Ditemukan 116 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mineral minerba mindra miner minerals minerah mintra minerva
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
95 — 57
  • untukmelaksanakan penambangan, kemudian setelah dicek di sebagian lahan IUP danIPPKH Gajah Mada ada tanaman kelapa sawit milik PT.Tapian Nadenggan yangdahulu bernama PT.Inti Gerak Maju (IGM) maka PT.PIM selaku Pelaksanapenambangan dari KUD Gajah Mada mengadakan perjanjian kerjasama denganPT.Tapian Nadenggan berdasarkan Akta No.37 tanggal 29 Maret 2011 tentangperjanjian pengelolaan sebagian areal perkebunan milik PT.Tapian Nadengganuntuk operasi produksi bahan galian batubara oleh PT.Prima Indo Minera
    beradadikawasan hutan produksi terbatas, kemudian PT.Tapian Nadenggan telahmelakukan pemungutan terhadap perusahanperusahan yang melakukan aktifitaspenambangan di areal IPPKH yang dimiliki yang ada tanaman kelapa sawit,yang dituangkan dalam perjanjian antara PT.Tapian Nadenggan denganperusahaanperusahaan tambang sebagaimana dalam akta No.37 tanggal 29Maret 2011 tentang perjanjian pengelolaan sebagian areal perkebunan milikPT.Tapian Nadenggan untuk operasi produksi bahan galian batubara olehPT.Prima Indo Minera
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Pgp
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
ERNI YUSNITA, S.H.
Terdakwa:
SARIAT als. MOGE Bin SARBINI
475 — 100
  • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubarasebaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentangPenyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minera dan Batubara.b.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 29-07-2009 — Putus : 11-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 9/G/2009/PTUN.PLK
Tanggal 11 Januari 2010 — TITI PURWATI Melawan BUPATI BARITO UTARA Tergugat I ; KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA Tergugat II
109 — 43
  • SUPRABARI MAPANINDO MINERA (fotocopy dari foto copy)Pasal 40 dan Pasal 41 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No : 32 Tahun1969 tentang Pelaksanaan Undang Undang No11 Tahun 1967 tentang Ketentuan KetentuanPokok Pertambangan. (foto copy dari asli)Pasal 135 dan Pasal 136 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 4 Tahun = 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-04-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 — ADI PURNAWARMAN. Lawan 1. Ir. SAPTO BUDI MULYONO, 2. MAHENDRA ASOKA BRATANATA, 3. AURILYA S. BONO WIDYAWATI,
413 — 724
  • 1 yang dibuat dihadapan Fitrilia NoviaDJ, SH, notaris di Jakarta yang telah dicatat di database SisitemAdminstrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan surat nomorAHUAH.01.1037720 tanggal 22 Oktober 2012Bukti P6 : Profil perusahaan PT ENERKO SAKTI DHARMAMINERA yang diunduh dari Website/Situs Resmi Ditjen AHU Menkumhamtertanggal 2 Agustus 2016.Bukti P7 : Konfirmasi Pencairan Dana senilai USD 500.000(ima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari ADI PURNAWARMAN(Pemohon) kepada PT ENERKO SAKTI DHARMA MINERA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — PT. KALTIM JAYA MINERAL VS I. BUPATI PENAJAM PASER UTARA., II. PT. SENTIKA MITRA PERSADA;
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaltim Jaya Minera (IUP Eksplorasi Penggugat):Sepanjang kurun waktu sejak tahun 2005 tersebut di atas, Penggugattelah memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta mengeluarkan usaha, tenaga, pikiran, maupun biayayang sangat besar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — PT FAJAR MENTAYA ABADI vs MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
94 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERSONYO PRIYO WIBOWO, jabatan KasubditPengawasan Operasi Produksi Minera, Direktorat JenderalMineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. SupomoNomor 10, Jakarta;Ir. DARSA PERMANA, jabatan Peneliti Madya PuslitbangtekMIRA, Badan Penelitian dan PengembanganKementerian Energi dan Mineral, beralamat di JalanJenderal Sudirman Nomor 623, Sumber Daya, Bandung;Ir.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
299 — 82
  • Namun, pengangkatan KTT tetap harus dilakukan olehpemegang IUP.Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDMNomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yangBaik dan Pengawasan Pertambangan Minera dan Batubara, bahwadalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang pemegang IUPEksplorasi, IUPK Eksplorasi, UP Operasi Produksi, dan IUPK OperasiProduksi wajib mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi dilapangan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala InspekturTambang
    Bila perusahaan terikat perjanjiandengan pihak lain (kontraktor jasa usaha pertambangan/perusahaan IUJP)terhadap tata cara perekrutan dan pembehentian KTT maka hal demikianmerupakan mekanisme internal perusahaan yang terikat perjanjian.Namun, pengangkatan KTT tetap harus dilakukan oleh pemegang IUP.Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baikdan Pengawasan Pertambangan Minera dan Batubara, bahwa dalampelaksanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon:
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
462 — 2301
  • Minerba Nomor 109/35/DBP.PW/2020 tanggal 27Juli 2020 (Sesuai dengan aslinya);Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara TerkaitPermasalahan Pemberian IUPK Eksplorasi PT AntamTbk dan Permohonan Pendaftaran IUP Operasi ProduksiPT Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);Surat PT Oti Eya Abadi Nomor 072/DirOEA/X1/2020tanggal 25 November 2020 kepada Menteri ESDMPerihal Permohonan; Pendaftaran IUP OP PT Oti EyaAbadi ke dalam Basis Data IUP Aktif Ditjen Mineral danBatubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
136 — 175
  • Kaltim Jaya Minera(IUP Eksplorasi Penggugat) ; Sepanjang kurun waktu sejak tahun 2005 tersebut di atas, Penggugat telahmemenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan, sertamengeluarkan usaha, tenaga, pikiran, maupun biaya yang sangat besar.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Syahmirwan, SE
1315 — 1235
  • Maret2018 151.362.694 1.819.801.233 Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176 Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihakyang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yangmelakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar,sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERUHIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut : Penambahan % dariNo Nama Nasabah (dembar) SahamJ97000 PT Trada Alam Minera 6.537.292.419
    Maret 151.362.694 1.819.801.233 8,32%2018Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176 21,80% Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihakyang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yangmelakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar, sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERUHIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut :Penambahan % dari TotalNo Nama Nasabah ene SahamJ97000 PT Trada Alam Minera
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 23-05-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2022/PT DKI
Tanggal 23 Mei 2022 — Pembanding/Terdakwa : Hari Setianto
Terbanding/Penuntut Umum : SYAMSUL BAHRI S,S.H.
1238 — 382
  • Trada Alam Minera, Tbk, Nama Kapal Taurians One, Fungsi Kapal: Tug Boat, Pelabuhan dan Pendaftaran: Palembang, Nomor Tanda Pendaftar: 2004 DDa No. 1818/L, Tanggal Pendaftaran: 2018-01-31, tahun Pembuatan: 2002.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Heru Hidayat.

  1. PENYITAAN KENDARAAN YANG DISITA DAN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA HERU HIDAYAT.
    Trada Alam Minera, Tbk pada PT. Hanochem Shipping.

    2. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Heru Hidayat.

    1. BARANG BUKTI YANG DISITA DAN TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA LUKMAN PURNOMOSIDI.
    • Barang Bukti Nomor Urut A.1 berupa 1 (satu) bundel asli Sertifikat HGB Nomor 00426 Kel. Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur AN. PT. Prima Jaringan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
159 — 32
  • Yang menjadipengawas lapangan sering bergantiganti namun kesemuanya dari dinas binamarga, pengairan dan Energi sumber daya mineral kabupaten jepara ;Bahwa dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Fisik/ Jalan tersebar seKecamatan se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran2010 pada Dinas Pekerjaan Umun/ Dinas Pekerjaan Umum dan Energi SumberDaya Minera Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya MineralKabupaten Jepara saksi menjabat sebagai Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan.Untuk
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Khusus
Register : 01-02-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN KOLAKA Nomor 24/Pid.Sus-LH/2024/PN Kka
Tanggal 20 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.RAHMAT, S.H., M.H.
2.MOH. RIZAL MANABA, S.H., M.H.
3.I MADE SANTIAWAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
LUKMAN, ST Bin KAMBA
65 — 0
  • 1 (satu) Pcs Print Out In House Transfer Mandiri Dengan Transaction Reference No : 202211071504286639, From Account : 16200220292029/anugrah Buana Minera, Extended Payment Detail : Byr Hm Alat Liugong-011 150 Jam Site Apd, To Account : 1620005568690/sumiasih, Immediate : 09-nov-2022.
  • 1 (satu) Pcs Print Out Bukti Transfer Livin By Mandiri, Tanggal 04 Sep 2023, No. Ref.2309041122015940132.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
283 — 189
  • Sulawesi Tenggara :(1)Tugas Pokok Kepala Dinas adalah Memimpin, membina,mengkoordinasiakan, merencenakan dan menetapkan program kerja,tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusanpemerintahan bidang energy dan sumber daya minera.(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinasmempunyai uraian tugas jabatan sebagi berikut :huruf g.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
269 — 186
  • Sulawesi Tenggara :(1)Tugas Pokok Kepala Dinas adalah Memimpin, membina,mengkoordinasiakan, merencenakan dan menetapkan program kerja,tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusanpemerintahan bidang energy dan sumber daya minera.(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinasmempunyai uraian tugas jabatan sebagi berikut :huruf g.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
246 — 151
  • Sulawesi Tenggara :(1)Tugas Pokok Kepala Dinas adalah Memimpin, membina,mengkoordinasiakan, merencenakan dan menetapkan program kerja,tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan berdasarkan urusanpemerintahan bidang energy dan sumber daya minera.(2)Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinasmempunyai uraian tugas jabatan sebagi berikut :huruf g.