Willy Soeseno dalam pembubaran danpemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawabkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,7.

SunwayKreasi Bestindo dilakukan pada Desember 2012 (Bukti P 12);sedangkan, Permohonan Pembubaran Perseroan PT. Sunway KreasiHal. 11 dari 25 hal. Put.

Sunway Kreasi Bestindo Bukti T 30 dan BuktiT 44, patut menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan untukmenyatakan bahwa permohonan Pembubaran perseroan PT.

terhadap perseroan yangdimintakan pembubaran oleh Para Termohon Kasasi harus jugamempertimbangkan kepentingan Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang/pemilik saham mayoritas; karena di dalam Permohonan Pembubaran ParaPemohon Kasasi sebagai Termohon ditarik dan didudukkan sebagai pihakberdasarkan Bukti P 3 atau T 2 maka kwalitas dan kepentingan ParaPemohon Kasasi tentunya harus lebih diuttamakan di dalam pemeriksaanperkara aquo;Bahwa karena di dalam perseroan PT.

Sunway Kreasi Bestindo antara ParaPemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sedang bersengketa, makasudah tentu Permohonan (Voluntair) Pembubaran perseroan yangdimohonkan dan telah dikabulkan oleh Pengandilan sangat merugikankepentingan Para Pemohon Kasasi;Untuk menguatkan pendapat Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yangsaya dirugikan akibat pembubaran perseroan, Para Pemohon Kasasimengutip secara lengkap pendapat hukum Mantan Hakim Agung RI M.Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata,

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT)serta UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.B ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEHTERGUGAT I DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUTTERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERDAPATDALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASTENTANG ALASAN TERGUGAT I YANG MENYATAKAN ADANYA CACAT HUKUM DALAM AKTA PENDIRIAN10Bahwa dalam angka I alasanalasan Permohonan

Pembubaran terhadap PT.

terhadap TURUT TERGUGAT.14 Bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atas,bahwa keseluruhan dalildalil dalam angka ll (TENTANG PERSEROAN TIDAKMUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan olehTERGUGAT I terhadap PT.

Bahwa oleh karena permohonan TERGUGAT I dalam angka 23 PetitumPermohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannyapada tanggal 7 Mei 2013 tersebut serta angka 5 Amar Penetapan PengadilanNegeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT.

terhadap TURUTTERGUGAT;20MAKA DENGAN DEMIKIAN, Permohonan Pembubaran terhadapTURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebuttelah tidak sesuai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar PT.

HRuntuk mewakili PT TBP dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan BS untuk mewakili PT PPsebagai Deputy Project manager GM JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TTPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian

Kerjasama Operasiantara : PT TBP Tbk dan PT PP atau Perjanjian KSO TT PP, dan dengandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO TT PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO TT PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari Pihak Ketiga

BSmewakili PT PPsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator. Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO TT PP di dalam Pasal 3 yangmenyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalammenangani/melaksanakan Proyek ini dikelola secara terpadu (IntegratedManagement) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

BS;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir. HR, MT dan Ir.

BSyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga; bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.HR dan Ir.

DASAR HUKUM PEMBUBARAN :1.Pasal 157 ayat (3) dan (4) UUPT menyebutkan :Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkanperaturan perundangundangan dalam jangka waktu 171 (satu) tahunsetelah berlakunya undangundang ini wajib menyesuaikan anggarandasarnya dengan ketentuan undangundang ini.

Sedangkan anggotaDireksi lainnya karena tidak hadir dan tidak bekerja menjalankantugasnya, maka tidak memahami kegiatan Perseroan, sehinggaSANGATLAH TEPAT DAN BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIMPERKARA A QUO MENGABULKAN PERMOHONAN DENGANMENETAPKAN PRESIDEN DIREKTUR SEBAGAI LIKUIDATORDALAM PEMBUBARAN PERSEROAN ;Il.

Maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegangsaham yang mewakili paling sedikit %4 dari jumlah seluruh saham .... dankeputusan disetujui paling sedikit % bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan dengan sah dalam rapat."

Bahwa dasar hukum posita Penetapan Pembubaran PT. Bangkit GrafikaSejahtera (PT. BGS) Nomor 111/PDT.P/2017/PN.

Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan caramengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia, danb. Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarperseroan bahwa perseroan dalam likuidasiAyat (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amemuat :a. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnyab. Nama dan alamat likuidatorc.

Apabila pembubaran PT karenajangka waktu berdirinya PT berakhir, maka paling lambat satu bulan harusdiselenggarakan RUPS khusus untuk menentukan siapa likuidatornya.Demikian pula apabila pembubaran PT karena penetapan pengadilan, makawajib mengangkat likuidator;Bahwa terhadap pertanyaan apakah penetapan pembubaran PT dapatdibatalkan, Ahli berpendapat apabila pembubaran PT karena keputusanRUPS dan sepanjang proses pembubaran atau likuidasinya belum mengikatpihak ketiga, masih bisa dibatalkan.

Ketika penetapan pembubaran PT dinyatakanbatal maka otomatis penetapan likuidasi dan likuidatornya menjadi batal.Karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndangPerseroan Terbatas, bahwa pembubaran PT wajib diikuti dengan likuidasi;Bahwa menurut Ahli, apabila pembubaran PT berdasarkan penetapanpengadilan, maka penunjukan likuidator tidak dapat dibatalkan sepanjangpenetapan likuidasinya belum dibatalkan;Bahwa terhadap pertanyaan tentang penetapan pengadilan negerimengenai pembubaran

Alcar Asia Trading dalam keadaan Likuidasi atau Pembubaran;

Bahwa pencatatan pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (YIS)sesuaisurat Termohon tanggal 22 Pebruari 2010 atas dasar Akta Nomor 03tanggal 13 Juli 2009 Notaris Sukarmin, SH.,M.Kn. (boukti P5) adalahbertentangan dengan:Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2018/PTUNJKT.a.

Tatacara pembubaran YIS tidak sesuai dengan peratuuranperundangundangan dan pencatatan pembubaran YIS tidakmemiliki bukti legal administrasi, sebagaimana dalam ketentuanyang diatur didalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2001 Jo.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 pada Bab X Pasal 62 s/d68.

Yayasan IndonesiaSakti (d/h Indonesia Maju) sesuai surat Yang Mulia Ketua KamarPerdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13September 2017 Nomor 02/TuakaPdt/S/IX/2017 Perihal PetunjukHukum Atas Pembubaran YIS~ d/h YIMA (Bukti P17) padapokoknya menyatakan bahwa:Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2018/PTUNJKT.

Nomor : AHU2.AH.01.102 tanggal 13 Juni 2017,Perihal Permohonan Fatwa Atas Pembubaran YayasanIndonesia Sakti, (dahulu Yayasan Indonesia Maju) (fotokopi dari foto kopi);Surat Tanda Terima (Bukti P21) Surat Ketua PembinaYayasan Indonesia Sakti kepada Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAMR.l. tanggal 28 April 2010, Perihal Pembubaran YayasanIndonesia Sakti, (foto kopi sesuai dengan aslinya);Surat Tanda Terima (Bukti P22), Surat Ketua PembinaYayasan Indonesia Sakti kepada

Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAMR.l. tanggal 17 Mei 2010, Perihal Pembubaran YayasanIndonesia Sakti (Surat ke 2), (foto kopi sesuai denganaslinya);Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2018/PTUNJKT.45.Bukti P 4346.

Bahwa sebagai bukti PARA PEMOHON benar memiliki hak ataskekurangan pembayaran sisa Uang Pesangon ditambah Uang Jasasebagai Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibatdari Pembubaran PT.

JJM.FOTO COPY dan bermeterai cukup Surat Pernyataan tertanggal 30Maret 2013 menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sehubungan dengan pembubaran PT.

JJMsebagai akibat dari dilakukannya Pembubaran PerusahaanHal 53 dari 87 hal Putusan Nomor 170/Pdt.SusPKPU/2019/PN. Niaga.

JJM sebagai akibatdari dilakukannya Pembubaran Perusahaan (Likuidasi) denganmenerima kompensasi sebesar Rp. 85.645.000, (Delapan puluhlima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).FOTO COPY dan bermeterai cukup Surat Keputusan PT. JJMNo.116/SPHK/HRD&GAIII/2013 tertanggal 15 Maret 2013 tentangpemutusan hubungan kerja sehubungan dengan pembubaran PT.JJM karena keinginan pemilik saham terhadap Acep Supriatna.

JJM sebagai akibatdari dilakukannya pembubaran Perusahaan (Likuidasi)Hal 65 dari 87 hal Putusan Nomor 170/Pdt.SusPKPU/2019/PN. Niaga.

GEMILANG SUKSES GARMINDO melanggar peraturan perundang undangan;

RT/RW 004/003 Kec.Cinere Kota Depok Propinsi Jawa Barat Indonesia serta terdakwaETHNA JUNA SIBY Alias ETHNA menyerahkan beberapa Buktibukti kepada saksi GIYATNO, SH selaku kuasa Hukumnya.Bahwa selanjutnya saksi GIYATNO, SH membuat suratPermohonan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.Bahwa kemudian surat permohonan pembubaran PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 07 Mei 2013 diajukan dikirimkepada pihak Pengadilan Negeri Batam akhinrya diterima olehPihak Pengadilan pada tanggal 07 Mei 2013 dengan NomorRegister 529 / V / 2013 /PN.BTM.Bahwa berdasarkan Surat permohonan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa kemudian surat permohonan pembubaran PT.

PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ETHNA JUNASIBY mengajukan surat permohonan penetapan pembubaran PT.SINTAL INDUSTRI SHIPYARD dengan cara memasukanketerangan yaitu seolaholan sebagai pengurus yang sah dari PT.SINTAl INDUSTRI SHIPYARD yang memiliki hak untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa berdasarkan Surat permohonan pembubaran PT.

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianMenimbangMengingatMemutuskanguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan

ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEHTERGUGAT DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAPTURUT TERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANGTERDAPAT DALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAIDENGAN UNDANGUNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATASTENTANG ALASAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN ADANYA CACATHUKUM DALAM AKTA PENDIRIANBahwa dalam angka alasanalasan Permohonan Pembubaran terhadap PT.

Menyatakan TERGUGAT tidak mempunyai kedudukan Hukum (PersonaeStandi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran terhadapPT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).3.

Menyatakan sah pembubaran PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD.3. Menyatakan sah penunjukan Likuidator.Halaman 47 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm4.

sesuai pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg.Bahwa terhadap perkara permohonan tidak ada upaya hukum biasayang dapat dilakukan, akan tetapi terhadap perkara permohonan atauvoluntair yang menetapkan pembubaran terhadap suatu perseroan,dimana penetapan Pembubaran telah memperoleh Putusan Kasasi,maka upaya hukum dan pemulihan hukum dapat ditempuh oleh pihakyang dirugikan atas penetapan Pembubaran Perseroan.Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan Hakdan Kepentingannya untuk menuntut pembatalan

Pengadilan Negeridengan alasan Pembubaran yang dapat diajukan menurut penjelasanPasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007,terdiri dari:1.

PerjanjianKSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT T B P Tbk dan PT PP (Persero) atau Perjanjian KSO T PP, dandengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO T PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO T PPtersebut di atas

telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari Pihak Ketiga;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya;(3) Apabila selama proses banding Pemohon

H R, MT selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjianpembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan danpembubaran dengan anggota Ir. H R, MT mewakili PT T B P Tbk. dan Ir. BS mewakili PT PP (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat danditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selakulikuidator.

KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir.

B Syang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.H R dan Ir.

Konsultan Hukum dan Kurator pada Kantor Chandra & Partners yang beralamat di Jalan Raya Manyar Tirtomoyo No 41 Surabaya sebagai likuidator serta diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus, melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT WISMA WIRA JATIM; 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Perseroan terjadi karena Penetapan Pengadilan.14 Bahwa berkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri, menurut M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatashalaman 550 dikatakan:Yuridiksi memeriksa dan menerbitkan Penetapan Pembubaran Perseroan, jatuhmenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri,bukan kompetensi Pengadilan Niaga.Sedangkan kompetensirelatifnya jatuhmenjadi yuridikasi Pengadilan Negeri di tempat mana Perseroan berkedudukan.

Notaris di Surabaya, PT WismaWira Jatim berkedudukan di Kota Surabaya, maka Pengadilan Negeri yangberwenang untuk memeriksa dan menerbitkan Penetapan Pembubaran PTWisma Wira Jatim adalah Pengadilan Negeri Surabaya;16 Bahwa sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT diatur:(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas: c. permohonanpemegang saham, Direksi atau Komisaris berdasarkanalasanperseroantidakmungkin untuk dilanjutkan.

Pasal 157 ayat(4) UU PT tersebut maka oleh karena telah terbukti Pemohon adalahpemegang saham mayoritas dari PT Wisma Wira Jatim maka Pemohon jugaberhak untuk mengajukan pembubaran PT Wisma Wira Jatim;20 Bahwa Pemohon dalam memutuskan untuk membubarkan PT Wisma WiraJatim adalah sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PEMOHON) yang tertuang dalam AktaNomor : 38 tanggal 11 Juni 2015 tentang Berita Acara PT Panca Wira UsahaJawa Timur yang dibuat oleh Evie

Pasal 157 ayat (4) UU PT terdapat alasan yang cukup dansah untuk membubarkan PT Wisma Wira Jatim;24 Bahwa sesuai dengan Pasal 146 ayat (2) UU PT diatur:Dalam penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator ;2526Bahwa sehubungan dengan permohonan pembubaran danlikuidasiPT Wisma Wira Jatim ini, maka Pemohon mohon agar Pengadilan NegeriSurabaya berkenan untuk menetapkan dan mengangkat Chandra Nadhi,S.H., M.H., Konsultan Hukum dan Kurator pada Kantor Chandra & Partnersyang beralamat di Jalan

Raya Manyar Tirtomoyo No 41 Surabaya sebagailikuidator serta diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus, melakukanperbuatan atau tindakantindakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yangberhubungan dengan Pembubaran dan Likuidasi PT Wisma Wira Jatim;Bahwa oleh karena kedudukan dari PT Wisma Wira Jatim adalah diSurabaya maka cukup alasan hukum apabilan Pemohon mengajukanPermohonan Pembubaran PT Wisma Wira Jatim ke Pengadilan NegeriSurabaya; 27 Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan

Bahwa, oleh karena itu Para Penggugat bermaksud untuk membubarkanPT.SMP dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB).10.Bahwa, untuk menindaklanjuti rencana pembubaran PT.SMP tersebut,Penggugat telan mengundang para pemegang saham yaitu Penggugat IIdan Tergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dalam agenda pembubaran PT SMP sampai 3 (tiga) kaliyaitu:Pada tanggal 20 Desember 2016;Pada tanggal 07 Februari 2018;Pada tanggal 24 April 2018.11.Bahwa, atas

untuk ikut memperlacarproses pembubaran perseroan tersebut, sehingga pembubaran perseroandengan kesepakatan melalui RUPSLB menjadi tidak dapat terlaksana;13.Bahwa, oleh karena pembubaran perseroan melalui RUPSLB tidakdapat terlaksana karena tidak quorum sebagaimana ketentuan Undangundang oleh karena ketidakhadiran PT.

ASA PERKASA ABIMULYA(Tergugat) sebagai salah satu pemegang saham maka pembubaran PT.SMPdilakukan dengan mengajukan gugatan ini dan PT. ASA PERKASAABIMULYA dijadikan sebagai Tergugat;14.Bahwa, oleh karena PT.SMP berkedudukan hukum di KabupatenSampang maka terkait dengan pembubaran perseroan ini adalahkewenangan Pengadilan Negeri Sampang untuk memeriksa dan memutus;15.Bahwa, dalam hal pembubaran suatu perseroan terbatas maka harusdiikuti dengan penunjukan likuidator;16.

; Bahwa pembubaran atas PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir sehingga RUPS tidak quorum maka pembubaran PT. Sampang MandiriPerkasa, tidak bisa dilaksanakan sehingga Para Penggugat mengajukanHalaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Spggugatan pembubaran PT. Sampang Mandiri Perkasa di Pengadilan NegeriSampang ;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diajukan di PengadilanNegeri Sampang, sedangkan PT.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menetapkan pembubaran

Joshua Indonesia Perkasa;

Menetapkan pembubaran PT. Joshua Indonesia Perkasa dengansegala konsekuensi hukumnya;3. Menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa;Hal 11 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL4. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawab kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan5.

Menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibatpelaksanaan pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT. JoshuaIndonsia Perkasa dibebankan kepada Para Pemegang Saham;6.

Sesungguhnya suatukeputusan pembubaran perseroan tidak perlu diikuti dengan pemberhentianTergugat dan pembelian saham karena hal tersebuttidakmenghasilkanapapun mengingat tujuanutama diadaan RUPSLUB oleh Penggugatadalahmelakukan pembubaran PT.

JoshuaIndonesia Perkasa; Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran danpenyelesaian likuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawabkepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT.

Menetapkan pembubaran PT. Joshua Indonesia Perkasa dengansegala konsekuensi hukumnya;4. Menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa;5. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawab kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan6. Menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibatpelaksanaan pembubatan dan penyelesaian likuidasi PT.

Bahwa setelah melakukan pembubaran permainan judi bolaadil di Ubung dengan cara meghancurkan meja permainannyaselanjutnya menuju ke Danau Tempe Sanur dengan tujuan yangsama yaitu membubarkan permainan judi bola adil yang ada disana. Hasil pembubaran di Danau Tempe berupa satu buah mejapermainan bola adil yang kemudian atas perintah Terdakwadiamankan di tempat kost Pratu Soni lrawan6.

Bahwa saat melakukan pembubaran permainan judi bolaadil tersebut Saksi dkk tidak dibekali surat dinas (surat perintah),pembubaran hanya atas perintah dari Terdakwa dan Saksi tidakmengetahui apakah pembubaran itu sudah mendapat ijin dariKomandan Satuan, pakaian yang digunakan adalah pakaianpreman.197. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00Wita Saksi dihubungi oleh Sertu Hendra melalui sms Merapat kewedang jahe, perintah Dansatlak.

Setelah tiba23waktunya Saksi dan rekan rekan Saksi berangkat menujubelakang terminal Ubung untuk melakukan pembubaran judi bolaadil.5.

Setelah selesai melaksanakan pembubaran judi bolaadil disana (di pintu masuk hetel Osela Ubung Denpasar),Terdakwa memberikan perintah tambahan untuk melakukanpenggrebegan permainan judi bola adil di Danau Tempe.3.

Bahwa benar setelah melakukan pembubaran permainanjudi bola adil di Ubung dengan cara menghancurkan mejapermainannya selanjutnya menuju ke Danau Tempe dengan tujuanyang sama yaitu membubarkan permainan judi bola adil yang adadisana.

Dalam Permohonan Pembubaran disebutkankedudukan Tergugat sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Sahampada Penggugat, namun faktanya Tergugat adalah Mantan Komisarisdan Tergugat tidak pernah menjadi Pemegang Saham Penggugat;7.

Bahwa Permohonan Pembubaran Penggugat yang diajukanTergugat melalui Turut Tergugat yang tidak memiliki kebenaranhukum, dimana Tergugat adalah tidak pihak yang mempunyai hakhukum untuk mengajukan pembubaran terhadap Penggugatdikabulkan Hakim Tunggal MERRYWATI TB., S.H. M.Hum pada tanggal01 Agustus 2013 dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013/PN.BTM.

SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, namun pada tanggal 07 Mei 2013 mengajukanPermohonan Pembubaran PT.

Bahwa Pemberitahuan bohong tersebut di atas yang tidakdibantah/disangkal Tergugat sebagaimana diuraikan di atas disambutTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dengan Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV langsung membuat Pengumuman Pembubaran danLikuidasi Penggugat pada Harian Batam Pos pada tanggal 16 Agustus2013, isinya sebagai berikut:PENGUMUMAN PEMBUBARAN dan LIKUIDASIPT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARDBerkedudukan di Jl.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, agar tidakterprovokasi dengan Pengumuman Pembubaran dan Likuidasi PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang diumumkan pada Harian Batam Postanggal 16 Agustus 2013 tersebut, dengan tanggapan sebagai berikut:1; Bahwa Pengumuman Pembubaran dan Likuidasi PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD yang dimuat pada Harian Batam Pos tanggal 16Agustus 2013 oleh saudara Abdul Kadir, S.H., Edison P. Saragih, S.H.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut djatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat berdasarkan Penetapan Pengadilan.Berdasarkan dasar hukum inilah Pemohon mengajukan PermohonanPenetapan Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat mengeluarkanPenetapan Pembubaran PT. Buahan;9.

Mengabulkan permohonan penetapan Pembubaran PT Buahan yangdiajukan Pemohon;2. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum bahwa PembubaranPT Buahan adalah sah;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelaiPenetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Ham Kantor WilayahBali;4.

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 2 November 2020, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 30 November 2020,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnyadiberi tanda P3;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.4.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan