Menyatakan barang bukti berupa: * 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unitmesin merk Nissan Diesel4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi); Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;= 1 (satu) buah kompas warna hitam;Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHBKV/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal02 Agustus; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.

Secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingatsegi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat beadan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

(Outward Manifest) denganKode BC 1.1 j === 99 2 20 nnn no nnn a nnn nnn nnn enn onedan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2)Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yangtelah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

yang sarana pengangkutnya akan berangkat menujukeluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupaManifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM.

("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnyabarang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yangdisimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporankeberangkatan (check in), penumpang telah menyatakan danmenunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berhargaatau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untukHalaman 3 dari 46 hal.

Nomor 1317 K/Pdt.SusBPSK/2017mengangkutnya;(2) Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yangberharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud padaayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untukmengasuransikan barang tersebut;Catatan: Disinilah maksud Pasal 169 Undang Undang Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") dijelaskan olehPermenhub di atas yang dimaksud perjanjian khusus tersebut yang dibuatdi awal sebelum barang bagasi tercatat diserahkan

Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011tentang Tanggung Jawab Pengangkut ("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadaphilangnya barang berharga atau barang yang berharga milikpenumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali padasaat pelaporan keberangkatan (check in), penumpang telahmenyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatatHalaman 23 dari 46 hal. Put.

Pasal 144 dan Pasal 168 ayat (2) Undang Undang Penerbangan diaturbahwa:Pasal 144:"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita olehpenumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yangdiakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat beradadalam pengawasan pengangkut;Pasal 168 ayat (2):"Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian/seluruh bagasi tercatat atau kargo dihitung berdasarkan berat bagasitercatat atau kargo yang dikirim yang hilang

Dengan terjemahan sebagai berikut "Dalam pengangkutan bagasitercatat dan barang, tanggung jawab pengangkut terbatas pada jumlah250 franc (yang setara dengan USD 20) per kilogram, kecuali pada saatpaket itu diserahkan kepada pengangkut, pengirim melakukan deklarasikhusus dari nilai pada pengiriman dan telah membayar sejumlahtambahan dalam hal diperlukan.

Malang untuk mengambil pakaian.> Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) melanjutkanperjalanan menuju rumah Rizal (DPO) yang berada di Kec.GondanglegiKabupaten Malang untuk mengambil BKC HT atau rokok tanpa pita cukaiyang akan dikirimkan ke Karawang kemudian Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) memasukkanBKC HT atau rokok tanpa pita cukai kedalam sarana pengangkut lalu sekitarpukul 13.30

Malang kemudian saksi dan Petugas yang lain melakukan pengejaranlalu sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Talangagung, KecamatanKepanjen, Kabupaten Malang, saksi dan Petugas yang lain berhasilmenghentikan sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Perwakilan dariPetugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenal kepadasopir (terdakwa) sarana pengangkut tersebut serta menjelaskan bahwa saksidan Petugas yang lain adalah Petugas dari KPPBC TMC Malang hendakmelakukan pemeriksaan sarana

pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

(sounding kapal);Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Kepabeanan yang menyatakanBarang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan daridaerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagaibarang ekspor.

(Penjelasan dimuat yaitu dimasukkannya barang kedalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabeantermasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar);Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tentang Tata LaksanaKepabeanan di Bidang Ekspor, dinyatakan: Untuk mengetahui jumlahHalaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1801/B/PK/PJK/2016Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa,dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasilpengukuran alat ukur di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai;Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas maka hasilpengukuran yang digunakan adalah hasil pengukuran berdasarkanjumlah barang ekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut (ShipsTank Sounding);Bahwa pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisikbersama dengan

surveyor pada saat mengukur jumlah barang ekspor disarana pengangkut, dan diperoleh hasil pengukuran jumlah barangekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut sebanyak 5.054,947MT, sedangkan barang ekspor yang berasal dari 3 PEB seharusnyaberjumlah total 5.000 MT (sesuai hasil pengukuran jumlah barangekspor yang keluar dari tangki penimbunan di darat);Bahwa pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilakukansecara sekaligus sehingga terhadap selisih lebih jumlah barang eksportersebut tidak dapat

, hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 2 dinyatakan bahwa BarangEkspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dan telah diajukandokumen kepabeanannya dianggap telah diekspor;Bahwa alat ukur yang telah dipergunakan oleh pemeriksa Bea dan Cukai diKPPBC Tipe A3 Tembilahan menggunakan draft sarana pengangkut,seharusnya menurut peraturan perundangundangan harus menggunakanalat ukur yang ditera (kalibrasi) oleh Badan Meteorologi KementerianPerdagangan;Menurut

memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut.

Pada saat ditengah laut : menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala SeksiPenindakan menghentikan sarana pengangkut memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut. Bahwa KM.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajidb mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Simbuang ;Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal 28 Mei2007;Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog Sub Divre VIPalopo yang diserahkan pihak pengangkut ;Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007 Nomor 511.1 /0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. Tulen Ranteupasebagai Suplyer dan Pengangkut bantuan Raskin Tahun 2007 keKec.

Raskin dalam Tahun2007 dari Perum Bulog kepada Pengangkut / Ny.

Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal28 Mei 2007;10.Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog SubDivre VI Palopo yang diserahkan pihak pengangkut ;11.Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007Nomor 511.1 /0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;12.Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. TulenRanteupa sebagai Suplyer dan Pengangkut bantuanRaskin Tahun 2007 ke Kec.

F460 / 21010 /03042007 tanggal 3 April 2007 ;29.Surat Pengantar / Jalan dari Gudang Perum Bulog dalamtahun 2007 yang diberikan kepada pengangkut ;Hal. 22 dari42 hal. Put. No.659 K/Pid.Sus/201130.

Simbuang ;Surat Perintah Kerja Nomor : 01 / SPK / V / 2007 tanggal 28 Mei2007;Surat Pengantar / Jalan dari Kepala Gudang Bulog Sub Divre VIPalopo yang diserahkan pihak pengangkut ;Surat Rekomendasi Pengangkutan Raskin Tahun 2007 Nomor511.1 / 0155 / Ekon tanggal 26 Januari 2007 ;Surat Keterangan Nomor 16 / Ill / 2007 An. Ny. Tulen Ranteupasebagai Suplyer dan Pengangkut bantuan Raskin Tahun 2007ke Kec.

, Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluhdolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

keluarga untuk setiap kedatangan diberikanpembebasan bea masuk.2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungutbea masuk dan pajak dalam rangka impor.e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.2.

yang terdaftar sebagai barang Lost and Found sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan

, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:(1).

pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor: 14/Pra.Pid/2016/PN.MdnBerita Acara Pemeriksaan Kapal tanggal 15 Oktober 2015karena pada tanggal 15 Oktober 2015 Pemohonmengoperasikan kapal pengangkut ikan tanpa SIKPI (SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan).Pasal 28 UU Perikanan menentukan :(1) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikankapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajio memiliki SIKPI.(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanoleh Menteri.Pasal 94 UU Perikanan menentukan

Orient Star yang pada intinyamenyampaikan untuk Kapal pengangkut ikan MV.

ikan, namun setelah Undang UndangNomor : 31 tahun 2004 ada dikenal kapal pengangkut ikan sebagaikapal perikanan sehingga diperlukan SIKPI untuk membedakandengan kapal penangkap ikan yang memerlukan SIPI.Bahwa perbedaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikanada pada dokumen perizinannya, dokumen untuk kapal penangkapikan adalah SIP sedangkan dokumen untuk kapal pengangkut ikanHalaman 43 dari 70 halaman.

Undang Perikanan yaituuntuk membagi zona untuk penangkapan ikan dan dimana suatukapal tidak dibolehkan untuk menangkap ikandiluar dari zonanya.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang UndangPerikanan suatu kapal pengangkut ikan hanya untuk mengangkutikan saja dan tidak boleh untuk mengangkut barang atau bendalainnya selain ikan.Bahwa ciri suatu kapal pengangkut ikan selain dapat dilihat daridokumennya juga dapat dilihat dari cek fisik kapalnya, untuk kapal kapal di Indonesia sebagai kapal pengangkut

sedangkan untuk kapal pengangkut ikan diperlukanSIKPI dimana untuk kapal pengangkut ikan sudah pasti terteradidalam SIUPnya, begitu juga untuk kapal penangkap ikan jugatercantum didalam SlIUPnya, hal itu sesuai dengan ketentuanPermen Nomor : 33.Bahwa SIPI ataupun SIPI harus mengacu pada SIUP.Bahwa suatu kapal pengangkut ikan ciri khusus kapalnya adalahharus punya palka, punya pendingin yang berfungsi khusus untukmengangkut ikan dan tidak boleh untuk mengangkut barang lainselain ikan.Bahwa kapal cargo

Bahwa ahli menyatakan berdasarkan pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17tahun 2006 diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akandatang dari luar daerah pabean mengangkut barang Impor wajibmemberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) keKantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Padapasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangyang diangkutnya dalam manifes.

Selama dalam pelayaran dari pelabuhanmuat ke pelabuhan tujuan bongkar terhadap manifest tersebut harusberada di atas sarana pengangkut karena itu merupakan dokumenpelindung atas muatan sarana pengangkut tersebut.

yang sarana pengangkutnyaakan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang Impor wajibmemberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) keKantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.

Padapasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang saranapengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barangyang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang mengangkutbarang dari luar daerah pabean yang memasuki daearah pabean wajibmembawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undangundang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 10tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftarbarang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yangmembawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasukidaerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.Bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakankapal KM.

MITRA BARU dan pemilik muatan bawang merahsebanyak + 2.600 (dua ribu enam ratus) karung / + 26 (dua puluh enam) ton (belumdilakukan pencacahan);Bahwa terkait dengan sarana pengangkut yang digunakan berupa KM. MITRABARU, Terdakwa menjelaskan bahwa KM.

TbkY 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MITRA BARU dengan 1 (satu) unit mesin merk"Nissan 8D 1 (satu) unit handphone Nokia 220 warna kuning, nomor IMEI 1 : 355200062269599,nomor IMEI 2 :355200062269607; 1 (satu) buah GPS merk Garmin;Y 1 (satu) buah kompas;v Muatan KM.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentangHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 59/Pid.Sus/2017/PN.Tbkperubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud denganManifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Jadisarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerahpabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barangyang diangkutnya.Terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakankapal KM. MITRA BARU oleh terdakwa DARMANSYAH SITORUS bin SANGKOTSITORUS selaku Nakhoda juga bertentangan dengan ketentuan :1.

Ananda RizkiPermata;e Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa bermula ketika saksimelihat terdakwa membuat datadata fiktif pengangkut buah kelapasawit namun mobil pengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak adamasuk ke PKS Cindur PT.

Ananda RizkiPermata;Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa bermula ketika saksimelihat terdakwa membuat datadata fiktif pengangkut buah kelapasawit namun mobil pengangkut buah kelapa sawit tersebut tidak adamasuk ke PKS Cindur PT.

ERWIN , sepengatuhan saksi bahwa KM MitraUtama adalah merupakan Kapal Niaga dan bukan Kapal Perikanan , sehingga tidakmewajibkan kapal tersebut memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) , dansaksi tidak mengetahui ketentuan walaupun bukan Kapal Perikanan tetapi kalaumemuat atau mengangkut ikan wajib memiliki Surat Ikjin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KM Mitra Utamadalam Pengangkutan Ikan dari Belawan tujuan Lumut Malaysia dengan

Bersalah telah melakukan pengangkutan ikan tanpadilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:a. 1 (satu) unit kapal km.

Mengoperasikan Kapal pengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia3. Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait4.

ZAITUN 3014, tidak dapat menunjukan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) , sesuai Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan , bahwa setiaporang yang memiliki dan/atau mengoperaskan kapal pengangkut ikan berbenderaIndonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) wajib memilikiSIKPI.Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, menurut Majelis unsur Tidak memilikiSIKPI telah terpenuhi.Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa ARDIAL SIANIPAR Bin ABDUL LATIF tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidakmemiliki SIKPI ( Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan )2.

Multi Cargo Service selaku Pengangkut sedangkan dalam Gugatan aquo,PT. Multi Cargo Service hanya sebagai TURUT TERGUGAT yang seharusnya PT.Multi Cargo Service sebagai TERGUGAT.

Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelah adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya material barangdi atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukan tanggungjawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidak menjaminpertanggungan barangbarang yang diangkut tersebut..

Bahwa dalam perkara aquo seharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT adalahTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut karena nyatanyata kesalahan ada padaTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut, maka dilakukan pembatalan Polis..

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila terjadikehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut (TURUTTERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT I danTERGUGAT ID.KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKANKEPADA PERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANGMENGANGKUT BARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAMHal 1 dari 32 Putusan No.30/Pdt..G/2013/PN.

Dengan demikian, TERGUGAT Idan TERGUGAT II harus dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaimasuransi apabila terjadi kesalahan daripada TURUT TERGUGAT . selakuTertanggung dan Pengangkut itu sendiri dalam hal ini PT.

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya(BC 1.2);d.

Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban iniharus dilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.BERKAH GT.25 No.40/PPc), dan pihak importir atau orang yangmengimpor barangbarang yang terdapat diatas kapal tersebut;Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2016/PN Kspd.

Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan olehpengangkut, yaitu:Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor ldentitas Kepabeanan (NIk);Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orangyang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.

BERKAH GT.25No.40/PPc wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronik keKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama KualaLangsa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal.Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajibdiserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;Setelah kapal datang, pengangkut wajib

BERKAH GT.25No.40/PPc jelas sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Kepabeanan jyaitu. tidak melaksanakan kewajibankewajibankepabeanannya, seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupaRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan InwardManifest (BC 1.1);Bahwa benar sebagai akibat pengangkut atau orang yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal KM.

pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, PelintasBatas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 TentangImpor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batasdan Barang Kiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea danCukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawaoleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui JalurHijau.3.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atauayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barangimpor melalui :a.

Bahwa perbuatan itu saksi lakukan sejak Bulan Mei 2016 hinggatertangkapnya salah satu supir pengangkut buah kelapa sawit dariKebun Balimbingan yang saksi ketahui tertangkap pada hari Rabutanggal 21 September 2016.

Saksi JAMAN DAMANIK; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kerani Timbangan padaPKS Dolok Sinumba antara lain melakukan penimbangan padakendaraan (mobil) pengangkut buah kelapa sawit yang dikirim dari tiapPutusan Nomor : 535/Pid.B/2016/PN Sim.

Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut sejak Bulan Mei 2016hingga tertangkapnya salah satu supir pengangkut buah kelapa sawitdari Kebun Balimbingan yang saksi ketahui tertangkap pada hari Rabutanggal 21 September 2016.

FRANKI SUHERI EDISIMONPANDIANGAN alias FRENKI telah pula memberikan keterangan, yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan menyuruh supir pengangkut buahkelapa sawit milik PTPN IV yang seharusnya diantar ke PKS (Pabrik KelapaSawit) Bah Jambi dan PKS Dolok Sinumba dan saksi arahkan ke PKS diKerasaan.

Sudarsono dan Anggiat dan masingmasing supir yang dihubungioleh Terdakwa 1 tersebut bersedia bekerja sama dengan terdakawa 1; Bahwa tugas sopir pengangkut buah kelapa sawit adalah mengantarkan buahdari kebun menuju ke PKS Bah Jambi atau PKS Dolok Sinumbahsebagaimana yang ditentukan dalam Surat Pengantar Buah yang diterimaoleh masingmasing sopir.

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas";Bahwa dalam peraturan tersebut memang Kantor Pelayanan Beadan Cukai menerima pembayaran penerimaan Negara (salahsatunya adalah PPN Impor) namun terbatas untuk impor barangyang dilakukan hanya oleh penumpang, awak sarana pengangkut,dan pelintas batas, tidak termasuk perusahaan/importirsebagaimana yang dijalankan oleh Pemohon Banding.

atau barang pribadi awak saranapengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganpenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikanoleh penumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanyadengan menggunakan:a.

Jasa pelayanan manifest kedatangan sarana pengangkut(inward manifest);Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, AwakSarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, diatur:Pasal 6:Halaman 18 dari 32 Halaman.

Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/2017(1)Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapppengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatanganenumpang atau awak sarana pengangkut, dapat diselesaikan olehenumpang atau awak sarana pengangkut, atau kuasanya denganmenggunakan:a.Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk barangpribadi penumpang atau barang pribadi awak saranapengangkut yang terdaftar di dalam manifes;CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atauawak sarana pengangkut

Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1. Jasa pelayan impor untuk barang impor yang tidakdikenakan pungutan impor;2.