat respon dari Komnas HAMsebagaimana Surat Komnas HAM No. 622/SESNV95 tertanggal 21 Juni1995 yang ditujukan kepada Tergugat dan Surat

Komnas HAM No. 2.264/SKPMTIX/99 tertanggal 29 Oktober 1999 namun pihak Tergugat dan pihakPolres Gorontalo tetap tidak mengindahkannya.

HAM RI yang sama sekali tak pernah digubrisTERGUGAT I, yakni surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014tanggal 11 Agustus 2014 :1) Bahwa affirmative policy, merupakan tindakan yanghanya dapat ditempuh guna melindungi kelompok rentan,yakni: anakanak, perempuan, kaum lanjut usia, disabilitas, sertakelompokkelompok minoritas.2) Bahwa pembatasan/pengurangan hak asasi hanyadapat dilakukan oleh dan berdasarkan undangundang3) Bahwa dalam kenyataan sosial yang ada, tidakseluruhnya warga keturunan etnis

ayat (2) UndangUndang Dasar Negara RITahun 1945b) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1)Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok AgrariaCc) Pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusiad) Pasal 6 dan pasal 7 Undangundang Nomor 40 Tahun2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis12.Bahwa Komnas HAM sendiri telah menunjukkan adanya pelanggarankonstitusi dan berbagai perundangundangan yang telah dilanggar karenasikap TERGUGAT

tersebut.13.Bahwa seseorang tidak dapat memilih lahir menjadi ras keturunantertentu dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan kuat atau lemahekonomi seseorang tidak ada relevansinya dengan etnis tertentu, sehinggaseandainya benar PARA TERGUGAT menggolongkan WNI pribumi dan nonpribumi itu berdasarkan etnis sebagaimana surat dari Komnas HAM tersebutdi atas, apalagi memberi stereotipe kaya atau miskin seseorang berdasaretnisnya, maka PARA TERGUGAT bukan hendak mengukur tingkat kayaHalaman 9 dari 95 Putusan

Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menyampaikan adanyasurat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014 tanggal 11 Agustus2014, dalam jawaban ini perlu Tergugat tanggapi bahwa Komnas HAMbukan lembaga pengambil keputusan dalam bidang hukum, sehinggasurat yang disampaikan oleh komnas HAM adalah pendapat danpenafsiran sepihak dari komnas HAM, sehingga tidak bisa dijadikandasar untuk penyelesaian suatu perkara dalam pemeriksaanPengadilan, oleh karena itu surat komnas HAM tersebut haruslahdikesampingkan

Ham bu Nurleladi Yogya, bertemu 2 kali di Yogya yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017; Bahwa pada waktu pertemuan terakhir dengan bu Nurlela di hotelpada tahun 2017 kita menanyakan tentang 2 surat dari komnas HAMtersebut, saksi bertanya : Apakah surat rekomendasi dari Komnas HAMtidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa, bu Nurlelamenyampaikan kalau tidak bisa, lalu saksi bertanya lagi apakah yangbisa kita dilakukan atau apakah ada upaya hukum yang bisa saksilakukan, beliau mengatakan silahkan

tembusan kepada Direktur Utama, lalu ditunjuklah auditoruntuk memeriksa dan meneliti, ternyata tidak ditemukan penyimpangan ; Saksi mengetahui hasil audit tersebut karena diberitahukan langsung olehDirektur Utama ; Benar penentuan lulus dari Panitia yang dibentuk khusus untuk penyesuaianijazah tersebut telah disepakati nilai kelulusan dari kumulasi nilai adalah 70keatas, sedangkan nilai Terdakwa tidak mencapai 70, sehingga dinyatakan tidak lulus ;Benar, setelah itu Terdakwa mengirim surat lagi ke KOMNAS

Terdakwa menyebutkan adanya kerugian negara ;Didalam surat Terdakwa di butir ke17, yang dikirimkan kepada KepalaKepolisian Republik Indonesia, yang tembusannya, beberapa instansi Resmi/Lembaga Kenegaraan Indonesia ;Benar, akibat dari surat Terdakwa tersebut, beberapa instansimempertanyakan kepada PT.Angkasa Pura Il, antara lain dari KomnasHam, dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dari Menteri NegaraBUMN ;Benar, Komnas Ham akhimya menyatakan tuduhan Terdakwa tidak benar dan menutup pengaduan

menyatakan peserta lulus, sebab saksi tidak berwenangmenentukan lulus ; Benar saksi mengucapkan selamat kepada Terdakwa dan peserta ujianlainnya, adalah pada saat setelah selesai ujian , lamanya ujian saksi tidak ingatlagi ;Benar, saksi tidak ingat kapan pengumuman ujian tersebut, dan semula saksitidak mengetahui apakah Terdakwa lulus atau tidak dalam ujian tersebut,setelah beberapa lama kemudian baru saksi ketahui kalau Terdakwa tidak lulus ;Benar saksi tidak mengetahui isi surat Terdakwa kepada KOMNAS

dipertemukan dengan Ibu Garnita Pratiwi dan Yanuar Hani, SH,dan karena penyelesaian secara internal tidak berhasil, sehingga Terdakwamengirim surat kebeberapa Instansi Pemerintah, termasuk Presiden dan Lembaga Negara lainnya;Benar, bukti surat berupa pengumuman hasil Ujian Penyesuaian ijazah yangdiperlinhatkan, dan benar atas surat dimaksud, Terdakwa pernah melakukanmediasi dengan Disnaker dalam masalaha ini dan hasil mediasinya jugaadalah seperti yang terdapat didalam berkas perkara ini ;Benar, dari KOMNAS

ujiansebagaimana Terdakwa sebutkan didalam suratnya ; 30 Benar,kemudian Terdakwa mengirimkan surat kepada Panglima TNIdan KepalaKepolisian R.I, yang isinya antara lain mengatakan management PT.AngkasaPura II melakukan kejahatan, memanipulasi datadata dan menggelapkan berkasberkas, menabrak aturan perundangundangan, yang tembusannya dikirimkankepada beberapa Instansi Resmi Pemerintah ; Benar, beberapa Instansi pemerintah menanggapi surat Terdakwa, denganmeminta dilakukan klarifikasi, dan bahkan KOMNAS

Jendral Sudirman No 38 Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi JawaTengah tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi kode P.7;Asli Surat Rekomendasi Nomor 036/KomNasAnak/X/2020 yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) KabupatenSemarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 10 Oktober 2020, selanjutnyadiberi kode P.8;Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 036/KomNasAnak/X/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Hal 5 dari 14 hal Pen.

Catatan Sipil Kabupaten Semarang, nomor:28360/TP/2007, tanggal 28 Desember 2007, telah bermeterai dan telahdinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti Sesuai (bukti P4);Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanUngaran Timur, Kabupaten Semarang, Nomor:70/Kua.11.12.18/BA.01/11/2020, telan bermeterai dan telah dinazzegelserta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesua, (bukti P5);Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Konseling dari Komisi NasionalPerlindungan Anak Komnas

sebagai alat bukti dan selanjutnya akandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 P.5 dan P.6) terbukti anakpara Pemohon hingga saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhisyarat untuk melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5 dan P.6) terbukti Calon suamianak para Pemohon identitasnya sesuai sebagaimana dalam suratpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi SuratKeterangan telah melakukan Konseling dari Komisi Nasional PerlindunganAnak Komnas

Said Lamurekekepada Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada saat prosesPENYIDIKAN berlangsung, dan juga pernah beredar luas di tengahmasyarakat sebagai bagian dari berbagai selebaran dan kliping koranyang pada prinsipnya bertujuan untuk menyebarluaskan Isu ljazahpalsu Pemohon, dan juga dimiliki oleh suatu lembaga Negara yakniKomisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) KantorPerwakilan Sulawesi Tengah.

Bukti PK1 ini didapatkan setelahKOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan proses studidokumentasi oleh KOMNAS HAM Sulawesi Tengah atas kasusHal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 86 PK/Pid/2014Pemohon pada setidaktidaknya pada bulan MaretApril tahun 2013.Hasil Penyidikan KOMNAS HAM Perwakilan Sulawesi Tengahdiserahkan kepada Pemohon 19 Agustus 2014. Saksi MOH.

SAIDLAMUREKE, dengan demikian Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, sejatinya adalah TIDAK PALSU.1 (satu) berkas Berita Acara tentang Studi/telaah Komnas Ham RepublikIndonesia Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap pemidanaanBeralasan Politik atas Kasus Pidana Penjara H.

sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;Fotocopy Pengumuman Kelulusan atas nama anak Pemohon danPemohon II (Aulia Zahra Misfala) dengan Nomor: 420/128/04.48.SMP/2019yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 SecangKabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2019,bermaterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi kode P.6;Asli Surat Rekomendasi Nomor 041/KomNasAnak/X/2020 yang dikeluarkanoleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas

Anak) KabupatenSemarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 25 Oktober 2020, selanjutnyadiberi kode P.7;Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 041/KomNasAnak/X/2020 yangdikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 25 Oktober 2020,selanjutnya diberi kode P.8;Hal 5 dari 12 hal Pen.

WARIS PRABOWO, SH ;AdvokatAdvokat pada LPK KOMITE NASIONAL PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PELAKU USAHA INDONESIA ( KOMNAS PKPUINDONESIA ) CABANG TEGAL, yang berlamat di Griya KabunanAsri 2 Blok A14 Kec. Dukuhwaru, Kab.Tegal, berdasarkan suratkuasa khusus bertanggal 05 September 2011 ; Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding ;MelawanPT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK BERKEDUDUKAN DIJAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANGDSP UNIT PASAR KETANGGUNGAN Beralamat di JI.

HAMRI dan kemudian membantu mengeluarkan masyarakat yang ditahan dan karena belum adapenyelesaian terhadapmasyarakat yang sisa tanahnya belum dibayar untuk keduakalinya KOMNAS HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2016,yaitu komisioner Prof, Dr, Hafid Abbas menjadi mediator dalampertemuan ruang Tastura Bupati Lombok Tengah yang dihadirioleh, BPN Kabupaten Lombok Tengah, DPRD KabupatenLombok Tengah, SETDA Lombok Tengah, PT.

danakan di monitoring / evaluasi langsung oleh Komnas HAM RI ataspelaksanaan Proses Mediasi.c.

Bahwa kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Mediasitertanggal 10 November 2016 yang ditandatangani olehperwakilan komunitas warga BIL, Pemkab Lombok Tengah, DPRDKabupaten Lombok Tengah dan disaksikan oleh Pihak AngkasaPura, Komnas HAM RI dan pihak BPN Lombok Tengah.d.

BuktiT.11 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 414/K/Mediasi/IX/2016tertanggal 15 September 2016 Perihal KunjunganKerja TIM KOMNAS HAM( Fotokopi sesuai denganaslinya ) ;2. BuktiT.12 : Berita Acara Mediasi Atas tuntutan sengketa lahanKomunitas Warga Desa Bandar UdaraInternasional Lombok Tengah ( Fotokopi dariFotokopi ) ;3.

Nomor 0.16/KOMBIL/52016, tertanggal 18 Mei 2016 (vide BuktiP13) dan telah mendapatkan balasan dari KOMNAS HAM R.I denganSurat Nomor 414/K/Mediasi/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 (videBukti T.11);Menimbang, bahwa tindak lanjut dari suratsurat tersebut adalahdilakukannya Mediasi di Kantor Bupati Lombok Tengah pada tanggal 10November 2016 yang dihadiri olen Perwakilan Komunitas Masyarakat BIL,Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, Anggota DPRD KabupatenLombok Tengah, dengan Mediator dari KOMNAS

, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBBTahun 2011, atas nama Mathory ;oto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/PBB Tahun2012, atas nama Mathory ;Foto copy sesuai aslinya, Penetapan Pengadilan Negeri SidoarjoNo.127/Pdt.P/2010/PN.Sda, tanggal 12 Agustus 2010 ;=oto copy sesuai asli, Kesepakatan Bersama antara Badan PelaksanaBPLS dengan Warga Pemilik 7 (tujuh) Bidang Tanah di Desa BesukiKecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 22 Februari 2011 ;Foto copy dari foto copy, Surat Komnas

Bukti P19 : Foto copy dari foto copy, Surat dari Kantor Hukum AmiruddinAburaera, SH. & Rekan Nomor : 015/P/KHAA/I/2012, tanggal 5Januari 2012, Prihal : Mohon persetujuan pembayaran 7 (tujuh)20.21.22.23.24.25.26.27.26Bukti P21Bukti P20 :Bukti P22 :Bukti P23 :Bukti P24 :Bukti P25 :Bukti P26 :Bukti P27 :Ketua Dewan Pengarah BPLS dalam hal ini Bapak Menteri PekerjaanUmum;Foto copy dari foto copy, Surat dari KOMNAS HAM RI.

Mudiharto, dkk. kepadaKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPropinsi Jawa Timur;: Foto copy dari foto copy, Surat dari KOMNAS HAM RI.

Nomor237/K/Mediasi/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, Prihal: Penegasanstatus Notisi Audit Investigasi BPKP Jawa Timur, kepada KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPropinsi Jawa Timur;Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pengaduan tentangPelanggaran UU PTPK, tanggal 10 Desember 2012 yang ditujukankepada Kejaksaan Agung RI, Jampitsus dan Kepala KejaksaanTinggi Jawa Timur;Foto copy dari foto copy, Surat dari KOMNAS HAM RI.

Saksi SYAFRUDIN NGULMA SIMEULEUBahwa saksi adalah mantan komisioner Komnas HAM ;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 ada pengaduan kepada Komnas HAM yangmeminta Komnas HAM untuk melakukan mediasi mengenai ganti rugi tanahmereka yang seharusnya tanah darat yang seharusnya tanah darat tapi diprosessebagai tanah sawah ; Bahwa yang mengajukan pengaduan adalah Muniarto dkk ; Bahwa atas laporan tersebut setelah menerima pengaduan saksi meminta stafKomnas HAM untuk mendaftarkan berkas pengaduan ke bagian pelaporan

Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluargaPenggugat untuk mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)Perwakilan Sumatera Barat dan mendatangi media lokal di Padangsebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan rinciansebagai berikut: Sewa mobil : Rp. 250.000 Bahan Bakar Minyak (BBM): Rp. 100.000 Konsumsi keluarga (5 orang) 5 x Rp. 50.000:Rp. 250.000c.

Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orang keluargaPenggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agenda pengaduan keYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KomisiNasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anak(KOMNAS ANAK), dan TV One sebesar Rp. 1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Transportasi lokal/Sewa Taxi : 4x Rp. 100.000 : Rp. 400.000, Konsumsi selama 4 hari 2 x 4 x Rp. 100.000 : Ro

Biaya sewa mobil, bahan bakar minyak dan konsumsi keluargaPenggugat untuk mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Padang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)Perwakilan Sumatera Barat dan mendatangi media lokal di Padangsebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut: Sewa mobil : Rp. 250.000 Bahan Bakar Minyak (BBM) : Rp. 100.000 Konsumsi keluarga (5 orang) 5 x Rp. 50.000 : Rp. 250.000c.

Biaya konsumsi dan transportasi lokal untuk 2 orang keluargaPenggugat selama 4 hari di Jakarta dengan agenda pengaduan keYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KomisiNasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi PerlindunganAnak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anak (KOMNAS ANAK), danTV One sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Transportasi lokal/Sewa Taxi : 4x Rp. 100.000 : Rp. 400.000, Konsumsi selama 4 hari 2 x 4 x Rp. 100.000 : Rp

Zen 17 (tujun belas) tahun;Bahwa Ke Komnas HAM di Padang, LBH, KPAI, media cetak Haluan,Singgalang juga melaporkan kasus ini ke Mabes Polri media TelevisiBahwa Waktu kejadian saksi berada di Sijunjung;Bahwa Saksi tahu sebelumnya bahwa Faisal Akbar dengan Budri M.

Demikian pula menurutSeto Mulyadi atau Kak Seto dari Komnas Anak menjelaskan bahwa adaefek lanjutan dari seorang anak yang dipenjara. Selain tak ada lagikebebasan, tekanan yang tak terkira bagi diri anak menjadipertimbangannya;Bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten AcehTenggara (Agara) menyatakan anak di bawah umur 18 tahun tak bolehditahan atau dijebloskan ke sel tahanan. Hal itu Sesuai dengan UU RI. No 3tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan UU RI.

Advokat pada LPK Komite NasionalPerlindungan Konsumen Indonesia (LPK KOMNAS PKPU) CabangTegal yang beralamat di Griya Kabunan Asri 2 Blok A 14 Kec.Dukuhwaru, Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8Agustus 2011 ;Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;MELAWAN:PT. OTO MUTIARTHA, Cabang Semarang ;Beralamat di Ruko Bangkong Plaza Blok C3 Jl. MT. HaryonoSemarang, sekarang di Ruko Metro Plaza Blok D 11 / D 12 Jl.

Kewenangan KOMNAS HAMa.

Bahwa Pasal 1 Poin 7 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang HAM, menjelaskan : ...Komnas HAM adalah lembagamandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga Negaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,penyuluhan, pemantauan, mediasi hak azasi manusia;e.

Bahwa selanjutnya Pasal 90 ayat (1) UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menegaskan: "Setiap orangdan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hakHalaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Stb.asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduanlisan atau tulisan pada Komnas HAM";f.

Pasal 89 ayat 3 sub h, Undangundang Hak Azasi Manusia;Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan: Komnas Hak Azasi Manusiadapat menyelesaikan dan memberikan pendapat atas sengketapublik, yang sudah disidangkan maupun yang belum disidangkan;g.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karenaPundamentum Petendi dan Petitum gugatan Penggugat terkaitdengan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il yang mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat,sehingga perkara tersebut adalah kewenangan dari Komnas HAM(bukan pemeriksaan perkara ini Tergugat dapat mengajukantangkisan supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadiliperkara ini karena jabatannya menyatakan bahwa tidak berwenangmengadili perkara itu ( Vide Pasal

Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.dipanggil ke Kecamatan yang hasilnya adalah pada intinya bahwaPenggugat dihalanghalangi untuk melaksanakan pembangunan; Bahwa dengan adanya surat pengaduan dari Penggugat kepadaOmbudsman, tidak ada pertemuan dengan Komisi Ombudsman hanyasuratmenyurat Saja; Bahwa setahu Saksi, bangunan yang dibangun oleh Penggugat dibangunsecara norrmal dengan 28 kamar dan rekomendasi Komnas HAMterhadap bangunan harus diubah desain menjadi 5 kamar; bahwa pada saat proses pengurusan

Bahwa Komnas HAM menyarankan untuk membongkar danmembangun kembali dengan desain yang baru dan saksi ikutmengusahakan formulir di DPU; Bahwa setahu saksi, Penggugat telah minta persetujuan dengan tetanggayang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tetapitanah tersebut adalah tanah kosong sehingga tidak diketahuipemiliknya; Bahwa persetujuan tetangga batas yang diajukan Penggugat yangdikembalikan oleh Kepala Desa karena persyaratan persetujuantetangga batas tidak sesuai dengan kenyataan

HAM belum adapermohonan IMB baru yang masuk atas nama Penggugat, karenakedatangan Penggugat ke Dinas DPU pada akhir Desember 2012terkait perubahan gambar sesuai rekomendasi Komnas HAM tersebutyang menyarankan membangun rumah tinggal dengan 5 kamar; Bahwa 3 kali pertemuan antara Penggugat dengan Saksi di DPUtersebut setelah dikeluarkannyaSsurat Peringatan Pertama; Bahwa menurut laporan dari UPTD Kecamatan pembangunan sempatberhenti beberapa waktu kemudian setelah itu aktifitas pembangunanberlanjut

Bahwa, sesuai dengan bukti P6 dan bukti P8 Penggugat menyatakanmembangun tempat tinggal, namun dalam dalil gugatannyaPenggugat menyatakan membangun rumah untuk keperluan tempattinggal Penggugat dan anak asuhnya, sesuai dengan gambar bangunanvide bukti P9 terdapat 28 (dua puluh delapan) kamar tidur.Kemudian setelah terbit rekomendasi dari Komnas HAM bahwaterkait desain rumah tinggal Penggugat agar diperbaiki menjadi 5(lima) kamar tidur Penggugat vide bukti P16 yang bila dihubungkandengan ketentuan

Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.Penggugat rekomendasi tersebut tetap tidak dijalankan dengan caramelakukan permohonan baru sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM,namun Penggugat hanya menyerahkan perubahan gambar bangunan yangsesuai rekomendasi hanya 5 (lima) kamar (vide keterangan Saksi Tergugatbernama Sutanta, ST., MT., di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26Maret 2013), dan terhadap peringatanperingatan tertulis yang ditujukankepada Penggugat, akan tetapi tidak di indahkan oleh Penggugat sampai

langsung dalam hal ini kepala sekolahsehingga dengan adanya surat Dinas pendidikan Nomor421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknyaberisi Pemberitahuan dan Mohon ljin kepada Bupati Jember denganmelampirkan nama nama peserta yang mengikuti program kerjasamatermasuk nama penggugat ada didalamnya merupakan ijin resmiyang dilakukan melalui kedinasan;Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.Bahwa atas pelanggaran Hak Asasi Manusia Penggugat ajukanpengaduan ke Komnas

HAM Republik Indonesia tertanggal 3Januari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepadaPenggugat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dalambentuk permintaan klarifikasi ditujukan kepada Bupati Jember CqKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan surat nomor123/K/Mediasi/Il/2017 tertanggal 20 maret 2017(Bukti P11) yangpada angka 3 permintaan klarifikasi terkait surat Nomor421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknyaberisi Pemberitahuan dan Mohon jin kepada

Bupati Jember;Bahwa atas permintaan klarifikasi Komnas HAM ke Bupati JemberCq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten tidak ada tanggapan,mengabaikan atau lebih radikalnya melecehkan suatu lembaga yangdibentuk berdasarkan UndangUndang;Bahwa setingkat lembaga Komnas HAM permintaan klarifikasidiabaikan apalagi penggugat yang hanya seorang guru SD dipecatlagi, tidak ada nilai apa apa dimata Pemerintah Kabupaten Jember.Hal ini menunjukan Harkat dan Martabat seseorang tidak dihargai diPemerintahan Kabupaten

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob515November 2016 ditujukan kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku. SuratTergugat dengan lampirannya itu menjadi lampiran dari Surat KOMNASHAM Perwakilan Maluku Nomor 0196a/PMT 3.5.5/XII/2016 tanggal 5Desember 2016 perihal Perkembangan Kasus, ditujukan kepadaPerwakilan Persekutuan Masyarakat Adat Desa Marafenfen.8. Bahwa tanah seluas 689 HA milik Para Penggugat yang dikuasai olehTergugat ; batasbatasnya secara faktual/nyata sebagai berikut:a.

Bahwa pada suratTergugat Nomor B/362/XI/2016 tanggal 28November 2016kepada KOMNAS HAM Perwakilan Maluku,disebutkanantara lain (dikutip dan ditulis miring untuk menjadi pembeda):a. Data Tanah:1) Luas : 6.890.000 m? (689 HA).2) Lokasi : Desa/Kelurahan : MarafenfenKecamatan : Pulau AruKabupaten : Kep.