MOCH OTJO DANAATMADSJA bin DANAATMADIJA,Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telahmemenuhi unsurunsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 joPasal 64 jo Pasal1 Sub c UndangUndang Nomor : 24 prp 1960 (Yurisprudensi Indonesia, 20ahal : 573 s/d 583);Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983 dengan Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA, Eks DirekturBank Bumi Daya, yang perbuatannya telah memenuhi unsurunsur dari ketentuanpidana

2.472.960,00Terdiri dari (lampiran 3.2):Nama WP Tgl SSP DPP PPN Jumlah KeteranganMJ Redshaw 14 Oktober 2011 24.729.600 2.472.960 FertilizerRecommendation Fee Bahwa koreksi positif karena merupakan Pajak Masukan atas PerolehanBKPTB/JKP yang nyatanyata digunakan untuk menghasilkan barangpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN(TBS) tidak dapat dikreditkan;Bahwa merupakan PPN atas pembelian pupuk, pemupukan, penyiangan,hama dan penyakit, jalan dan jembatan, air tanah, batas/pagar,pemangkasan

Pajak Masukan Impor sebesar Rp. 2.422.601 ,00Terdiri dari:Nama WP tanggal SSP Jumlah KeteranganMajelis Redshaw, 30 Juni 2011 2.422.601 Fertilizer RecommendationBSc.Msc Fee Bahwa koreksi positif karena merupakan Pajak Masukan atas Perolehan BKPatau JKP yang nyatanyata digunakan untuk menghasilkan barang pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN (TBS);Bahwa merupakan PPN atas pembelian pupuk, pemupukan, penyiangan, hamadan penyakit, jalan dan jembatan, air tanah, batas/pagar, pemangkasan

Pemangkasan dan Pangkal Jati yang tumbuh kembali olehPara Tergugat tersebut karena Tergugat I akan membuat PondasiBangunan Ruko diatas tanah merupakan Hak Miliknya sendiri ;13 Bahwa demikian pula pada poin (9) Halaman (4) dimana ParaPenggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat I menguasai tanahkebun Milik Para Penggugat adalah tidak benar dan ditolak denganTegas oleh Para Tergugat, bahwa yang benar adalah WA DADIA/PENGGUGAT I dan WA AYONA/PENGGUGAT V sudah lamaingin menguasai Lahan Milik Para Tergugat

tujuh puluhtiga) hektar tersebut;Bahwa pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 objek sengketadikuasai oleh Karel Lamia;Bahwa setelah eksekusi yang menguasai objek sengketa adalahTergugat IV namun pada tahun 2015 Penggugat masuk ke dalamobjek sengketa;Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Penggugat masuk ke dalamobjek sengketa hanya melihat tibatiba Penggugat sudah bertanam diobjek sengketa;Bahwa eksekusi pada tahun 2001 tersebut tidak dapat diselesaikandan baru dapat diselesaikan sampai dengan pemangkasan

(tiga empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam angka 2.4disebutkan bahwa harga borongan pekerjaan tersebut pada ad 2.1 diatas tidaktermasuk PPN dan PPH yang akan ditagih oleh Pihak Kedua (Tergugat II)kepada Pihak Pertama (Penggugat I).Bahwa kemudian nilai pekerjaan tersebut diubah berdasarkan Addenddum SuratPerintah Kerja No.0102ADDPTC/SPK/V2004, tanggal 25 Mei 2994 menjadisebagai berikut :a Pembatalan Pekerjaan berupa pengurangan pemangkasan luas lantai bangunankios di lantai

menerangkansebagai berikut :Bahwa yang saksi ketahui tentang Penggugat dan Tergugatmelakukan kerjasama proyek;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang piutang antaraPenggugat dengan Tergugat;Bahwa saksi hanya mengetahul masalah lain yaitu, Penggugat dantergugat sering melakukan Kerjasama proyek tahun 2019 di BarselBuntok, yang melobi awal adalah saksi, dan dipakailah perusahaanTergugat dan dalam perjalanannya terjadi pemotongan anggaran, danHalaman 37 dari 51 Putusan Nomor 11/Pdt GS/2020/PN PIksetelah pemangkasan

diperhitungkan Masa Mei 2011:Menurut SPT Pemohon BandingMenurut PemeriksaRp. 3.208.785.876,00Rp. 3.121.548.597,00Koreksi Rp. 87.237.279,00Dasar dilakukan Koreksi:Bahwa koreksi positif karena merupakan Pajak Masukan atas Perolehan BKPatau JKP yang nyatanyata digunakan untuk menghasilkan barang pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN (TBS);Bahwa merupakan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian pupuk,pemupukan, penyiangan, hama dan penyakit, jalan dan jembatan, air tanah,batas/pagar, pemangkasan

Mobil terdakwa dan kemudiansaksi HASANUDIN BAADI alias ACAN mengecek sendiri apakah KUBSINCHAN masuk dalam daftar tersebut, kemudian setelah dicek saksiHASANUDIN BAADI alias ACAN menyampaikan bahwa KUB SINCHANmasuk dalam daftar tersebut, kKemudian saksi HASANUDIN BAADI aliasACAN bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa cek di Palu dankemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak ada biayaperjalanan dinas untuk mengecek informasi bantuan kapal dari kementeriandi Palu karena ada pemangkasan

Dina Florentina Tupen dan mengetahui KepalaDinas Kelautan dan Perikanan TTU;Bahwa Saksi Maximus Tanesib memerintahkan secara lisan untukmembuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) Fiktif denganalasan agar supaya uang paket pekerjaan tersebut jangan hangusdan tahun anggaran berikut tidak ada pemangkasan anggaran danperintah lisan Drs.

Maximus Tanesib memerintahkan secara lisan untukmembuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (PHO) Fiktif denganalasan agar supaya uang paket pekerjaan tersebut jangan hangusdan tahun anggaran berikut tidak ada pemangkasan anggaran danperintah lisan Drs.

Amaik telah memangkas kolam ikan tersebut;Menimbang, bahwa pemangkasan tersebut dilakukan saksi Muhammad Pel.Amaik atas suruhan terdakwa dimana saat itu terdakwa datang ke rumah saksiMuhammad Pgl. Amaik dan mengatakan karena permintaan bapak yang menyewakolam;Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Pgl.

sejak tanggal 1Oktober 1999 dengan posisi terakhir sebagai Gardener Attendant(Pertamanan)/Housekeeping Dept. di Redtop Hotel dengan gaji per bulanHalaman 7 dari 51 Putusan Nomor 210/Pat.SusPHI/2016/PN.JKT.PST. sebesar Rp. 3.103.000, (tiga juta seratus tiga ribu Rupiah) (basic salary)dan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:a.Mempertahankan dan mengembangkan kebun di seluruh lingkunganhotel:Menjaga, Memelihara dan Menyirami seluruh tanaman di seluruhlingkungan hotel:Bertanggung jawab atas pemangkasan

Bahwa setelah pelaksanaan 40 hari tersebut kami mengadakanHalaman 42Putusan Tipikor Nomor 70/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnpelatinan sampai pertengahan bulan Desember 2016 sambil menunggupelaksanaan penutupan.Bahwa tugas saksi selaku instruktur dalam kegiatan tersebut adalah bekerjadi keseluruhan kegiatan kecantikan dimana diantaranya pencucian rambut,pengkrimbatan, pengritingan, pencatokan, facial (cuci muka), make up,mencat rambut, pemangkasan, bonding/smoothing.Bahwa yang saksi ketahui yang mengikuti

1 (satu) jam dimulai dari pukul 11.00 wib sampai dengan 16.00 wibdalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat.Bahwa selama kegiatan saksi tidak melihat mereka makan mungkin karenasaksi datangnya siang.Bahwa panitia tidak memberikan transport hanya honor yang mereka terimadi akhir kegiatan.Halaman 47Putusan Tipikor Nomor 70/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa pembelajaran awal dimulai dari tingkat dasar seperti penyampoan,pengebloan, pengecatan, pengeritingan, rebonding, perawatanwajah, tatarias, pemangkasan

Adanya kemungkinan terjadi pemangkasan anggaran pada TahunAnggaran berikutnya;Bahwa atas suruhan tersebut, Panitia PHO/FHO tidak bersedia untukmembuat dan menandatangani Berita Acara PHO, karena tidak sesuai denganhasil pemeriksaan di lapangan;Akan tetapi, Maximus Tanesib tetap berupaya untuk meyakinkan Panitia PHO/FHO bahwa terdakwa untuk dan atas nama CV Inna Mandiri akan membuatSurat Pernyataan, yang pada intinya menyatakan halhal sebagai berikut:1.

Adanya kemungkinan terjadi pemangkasan anggaran pada TahunAnggaran berikutnya;Putusan No. 29/PID.SUS/2013/PN.KPG, Hal.434444Bahwa atas suruhan tersebut, Panitia PHO/FHO tidak bersedia untukmembuat dan menandatangani Berita Acara PHO, karena tidak sesuai denganhasil pemeriksaan di lapangan;Akan tetapi, Maximus Tanesib tetap berupaya untuk meyakinkan Panitia PHO/FHO bahwa terdakwa untuk dan atas nama CV Inna Mandiri akan membuatSurat Pernyataan, yang pada intinya menyatakan halhal sebagai berikut:1

namunkenyataannya keesokan harinya yakni pada tanggal 15 Desember 2009terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap laporan Panitia PHO secaratertulis melainkan sebaliknya terdakwa menyuruh seluruh Panitia PHO/FHOuntuk membuat berita acara pemeriksaan fisik (PHO) yang menerangkanbahwa pekerjaan sudah 100% dengan mengutarakan alasanalasan sebagaiberikut :28e Apabila tidak segera dicairkan maka dana paket pekerjaan tersebut akanhangus dalam hal ini dikembalikan ke kas negara;e Adanya kemungkinan terjadi pemangkasan

namunkenyataannya keesokan harinya yakni pada tanggal 15 Desember 2009terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap laporan Panitia PHO secaratertulis melainkan sebaliknya terdakwa menyuruh seluruh Panitia PHO/FHOuntuk membuat berita acara pemeriksaan fisik (PHO) yang menerangkanbahwa pekerjaan sudah 100% dengan mengutarakan alasanalasan sebagaiberikut :Apabila tidak segera dicairkan maka dana paket pekerjaan tersebut akanhangus dalam hal ini dikembalikan ke kas negara;62e Adanya kemungkinan terjadi pemangkasan

Pemeriksaan,semua Anggota Panitia Pemeriksa lainnya menyatakan atas Pengadaan KapalPengawas Speedboat belum dapat dilakukan serah terima pertama (PHO);bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa meminta PanitiaPemeriksa agar membuat berita acara yang menunjukkan prestasi fisik pekerjaanCV Inna Mandiri sudah 100% (seratus persen);bahwa benar alasan Terdakwa adalah, bahwa jika anggaran tidak segeradicairkan maka dana paket pekerjaan akan hangus atau dikembalikan ke KasNegara serta adanya kemungkinan pemangkasan

Surat tertanggal 21 Februari 2003 dari kuasa hukum TERGUGATREKONVENSI 1 kepada kuasa hukum PENGGUGAT REKONVENSI yangisinya menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI 1 inginmenyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGATREKONVENSI dan bersedia melakukan pembahasan sehubungan denganrencana pemangkasan sebagian hutang (haircut) TERGUGATREKONVENSI 1.Surat tertanggal 12 Maret 2003 dari TERGUGAT REKONVENSI 1kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang isinya TERGUGAT REKONVENSI 1menawarkan untuk menyelesaikan

Dengan senang hati kamilampirkan perkiraan alur keuangan kedua perusahaan tersebut dan informasilainnya yang relevan sebagai bahan pertimbangan Marubeni Corporation.Pada tanggal 21 Februari 2002, kuasa hukum TERGUGAT REKONVENSI 1mengirimkan surat kepada kuasa hukum PENGGUGAT REKONVENSI yangisinya menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI 1 inginmenyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGATREKONVENSI dan bersedia melakukan pembahasan sehubungan denganrencana pemangkasan sebagian hutang (haircut

luar cluster Unit Reaksi Cepat Unit Pemadam Kebakaran khusus kawasan Sentul City Unit Pengatur lalu lintas Unit satwa Penanganan masalah kuli bongkar muat (material) Pelayanan Emergency Call 24 jam Koordinasi teritorial dengan aparat keamanan setempat, PembinaanSecurity, BKO Brimob dan Paskhas.TOWN MAINTENANCEPerawatan landscape (Lansekap) Pemotongan rumput bahu jalan Pemotongan rumput ruang terbuka hijauPerawatan pohon jalan (Sebagian besar merupakan tanamanornamental/ tanaman hias), Triming/ pemangkasan

Trio Mitra Bersama berdirisejak tanggal 28 Juni 2013, dan ada pengurus yang meneruskantetapi di PHK lagi ;Bahwa kondisi perusahaan masih produksi dan masih adapenerimaan karyawan baru ada pengembangan menjadi 3 (tiga)perusahaan, tetapi PHK jalan terus dengan alasan pemangkasan,dan itu hanya bohong saja ;Bahwa jam kerja dari jam. 07.00 s/d jam.16.00 Wib, bahwahitungannya untuk lembur dibayarkan tidak sesuai aturan dimana1 (satu) jam dibayar Rp. 3.500, ;Bahwa saksi tahu mengenai bukti P4 (Surat Pernyataan

Selanjutnya, Tergugat mengirimkan Surat No. 002/TTDGM/B//2016tertanggal 12 Januari 2016 mengenai Pemberitahuan Hasil RekonsiliasiPiutang Mitra Great (Penggugat), yang ditandatangani oleh GeneralManager yaitu: Bapak Nugroho yang berisi antara lain hasil rekomendasiTim yaitu pemangkasan wilayah kerja Mitra Great (Pengugat) danpemotongan plafon kredit secara bertahap atau pemutusan kontrak kerja.Untuk itu, pada tanggal 18 Januari 2016 dilaksanakan Pertemuan antaraManajemen Tergugat dan Mitra Great (

Bahwaselanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum pulabahwa Terdakwa menerangkan ada pemangkasan dana kegiatan hingga15%30%, kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan penggunaan dana diluar kegiatan/ kepentingan KNPI Kota Samarinda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) di mana terhadap penggunaan dana tersebut tidakbisa dipertanggungjawabkan (sebagaimana keterangan Terdakwa yangtermuat dalam putusan halaman 90);e Bahwa terkait penggunaan dana untuk biaya Hotel