Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMADTAUFIK ADAM tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubunganbisnis dan tidak pernah dibuat pertanggungjawaban apapun atas penggunaanuang tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangjuncto Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanHal. 15 dari 33 hal.

No. 2315 K/PID.SUS/2014Pidana Pencucian Uang, Subsidair: Pasal 4 UndangUndang RI Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, Lebih Subsidair: Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 25Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;. Bahwa Hj.

Uang pihakPelapor dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah PenyediaJasa Keuangan dan Penyedia Jasa dan/atau barang;Pasal 77 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; untuk kepentinganpemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwaHarta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;Pasal 78 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dalampemeriksaan

setelahundangundang ini diundangkan;Pasal 99 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; pada saat undangundanginit mulai berlaku UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;.

Tangerang SelatanBanten ;Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian, SH,MH dari PPATK yangberkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwaadalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Tangerang SelatanBanten ;Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian , SH,MH dari PPATK yangberkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwaadalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

. 31Kelurahan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara Tangerang SelatanBanten ; Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Novian , SH,MH dari PPATK yangberkesimpulan bahwa uang yang berada dalam penguasaan terdakwaadalah uang atau harta kekayaan dari hasil menjadi kurir narkotika olehThomas Lewis George dimana harta kekayaan/dana tersebut diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksudUU RIPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

2012Nomor Reg.Perkara PDM 101 / TNG/ 03 / 2012, yang pada pokoknyasebagai berikut : Menyatakan terdakwa HERMIN WIDIARSIH als WINDY als MIMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakadpidana membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinyaatau) patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau) menyamarkan asal usul hartakekayaan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Tanpa adanya LHA dari PPATK, darimana diperoleh kesimpulantelah terjadi tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperolehTerdakwa melalui tindak pidana penggelapan. Ahli dari PPATK yangdiajukan oleh Penuntut Umum hanya menjelaskan teknis hukummengenai halhal yang menjadi cakupan dari TPPU ;.

TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TIDAKTERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;Bahwa terhadap putusan Judex Facti berkenaan dengan Dakwaan Keduayaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kami Penasihat HukumTerdakwa tidak sependapat dan menolak, serta akan menanggapinyasebagaimana diuraikan di bawah ini : Bahwa dari ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang

Pemikiran seperti itutentunya tidak benar ;Bahwa di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaanyang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimanadisebut dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalamTPPU bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan (transfer,Hal. 95 dari 100 hal. Put.

Ahli dari PPATK dalam persidangan hanya memberikanpendapat teoritis tentang tindak pidana pencucian uang dan tidakmenyampaikan adanya LHA dari PPATK ;Bahwa setelah kami memeriksa dengan seksama seluruh pertimbanganhukum Judex Facti, ternyata sama sekali tidak sedikitoun membuktikanadanya harta kekayaan yang disembunyikan/disamarkan/dinikmati olehTerdakwa maupun pihak lain.

Pemikiran seperti itu tentunya tidak benar ;Bahwa di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaanyang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yangdiketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimanadisebut dalam Pasal 2 ayat (1).

Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Kedua alternatif dan Kedua Kumulatif;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secaraaktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,lokasi, peruntukan, pengalinan hakhak, atau kepemilikan yangsebenarnya atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karenatindak

pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duaHal 63 dari 112 hal Putusan No.417/Pid.B/2016/PN.Jkt.Selpuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010;Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun2010 adalah : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran

Penambahan modal menggunakan uang yang berasal dari hasiltindak pidana pada perusahaan yang legal;dikenal dengan istilah comingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkanpelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihatasalusulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehinggadengan fakta tersebut terhadap Terdakwa terpenuhi unsurnyamelakukan tindak pidana pencucian uang dan dapat diancam dengantindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3UndangUndang

, 10 dan 11;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Keduakumulatif, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana pencucian uang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatifdan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Kedua Kumulatif;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim

Artinya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU8/2010 tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnyasebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang hasilnyadijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut.Bahwa membebankan diri pemohon kasasi diduganya suatu harta kekayaanmerupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahuadanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan

YENTI GARNASIH, SH.MH. ; Bahwa ahli menerangkan terhadapperbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang artinya ada 2(dua) kejahatan yakni kejahatan pertama dan kejahatan kedua yang biladibagi akan terdiri dari kejahatan pertama dan kejahatan pencucian uang ;untuk mulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidana asalnya terlebihdahulu, namun dalam surat dakwaan harus dicantumkan dari kejahatan apasumber keuangan berasal, dan hakim yang menyidangkan perkara TPPUharus betulbetul menunjukkan keyakinannya

ANDI HAMZAH, SH: Bahwa untuk Tindak PidanaPencucian Uang intinya harus ada tindak pidana asalnya dulu dan tindakpidana asalnya itu harus dibuktikan terlebin dahulu, kalau tidak dapatdibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harus dikatakan/dinyatakantidak ada pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian uang ituada karena diawali dengan adanya tindak pidana asal ;Bahwa pendapat predicate crime harus ada lebih dahulu telah didukungoleh 5 ahli diatas, juga diperkuat dengan Ahli Mudzakir

Bahwa tindak pidana pencucian uang terdiri dari tindak pidana asal(predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, denganpengertian mustahil ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanyapredicate crime sebagaimana secara limit dapat ditentukan dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari 25 jenis tindakpidana asal ditambah dengan tindak pidana lain yang tidak diatur dalamPasal 2 Ayat (1) yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun ;.

Bahwa asas dalam TPPU bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpaadanya tindak pidana asal (no money loundering without predicate crime asoffense).

Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Cikini Vil Nomor 1 Rt.01/.01 KecamatanMenteng Jakarta Pusat atau Jalan Asem BarisRaya Nomor 7 Rt.03/07, Tebet, Jakarta Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndangRI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Nomor 2401 K/Pid.Sus/2018Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UndangUndangRl Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 13 November 2017 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang,sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 3UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2.

Membebaskan Terdakwa IFACHRUL MADIN oleh karena itu dari DakwaanPrimair tersebut:3.Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yangmenerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), sebagaimana yang diaturdalam Dakwaan Subsidair

April2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017; Dalam Tahanan Kota sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal19 Agustus 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabayakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPJuncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dan Dakwaan kedua diatur dan diancam dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian

Menyatakan Terdakwa RAHMAT SATRIA telah terbukti secara sah danmeyakinkan Secara BersamaSama Melakukan Perbuatan TindakPidana Berlanjut Berupa Pemerasan Dan Tindak Pidana PencucianUang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 368ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang junctoPasal 55 ayat (1) ke1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;2.

Abdullah Tholib bin Alm.H.munawar Cholil mengalami kerugian sebesar Rp. 7.452.600.000 (tujuhmilyar empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa RADEN DENY HERMAWAN Bin RADEN DODDYSUGIRI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UUNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindakpidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;AtauHal. 8 dari 34 Hal.

uang ;Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam perkara pencucian uangdiatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UU No.8 tahun 2010,tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang(UU TTPU) ;Bahwa ada 2 kategori pelaku secara aktif dan secara fasifsebagaimana pasal 3 dan pasal 4 UU TTPU dimana pelakumenerima, menggunakan dan menguasai uang yang didugamerupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan,menyembunyikan asal usul harta kekayaan;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut

Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana pelakunya adalahterdakwa, maka unsur kesatu setiap orang dalam hal ini juga telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur Pasal 3UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindakpidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaanHal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2015/PN.

Tng.alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka terbuktilah menurut hukumtentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaantersebut;.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatifKesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian UangJo.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ; Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi.Mengingat, p Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1)KUHP dan peraturan perundangundangan lain yang berkenaan denganperkara ini ;MENGADILI1.

Pencucian uang;3. Dan Pemalsuan surat;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sony Sulaiman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) denganm ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5.

uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TindakPidana Pencucian Uang ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersamasama dengan saksiSIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkaraterpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pastiakan tetapi

uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersamasama dengan saksiSIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalamperkaraterpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pastiakan

Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:a.b.C.d.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi

TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atautindak pidana lain.Bahwa Pencucian uang dilakukan dalam tiga pola, Adapun polapolapencucian uang tersebut sebagai berikut :Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.

Sedangkan percobaan adalahperbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaituperbuatan yang batal dilakukan oleh sebabsebab diluar kehendakpelaku. Pembantuan adalah perbuatanperbuatan untuk membantupelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. PermufakatanJahat adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnyauntuk melakukan tindak pidana pencucian uang.Menerima atau menguasai :Menerima adalah memperoleh atau mendapatkan.

Tahun 2011 tentang TransferDana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKedua : Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1)juncto Pasal 35 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;DANKEDUA : Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang TransferHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2020Dana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana kami dakwakan dalamdakwaan Pertama Kesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan = turutserta melakukan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidanapencucian uang aktif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3juncto Pasal 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Muhindo KashamaAlbert telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Turut serta menerima atau menampung suatu Dana yang diketahuiatau patut diduga berasal dari Perintan Transfer Dana yang dibuat secaramelawan hukum dan Turut serta melakukan atau melakukan pemufakatanjahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Deddy Purwanto, Terdakwa 2.Samini dan Terdakwa 3.

Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex FactiPengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima ataumenampung suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintahtransfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta melakukanpermufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian

Umum dan Pemohon KasasiII/Terdakwa II dan Terdakwa Ill tidak dapat dibenarkan karena putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti PengadilanNegeri yang menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa Ill terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima ataumenampung suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintahtransfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta melakukanpermufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian

Prisma dan Terdakwa memberikan uang jasapengacara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut berasaldari uang hasil mengambil dari Kantor Bank Danamon Solusi Emas Syariah CabangPembantu Purwakarta di Jalan Jenderal Sudirman, No.184, Kelurahan Nagritengah,Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah

Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwakarta tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut :1.16Menyatakan Terdakwa DENNYES GUNTUR ESMET bin DADAH ESMETbersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan KesatuSubsidair, Pasal 362 KUHPidana, dan tindak pidana Pencucian Uang sesuaidengan dakwaan dan Ketiga Pasal 3 UndangUndang RI No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalamdakwaan Jaksa/Penuntut

B/2013/PN.Pwk. tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.18Menyatakan Terdakwa DENNYES GUNTUR ESMET bin DADAH ESMET,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*Penggelapan Dalam Jabatan dan tindak pidana Pencucian Uang*;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti denganpidana

sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf aKUHAP) yakni dalam hal penerapan pasal pidana kepada Terdakwa karena putusanjudex facti (Pengadilan Tinggi) telah menguatkan putusan judex facti (PengadilanNegeri), perlu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum jelaskan, bahwa Terdakwadidakwa dengan dakwaan, Kesatu Primair : Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHPidana,Subsidair : Pasal 362 KUHPidana, atau Kedua : Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian

Hermanto Sasono (DPO/62/VIII/2013/Reskrim) sebesarRp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk membuat identitas palsu untuk Terdakwa melarikandiri, sehingga unsur Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, sesuai dengantuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah

uang.Bahwa akibat perobuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindakpidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugiankurang lebih sebesar Rp 676.230.750,, (enam ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 6 Ayat 1 Undangundang Republik Indonesia No. 15 Tahun2002 yang telah diubah dengan Undangundang No. 25 Tahun 2003 TentangTindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal

uang.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindakpidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 676.230.750, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratustiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 6 Ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia No. 15 Tahun2002 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 TentangTindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal

Uangmenjadi Undangundang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disahkan dan diUndangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 pada LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, maka dari ketentuandiatas kita dapat melihat dan membandingkan isi Tentang Pasal 6 ayat(1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 5 ayat (1)Undangundang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 47 (1) KUHPadalah yang lebih meringankan terdakwa..

Menyatakan Terdakwa lwan Cahyadi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamembantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)Hal. 48 dari 51 hal. Put.

No. 3885 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Madiun tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut:1.1.Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN, S.Th, M.Th anak dari BUDIONObersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatansecara bersamasama dan berlanjut dan Pencucian Uang secaraberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Dan Kedua Pasal 3 juncto Pasal

2 ayat (1) huruf gq Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sepertitersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu Dan Kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN, S.Th, M.Th anakdari BUDIONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahundengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaraditambah dengan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan

sehingga apabila ada diantarapihak yang tidak memenuhi isi perjanjian maka perbuatan tersebutdikatagorikan dengan wanprestasi bukan perbuatan pidana, sedangkankesalahan fatal dari putusan judex factie telah salah mempertimbangkandengan barangbarang yang disita termasuk surat Terdakwa yang sejaksemula diperjanjikan sebagai saham/andil atas nama Terdakwa yangbarang tersebut sudah ada sebelum bergeraknya Perusahaan yangdikendalikan Terdakwa maka tidak dapat disita dan dijadikan barang hasilkejahatan pencucian