Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya juncto Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwajuncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juncto PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295;* cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 7 (tujuh) ekor, terdaftar di nomor urut 295; cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 19 (sembilanbelas) ekor, terdaftar di nomor urut 296;* cica daun besar (chloropsis sonnerati) sebanyak 18 (delapan belas)ekor, terdaftar di nomor

/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.45 WIB Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.3.Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

), yangdiatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE

), yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

Badungmerupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalamUndang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), dan diatur dalamLampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa selanjutnya diatur kemballidalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

Kuning, 1(satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 1 (Satu) ekor burung KasturiTernate;Bahwa burung kakatua jambul orange memiliki nama ilmiah CacatuaMoluccensis, burung Kakatua jambul kuning memiliki nama ilmiahCacatua Sulphurea, Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lory dan Burung Kasturi Ternate memiliki nama ilmiah Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Terdakwa mendapat Satwa jenisjenis tersebut melalui caramembeli dari beberapa orang di Pelabuhan Umum Bitung;Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;Bahwa yang pertama

memiliki dan menyimpan sejumlah jenis burung yaitu 7 (tujuh) ekorburung Kakatua jambul Orange / Cacatua Moluccensis, 1 (Satu) ekor burungKakatua jambul kuning /Cacatua Sulphurea, 1 (satu) ekor Burung Nurikepala hitam / Lorius Lory dan 1 (satu) ekor Burung Kasturi Ternate / Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan atas Peraturan

BinZAKARIA AGAN, diketahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku, 1(satu) ekor burung jenis perkici biak dan 1 (Satu) ekor primata jenis KukangKalimantan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, dan 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj; Bahwa satwasatwa burung tersebut disimpan dalam kurungan/sangkaryang terbuat dari kawat dan untuk satwa Kukang disimpan dalam kandangbesi; Bahwa hanya Terdakwa yang menjual satwasatwa tersebut namunbelum sempat terjual; Bahwa pada saat penangkapan, kondisi satwasatwa tersebut dalamkeadaan hidup dan sehat;Terhadap

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkunagn Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang dilindungi; Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Konservasi SumberSaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk Konservasi Sumber daya alamhayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnyakelestarian Sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnyasehingga

Pemerintah; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang; Bahwa kemudian, datang 4 (empat) orang yang mengaku sebagaianggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah yang mengamankanTerdakwa; Bahwa Kukang Kalimantan, Perciki Biak, dan Nuri Baluku adalah jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:

/Setjen/Kum. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Kukang Kalimantan Nomor urut 75dengan nama ilmiah Nycticebus menagensis dengan nama Indonesia KukangKalimantan, satwa jenis Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenberg!

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

/ SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK

digunakan sehingga satwa BurungCendrawasih masuk kategori satwa yang dilakukan pengawetanadalah mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajampada jumlah individu dialam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulAhli jelaskan bahwa sebelum lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dicabut dan diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran

jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwaHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalahpemegang IUPHHKHA/IUPHHKRE/IPPKH/ IPHHK/IPK dan ijin lainyayang sah sesuai ketentuan peraturaan perundang undangan yangberlaku.Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alamdisebutkan bahwa Penatausahaan

Ahli menerangkan bahwa, Berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam,yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yangselanjutnya disebut SIPUHH adalah Sistem informasi berbasis web yangdigunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronikdalam penatausahaan hasil hutan.

Ahli menerangkan bahwa, berdasarkan peraturan menteri kehutananberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.66/MENLHK/SETJEN /KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, bahwauntuk pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam sesuai pasal 11ayat 1, yaitu setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasilhutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutansurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Ahli menerangkan bahwa, Bentuk Fisik Dokumen Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (GKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalamformat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan secaraElektronik (eSKSHHK Olahan) sesuai dengan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam.

/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan danGanti Rugi Tegakan adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2017), sebesar : Kelompok Jenis Meranti : (Harga Patokan x Tarif x Volume x 2 )= 810.000, x 10 % x ( 8,9521 x 2) = Rp. 1.450.240,20.

Hut Bin LA UNGE, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan kayu;Bahwa terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamdalam ketentuan Point 27 Kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih; Bahwa prosedur pengangkutan Kayu Olahan

diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam dalam Pasal 11 ayat (1)disebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikanhasil hutan kayu dilengkapi secara bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwaSKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, digunakanuntuk menyertai pengangkutan

/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Penetapan JenisTumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun penetapan tersebutdiubah dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentangPenetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Berdasarkanhal tersebut, penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayujenis ulin (Eusideroxylon zwagen)

mengacu pada Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan terhadap hasil hutan kayu yangbersal dari hutan alam termasuk hal ini proses penerbitan SKSHHKatas hasil hutan kayu jenis ulin (Eusideroxylon zwagen) tersebut; Bahwa setiap pemilikan, pengangkutan, penguasaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam / negara maupun dari pemegang hakatas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami dilengkapidengan dokumen yang sah berupa

Hut Bin PODO (Alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa keahlian ahli dalam bidang Pengukuran dan Pengujian HasilHutan;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500 /Pid.Sus/2021/PN Bjm Bahwa sesual dengan PermenLHK No.P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan Bab Pasal 1Angka 4 pengertian Pengukuran adalah kegiatan menetapkan jumlahdan volume/berat dari hasil hutan dan untuk Pengujian Hasil HutanBab pasal 1 angka 5

Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marun Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang Perubahan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018tentang jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi nomor urut 11, maka satwaKIJANG MUNCAK (Muntiacus Muntjak) termasuk dalam jenis satwa yangdilindungi.Perbuatan terdakwa AGUS WENDI Pgl AWEN, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam

Daging (Otot) Serat Kasar dan jelas IdentikBerwarna merah marunBerdasarkan hasil identifikasi jenis tersebut, maka barang bukti dalam perkara ini identik dengan kepala dan daging jenis kijang muncak(Muntiacus muntjak).Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor:P.92/Menlhk/SetjenKum.1/8/2018 tentang PerubahanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20//Menlhk/SetjenKum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi nomor urut 11, maka satwa KIJANG

/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa sebagai pengganti lampiran Peraturan Pemerintah/PPNo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,dijelaskan di PP tersebut ada lebih dari 787 jenis satwa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;Bahwa yang menjadi dasar hukum ditetapkannya satwa liar Kijang Muncaktermasuk jenis Satwa liar yang dilindungi adalah berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.106/Menlhk/setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak)nomor urut 30 termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B.LH/2019/PN.Lbb.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dengan

P.106/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2018 tentang Jenis TumbuhanDan Satwa Yang Dilindungi, Kijang Muncak (Muntiacus muntjak) nomor urut 30termasuk dalam daftar satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa telah nampak perbuatan terdakwa yangmenangkap satwa jenis kijang muncak tersebut yang diketahuinya bahwa satwatersebut merupakan satwa yang dilindungi, tetapi karena berkaitan denganperekonomian terdakwa sehingga terdakwa tidak melepaskan kembali ataumelaporkan kepada BKSDA bahwa kijang muncak tersebut telah

Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

PadaPasal 1 angka 1 bahwa Sumber Daya Aalam Hayati adalah unsurunsur hayati yang di alam yang terdiri dari sumber daya alamnabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yangbersamasama dengan unsur non hayati secara keseluruhanmembentuk ekosistem.Bahwa Ahli menerangkan bahwa Satwa liar jenis kukang dalambahasa latinnya disebut Nycticebus Coucang ,dan termasuk jenisSatwa Liar yang sudah dilindungi adalah Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/Menlhk

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati Dan Ekositemnya dan Kukang dalam peraturan tersebutmasuk dalam urutan pada no urut 73;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalahkukang dewasa berumur 3 (tiga) tahunan dengan berat 1700 gramdengan panjang

diketahui pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Setjen/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

pemeriksaan lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

/ SETJEN /Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil

dimaksudpada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan dan SKSHHKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kalipengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.Bahwa perbuatan Terdakwa JUSMAN Als PAK DAENG Bin HALImelakukan pengangkutan Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi denganDokumen tersebut adalah perbuatan yang merugikan Negara.1) Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.71 / MENLHK

/ SETJEN / HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rug!

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH Wilayah Palu Sulawesi Tengah.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk

MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

MAKDimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk

Berdasarkan keterangan Ahli BBKSDADede Syahputra Tanjung, SP, bahwa 2 (ekor) orang utan yang ditemukan dandisita di rumah terdakwa oleh petugas Balai Besar Taman Nasional GunungLeuser tersebut merupakan Satwa yang dilindungi sesuai dengan LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbNomor :

P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi, satwa orang utan / mawas sumatera (Pongo abelli)dengan family Homonidae dilindungi undangundang sebagaiman tercantumpada lampiran nomor 61 (enam puluh satu), serta perbuatan terdakwa yangtelah menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi tersebut tanpa izin daripihak berwenang;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 21 ayat (2) huruf a JoPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Permenhut LHK Nomor 106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial diWilayah Kerja Perum Perhutani, yaitu. peraturan yang bersifatmenyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No. 83/MenLHK/SETJEN/KUM.1//10/2016, tentangPerhutanan Sosial, dimana peraturan tersebut masih berlaku tidak pernahdicabut ataupun dibatalkan, sehingga PENGGUGAT menyakiniPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) denganPerum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, masihberlaku

Salah satunyaadalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.Kebijakan ini menyelaraskan peraturanperaturan sebelumnya kedalam satu peraturan yang lebih sederhana, terintegrasi, danmenyeluruh;..

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang PerhutananSosial;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan SosialDi Wilayah Kerja Perum Perhutani;Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.

) Ekor Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi DalamKeadaan Hidup berupa 1 (Satu) Ekor Lutung Jawa (Trachypithecus Auratus), 1(Satu) Ekor Burung Kakatua Koki (Cacatua Galerita), 1 (Satu) Ekor BurungKaka Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan (Eclectus Roratus), 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina (EclectusRoratus) yang mana Jjenisjenis hewan atau satwa tersebut merupakan Jjenissatwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa