Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-07-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 39/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 19 Juli 2017 — SITI ASIAH, S.H., M.H dkk >< Drs. HERLANDANI
90 — 69
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Penggugat I, II, III dan IV tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor:6/Pdt.G/2016/ PN.Met. tanggal 23 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:6/Pdt.G/2016/PN.Met. tersebut;- Memerintahkan Pengadilan Negeri Metro untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:6/Pdt.G/2016/PN.Met.;- Menghukum kepada
    SALINAN:PUTUS ANNomor 39/PDT/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1. SITI ASIAH, S.H., M.H., pekerjaan pensiunan PNS Dosen, beralamat diJl. Hos Cokro Aminoto No. 74 Lk.02 Rt/Rw : 003/ EnggalKecamatan Enggal Kota Bandar Lampung; 2. DYAH WIDYANI, pekerjaan PNS, beralamat di Jl.
    Dengan demikian, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Para Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 39/PDT/2017/PT TJK11.12.13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 834KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi Para Penggugat untuk memintakembali tanah warisan sebagaimana posita 1 tersebut di atas.
    Bahwa Judex factie telah keliru dalam putusannya dengan menyatakanJudex Factie tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara yang diajukan oleh Para Pembanding dikarenakan subyek dalamperkara ini adalah beragama Islam;Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/Tergugat Il s.d.
    Kantor Pertanahan Kota Metro;Menimbang, bahwa pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang:PerkawinanWarisWasiatHibahWakafZakatoa 9 fF 2.g. Infakh. Shodaqoh dani.
    dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Metro berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Metrotersebut harus diperintahkan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; Halaman 17 dari 19 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 485/PDT.G/2008/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2009 — DRS. AGUS SUJOKO DAN GOENADI, SH.MH,MBA, Msi., VS EKO SURYO SANTJOJO, SH.,BBA.,
46 — 10
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 485/ Pdt. G / 2008 / PN. Sby ; DALAM REKONPENSI : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonpensi dalam perkara Nomor : 485/Pdt.G/2008/PN. Sby. ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 3.
    PUTUSAN No.485/Pdt.G/2008/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatagugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :DRS. AGUS SUJOKO DAN GOENADI, SH.MH,MBA, Msi.
    Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggilpara pihak lalu memeriksa kemudian memutuskan sebagai berikut :1.
    Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus(pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yangbersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (NietOntvankelijkverklaard) ; Menimbang, bahwa SEMA No. 11 Tahun 2008tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik menyebutkan :4.
    SEMA No. 11 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan belumberwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini, dan oleh karena itueksepsi Tergugat harus dinyatakan di terima ;DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, makapokok perkara dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melanggarhukum yang dilakukan Tergugat yang membawa kerugian Para Penggugatterkait dengan proses pergantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Pelopor
    Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa danmengadili gugatan rekonpensi dalam perkara Nomor : 485/Pdt.G/2008/PN.Sby. ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT :3.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 19-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
102 — 36
    1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 01/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 15 Juni 2011 — Drs. SAIFUDIN melawan KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO dkk,
58 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 01/PDT.G/2011/PN.PO
    PUTUSANNomor : 01/PDT.G/2011/PNPODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :Drs. SAIFUDIN, Umur 43 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenPonorogo, Alamat Dk. Pilang RI/RW: 03/04 Ds. Tulung Kec.Sampung Kab. Ponorogo, selanjutnya memberikan kuasa kepadaNy. Ernawati, SH.MH Advokat, beralamat di Jl. Pacar Gg.
    Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamenyatakan bahwa objek sengketa memenuhi ketentuan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berwenang untuk memeriksa, mMemutus dan menyelesaikanperkara gugatan A quo;.
    Saifudin (Penggugat) adalah termasuk Keputusan PejabatTata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut
    Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamenyatakan bahwa objek sengketa memenuhi ketentuan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berwenang untuk memeriksa, mMemutus dan menyelesaikanperkara gugatan A quo;5.
    , memutus dan menyelesaikan37perkara a quo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidakberwenang untuk menerima, memeriksa, lebihlebih memutus/mengadili perkara a quo.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 703/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon:
Tiorina
48 — 4
  • Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon
    membebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 16 Oktober 2023 — Pemohon:
R. Rudy Haryanto
19 — 10
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 08-05-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012
Tanggal 8 Mei 2012 — MUHAMMAD TEGUH Yonif 200/Raider Ta Bak SMR Ru II Ton IV Kipan B Praka/31020498000980
42 — 12
  • Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
    Majelis Hakim Militer Tinggiyang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk mempertimbangkansebagai bandingan dalam perkara Sertu Efriansyah, Nrp. 21040063210783, BaKesdam II/Swj, yang telah terbukti melakukan perbuatan pasal 106 ayat (1) KUHPMdan pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang hanya dihukum pidana pokok selama 11(sebelas) bulan, tanpa pidana tambahan pemecatan (periksa : PUT/02K/PM 04/AD /I/2010 tanggal 14 Januari 2009).Berdasarkan halhal tersebut diatas, pembanding / Terdakwa mohon
    Memerintahkan Pengadilan Militer 104 Palembang, untuk memeriksa danmengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuanHukum Acara yang berlaku.2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.4.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 22-10-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 44/Pdt./2012/PT.TK.
Tanggal 22 Oktober 2012 — DIANSYAH, Ny. MASNAH, Ny. PERILIA, ZULKIPLI, MUHAMAD NASIR MURSIDI, dan HADIJAH, MELAWAN KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING, Ny. SYAFARIAH WIDIYANTI, SH., REZA PAHLEVI, MOCHTAR SANI BADRI FIRDAUS, B.Sc., ANDI TRIVINO, dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN.
50 — 20
  • Menyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------------------3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kalianda membuka kembali untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara No :19/Pdt.G/2011/PN.KLD dalam perkara antara : DIANSYAH , dkk sebagai Penggugat ;-------------------------- MELAWAN KEPALA DESA SUKAJAYA LEMPASING,dkk sebagai Tergugat ;----- 4.
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAe Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. DIANSYAH, pekerjaan buruh, alamat: Jl. Dr. Setia Budi, Gg.Purba,RT.01, Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan TelukbetungBarat, Kota Bandar Lampung; 2. Ny. MASNAH, pekerjaan lbu Rumah Tangga, alamat: JI. Dr.
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 27-08-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 316/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 14 Nopember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 5
  • - Menerima eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa perkara ini ;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.871.000 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
    SALINAN PUTUSANNomor : 316/Pdt.G/2012/PA.KdiBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukanoleh:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 35
    tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagidan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukumdan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Berdasarkan alasan/dalildalil atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa
    September2012 yang dibenarkan pula oleh Penggugat, maka telah terdapat fakta bahwa Penggugatbertempat tinggal di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utarayang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga menurut MajelisHakim bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat sangat beralasan hukum untuk diterimasesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama tersebut di atas dan Pengadilan Agama Kendari harus menyatakantidak berwenang untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 5 dari 7 hal.putusan No.316/Pdt.G/2012/PA.KdiTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima eksepsi Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 03-05-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 27 Juni 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 5
  • - Menerima eksepsi Termohon ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 656/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
HERMANTO
11 — 6

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/ Pdt.G / 2012 / PN. JMB
Tanggal 2 Juli 2012 — BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA melawan SUGENG PURWANTO
52 — 11
  • - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara antara : BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA : lakilaki, Umur 55 tahun,SUGENG PURWANTOPengadilan Negeri tersebut ;agama Hindu, Pekerjaan Station Manager,bertempat tinggal di desa Binor, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo, atas nama PTYTL Jawa Timur dalam perkara inimemberikan kuasa kepada 1.
    Bougenville 16a Ngerjo, Pojokrejo, Kesamben,Jombang9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, per hari atas keterlambatanmemenuhi isi putusan ini ;10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbar bij vooradj) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;Menghukum 11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berpendapat lain
    inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalah halhalsebagai berikut : 1 Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut ), bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak yangditimbulkan oleh hubungan kerja sehingga timbul perselisihan hak,sehingga yang berhak untuk memeriksa
    : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NOMOR 2Tahun 2004, tentang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
    kerja adalahperselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, menurut MajelisHakim merupakan wewenang absolut dari Peradilan Hubungan Industrial ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan wewenang absolutdari Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis hakim alasan Eksepsidari Tergugat dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriJombang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JUAIMAH Binti H. JUMBERI Diwakili Oleh : GT. MULYADI, SH.MH
Terbanding/Tergugat : Hj. SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN Diwakili Oleh : H. FUAD SYAKIR, SH
72 — 0

  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjg tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    • Menolak eksepsi Tergugat;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum Penipuan
Register : 24-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 82/PID/2018/PT BJM
Tanggal 18 Oktober 2018 — NURMANSYAH Als H.NURMAN Bin SYAHRUDIN
100 — 31
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembali persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
    PUTUSANNo. 82/PID/2018/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur/Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: NURMANSYAH Alias H.
    MAHYUDIN, SH & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal31 Juli 2018 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutertanggal 01 Agustus 2018 nomor ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan = TinggiNo.82/PID/2018/PT BJM tertanggal 24 September 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaTurunan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa danmengadili Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. PDM97/BB/Epp.2/07/2018 tertanggal 18 juli 2018 ;4. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H.NURMAN bin SYAHRUDIN untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materiperkaranya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru telahmenjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokok amarnya sebagai berikut :MENGADILI1.
    perkara tersebut dan memerintahkan terdakwasegera dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan setelah putusan sela tersebutdiucapkan, yang akan berakibat penyelesaian perkaranya menjadi lebih rumitdan tidak sederhana lagi ;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmenerima, memeriksa dan =mengadili Perkara pidana Nomor:188/Pid.B/2018/PN.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima,memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atasnama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembalipersidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas namaTerdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3.
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 91/ Pdt.P/2018/PN Byl
18 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut ;-----------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-------------------------
    PENETAPANNomor 91/ Pdt.P/2018/PN BylDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalamperkara permohonan yang diajukan oleh : ANIK PURYANTI bertempat tinggal di Dk.Bulurejo Rt 004/003 DesaRandusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dalam hal inimemberikan kuasa kepada Budi Sularyono, S.H., Advokatdan Penasehat Hukum dari LBH KompasHHAM LSMErpeta yang berkantor di JI.
    dan keterangansaksi yang menyatakan Pemohon dan keluarganya beragama Islam ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut Hakimberpendapat karena Pemohon hendak dinyatakan sebagai wali atas anaknyadan Pemohon beragama Islam, maka bila dilihat dari ketentuan Pasal 49 huruf aUndangundang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan : Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Byl....Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa
    ennaMenimbang, bahwa kemudian dalam Putusan MARI No.1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 dengan kaidah hukum : Sejak UUNomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, (incasu telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) makaPengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa
    menentukanperwalian terhadap anak dibawah umur yang beragama Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena ada kewenangan/kompetensiPengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 134 HIR menyatakan : Jikaperselisihan itu. adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu,dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang, maka oleh ituPengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 25-06-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 26 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 27-09-2016 — Upload : 21-04-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 169 /Pdt.G/2016/PN MKS
Tanggal 27 September 2016 — - H. Muis Halim, BA, MBA Vs. - 1. Sandra Halim,, dkk.
174 — 88
  • MENGADILIDalam eksepsi : - Menolak eksepsi kompetensi absolut dari kuasa hukum para Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 11-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 24-05-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 24 Mei 2023 — Pemohon:
VILIA GALESI RAHAYUNINGRUM binti KARTONO alias KASNO
25 — 9
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 4 April 2016 — H. Mirzan Ikbal, S.E.>< 1. H. Gumari, 2. Mahkamah Partai, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
177 — 0
  • M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-01-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-05-2020
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 0596/Pdt.G/2016/PA.IM
Tanggal 17 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 3
  • Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ( rupiah);