Ditemukan 136 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Mks Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat :
- NY. YULIA LIE
- ANTON TANRI TJIN
- Ny. RINY TANRI FAISAL
Tergugat :
- PT. BANK BANK OCBC NISP Tbk. Kantor Cabang Makassar
- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
61 — 28
61 — 28
halhal yang disampaikan oleh Penggugat dalamgugatannya tetapi tidak dibantah ofeh Turut Tergugat bukan berarti TurutTergugat mengakui serta merta, akantetapi karena sama sekali tidak adarelevansinya yarg tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TurutTergugat.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalildalii Penggugat dalamgugatannya yang pada intinya menyatakan "pelelangan atas objek jaminanHak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Penggugat seharusnyadidasarkan pada ketentuan Pasal 224 H1R/Pasa1
Register : 29-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA BLORA Nomor 79/Pdt.P/ 2014/PA.Bla Tanggal 10 Nopember 2014 — Pemohon
10 — 1
10 — 1
Artinya : '93Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki yang sudah dewasa dan berakal( akil baligh ) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jikaperempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu jugasebaliknya; tablang1053langfe1033langnp1053 insrsid38 29271par lang1053langfe1033langnp1053insrsid/093892 Menimbang, bahwaantara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubunganyang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimanaketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasa1
Putus : 03-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135/B/PK/PJK/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.,
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga Pasa1 13 (2) KUP 0 .202. 437,009.
Putus : 15-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/PUD.SUS/2011 Tanggal 15 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang VS Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K), DKK
78 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila terdapat unsur tindak pidana dalam pengelolaan DanaPNBP maka Tindak Pidana yang berlaku secara khusus dalam hal iniadalah ketentuan Pidana dalam Pasa1 20 sampai dengan Pasal 22UndangUndang 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Bahwa penjelasan pada angka 20 dan 21 di atas, sudah sesuai dengansaksi ahli Dr. Zen Zanibar di bawah sumpah yang menyatakan :e Bahwa UU Korupsi hanya bisa dipergunakan sepanjang UU korupsimenunjukpasalpasal yang dilanggar dalam UU lain.
Register : 15-08-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4542/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
11 — 7
11 — 7
Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang Dikenakan Bea Meterai;par Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatanpembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasa1
Register : 01-10-2009 — Putus : 17-12-2009 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA KAJEN Nomor 930/Pdt.G/2009/PA.Kjn Tanggal 17 Desember 2009 — Penggugat lawan Tergugat
25 — 16
25 — 16
Di dalam Pasa1 28 PJN dinyatakan secara tegas bahwa segera setelah dibacakan akta tersebut harusditandatangani oleh masingmasing penghadap dalam arti pembacaan dari akta tersebutdilakukan sekali. f1insrsid6893769charrsid769 1830Menurut Prof.
Putus : 05-04-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/PID.SUS/2011 Tanggal 5 April 2011 — FRANKY ONGKOWARDOJO, DK
132 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selalang Prima Internasional ;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhinya Ketentuandalam ayat (1) a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan 1 pasa1 ini mengakibatkanPutusan Batal demi hukum.Sehingga putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri atasnama Terdakwa ONGKOWARDOJO dan Terdakwa Il MUKHAMADMISBAKHUN Batal Demi Hukum.
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010 ACCOR; PT. TRIA SUMATERA CORPORATION
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex juris tingkat kasasi dan judex factitingkat pertama telah melakukankekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata karena melanggar atau mengabaikanPasal 76 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001tentang Merek (selanjutnya disebutsebagai "UU No. 15/2001") denganmenyatakan Pengadilan Niaga Medan tidakberwenang (secara absolut) untukmemeriksa perkara gugatan perbuatanmelawan hukum pelanggaran merek yangdiajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa Pasa1/76 UU No. 15/2001, mengatur sebagai berikut :Ayat
Register : 09-10-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-05-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 3428/Pdt.G/2018/PA.Bks Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 70
102 — 70
Bahwa adapun mengenai kwalifikasi PerbuatanMelawan Hukum tersebut, tanggapan TERGUGATREKONPENSI antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 1233 BW dinyatakan "tiaptiapperikatan dilahirkan baik kairna persetujuan,. baik kama undang andang.b.Bahwa Pasa1 1338 BW adalah dasar hukum dari : Berlaku mengikatnya suatu perjanjian; Mengikatnya suatu Perjanjian apabila Perjanjian "...dibuat secam sah..." sesuai Pasal 1320 BW.c.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/PID/2009 Tanggal 9 Desember 2009 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ; RISMAN KOTTO. HASBILLAH RAIB SALEH
67 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAIB SALEHdan Terdakwa RISMAN KOTTO setelah membaca kembali isi dari padaGrosse Akte tersebut lalu membenarkannya dengan cara membubuhkantanda tangannya walaupun pada saat itu sebenarnya baik Terdakwa IlHASBIALLAH RAIB SALEHI, Terdakwa RISMAN KOTTO ), maupunsaksi LIE YU TJIE Als ALDO RUSLI (Terdakwa dalam berkas terpisah)mengetahui bahwa pembelian kapalkapal tersebut masih belum lunas.Perbuatan Terdakwa RISMAN KOTTO dan Terdakwa I HASBIALLAHRAIB SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1
Register : 08-04-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1024/Pdt.G/2014/PA.JS Tanggal 17 Desember 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
109 — 28
109 — 28
No1024/Pdt.G/2014/PA.JS14.15.16.17.18.19.20.21.Bahwa berdasarkan Pasa1 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) :"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga";Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, menurut hukum cukupberalasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat diakhiridiputus dengan perceraian.Bahwa Penggugat memohonn kepada Majelis Hakim yang terhormatagar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat
Putus : 20-05-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PT MATARAM Nomor 50/Pdt./2013/PT.Mtr. Tanggal 20 Mei 2013 — PUSAT KOPERASI UNIT DESA NUSA TENGGARA BARAT (PUSKUD NTB)
Melawan
KUD OLAT OJONG SUMBAWA, Dkk
18 — 7
18 — 7
Bahwa justru sebaliknyaTergugat telah memperoleh obyek sengketa dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya secara terus menerus hingga saatsekarang ini dibuktikan dengan sertifikat sehingga Penggugat atausiapapun tidak dapat lagi mengajukan tuntutan sesuai pasa1 32 ayat(2) PP no. 24/1997;Bahwa lebih lanjut pasal 32 ayat (2) PP no. 24/1997 menegaskanbahwa sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang di dalamnya
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
46 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 591/ B/PK/PJK/2017(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang wenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(2
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Tindakan yang dilakukan:a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/ataub. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmelampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT MONAGRO KIMIA
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Tindakan yang dilakukan:a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/ataub. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmelampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 —
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2017(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang wenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(3) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18 ayat (3) tidak sahapabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011 PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
IndustriSandang Nusantara (Persero) pemberlakuannya adalah harus berdasarkanpasal 80 ayat (2) yang dalam pokok pasalnya menyatakan pemberlakuanpasal 72 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) serta pasa1 74 ayat (1) dapatdilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham.Bahwa sampai saat perkara ini diputus Pemegang Saham yangmayoritas dikuasai oleh Negara tidak pemah memberikan persetujuan untukmelaksanakan pasal 72 ayat (1) dan pasa1 73 ayat (1) serta pasal 74ayat (1).
Putus : 08-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PREMIER DISTRIBUTION
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
neto dalam negeri (9,935,501,837) 3,299,407,978 (13,234,909,815)Ph. neto dalam negeri lainnya 17,139,130,377 17,139,130,377Penyesuaian fiskal 8,067,948,490 8,067,948,490Jumlah ph. neto 15,271 ,577,030 28,506,486,845 (13,234,909,815 Kompensasi kerugian15,271,577,03023,026,522,581(7,754,945,551 Ph. kena pajak5,479,964,264(5,479,964,264 )))) PPh terutang 1,534,389,04 (1,534, 89,994Kredit pajak 793,595,884 793,595,884Pajak kurang/(lebih) dibayar (793,595,884) 740,794,110 (1,534,389,994)Sanksi bunga pasa1